Liputan Sbm

21 April 2021

komisioner BNSP Henny Widyaningsih Minta Media Lakukan Kewajiban Koreksi


Jakarta - Menyusul maraknya pemberitaan terkait judul :”Latih Asesor Wartawan, BNSP Larang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan”, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi melakukan klarifikasi. Saat menghubungi Ketua LSP Pers Indonesia, Henny menyampaikan bahwa dirinya tidak membuat pernyataan melarang Dewan Pers mensertifikasi wartawan.


Hal itu bisa dibuktikan bahwa di dalam pengarahan yang dilakukan saat pembukaan pelatihan calon asesor kompetensi BNSP  tersebut saya tidak mengeluarkan pernyataan melarang Dewan Pers sertifikasi wartawan. “Jadi media yang membuat kesimpulan dan membuat berita dengan judul seperti itu,” ujar Henny. Untuk itu Henny meminta media dapat melaksanakan kewajiban koreksi.


Kutipan di atas adalah salah satu pernyataan Henny dalam acara tersebut  dan  pernyataan  yang benar  adalah : “ Jika Dewan Pers ingin  memberikan sertifikasi  kompetensi kerja sesuai dengan Sistem Nasional Sertifikasi  Kompetensi Kerja, maka Dewan Pers mendirikan LSP yang dilisensi BNSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP dan atau merekomendasi pendirian LSP di bidang kewartawanan sesuai dengan ketentuan lisensi LSP," urai Henny. “Dan ini yang sedang diharmonisasi   agar LSP dapat dibentuk di Dewan Pers, untuk memastikan dan memelihara  kompetensi  profesi kewartawanan,” terangnya.


Henny juga menjelaskan, BNSP prinsipnya melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan. “Dinyatakan bahwa BNSP mempunyai  otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional," ujarnya lagi.


“LSP Pers Indonesia  harus  melalui tahapan asesmen lisensi dan penyaksian uji dari BNSP    untuk  mendapatkan lisensi BNSP.  Jika telah mendapat lisensi BNSP , LSP ini dapat  menjadi  LSP  pertama di bidang kewartawanan di Indonesia  dan menjadi bagian dari pemerintah dalam hal ini BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi kewartawanan," ujarnya. #liputansbm


Henny S Widyaningsih 

(Anggota BNSP)

Mendagri Instruksikan Tentang Perpanjangan PPKM Mikro di 20 Provinsi



Jakarta - Menteri Dalam Negeri kembali menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang terbit pada tanggal 19 April 2021. Perpanjangan PPKM akan berlaku dari tanggal 20 april hingga 3 mei tahun 2021.


Dalam PPKM Mikro Tahap VI ini wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan lima (5) provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat, 


Pada periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di 20 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua.


Sebagaimana diinstruksikan Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri 9/2021 ini, dengan tambahan lima provinsi, gubernur di 25 provinsi dapat menetapkan dan menambah prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten/kotanya sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan perlakukan pembatasan.


“Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi unsur tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen, dan positivity rate (proporsi tes positif) di atas 5 persen,” ujar Tito.


Adapun kriteria zonasi pengendalian wilayah baik zona hijau, kuning, oranye, dan merah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) masih sama dengan ketentuan PPKM Mikro periode sebelumnya.


Zona merah ditetapkan jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT, zona oranye 3-5 rumah, zona kuning 1-2 rumah, sementara zona hijau jika tidak ada kasus konfirmasi positif dalam satu RT.


“PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW [Rukun Warga], Kepala desa/Lurah, Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), Bintara pembina desa (babinsa), Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan polisi pamong praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos pelayanan terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya,” instruksi Mendagri.


Terkait mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, Tito menginstruksikan bagi wilayah yang belum membentuk posko tingkat desa / kelurahan / kecamatan agar membentuk posko tersebut. Sedangkan bagi wilayah yang sudah membentuk posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsi posko.


“Khusus untuk posko tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa,” ujar Mendagri dalam instruksinya. #liputansbm


Sumber : Setkab.go.id

PJS Danramil Tumbang Jutuh : Perilaku Hidup Sehat Harus Ditingkatkan dan Ditanamkan Balam Diri Masing-Masing




Palangka Raya - Acara Klarifikasi Lomba Desa tingkat Kabupaten Gunung mas yang mengusung "Desa dan kelurahan bangkit, sehat, maju dan sejahtera di masa pandemi Covid 19" diadakan di Aula Kantor Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, selasa 20/04/2021.


Kegiatan acara ini dihadiri oleh Pejabat Sementara Danramil 1016-05/Tumbang Jutuh Peltu Jimo dan Camat Rungan Osner sagala, ketua tim penilai dari Kabupaten Gunung Mas dan rombongan, juga Kepala desa Luwuk Lengkuas dan seluruh masyarakat Desa Luwuk Lengkuas.


Kades Luwuk Lengkuas dalam sambutannya menyampaikan Penilaian Perlombaan Desa di Desa Luwuk Lengkuas mengandung makna tersendiri karena dapat memberi motivasi dan memacu semangat bagi perangkat Desa, lembaga Desa dan masyarakat untuk berlomba dan bersaing secara sportif dalam membangun Desa dan membenahi administrasi pemerintah Desa.


Camat Rungan Osner Sagala dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa keikutsertaan Desa Luwuk Lengkuas ikut lomba ini adalah disamping untuk menggugah semangat kebersamaan dan gotong royong yang mulai luntur, juga diharapkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.


Sementara itu, Pjs Danramil Tumbang Jutuh Peltu Jimo mengharapkan perilaku hidup sehat dan bersih jangan hanya pas ada kegiatan perlombaaan saja namun perilaku seperti ini harus selalu ditingkatkan dan ditanamkan di dalam diri masing masing warga agar kedepannya tercapai masyarakat yang sehat, dengan masyarakat yang kuat akan menimbulkan negara yang kuat.


Kegiatan berjalan dengan lancar dan semoga dengan adanya lomba desa ini Desa Luwuk Lengkuas dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan desa dalam segala bidang agar Desa Luwuk Lengkuas semakin maju. #liputansbm


Sumber : Pendim 1016/Plk


20 April 2021

Serka Helprit : Karja Bakti ini sebagai bentuk Kepedulian TNI Kepada Masyarakat



Palangka Raya - TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) adalah bentuk kemanunggalan TNI bersama Rakyat, karena pembangunan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu atau kelompok untuk itulah TNi selalu memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia salah satunya seperti yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 1016-03/Sepang Kodim 1016/Palangka Raya Serka Helprit bersama warga masyarakat melaksanakan kerja bakti perbaikan pagar Taman Kanak-Kanak/Paud Dharma Wanita Desa Rangan Tate, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Selasa (20/04/2021).

Meski dalam suasana bulan ramadhan, Serka Helprit bersama dua rekannya Serda Anang Bahriansyah dan Serda Pransiska bersama Kades Rangan Tate Indra Lesmana tampak bahu membahu bersama warga membenahi pagar TK/Paud Dharma Wanita di wilayah desa tersebut.

Serka Helprit selaku Babinsa setempat mengatakan karya bakti ini adalah bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat,

"Karya Bakti ini bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat dengan bentuk kepedulian dan kemanunggalan TNI terhadap rakyat,” ungkapnya.

Menurunnya lagi semangat gotong royong seperti ini harus tetap terjaga dan terpelihara, sebagai kepedulian bersama dalam mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Meski suasana puasa, semangat gotong royong dan kepedulian bersama sangat penting, sehingga kita tetap produktif beraktivitas di tengah bulan yang suci ini,” kata Helprit.

Di tempat yang sama Kepala Desa (Kades) Indra Lesmana mengungkapkan rasa terima kasihnya atas upaya yang dilakukan Babinsa Koramil 1016-03/Sepang selama ini, dalam upaya ikut memajukan desa rangan tate.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Babinsa yang telah membantu dan memberikan semangat kerja dalam pelaksanaan perbaikan pagar TK ini meski masih dalam suasana bulan Ramadhan” tutupnya. (Pendim 1016/Plk)

Gubernur Kalteng Berharap BPKP Bisa Berperan Sebagai Auditor Sekaligus Partner Pemprov




Kalteng - Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran dalam sambutannya setelah usai melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi (Prov) Kalteng yang baru Bambang Ari Setiono, meminta peran optimal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan dan administrasinya agar seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalteng meraih opini WTP. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/4/2021).


Sugianto Sabran Berharap dibawah pimpinan Pejabat yang baru Bambang Ari Setiono, BPKP Kalteng bisa berperan sebagai “Auditor sekaligus Partner” Pemprov dalam mengawal penyelenggaraan keuangan Negara dan Daerah melalui pemantapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).


“Pemprov Kalimantan Tengah telah berhasil meraih opini WTP enam kali berturut-turut, dan berharap untuk LKPD tahun 2021 tidak boleh turun, maka pendampingan dan masukan dari BPKP sangat kami perlukan”, ucap H. Sugianto Sabran.


H. Sugianto Sabran juga menyampaikan harapan yang sama kepada penyelenggara Pemerintah Daerah di Kalteng agar meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama. Namun, dari itu semua yang lebih penting menurut Gubernur adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.


"Untuk itu, kepada semua komponen dan pemangku kepentingan, mari kita terus memantapkan koordinasi dan sinergitas, dimana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menjadi yang terdepan dalam mewujudkan kondisi tersebut, sehingga pada akhirnya, dengan optimalisasi fungsi pengawasan, kita akan mampu melaksanakan seluruh program pembangunan sesuai prinsip-prinsip Good Governance, sebagai salah satu syarat terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin Berkah", tegas H. Sugianto


H. Sugianto Sabran juga memberikan apresiasi kepada perwakilan  BPKP Prov. Kalteng, yang selama ini telah berperan penting dalam membantu meningkatkan kinerja Pemprov. Kalteng maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain dalam penyusunan APBD, penyusunan laporan keuangan, penataan aset daerah, serta penyajian laporan lainnya, seperti LKPJ dan LPPD.


“Demikian pula upaya preventif dan represif telah dilakukan, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebagai wujud tanggung jawab meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan auditabel”, tambahnya.


Kepada mantan Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalteng yang terdahulu Setia Pria Husada, dalam sambutannya Gubernur berharap agar bisa bertugas dengan baik di tempat yang baru dan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerjasamanya selama ini. Untuk Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalteng yang baru Bambang Ari Setiono, Gubernur menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas. #liputansbm


Sumber MMC Kalteng


19 April 2021

Babinsa Petuk Katimpun Menghimbau Warga Tetap Menerapkan Prokes Covid-19




Palangka Raya - Masih besarnya kasus pandemi covid-19 di Kota Palangka Raya membuat semua instansi di pemerintahan melakukan upaya dalam mencegah penularan wabah pandemi ini. Salah satunya adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia sekuat tenaga agar bisa menghentikan penularan virus corona ini dengan meminta semua untuk ikut memberikan komunikasi sosial  kepada masyarakat tentang Protokol Kesehatan covid-19. Untuk daerah Desa tugas ini dilakukan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) melakukan Pengawasan fasilitas/prasarana Hankam di pedesaan/Kelurahan termasuk ikut peduli dalam pencegahan Covid-19 di wilayah binaannya.


Babinsa Kelurahan Petuk Katimpun Pelda Nurkholis bersama Bhabinkamtibmas Bripka Edris beserta unsur terkait lainnya yang pro aktif dan tidak henti-hentinya menghimbau kepada segenap warga agar tidak kendor dalam penerapan protokol kesehatan, Senin (19/4/2021).


“Ini merupakan sarana Komunikasi Sosial (Komsos) kami dengan warga untuk mengetahui perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah binaan”, ujar Nurkholis.


Selain memberikan himbauan Protokol Kesehatan (Prokes), Babinsa Pelda Nurkholis juga mengajak warga binaannya untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.


"Kami bersama Tim berupaya mengimbau agar warga tetap menerapkan prokes dalam aktivitas sehari-hari, guna untuk mengurangi  peningkatan penularan Covid 19 serta penyebarannya, terutama di cluster keluarga," lanjut Nurkholis.


Tim yang tergabung dalam PPKM Mikro Kelurahan Petuk Katimpun ini juga membagikan masker kepada adik-adik yang sedang melaksanakan aktivitas keagamaan di Masjid Nurul Iman Petuk Katimpun serta kepada warga lainnya.


"Meski dalam aktivitas apapun harus tetap pakai masker, itu penting jangan tidak pakai masker, karena pandemi ini belum usai," imbuh Babinsa pada saat pembagian masker kepada warganya.


Ia juga menghimbau kepada warga agar turut serta meningkatkan kepeduliannya terhadap keamanan lingkungan dalam rangka menjaga harkamtibmas dan tetap menjaga kondusifitas di sekitar wilayah tempat tinggal. #liputansbm


Sumber : Pendim 1016/Plk


Gerdayak Siapkan Perkampungan Pertanian Agroforestry



Palangka Raya - Dewan Pimpinan Pusat Gerdayak Indonesia melaksanakan kegiatan silaturahmi kumpul bersama jajaranya untuk mematangkan program Gerdayak dalam membentuk Perkampungan Pertanian Gerdak dan sekaligus acara penyerahan Dokumen Tanah kelompok Tani tunas Borneo Batuah dari pimpinan kelompok tani Teras Bangkan kepada Ketua umum Gerdak Drs. Yansen Binti MBA di bilangan jalan Tjilik Riwut kilometer 15 Kota Palangka Raya Minggu 18/04/2021.

Setelah acara penyerahan Peta bidang Kelompok tani binaan Gerdayak Awak media liputan Sbm sempat berbincang dengan Ketua umum Gerdayak Kalteng Drs Yansen Binti tentang Kelompok Tani yang berada di bawah binaan Organisasi Pemuda Dayak tersebut.

Yansen menjelaskan bahwa kelompok tani ini bertujuan membuat perkampungan pertanian Gerdayak dan juga ikut mensukseskan program ketahanan pangan yang selama ini menjadi program nasional.

"Perkampungan pertanian gerdayak ini adalah program dari organisasi dibulan ini, agar selama bulan ramadhan ini anggota tetap bisa menjalankan aktivitasnya di organisasi dengan melakukan kegiatan membuat perkampungan pertanian di kilometer 19 jalan Tjilik Riwut, dan yang memimpin program ini adalah Teras Bangkan dan pertanian ini akan kita buat seperti agroforestry", ujarnya lagi.

Ketua gerdayak ini juga mengatakan bahwa akhir ramadhan ini perkampungan pertanian ini akan dilaksanakan untuk saat ini surat menyuratnya sudah clear semua dan bisa dijadikan tempat pertanian.

Yansen juga mengatakan bahwa perkampungan pertanian ini masih dikhususkan bagi anggota Gerdayak terlebih dahulu dan tidak menutup kemungkinan masyarakat diluar gerdayak bisa ikut berpartisipasi di perkampungan pertanian agroforestry binaan organisasi ini.

Yansen juga berharap dengan program perkampungan pertanian ini bisa menyangga kebutuhan pangan terutama sayur mayur di Kota Palangkaraya.

"kami setidaknya nanti bisa memberikan subangsih kami untuk dan mungkin bisa menjadi penyangga salah satu kebutuhan pangan kita misalnya sayur-sayuran mungkin saat ini masih kita datangkan dari luar Palangka Raya, setidaknya nanti kami turut membantu mewarnai istilahnya memenuhi kebutuhan pangan kita" katanya menambahkan.

Selain pertanian, program ini juga akan menyasar ke peternakan dan perikanan lanjut yansen lagi.

Yansen berharap pemerintah mau membantu program perkampungan pertanian ini.

"Tentu saja kita mengharapkan dukungan pemerintah tentang legalitas dan juga dukungan dukungan stimulan apakah itu berupa bibit, atau berupa alsintan, jadi kami berharap ada suatu desa yang berwajah pertanian dan perkebunannya berupa agrowisata dan kami meminta doanya dari masyarakat agar hal ini bisa terwujud," pungkasnya mengakhiri

Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian

Di acara tersebut Ketua DPP Gerdayak Drs Yansen Binti bersama jajarannya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1442 H kepada seluruh masyarakat Kalteng yang melaksanakannya.

Acara ini tetap melaksanakan protokol kesehatan covid-19 secara ketat dengan menerapkan 4M. #liputansbm

Pewarta : Andy Ariyanto

17 April 2021

Ketua AJV Barut Tanggapi Video Pengancaman Terhadap Wartawan



Kalteng - Kisruh dengan beredarnya video di group whatsapp wartawan online Kalteng tentang seorang oknum masyarakat kabupaten Barut yang mengancam dan melecehkan pekerjaan profes seorangi wartawan, dimana di video tersebut oknum masyarakat itu merasa pekerjaannya diusik oleh sejumlah wartawan di kabupaten Barito Utara. Jumat 16/04/2021.

Akibat beredarnya video tersebu Ketua Organisasi Aliansi Jurnalis Video (AJV) Kabupaten Barito Utara,Harianja angkat bicara dengan mengatakan, tindakan pengancaman itu agar dilaporkan ke Polres Barito Utara, dan berharap supaya aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal itu sesuai prosedur hukum yang berlaku.


”Sebenarnya profesi wartawan itu sudah jelas tertuang di dalam Undang – Undang Pers, tindakan tersebut kiranya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku karena sudah menghalangi – halangi profesi wartawan dalam melakukan peliputan berita dan juga mengancam jiwanya,” ujarnya.


Ia juga menambahkan, profesi Jurnalis media sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia dituntut untuk mematuhi kaidah dan kode etik Jurnalistik.


Dikutip dari laman instagram resminya Jumat 2 April @mohmahfudmd mengatakan Pekerjaan jurnalis adalah bekerja mencari kebenaran dan pemerintah harus memberikan dukungan.


Lebih lanjut Mahfud juga mengatakan bagi kami pemerintah jurnalis bukan musuh tetapi teman untuk mempercepat pengungkapan kasus. Oleh sebab itu kita berharap jurnalis jangan diganggu, siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain. Kalau ingin kebenaran maka biarkanlah jurnalis bekerja. #liputansbm


Penulis : Rizaldi


Sekda hadiri Rakor Sinkronisasi Program Pengembangan Food Estate Di Provinsi Kalteng




Kalteng - Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengembangan Food Estate di Prov. Kalteng diikuti oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H Fahrizal Fitri yang mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Rakor dilaksanakan secara virtual melalui video conference dari Aula Serba Guna, Istana Isen Mulang, Jumat 16/04/2021.


Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Rapat kali ini merupakan tindak lanjut hasil rekomendasi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 14 April 2021 lalu.


Turut hadir mengikuti Rapat diantaranya Menteri PUPR, Menteri Desa dan PDTT, Menteri ATR/ Kepala BPN, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Menteri BUMN I. Dari Pemerintah Daerah diikuti oleh Bupati Kapuas.


Menteri Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat rakor tentang pengembangan food estate mengungkapkan salah satu kunci keberhasilan di wilayah eks-PLG adalah tata kelola air yang baik (kuantitas dan kualitas air). Kementerian PUPR agar dapat segera menyelesaikan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, termasuk pemasangan pintu-pintu masuk air.


Luhut Binsar Pandjaitan juga menambahkan perencanaan yang terintegrasi dan selaras antara pembangunan jaringan irigasi, kemampuan penanaman, Alsintan dan pengadaan SDM petani. Selain itu, perlu penyusunan program terpadu untuk kapasitas peningkatan SDM dan pendampingan petani, menggunakan tenaga penyuluh pertanian, tenaga pendamping Desa, off-taker maupun dari program kampus merdeka.


Lebih lanjut Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan terkait pengembangan kegiatan pendukung seperti pertanian hortikultura, penghasilan petani dari produksi pertanian sawah padi yang utama, keberadaan Badan Layanan Umum (BLU) akan menciptakan ekosistem untuk keberlanjutan pengelolaan food estate yang terintegrasi. BLU akan menjadi regulator off taker, Bank dan research center serta perlu dikaji teknologi budidaya yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi dalam waktu yang lebih singkat.


Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri melaporkan terkait program Pemerintah Provinsi dalam peningkatan infrastruktur jalan dalam mendukung kegiatan food estate yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Tahun 2020-2021 MYC yakni peningkatan jalan Kuala Kapuas-Palingkau, peningkatan jalan Palingkau-Dadahup, peningkatan jalan Dadahup/G1- A5 dan peningkatan jalan Dadahup-Lamunti. Untuk Tahun 2021 telah dianggarkan kembali menggunakan APBD Provinsi, yakni peningkatan jalan Dadahup-Lamunti dengan konstruksi agregat. #liputansbm


Sumber : MMC Kalteng

Babinsa Koramil 03/Sepang Dampingi Tim Tracer Puskesmas, Tracing Contact Covid-19




Palangka Raya - Saat seseorang terkena virus corona maka sangat besar kemungkinan orang-orang yang pernah kontak langsung dengan penderita juga terkena virus covid-19 ini. Untuk itulah saat seorang warga masyarakat ada yang terkonfirmasi covid maka Babinsa Koramil 03/Sepang Kodim 1016/Palangka Raya bersama Bhabinkamtibmas Polsek Sepang, mendampingi Tim Tracer dari Puskesmas Kampuri melacak kontak erat atau tracing contact dari warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, Jumat (16/4/2021).


Satgas Penanggulangan Covid-19 Skala Mikro Desa Dahian Tambuk dan Desa Tumbang Danau, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas melakukan Tracing contact terhadap warga terpapar Covid-19 karena sangat penting dan wajib dilakukan guna memutus mata rantai penularan virus corona.


Selama ini, Tim tracing dari Puskesmas bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak penanggulangan wabah Covid-19, untuk melacak warga yang pernah menjalin kontak erat dengan warga yang terkonfirmasi positif Corona.


Babinsa Koramil Sepang Serka Helprit mengatakan hal ini merupakan implementasi tugas dan tanggung jawab Babinsa sebagai aparat teritorial kewilayahan. 


“Merupakan wujud sinergitas dan juga kemanunggalan TNI dengan rakyat, maka seorang Babinsa harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang Tracer Tim penanganan Covid-19 harus bekerja cepat dikala ada pasien suspek atau terkonfirmasi positif Covid-19, segera ditelusuri riwayat kontak erat dengan pasien sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat,” Terang Helprit.


Lebih lanjut Helprit mengatakan agar masyarakat yang merasa pernah kontak dengan penderita agar melaksanakan isolasi mandiri dan selalu jaga kesehatan.


“Upaya memutus rantai penularan Covid-19 merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, dan khususnya bagi keluarga dan kontak erat dengan pasien supaya melaksanakan isolasi mandiri dengan selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dengan meminum suplemen vitamin serta selalu  mematuhi anjuran Pemerintah tentang Protokol Kesehatan Covid-19,” Lanjut Helprit.


dr. Vitrosa Y. S. Tim Tracer Puskesmas Kampuri mengungkapkan, Kami merasa perlu melibatkan aparat TNI dan Polri dalam tracing contact, sebab tidak semua warga mau menjalani tes swab atau rapid antigen guna memastikan ia terkonfirmasi positif Corona atau tidak.


Aparat ini bisa membantu kami dalam mengedukasi warga terkait perlunya mengikuti tes swab maupun rapid antigen.”jelasnya disela-sela melaksanakan trecing terhadap warga  RT. 04/RW. II Desa Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya.


Dalam kesehatan masyarakat, penelusuran kontak atau pelacakan kontak adalah proses pencarian dan identifikasi orang-orang yang pernah kontak dekat dengan orang yang diduga menderita penyakit menular dan kumpulan informasi tentang kontak-kontak tersebut. #liputansbm


Sumber : Pendim 1016/Plk

16 April 2021

Aliansyah : Tidak ada yang Kebal Hukum Saat Ini Di Kalsel




Kalsel - Kasus aksi premanisme intelektual yang dilakukan oleh Puar Junaidi beserta kawan-kawan nya atas pembubaran puluhan aktivis LSM dan ratusan warga korban banjir bandang di Kalsel yang ingin melaksanakan deklarasi class action di siring Sungai Martapura Kilometer Nol Banjarmasin, pada hari Senin (1/2/2021) resmi naik status ke tingkat penyidikan.


Naiknya status laporan oleh salah satu aktivis LSM Kalsel, Aliansyah dari penyelidikan ke tingkat penyidikan disampaikan langsung oleh Kanit III, Subdit I Ditreskrimum Polda Kalsel, Kompol Didik Ambardi, kepada sejumlah awak media di Banjarmasin Kamis sore(15/04/2021).


"Ya.... Kasus aksi pembubaran massa class action tersebut kami temukan ada unsur pidananya sehingga dari penyelidikan naik ke tingkat penyidikan," ujarnya.


Menurut Didik, untuk mempercepat penyidikan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil beberapa saksi dan terlapor.


"Secepatnya kita akan memanggil saudara terlapor bapak Luar Junaidi dan dua orang lainnya yaitu bapak Suriansyah dan H. Dulah. Kemungkinan Selasa ini ini sudah kami panggil," katanya.


Aliansyah, saat dihubungi lewat telepon oleh awak media menyambut gembira adanya tindakan dari pihak kepolisian atas laporan yang ia sampaikan.


"Alhamdulillah.... Pihak Polda Kalsel benar-benar membuktikan janjinya bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Bumi Antasari ini," ucap Aktivis yang gencar berdemo ini kepada wartawan, saat dihubungi via phone Kamis sore (15/4/2021).


Menurut Ali Demo, panggilan akrabnya Aliansyah, naiknya laporan dia dari penyelidikan ke tingkat penyidikan membuktikan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum saat ini di Kalimantan Selatan.


"Saya sangat apresiasi atas kinerja pihak Polda Kalsel dan mereka memperlihatkan kepada warga Kalsel khususnya dan di Indonesia pada umumnya bahwa hukum ini tidak tajam kebawah dan tumpul ke atas," ujar  tokoh pemuda Martapura ini. 


Ali Demo pun berharap, pihak penyidik secepatnya menuntaskan dan menyelesaikan penyidikan ini sehingga para terlapor secepatnya di meja hijaukan.


Ketua Dewan Kehormatan dan Kode Etik Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Abdurrahman Suhu, SH, MH atau Adur panggilan akrabnya saat dihubungi via call whatsapp mengapresiasi terhadap tindakan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan benar-benar cepat dan tanggap dalam melakukan penyelidikan terhadap terlapor Puar Junaidi dan kawan-kawannya.


"ini baru mantap dan oke,  penyidik benar-benar tanggap, cepat dan transparansi dalam melakukan penegakan hukum di jajaran Polda Kalsel ini," ucapnya, Kamis sore (15/4/2021).


Namun, kata Adur, dirinya berharap demi kepentingan penyidikan, sebaiknya pihak penyidik sesegera mungkin menahan terlapor. 


"Sebaiknya terlapor ditahan saja, karena penahanan ini adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka guna kepentingan penyidikan," pinta Adur. 


Ditegaskannya, KUHAP Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan, bahwa proses penangkapan atau penahanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian pada proses dilakukannya untuk kepentingan penyidikan, suguh Pengacara Jebolan Organisasi Advokat P3HI angkatan ke V ini. 


"Dengan ditahannya pelaku tindak kejahatan itu, maka pihak Polda Kalsel benar-benar membuktikan kepada publik bahwa hukum dan keadilan itu masih ada di Kalimantan Selatan," pungkasnya. Red #lputansbm


Editor : Rizaldi



Delapan Hal Tertuang Dalam SE Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalteng



Kalteng - Gubernur H. Sugianto Sabran Mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalteng Dalam Masa Pandemi Covid-19 Surat Edaran Nomor 443.1/40/Satgas Covid-19, tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi (Prov) Kalteng Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran pada tanggal 13 April tahun 2021.


Surat Edaran ini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalteng, Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalteng, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, Executive General Manager PT. Angkasa Pura Cabang Palangka Raya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Terminal Bus Se-Kalteng.


Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mengatur secara khusus penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang masuk wilayah Prov. Kalteng dalam masa pandemi Covid-19. Adapun tujuannya yakni untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman Covid-19 di wilayah Prov. Kalteng, mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di wilayah Prov. Kalteng dan melakukan pembatasan secara khusus terhadap pelaku perjalanan pengguna moda transportasi udara, laut dan darat memasuki wilayah Prov. Kalteng, dan Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 15 April 2021.


Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan orang masuk Wilayah Prov. Kalteng yang menggunakan seluruh moda transportasi. Perjalanan orang masuk Wilayah Prov. Kalteng adalah pergerakan orang masuk wilayah administrasi Prov. Kalteng dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat (Jalan), laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara.


Dalam Surat Edaran ini, ditegaskan kepada setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang masuk wilayah Prov. Kalteng wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain itu, pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut, jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis, tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara dan tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.


Pelaku perjalanan orang masuk wilayah Prov. Kalteng harus mengikuti ketentuan khusus sebagai berikut :


  1. Setiap individu maupun yang melaksanakan orang dengan kendaraan umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan khusus yang berlaku. 


  1. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum solusi sebagai syarat perjalanan dan mengisi e-HAC lndonesia.


  1. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum syarat perjalanan dan mengisi e-HAC lndonesia. 


  1. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib surat keterangan hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum dinyatakan sebagai syarat perjalanan dan mengisi e-HAC lndonesia.


  1. Pelaku Perjalanan Transportasi Sales manager darat wajib menunjukkan surat keterangan hasil temuan negatif yang cepat antigen fest Yang sampelnya diambil hearts kurun Waktu Maksimal 3 x 24 jam SEBELUM keberangkatan sebagai persyaratan Perjalanan. 


  1. Pengisian e-HAC lndonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecua / i bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC lndonesia.


  1. anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

  2. Kunjungan hasil tes RT-PCR / rapid test antigen perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi terkait perhubungan darat / laut / udara menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan publikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Prov. Kalteng dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan Perundang-Undangan.


Surat Edaran, masing-masing yakni Kepolisian Daerah Kalteng, Komando Resort Militer 102 / Panju Panjung dan Bupati / Walikota membantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu, otoritas pengelola, penyelenggaraan transportasi umum, mengawasi selama penyelenggaraan penyelenggaraan transportasi umum. Kepolisian Daerah Kalteng, Komando Resort Militer 102 / Panju Panjung, Bupati / Walikota dan otoritas penyelenggara transportasi umum berhak dan / atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang. #liputansbm

 

Sumner : MMC Kalteng

Menteri PPPA Mengapresiasi dan Mendorong Pemberdayaan Perempuan di Kab. Lombok Utara



Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam kunjungan kerjanya ke Kab. Lombok Utara mengapresiasi dan turut mendorong pemberdayaan perempuan di Daerah tersebut.


Selain berdialog dengan para penggiat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Lombok Utara, Menteri PPPA juga meresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 "Nina Bayan" (15/04).


Bukan tanpa alasan Menteri Bintang memberikan apresiasi kepada perempuan di Kabupaten Lombok tersebut ini dikarenakan pada saat Desa Sukadana di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2018 yang lalu terkena musibah bencana gempa, dan selama tiga tahun warga desa khususnya para perempuan Penyintas (orang yang bertahan hidup) menghadapi bencana berusaha keras memulai kembali kehidupan mereka dan hal ini menjadikan mereka perempuan tangguh dan berdaya ditengah bencana. Sekolah Perempuan yang diinisiasi oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) turut berperan berperan mendorong upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh perempuan Desa Sukadana.


Saat berdialog dengan penggiat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lombok Utara dan meresmikan Radio Sekolah Perempuan “Nina Bayan”.Menteri PPPA Bintang Prayoga mengatakan, “Banyak potensi luar biasa yang dimiliki perempuan di Sekolah Perempuan Desa Sukadana. Sebanyak 33 desa di Kab. Lombok Utara sudah mereplikasi pembentukan sekolah perempuan. Semoga hal baik yang dirintis ini dapat dipertahankan dan terus berkembang. Saya yakin Sekolah Perempuan dapat menjadi wadah bagi perempuan akar rumput dan dapat menjadi contoh baik yang didukung oleh pemerintah daerah. Perempuan dan anak adalah kekuatan yang luar biasa,” katanya.


Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu mengatakan di usia belianya yang baru 14 tahun, Lombok Utara sudah melakukan banyak hal, termasuk pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan. Djohan berharap Sekolah Perempuan terus memberdayakan dan mengedukasi kaum perempuan di Lombok Utara terkait banyak hal, termasuk bahaya perkawinan anak. Hal tersebut menjadi penting mengingat sebagian besar perempuan dewasa di Lombok Utara menikah pada usia anak.


Denda Singaden Salah satu penggiat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sekaligus Ketua Sekolah Perempuan Desa Sukadana, menceritakan pengalamannya dalam menginisiasi Pos Pengaduan Perempuan di desanya, utamanya saat terjadi bencana gempa bumi di Lombok Utara. 


“Kami mengorganisir segala bentuk bantuan dari pemerintah maupun donatur, terutama paket pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang kami salurkan ke beberapa titik pengungsian. Kami juga mengelola tenda pengungsian ramah perempuan dan anak. Selain itu, kami melakukan pendataan bersama Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumennya yang menjadi syarat agar mereka mendapatkan rumah tahan gempa dan perlindungan sosial lainnya dari pemerintah daerah,” cerita Denda Singaden.


Menteri Bintang melanjutkan salah satu wujud pemberdayaan perempuan adalah dengan memberikan media bagi mereka untuk saling berbagi informasi, mengedukasi, dan pada akhirnya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat untuk bangsa dan negara.


Sri Budi Utami Pendamping Lapangan Radio Sekolah Perempuan, mengatakan radio ini mulai mengudara pada Januari 2021. Ia menceritakan selain memberikan informasi terkait upaya pencegahan Covid-19 dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Radio Sekolah Perempuan “Nina Bayan” juga turut serta mempromosikan hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan binaan Sekolah Perempuan.


“Salah satu program radio kami adalah "Lapak Kita". Melalui program ini kami membantu pelaku UMKM perempuan di Kecamatan Bayan untuk mempromosikan produk mereka. Kami juga menyiarkan Program "Kelas SMP Mari Belajar" yang menghadirkan guru tingkat SMP dari berbagai mata pelajaran. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan belajar siswa SMP di Kecamatan Bayan yang saat ini masih melakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring,” jelas Sri Budi Utami.


Radio ini dapat diakses pada frekuensi 107,7 MHz dan dapat dijangkau oleh masyarakat di Kecamatan Bayan dan sekitarnya. Selain dapat diakses melalui radio elektronik, siaran radio ini juga dapat diakses melalui Aplikasi Android dan Podcast.


Setelah Usai berdialog dengan penggiat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lombok Utara dan meresmikan Radio Sekolah Perempuan “Nina Bayan”, Menteri Bintang mengunjungi Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kab. Lombok Utara untuk meninjau hasil produksi UMKM perempuan binaan Institut Kapal Perempuan dan LPSDM, serta Pos Pengaduan Perempuan yang dikelola oleh Sekolah Perempuan. #liputasbm


Sumber : Kemen PPPA

Pantau Ibadah Sholat Tarawih, Babinsa Koramil Pahandut Pastikan Penerapan Prokes Setiap Jamaah




Palangka Raya - Pelaksanaan kegiatan monitoring/pemantauan kegiatan Ibadah Sholat Tarawih oleh Babinsa Kelurahan Palangka Koramil 01 Pahandut beserta anggota Tim Pengawas Kegiatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020. Kegiatan Pengawasan masyarakat ini dilaksanakan di Masjid Al-Furqon jalan Garuda Induk Kota Palangkaraya Kamis 15/04/2021 malam.


Turut hadir dalam kegiatan ini Dewan Masjid Indonesia (DMI), Lurah Palangka Elliya Agustina, Babinsa Serda Sunardi, Ketua RT Effendi serta Kelompok Tim 1 yang tergabung dalam PPKM Mikro Kelurahan Palangka.


Pada kesempatan tersebut, Serda Sunardi mengatakan kegiatan yang dilakukan ini agar setiap masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat tarawih agar tetap bisa mematuhi Prokes covid-19.


 "Bahwa kegiatan ini bersifat himbauan kepada para jamaah Masjid, untuk mematuhi protokol kesehatan saat sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan beribadah," ujarnya


Sunardi juga menambahkan, kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga selama melaksanakan ibadah sholat tarawih.


"Sebagai petugas, kami akan terus melaksanakan kegiatan semacam ini, karena kegiatan ini merupakan sarana sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19, selama pandemi belum berakhir," katanya.


Selaku Babinsa dirinya juga mengajak dan menghimbau kepada warga, selama bulan suci ramadhan ini untuk meningkatkan ibadah dengan tetap patuh aturan yang berlaku dalam penerapan protokol kesehatan baik di masjid maupun di tempat lainnya. Harap Serda Sunardi. #liputansbm


Sumber : Pendim 1016/PLK 

15 April 2021

Warga Penerima Program Bedah Rumah Dapat Bantuan Sembako Dari Dandim Palangka Raya


Palangka Raya - Sebuah kebahagian yang dirasakan oleh warga yang selain mendapatkan program bedah rumah dia juga mendapatkan banyak bantuan yang  diberikan dari berbagai instansi pemerintah, salah satunya bantuan itu didapat dari Dandim 1016 Palangka Raya Kolonel Inf I Gede Putra Yasa, Dandim menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga penerima program bedah rumah di Jalan Danau Rangas, Kelurahan Bukit Tunggal, Kamis 15 April 2021.

Kartiwen pemilik rumah yang berusia 69 tahun mendapat bantuan sembako saat peresmian program bantuan bedah rumah yang dijalankan oleh Baznas yang bekerja sama dengan Kodim 1016/Palangka Raya, rumah tersebut terletak di kilometer 6,5 jalan Tjilik Riwut Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya.

Dandim 1016/PLK Kolonel Inf I Gede Putra Yasa mengatakan,"Ini merupakan program Baznas dengan menggandeng pemerintah kota dan Kodim 1016 Palangka Raya. Semoga bantuan bedah rumah ini bermanfaat buat ibu Kartiwen sekeluarga," katanya. 

Dalam rangkaian acara tersebut, Dandim di dampingi Walikota Fairid Naparin beserta unsur FKPD secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada ibu kartiwen selaku pemilik rumah.

"Semoga bantuan ini bermanfaat buat ibu sekeluarga, dan bisa membantu kebutuhan sehari-hari," ucap Dandim. 

Peresmian sekaligus penyerahan kunci rumah tersebut dipimpin Walikota Palangka Raya Fairid Naparin didampingi 

Kepala Kemenag Achmad Farichin, Ketua Baznas HM Ramli Agani beserta unsur FKPD lainnya. 

"Kami atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mengharapkan agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi sehingga masyarakat semakin sejahtera," tutup Fairid. #liputansbm

Sumber : Pendim 1016/Plk


H. Nurul Edy Hadiri Rakor Upaya Mobilisasi Ketenagalistrikan EBT



Kalteng - Rapat Koordinasi Upaya Mobilisasi Investasi Ketenagalistrikan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Kawasan Timur Indonesia diikuti oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H Nurul Edy yang dimana mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Rapat ini dilaksanakan secara virtual melalui video conference dari ruang rapat Bajakah kantor Gubernur Kalteng, Rabu 14/04/2021. 


Pertemuan ini merupakan kegiatan lokakarya (suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya) bagi pejabat Perwakilan Republik Indonesia (RI) di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk mendukung upaya diplomasi ekonomi. Lokakarya dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi Pusat dengan Perwakilan RI terkait upaya mendorong penanaman modal asing pada sektor Ketenagalistrikan EBT di Kawasan Timur Indonesia.


Ali Sungkar yang juga merupakan Staff Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyampaikan bahwa rapat koordinasi dengan unsur Pemerintahan Daerah Kawasan Timur Indonesia kali ini sebagai wadah untuk inventarisasi potensi investasi dimaksud yang siap untuk ditawarkan pada calon investor dari Negara mitra di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Pada kesempatan tersebut, Ali Sungkar juga memaparkan terkait Inventarisasi Potensi Investasi Ketenagalistrikan khususnya EBT di kawasan Timur Indonesia.


Ali Sungkar juga menjelaskan bahwa pengembangan listrik berbasis EBT menjawab 3 persoalan sekaligus diantaranya memenuhi kecukupan listrik, meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi Nasional dan menghindari polusi / emisi (ramah lingkungan). Ali Sungkar mengatakan Kawasan Timur Indonesia merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia.


“Kementerian Luar Negeri ingin ambil bagian untuk mendukung percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia, mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan serta mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas”, tutur Ali Sungkar.


Lebih lanjut Ali Sungkar menjelaskan, pengembangan EBT di kawasan Timur Indonesia terdapat beberapa kendala diantaranya rendahnya permintaan listrik dalam jumlah besar membuat potensi EBT di kawasan Timur Indonesia sulit dioptimalkan serta minimnya infrastruktur termasuk infrastruktur ketenagalistrikan. Solusi yang diambil yakni penerapan pola perencanaan pembangunan kawasan seperti kawasan khusus dan kawasan industri.


EBT memiliki peran sebagai Sumber daya alternatif yang dapat menggantikan Energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas apabila digunakan secara terus-menerus. EBT pun dapat menjadi sebuah energi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Sustainable Energy) hingga masa yang akan datang. #liputansbm


Sumber : MMC Kalteng

ads LiputanSbm