Liputan Sbm

21 June 2021

     

Presiden RI Instruksikan Penguatan PPKM Mikro

liputansbm


Jakarta - Upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (21/06/2021) pagi, melalui konferensi video.

Dalam keterangan Pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin 21/06/2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan “Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujarnya.

Airlangga juga mengungkapkan pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.


“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 [Juni] sampai 5 Juli, dua minggu kedepan,” ujarnya.


Airlangga juga mengatakan Penguatan ketentuan PPKM Mikro ini akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).


Berikut rincian penguatan PPKM Mikro tersebut:


  1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja

Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:

  • Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen;

  •  Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;

  • Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan

  • Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).


  1. Kegiatan Belajar Mengajar

  •  Zona Merah: dilakukan secara daring; dan

  • Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.


  1. Kegiatan Sektor Esensial

Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sektor ini antara lain termasuk industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, dan juga tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket, dll) baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal.


  1. Kegiatan Restoran

Kegiatan warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal, diberlakukan ketentuan:

  • Makan/minum di tempat atau dine-in paling banyak 25 persen dari kapasitas;

  • Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00;

  • Layanan pesan-antar/dibawa pulang atau take-away sesuai jam operasional restoran; dan

  • Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.


  1. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan, Mal, Pasar, dan Pusat Perdagangan

  • Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00; dan

  • Pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas.


  1. Kegiatan Konstruksi

Tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.


  1. Kegiatan Ibadah

Kegiatan di tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:

  • Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag); dan

  • Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.


  1. Kegiatan di Area Publik

Kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya), diberlakukan ketentuan:

  • Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan

  • Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.


  1. Kegiatan Seni, Sosial, dan Budaya

Kegiatan di lokasi seni, sosial, budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, diberlakukan ketentuan:

  • Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan

  • Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.


  1. Rapat, Seminar,  Pertemuan Luring

  • Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan

  • Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.


  1. Transportasi Umum

Dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemda dan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. #liputansbm

Sumber : Setkab.go.id


     

Ida Fauziyah : Pembuatan Kartu Kuning Gratis

liputansbm


Jakarta - Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak  pandemi COVID-19.


Menaker pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.


Menaker mengatakan dalam mengurus dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning tidak dipungut biaya alias gratis


“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu (19/06/2021).


Ucapan  Menaker ini dikarenakan ada beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. “Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya lagi.


Lebih lanjut dijelaskannya Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.


Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.


“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Menaker.


Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.


Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu, lanjut Ida, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. “Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,”  katanya.


Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.


Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker Kabupaten/Kota.


Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. #liputansbm


Sumber : Setkab.co.id
     

Gubernur Kalteng Apresiasi kegiatan Forkoda PPOB Kalteng Tahun 2021

liputansbm



Kalteng - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Hamka mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Musyawarah dan Rapat Kerja Daerah Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Pembentukan Otonomi Baru Prov. Kalteng Tahun 2021. Rapat kerja ini digelar di Betang Eka Tingang Nganderang, Sabtu (9/6/2021).


Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh Hamka, Gubernur Kalteng memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dalam merealisasikan Visi misi Kalteng semakin Berkah salah satunya percepatan pembangunan yang merata melalui penataan dan Pemekaran Daerah.


“Mengawali Sambutan ini saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan Rapat kerja Daerah Forkoda PPDOB Kalteng tahun 2021, Saya mengapresiasi Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan Visi misi Kalimantan Tengah semakin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) salah satunya percepatan pembangunan yang merata melalui penataan dan Pemekaran Daerah”, tutur Hamka.


Hamka menjelaskan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng  akan mendukung dalam setiap kegiatan lembaga maupun Organisasi yang tujuannya untuk membangun Kalteng yang lebih baik lagi. 


Hamka juga berharap dengan adanya Forum koordinasi Daerah PPDOB Prov. Kalteng dapat berperan dan bersinergi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin maju dan semakin sejahtera.


dikutip dari salah satu media lokal Hamka juga mengatakan bahwa ia sangat setuju untuk otonomi daerah baru. “Terutama saya sangat setuju seperti Kapuas Hulu, Katingan Utara. Kalau ke Katingan itu terlalu jauh sama juga untuk Kapuas Hulu. Jadi dengan adanya itu, memperpendek urusan pemerintahan sehingga masyarakat tidak terlalu dibebani dengan biaya,” tambahnya.


Pada musyawarah dan rapat kerja ini dihadiri langsung oleh beberapa Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) secara langsung dan secara virtual. “Ada tiga CDOB yang aktif, yang lain aktif juga tapi secara virtual,” ucap Ducun selaku Ketua Panitia pada kegiatan ini.


Untuk tiga CDOB yang hadir ini adalah Kapuas Ngaju, Rungan Manuhing dengan Katingan Utara. Sedangkan Kotawaringin Utara, Provinsi Kotawaringin hadir secara virtual. #liputansbm


Sumber : MMC Kalteng/balanganews
     

Isen Mulang Golf Club Palangka Raya Laksanakan Turnamen Golf Monthly Game Juni 2021



Palangka Raya - Isen Mulang Golf Club (IMGC) Palangka Raya melaksanakan turnamen golf Monthly Game Juni 2021, bertempat di Padang golf Isen Mulang jalan Tjilik Riwut Km. 5 kota Palangka Raya. Minggu, 20/06/2021.

Turnamen golf Monthly game ini dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 19-20 juni 2021, pertandingan golf ini bertujuan dalam rangka halal bihalal Golfer Se-Kalimantan Tengah.

Turnamen ini diikuti oleh 105 pegolf yang berada di Kota Palangka Raya, kriteria pertandingan meliputi kelas keterampilan, flight ladies, flight senior, flight c, flight b, flight a, BNO dan BGO.

Ketua panitia monthly game juni 2021, J Simatupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perhelatan acara monthly game 2021 ini. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara monthly game juni 2021 ini, Sehingga acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan sukses", ucapnya.

J Simatupang juga berharap semoga antusias peserta yang mengikuti monthly game pada hari ini bisa meningkat pada monthly game selanjutnya.

Untuk diketahui Golf adalah permainan luar ruang yang dimainkan secara perorangan atau tim yang berlomba memasukkan bola ke dalam lubang-lubang yang ada di lapangan dengan jumlah pukulan tersedikit mungkin. Bola golf dipukul dengan menggunakan satu set tongkat pemukul yang disebut klab (stik golf). #liputansbm 

Pewarta : Ahmad Sidik

20 June 2021

     

Subdenpom XII/2-1 Sampit turun ke jalan bagi masker



Sampit - Personel Subdenpom XII/2-1 Sampit membagikan masker kepada pengguna Jalan Iskandar Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah. Minggu 20 Juni 2021

Letda Cpm Antonius Pandiangan mengatakan pembagian masker kepada warga merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid 19, selain itu masker juga bermanfaat untuk menghindari polusi udara dan melindungi wajah dari efek negatif terik matahari.

Selain memberikan masker gratis kami juga memberikah himbauan tentang protokol kesehatan yang harus di taati pada masa pandemi Covid 19 yaitu 5M, perkembangan Covid-19 semakin hari semakin meningkat bahkan sekarang ada varian baru untuk Covid-19, tambahnya.

Sementara itu, Jupri (44) warga yang melintasi jalan Iskandar mengucapkan terimakasih atas kepedulian TNI dengan memberikan masker dan sosialisasi, semoga pandemi Covid -19 ini segera berakhir. #liputansbm

Sumber : Pomdam XII/Tpr

     

Subdenpom XII/2-4 Kapuas Laksanakan Komsos Malam Hari



Kapuas - Malam hari merupakan waktu yang di gunakan warga untuk beristirahat melepas penat setelah seharian beraktivitas, tetapi jam tersebut adalah waktu yang rawan terjadi tindak kejahatan memanfaatkan kelengahan warga yang sudah terlelap dalam tidurnya. Sabtu, 19 Juni 2021

Personel Subdenpom XII/2-4 Kapuas melaksanakan Komsos dengan petugas pos kamling di RT 03 Jalan Letkol Setdaji no 38 kelurahan selat hilir, kecamatan selat kabupaten kapuas.

Serma Sunarto Dan Unit Gakkumwal Subdenpom XII/2-4 Kapuas mengatakan kegiatan komsos ini adalah wujud kepedulian kita terhadap warga sekitar.

Diharapkan kepada warga yang sedang melaksanakan tugas poskamling jika menemukan hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan pada kesempatan pertama agar dapat kita tindak lanjuti, tambahnya.

Sementara itu, Marno (48) mengucapkan terimakasih banyak kepada TNI, selama ini telah banyak memberikan solusi serta pembinaan kepada warga. #liputansbm

Sumber : Pomdam XII/Tpr

     

Menekan Penyebaran Covid-19 Pomdam XII/Tpr bagikan masker di Pasar Mawar



Pontianak - Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 personel Pomdam XII/Tpr membagikan masker kepada pengunjung Pasar Mawar di Jalan hos Cokroaminoto, Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Minggu, 20 Juni 2021

Serda Danang Danru Satlakgakkumwal mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 dan mengedukasi untuk lebih peduli dalam menggunakan masker.

Sertu Danang juga menghimbau dan mengajak warga untuk melaksanakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi Mobilisasi, pungkasnya.

Sementara itu, Nana (31) pengunjung pasar mawar sumringah dibagikan masker gratis, terimakasih atas kepedulian TNI terhadap kami semoga Tuhan YME membalas kebaikan dan pandemi cepat berlalu. #liputansbm

Sumber : Pomdam XII/Tpr

     

Personel Pomdam XII/Tpr Komsos Dengan Pengunjung Pasar Mawar



Pontianak - Komunikasi Sosial dengan Masyarakat bisa dilakukan dimana saja, seperti yang di lakukan personil Pomdam XII/Tpr bersama dengan warga yang sedang berbelanja di Pasar mawar minum kopi di Jl. Cokrominoto, Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Minggu 20 Juni 2021 

Serda Fajar Danru Satlak Gakkumwal mengatakan bukan hanya sekedar ngopi kami disni saling komunikasi mendengarkan apa saja keluhan warga.

Kegiatan kami yg dilakukan ini  dalam rangka Meningkatkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat inilah upaya kami agar lebih dekat dengan warga, selain itu kehidupan nya di tengah tengah masyarakat, guna mempererat tali silahrutahmi antara TNI dan Warga Masyarakat, pungkasnya.

Kami juga menghimbau kepada Warga untuk tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu 5M karena dengan sampai saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, tambahnya

sementara itu Ali (41) Pengunjung pasar Mawar mengucapkan Terimakasih kepada TNI karena selalu hadir untuk membantu kesulitan kami. #liputnasbm

Sumber : Pomdam XII/Tpr

     

Memperingati HUT Ke-75 Pomad personel Pomdam XII/Tpr bersihkan TMP



Pontianak - Dalam rangka HUT Ke - 75 Pomad personel Pomdam XII/Tpr melaksanakan kerja bakti membersihkan TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya. Minggu 20 Juni 2021

Personel Pomdam XII/Tpr membersihkan rumput liar, ranting yang mengganggu pemandangan serta membuang sampah.

Kapten Cpm Ardiansyah Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr yang memimpin langsung kegiatan ini mengatakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih makam pahlawan ini dalam rangka memperingati HUT Ke 75 Pomad.

Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami, pungkasnya.

Sementara itu, Marwanto pengurus TMP Dharma Patria Jaya mengucapkan terimakasih atas kepedulian personel Pomdam XII/Tpr semoga Pomad selalu Jaya. #liputansbm

Sumber : Pomdam XII/Tpr
     

Zidam Jalin Kerja Sama Dengan BPN Bengkayang




Pengukuran aset tanah milik TNI AD di wilayah Bengkayang telah dilaksanakan oleh Subdenzibang 02/Skw, dengan pihak BPN Bengkayang dan Aparat Desa setempat. Minggu, 20/06/021.

kerja sama antara TNI AD dalam hal ini Subdenzibang 02/Skw, BPN Bengkayang dan aparat desa adalah bentuk dukungan kepada pemerintah agar semua aset tercatat dengan baik sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan yang selanjutnya akan dimasukkan dalam Simak BMN satuan.

Dansubdenzibang 02/Skw Subdenzibang 02/Skw, mengatakan "pentingnya pensertifikatan tanah milik TNI AD wilayah teritorial Kodim 1202/Skw, merupakan program yang sangat bagus karena salah satu kegiatan untuk pengamanan aset dan dapat menghindari perselisihan dengan masyarakat di lingkungan aset tanah milik TNI AD ke depan dan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sesuai dengan administrasi dan keadaan  di lapangan yang ada", ucapnya

Hari ini pihak TNI AD dalam hal ini Subdenzibang 02/Skw menyerahkan berkas administrasi permohonan sertifikat hak pakai kepada Staf BPN Bengkayang agar bisa diproses lebih lanjut sehingga dapat terbit surat hak pakai untuk aset tanah milik TNI AD wilayah Bengkayang.

"Kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk penertiban administrasi atas kepemilikan aset tanah TNI AD", ucap Subdenzibang 02/Skw. #liputansbm

Sumber : Denzibang 2/Pky
     

Dansubdenzibang 02/Skw : Pentingnya Pensertifikatan Tanah Untuk Pengamanan Aset dan Dapat Menghindari Perselisihan

 


Serka Tawaris Personel Subdenzibang 02/Skw Denzibang 1/Stg, turun ke lokasi untuk melaksanakan pengukuran aset tanah milik TNI AD di area teritorial Kodim 1202/Singkawang dengan Personel dari Kantor ATR/BPN serta didukung oleh  Staf Kodim 1202/Singkawang.

Pengukuran tanah tersebut dilakukan di jalan Khatulistiwa Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, pengukuran ini adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui langsung keadaan, luas tanah aset milik TNI AD.

Seiring dengan hal tersebut kerjasama antara TNI AD dalam hal ini Subdenzibang 02/Skw dan BPN Singkawang adalah bentuk dukungan kepada pemerintah agar semua aset tercatat dengan baik sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan yang selanjutnya akan dimasukkan dalam Simak BMN satuan.

Dansubdenzibang 02/Skw Letda Czi Ahmad Sahudi, S.Sos. mengatakan "pentingnya pensertifikatan tanah milik TNI AD wilayah teritorial Kodim 1202/Skw merupakan program yang sangat bagus karena salah satu kegiatan untuk pengamanan aset dan dapat menghindari perselisihan dengan masyarakat di lingkungan aset tanah milik TNI AD ke depan", ucapnya.

Dikatakannya juga program yang ada mari kita dukung dengan baik agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga kedepan aset tanah milik TNI AD khususnya area teritorial Kodim 1202/Skw dapat tercatat dengan baik sesuai dengan administrasi dan keadaan  di lapangan yang ada.

"Kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk penertiban administrasi atas kepemilikan aset tanah TNI AD", ucapnya. #liputansbm

Sumber : Denzibang 2/Pky

19 June 2021

     

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional GERDAYAK Indonesia Tanggapi Atas Terpilihnya Presiden MADN Periode 2021-2026






JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Indonesia  Drs Yansen Binti MBA Turut  memenuhi  undangan Munas  ke V MADN  yang di laksanakan pada 18-20 Juni 2021 di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat, undangan tersebut di penuhi sebagai utusan  peninjau, dimana peninjau tersebut terdiri dari Gerdayak Indonesia, FIDN dan ICDN,  Drs Yansen Binti MBA membawa 13 orang personil Gerdayak . 

Sebagai anggota luar biasa MADN Gerdayak selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan MADN seperti Rakernas hingga Munas untuk turut memberikan kontribusi pemikiran hal ini dilakukan sejak MADN berdiri.

Pada Sabtu, 19 Juni 2021 Mathin Billa terpilih menjadi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) periode 2021-2026. Menurut ketua Umum Gerdayak Indonesia, Marthin Billa bukan orang baru dalam kepengurusan MADN, Anggota DPD RI periode 2019-2024 dari Dapil Kaltara ini juga menjabat Ketua Dewan Adat Dayak Kaltara. 



“Kami berharap agar Presiden MADN dapat menjadi katalisator segenap warga/kelompok Dayak se tanah air Indonesia, dan senantiasa berpijak pada budaya Betang/Radakng/Lamin/Rumah Panjang dalam menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Mari kita sudahi perbedaan pandangan yang tajam, mari kita berdiskusi untuk mencari solusi guna mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita selesaikan dengan pepatah "Benang tidak putus, tepung tidak terburai" Persaudaraan harus menjadi prioritas dan prinsip," ujar Yansen Binti usai terpilihnya Marthin Billa Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) periode 2021-2026.



Pada kesempatan yang sama pada Munas ke V MADN , Ketua Umum DPN Gerdayak Indonesia memberikan penghargaan kepada Sekjen MADN Drs Yakobus Kumis MH berupa medali Gerdayak Indonesia setelah terpilihnya Presiden MADN maka program-program prioritas akan segera di jalankan.

Gerdayak turut sebagai  tim perumus  hasil Munas untuk di kompilasikan / di pertajam  dan menjabarkan program kerja lebih detail lagi, Posisi organisasi MADN pada periode 2021-2026 ini sangatlah strategis karena  Kalimantan telah di canangkan Presiden Jokowi sebagai  ibu kota negara di Kaltim dan kemungkinan akan terlaksana sebelum pemilu 2024 nanti. (Red Liputan SBM)


     

Tumpang Tindih Pengaturan Desa Oleh Adanya Kewenangan Dua Kementerian


Oleh : Puji Sumono

Jepara - Ada dua Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam pengaturan Desa, pertama PP nomor 11 tahun 2015 kewenangan Kemendagri terhadap desa dan kedua Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Dijelaskan "bahwa Kemendes punya kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa". Sabtu, 19/6/2021.


Dijelaskan Dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 pada Pasal (4) "mengatur bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini artinya Kemendes hanya punya kewenangan terhadap desa itu sebatas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, tidak di bidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan".


Susunan Organisasi Kemendes pun sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020, pada Pasal (6) diuraikan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas :


  1. Sekretariat Jenderal;

  2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;

  3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

  4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

  5. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

  6. Inspektorat Jenderal;

  7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

  8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

  9. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;

  10. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;

  11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;

  12. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan

  13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.


Susunan organisasi Kemendes tersebut tidak ada perangkat yang memiliki kewenangan terhadap desa di bidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.


Selanjutnya terkait dengan kewenangan Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, pada Pasal (3) huruf a diuraikan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud". 


Dalam Pasal (2), "Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi huruf (a) : "Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini artinya jelas dan tegas bahwa secara umum desa itu menjadi kewenangan Kemendagri".


Susunan Organisasi Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, pada Pasal 4 diuraikan bahwa Kementerian Dalam Negeri terdiri atas :


  1. Sekretariat Jenderal;

  2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;

  3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

  4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

  5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

  6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

  7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;

  8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

  9. Inspektorat Jenderal;

  10. Badan Penelitian dan Pengembangan;

  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

  12. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;

  13. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

  14. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;

  15. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

  16. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik


Susunan organisasi Kemendagri tersebut di atas jelas ada perangkat yang memiliki kewenangan terhadap desa secara umum dan khususnya di bidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.


Uraian di atas mengantarkan pada pemahaman antara lain:


  1. Bahwa Kementerian Desa PDTT selama ini telah melakukan perampasan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, baik secara umum maupun bidangnya.

  2. Bahwa terbitnya Permendesa yang mengatur bidang pemerintahan desa itu tidak bisa diberlakukan, karena masuk kategori perampasan kewenangan. Contohnya Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 yang jelas substansinya banyak mengatur bidang pemerintahan desa, maka harus dicabut oleh menteri atau diabaikan oleh desa.


Oleh karena itu terhadap kondisi yang carut marut sekarang ini, baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Desa harus segera dilakukan hal-hal sebagai berikut :


  1. Menata kembali Perangkat Daerahnya terkait dengan Kepala Bagian atau Dinas yang digabungkan atau disendirikan antara bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

  2. Para pemangku Pemerintahan Desa segera meluruskan pemikiran dan pemahamannya bahwa peraturan dari Mendagri itu yang harus dijadikan pedoman dalam tata kelola desa di bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan. Sedangkan peraturan dari Mendesa PDTT itu yang mengatur tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saja. #liputansbm


Penulis Merupakan Ketua LSM Pemerhati Kinerja Pemerintah Dan Lingkungan Hidup (Pelita)


Editor : Rizaldi
     

Media Berduka Wartawan Di Sumut Tewas Ditembak OTK





Jepara - Bekerja sebagai seorang insan pers memang membutuhkan mental yang kuat, terkadang seorang wartawan sering mendapat ancaman atau teror bila pemberitaan nya dianggap mengganggu bisnis atau pekerjaan perorangan atau kelompok. Sabtu, 17/06/2021


Seorang Pimpinan Redaksi (Pimred) lassernewstoday.com sekaligus wartawan media online di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), bernama Marasalem Harahap alias Marsal (42) meninggal dunia  setelah ditembak Orang Tak diKenal (OTK) di Huta 7 Pasar 3 Nagori Karang Anyer Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. 


Korban juga anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ditemukan dalam keadaan luka tembak di dalam mobilnya. Ditemukan luka tembak di tubuh korban bagian paha kiri dan bawah perut. Diperkirakan, saat itu hendak pulang menuju rumahnya.


Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, SIK turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus yang menimpa Pimpinan Redaksi (Pimred) lassernewstoday.com untuk memastikan bahwa pelaksaan TPTKP dan olah TKP dilaksanakan sesuai SOP dan untuk memberikan pengarahan secara langsung serta memberikan semangat kepada petugas di lapangan agar dapat mempercepat proses pengungkapan perkara tersebut.


Personil Satreskrim Polres Simalungun bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, sedang melakukan pendalaman penyelidikan untuk menentukan perkara, pasca terjadinya dugaan pembunuhan terhadap Mara Salem Harahap alias Marsal (42) Warga Huta VII Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas, yang diduga menjadi korban penembakan yang dilakukan OTK sekitar pukul 23.30 WIB,. Jum'at (18/6/2021)


Hal tersebut dikatakan Kapolres Simungum AKBP Agus Waluyo SIK didampingi Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rachmat Aribowo SIK dihadapan para awak media di Halaman rumah duka, Nagori Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, sekitar pukul 06.00 WIB. Sabtu (19/6/2021).


"Kehadiran saya disini terkait temuan mayat yang berada di dalam mobil, untuk memastikan anggota saya, penyelidik ataupun penyidik Satreskrim Polres Simalungun melaksanakan TPTKP dan olah TKP di dalam kejadian tersebut sesuai dengan SOP Penyelidikan Polri”, kata Agus Waluyo, yang juga hadir Dirkrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan.


“Dan untuk sebab-sebab meninggalnya korban, anggota kami masih melakukan pendalaman penyelidikan. Saya minta kepada rekan-rekan media mohon waktunya semoga perkara ini segera terungkap. Untuk awal kami sudah melakukan TPTKP dan olah TKP pada kesempatan ini kami juga di backup dari Polda Sumatera Utara”, tambahnya.


Sabtu dini hari sekira pukul 02.00 WIB, jenazah korban Mara Salem Harahap, dari RS Vita Insani Pematangsiantar dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan guna untuk dilakukan otopsi. #liputansbm


Pewarta : Puji S
     

Laksanakan Komsos, Subdenpom XII/1-6 Putussibau Bantu Warga Panen Sayur




Putussibau - Personil Subdenpom XII/1-6 Putussibau melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama petani sayur di jalan lintas utara, desa sibau hilir kec. putussibau utara kab. kapuas hulu. Jumat, 18/06/2021


DansubdenpomXII/1-6 putussibau lettu cpm Didin S  mengatakan kegiatan komsos ini dilakukan untuk memberikan semangat dan motivasi para petani agar lebih giat lagi dalam meningkatkan hasil dan mutu panen.


Supaya mendapatkan hasilnya bagus bisa bersaing dengan petani petani lain, dengan hasil panen bagus semangkin banyak orang tertarik untuk membelinya, pungkasnya.


Selain itu Lettu Cpm Didin S juga berpesan agar tanaman benar-benar dirawat dan disiram dan dipupuk agar mendapatkan hasil yg maksimal, tambahnya. 


Selain itu, Junaidi (53) pemilik kebun mengucapkan terimakasih kepada TNI yang sudah mau berkunjung dan memotivasi sehingga tanaman kami lebih baik kualitasnya lagi. #liputansbm


Sumber : Pomdam XII/Tpr 
     

Tingkatkan Imun, Subdenpom XII/2-5 Buntok Gowes Bersama Masyarakat

liputansbm



Buntok - Demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh pada masa pandemi COVID-19 Personil Subdenpom Xll/2-5 Buntok Melaksanakan kegiatan Olahraga bersepeda di wilayah kota Buntok. Sabtu, 19/06/2021


Sebelum diberangkatkan, para peserta Gowes ini terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan Masing-masing di lanjut kan senam peregangan dan pemanasan bersama yang bertujuan untuk menghindari terjadinya cedera atau kram pada otot selama bersepeda.


Dansubdenpom XII/2-5 Buntok Kapten Cpm Setiawan mengatakan kegiatan gowes yang kita laksanakan ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh pada masa pandemi COVID-19.


Mari kita bersepeda dengan penuh  semangat dan gembira, selain sehat, murah, ramah lingkungan bersepeda juga merupakan salah satu dari unsur pembinaan mental dan Fisik, Serta sekaligus sebagai sarana rekreasi bersama yang bertujuan untuk Ajang silaturahmi dan untuk memasyarakatkan olahraga bersepeda tetapi pada pelaksanaannya tetap memperhatikan protkes.


Ditempat yang sama, Mukti Warga Sababilah mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk menjaga imun di masa pandemi COVID-19. #liputansbm


Sumber : Pomdam Xll / Tpr

ads LiputanSbm