 |
| Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025 di ruang rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025 di ruang rapat paripurna, Senin, 25 Agustus 2025.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025.
Jawaban itu disampaikan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Ia memaparkan respons pemerintah atas sejumlah isu yang disorot fraksi.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Edy menyebut penurunan PAD dan transfer pusat akan diantisipasi melalui inovasi pendapatan berkelanjutan.
Upaya itu mencakup peningkatan kualitas layanan perpajakan, perluasan basis wajib pajak, optimalisasi aset daerah, hingga percepatan digitalisasi sistem PAD.
“Efisiensi belanja tetap dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan,” ujar Edy.
Ia menambahkan, Pemprov juga menguatkan mekanisme pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR dan PPID.
Fraksi Golkar menyoroti target pertumbuhan ekonomi 5,60 persen. Edy menegaskan pemerintah mendorong pemasaran produk UMKM lokal, peningkatan kualitas produk, pasar murah, serta pengembangan pariwisata.
Soal serapan anggaran yang belum maksimal, ia mengatakan efisiensi sudah dijalankan lewat pergeseran APBD.
Sedangkan penggunaan SiLPA, kata dia, merujuk hasil audit BPK dan telah dianggarkan sesuai aturan.
Kepada Fraksi Gerindra yang menyoal stabilitas harga bahan pokok, Edy menuturkan pemerintah menyiapkan subsidi lewat pasar penyeimbang, gerakan pangan murah, subsidi transportasi, hingga digitalisasi informasi harga untuk mengurangi spekulasi.
Untuk stunting, lanjutnya, program lintas sektor sudah dijalankan dan menjadi prioritas pembangunan di kabupaten/kota.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya program prioritas. Edy memastikan perubahan APBD diarahkan penuh untuk mendukungnya, meski defisit masih terjadi.
“Saya mengajak seluruh anggota dewan untuk bersama-sama fokus dan bersinergi dalam meningkatkan pajak serta mencari sumber pendapatan baru agar APBD kita sehat dan mandiri, tidak bergantung pada pemerintah pusat,” katanya.
Fraksi Demokrat menyoroti pemangkasan belanja modal. Edy menekankan kualitas pelayanan publik tetap dijaga lewat program prioritas Kalteng Bermartabat, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian wilayah.
Kepada Fraksi PKB, ia menegaskan penggunaan APBD, baik murni maupun perubahan, selalu sesuai aturan dan dibahas bersama DPRD melalui rapat Banggar.
Sementara catatan Fraksi PAN mengenai pembangunan infrastruktur dasar di pelosok, diakui Edy terkendala luas wilayah dan keterbatasan anggaran sehingga pemerintah harus selektif menentukan prioritas.
“Atas seluruh pertanyaan yang sifatnya membangun dan juga persetujuan atas rancangan Perubahan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Edy.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyampaikan terima kasih atas jawaban tersebut.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau atensi dapat dibahas dalam rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kalteng,” katanya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
.jpeg "Kuasa Hukum Mantan Lurah Kalampangan Bantah Isu \"Mafia Tanah")
