 |
| Juru Bicara Badan Anggaran, Sengkon, dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalteng. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Badan Anggaran DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun ulang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dinamika fiskal nasional dinilai telah memengaruhi struktur anggaran yang sebelumnya telah disepakati.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran, Sengkon, dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalteng, Kamis, 3 Juli 2025.
Ia mengatakan bahwa usulan perubahan APBD 2025 mencerminkan respons atas ketidaksesuaian antara asumsi awal dan realisasi anggaran semester pertama.
Dua hal utama yang jadi sorotan adalah alokasi transfer dari pemerintah pusat dan target pendapatan pajak daerah.
"Pengurangan alokasi pusat serta diberlakukannya opsen PKB dan BBNKB oleh kabupaten/kota sejak 5 Januari 2025 membuat target pendapatan kita harus direvisi secara realistis," kata Sengkon di hadapan forum paripurna.
Sejumlah regulasi nasional ikut mendorong perlunya penyesuaian, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ yang menekankan penghematan dan efisiensi fiskal.
Dalam laporan Banggar, total pagu belanja yang diajukan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2025 tercatat sebesar Rp8,78 triliun. Angka itu anjlok dari APBD murni sebelumnya yang mencapai Rp10,22 triliun.
Pemangkasan tersebut berdampak pada struktur anggaran yang mencakup 219 program, 683 kegiatan, dan 2.299 subkegiatan di 47 perangkat daerah.
Meski demikian, Sengkon menggarisbawahi bahwa struktur pendapatan belum bisa disepakati dalam pembahasan awal.
Alasannya, sejumlah asumsi dasar dan sumber proyeksi, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.
"Kami mendorong Pemprov segera mengaktifkan Tim Optimalisasi PAD, serta memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sektor strategis seperti PKB, PBB-KB, dan air permukaan," ujarnya.
Ia juga mewanti-wanti agar efisiensi belanja dan akurasi proyeksi pendapatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Struktur fiskal, kata dia, tak boleh terlalu bergantung pada SILPA, apalagi di tengah tekanan kebijakan pusat yang semakin ketat.
Pewarta : Antonius Sepriyono
