 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Tengah agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, sekaligus memperbarui nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan Poltekkes Palangka Raya, Kamis (27/11/2025).
“Dalam rangka kunjungan ke beberapa gubernur dan wali kota, hari ini kami memperbarui MoU antara Kementerian P2MI dengan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya. MoU ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Poltekkes, sehingga memperkuat sinergi antara P2MI dengan Poltekkes Palangka Raya,” ujar Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, pemerintah fokus menyiapkan lulusan Poltekkes untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri, terutama perawat dan caregiver.
Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Quick Win yang menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja luar negeri, terdiri dari 300.000 lulusan SMK dan 200.000 dari kategori umum.
“Kami ingin mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya lulusan Poltekkes, untuk mengisi pasar kerja di luar negeri, terutama pada bidang perawat (nurse) dan caregiver,” ucapnya.
Menurut Mukhtarudin, peluang kerja internasional untuk tenaga profesional sangat besar. Tak hanya sektor kesehatan, tenaga terampil bidang manufaktur seperti welder dan truck driver juga banyak dibutuhkan. Dari 351.407 lowongan yang tercatat dalam SISKOP2MI, baru sekitar 20 persen yang terisi.
“Ini menunjukkan bahwa penyiapan SDM harus kita perkuat. Kita ingin pekerja migran Indonesia tidak lagi identik sebagai pekerja domestik, tetapi professional workers dengan skill tingkat menengah hingga tinggi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti momentum bonus demografi Indonesia yang harus dimanfaatkan. Sementara banyak negara di Asia dan Eropa menghadapi penuaan penduduk, kebutuhan tenaga kesehatan asing pun terus meningkat.
“Soal gaji, di negara-negara Eropa bisa mencapai 50–60 juta rupiah per bulan,” katanya, menyebut tingginya minat mahasiswa Poltekkes untuk bekerja di luar negeri.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menekankan bahwa seluruh proses penempatan harus dilakukan secara resmi untuk menjamin perlindungan bagi pekerja migran.
Pemerintah hanya menempatkan tenaga kerja di negara yang memiliki regulasi perlindungan yang baik. Ia pun mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017.
“Masalah utama pekerja migran biasanya berasal dari keberangkatan non-prosedural. Karena itu, edukasi migrasi aman terus diperkuat,” ujarnya.
Meski Kalimantan Tengah masih berada di wilayah kerja Balai P2MI Kalimantan Selatan, koordinasi terus diperkuat agar layanan P2MI dapat hadir langsung di Kalteng. Saat ini, sejumlah pelayanan dapat diakses melalui Mall Pelayanan Publik Kota Palangka Raya.
Sebagai bentuk kemudahan akses informasi dan pendaftaran, pemerintah juga mendorong penggunaan E-PMI (Elektronik Pekerja Migran Indonesia) agar setiap calon pekerja tercatat dan memperoleh perlindungan penuh dari negara.
“Prinsipnya, siapapun pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri baik kecelakaan, penganiayaan, atau lainnya negara akan hadir melalui KBRI dan P2MI untuk memberikan pendampingan sampai tuntas, termasuk pemulangan serta santunan bagi yang berhak,” tutupnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
