Liputan Sbm

27 October 2021

Dalam Rangka Memperingati HSN dan Hari Sumpah Pemuda, GP ANSOR dan DPD KNPI Kota Palangka Raya Laksanakan Vaksinasi




PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) dan Hari Sumpah Pemuda, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan vaksinasi covid-19 tahap 1 dan 2 sebanyak 500 dosis, Rabu (27/10/2021).

Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Palangka Raya A. Rusdian Noor ketika dibincangi oleh Liputan SBM mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan tersebut selain memperingati HSN juga untuk mengajak pemuda turut serta membantu perintah setempat untuk mensukseskan program percepatan vaksinasi.

"Dalam kegiatan vaksinasi ini jumlah vaksin yang ada totalnya 500 dosis, untuk dosis pertama dan dosis kedua," ucap Akhmad Rusdiyan Noor saat diwawancarai oleh sejumlah awak media. 

Dia menambahkan bahwa kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka hari Santri Nasional dan hari Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada hari selanjutnya. Adapun kegiatan tersebut dibantu dengan oleh tenaga vaksinator dari Polda Kalteng. 

Dengan kegiatan tersebut pihaknya berharap agar dengan vaksinasi tersebut dapat membantu untuk menyukseskan program Pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Sehingga nantinya dapat membantu menurunkan penyebaran Covid-19 khususnya di Palangka Raya.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Ketua DPRD Jepara Siap Mengawal Tuntutan Buruh Kenaikan UMK 2022




Jepara - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, SH siap mengawal rekomendasi tuntutan buruh terkait kenaikan 10 persen Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 di Kabupaten Jepara. Rabu, 27/10/2021


Hal itu disampaikan ketika menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jepara yang melakukan aksi turun ke jalan di ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Selasa (26/10). 


Meskipun demikian, pihaknya tetap mengajak untuk kembali kepada regulasi pusat maupun daerah.


“Kami sudah bicara kepada Dewan Pengupah, dengan Pak Sekda Jepara. Agar dalam penghitungan berdasarkan regulasi dan objektif bersama. Sehingga iklim perekonomian Jepara bisa stabil. Dan hak-hak buruh bisa terpenuhi,” jelas Gus Haiz sapaan akrabnya.


Yopi Priambudi, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Jepara Raya, menolak penetapan UMK tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Saat ini, UMK Jepara berada di angka Rp 2.107.000. Tahun depan, KASBI, FSPMI, FSPIP menuntut pemerintah daerah menaikkannya menjadi Rp 2,3 juta atau tepatnya Rp 2.317.000, naik Rp 210.000 dari UMK tahun ini.


Menurutnya, aturan itu merupakan turunan Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang justru menjauhkan buruh dari kesejahteraan.


“Undang-Undang Cipta Kerja, kita tahu banyak penolakan. Bahkan sampai saat ini masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi kami itu tidak adil dan jelas-jelas menjauhkan buruh dari kesejahteraan,” kata Yopi.


Selain menuntut kenaikan upah, KASBI, FSMPI dan FSPIP menuntut untuk membatalkan Undang-Undang Cipta kerja, cabut PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, berlakukan PKB tanpa Omnibus Law.


Dalam pertemuan tersebut Haizul Ma’arif, SH didampingi Wakil Ketua DPRD H. Pratikno dan Sekretaris Komisi C Khoirun Niam serta Kapolres Jepara dan Sekda Jepara. #liputansbm


Pewarta : Puji S

26 October 2021

Mabes Polri Buka Saluran Pengaduan Penanganan Pinjol Ilegal




"Polri selalu berupaya keras bagaimana 'Pinjol' ilegal dapat dituntaskan, keresahan masyarakat bisa tertangani dengan baik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers pengungkapan "pinjol" ilegal di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Senin (25/10)


Rusdi menyebutkan, saluran pengaduan tersebut tersedia dalam pesan instans "whatsapp" dan media sosial Instagram. "Penanganan pinjol ilegal ini, Polri buka 'hotline' no wa 081210019202," ucapnya


Selain nomor wa, masyarakat juga dapat menyampaikan aduannya melalui media sosial Instagram @satgas_pinjol_ilegal.


"Kedua 'hotline' ini bisa dimanfaatkan masyarakat, bisa menyampaikan aduan ke hotline tersebut," ujar Rusdi.


Layanan saluran pengaduan penanganan pinjol ilegal juga tersedia di polda jajaran. Sejumlah Polda yang telah menyediakan layanan saluran pengaduan seperti, Polda Jawa Barat dan Polda Gorontalo.


Baca Juga : Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Tidak Usah Bayar Utang


Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali merilis pengungkapan kasus pinjol ilegal, dengan menangkap pelaku yang berperan sebagai pemodal dan fasilitator warga negara asing (WNA) untuk membiayai pinjol ilegal.


Tiga tersangka ditangkap dan ditahan berinisial JS, DJ dan SR. Ketiganya merupakan warga negara Indonesia.


"Peran JS mencari merekrut, memfasilitasi WNA untuk bisa ke Indonesia dan mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi baik pembukaan tanda daftar perusahaan sampai 'payment gateway'," tutur Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika.


Sedangkan tersangka DN dan SR direkrut oleh JS sebagai direktur pinjol ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun pembantu lainnya.


Dari penindakan ini, jajaran Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti berupa sejumlah dokumen seperti akta pendirian KSP Solusi Andalan Bersama (SAB), perjanjian kerja sama dengan "payment gateway", dimana satu "payment gateway" bisa melakukan perjanjian dengan beberapa pinjol ilegal, kartu ATM, dan puluhan kartu NPWP.


"Dari hasil koordinasi kami teman-teman pajak, kartu NPWP ini dibuat Mei 2020, tapi sampai saat ini tidak dilanjutkan dengan tanda daftar perusahaan SPT, persyaratan 'payment gateway'," ungkap Helmy.


Terkait masyarakat yang sudah terlanjur meminjam dan mendapat ancaman dari pelaku pinjol ilegal, Helmy menyarankan masyarakat untuk mengikuti arahan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bahwa masyarakat tidak perlu membayar. Jika menerima ancaman, segera melaporkan kepada kepolisian terdekat.


"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pada prinsipnya hubungan keperdataan, hukum yang berlaku di antara mereka itu. Tetapi karena dimulai dari sesuatu yang ilegal semua, menurut beliau (Mahfud-red) maka perjanjian itu menjadi tidak sah sehingga tidak memiliki kewajiban membayar," ujar Helmy.


Kalau kemudian ada upaya intimidasi dari pinjol-pinjol tersebut, lanjut Helmy, maka masyarakat jangan ragu untuk melapor ke Polda atau Bareskrim Polri, atau bisa menghubungi nomor hotline yang sudah disiapkan.


"Yang pasti Polri terus berupaya bagaimana praktek ilegal pinjol ini dapat dituntaskan sehingga betul-betul keresahan masyarakat di Tanah Air bisa ditangani dengan baik," kata Helmy. #liputansbm


Pewarta : Puji S

Tingkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Konstruksi, PUPR Kalteng Gelar Pelatihan




PALANGKA RAYA - Dalam rangka akselerasi dan percepatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja konstruksi khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, menggelar pelatihan bertempat di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Selasa (26/11/2021).

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Shalahuddin melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi Ir. Yosua, M.T. dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk kegiatan tersebut bekerja sama dengan pihak pengelola program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang telah bekerja sama dengan baik untuk melakukan rekruitmen peserta kegiatan. 

"Seperti yang kita ketahui bahwa kita banyak memiliki banyak sekali tenaga kerja konstruksi yang berpengalaman, namun belum memiliki sertifikat kompetensi yang merupakan dokumen autentik dan pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya," ucap Yosua.

Dia menambahkan bahwa perkembangan jasa konstruksi saat ini sudah semakin berkembang, selain itu jasa konstruksi dari luar sudah memiliki akses yang sangat terbuka untuk bersaing dengan daerah. Sehingga sertifikat kompetensi harus menjadi hal yang mutlak untuk dapat terus bersaing dalam sektor konstruksi. 

Sehingga para pelaku konstruksi di daerah harus dapat berbenah diri dari waktu ke waktu, untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya adalah melalui pelatihan yang mereka selenggarakan tersebut. 

"Adapun sektor konstruksi tidak hanya milik pemerintah saja, namun juga milik swasta dan masyarakat. Harapannya semua elemen dapat bahu membahu untuk memajukan sektor konstruksi di Kalteng," lanjut Yosua. 

Sehingga esensi dari pembangunan yang dimaksud adalah dapat mewujudkan pembangunan konstruksi yang handal, kuat dan berkelanjutan yang bermanfaat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas khususnya di Provinsi Kalteng.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

DPD Gerindra Kalteng Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1dan 2

 




PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan vaksinasi covid-19 tahap 1 dan 2 sebanyak 500 dosis, Selasa (26/10/2021).

Kegiatan vaksinasi yang dimulai pada pukul 08:00 WIB ini dilaksanakan di kantor DPD Gerindra Kalteng Jalan Seth Adji No. 6 Kota Palangka Raya.

Berdasarkan pantauan awak media ini dilokasi kegiatan vaksinasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib,  serta para peserta vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalteng, Iwan Kurniawan melalui Ketua Panitia Gerakan Vaksinasi Gerindra Kalteng, Agus Pramono ketika dibincangi oleh Liputan SBM pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu program dari Partai Gerindra Kalteng dalam rangka membantu pemerintah setempat untuk mensukseskan percepatan vaksinasi.

"Untuk hari ini kita siapkan 500 dosis vaksin untuk tahap 1 dan 2," kata Agus Pramono.



Dikatakan Agus Pramono bahwa beberapa DPC Gerindra di Kabupaten juga sudah melakukan kegiatan vaksinasi seperti di Barito Timur dan Barito Utara.

"Ini merupakan program pemerintah yang harus kita dukung, dan pencegahan covid-19 memerlukan gotong royong semua pihak agar perekonomian di Kalimantan Tengah bisa pulih dan berjalan seperti biasanya," demikian Agus Pramono.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM


25 October 2021

Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi UU ITE Diapresiasi




Jepara - Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate tentang Pedoman Kriteria Implementasi  Undang Undang (UU) ITE mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Senin, 25/10/2021.


Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyaksikan secara langsung penandatanganan pedoman tersebut di kantornya, Jakarta Pusat. Rabu, (23/6/2021).


“Kapolri, bersama Jaksa Agung, Menkominfo dan disaksikan langsung Menkopolhukam menandatangani SKB itu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, 


Argo menjelaskan, pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Menurut Argo, dalam hal itu juga telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. 


“Dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pers,” ujarnya.


Lebih lanjut Argo menambahkan, Polri kedepannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan. Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri soal pedoman implementasi Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 28 ayat (2) Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE. 


Dalam pedoman implementasi UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik di penjelasan pasal huruf “L” diterangkan bahwa “Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 


Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3). Dengan demikian pers yang bekerja benar sesuai UU Pers, tidak dapat lagi dijerat Pasal 27 ayat (3) yang selama ini jadi momok pers. Adapun pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.


Jack Lapian pegiat media sosial JASMEV, menanggapi SKB ini mengatakan, jelas dalam point (d) tidak boleh melakukan pelaporan balik sebelum laporan yang utama diselesaikan dalam hal pencemaran nama baik, jadi tidak boleh lapor balik itu yang pertama "Kedua terkait media online atau pers dalam hal ini tidak termasuk di dalam UU ITE, namun diselesaikan melalui hak jawab dan Dewan Pers," imbuh Jack Lapian melalui keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021). 


"Diharapkan dengan adanya Pedoman Implementasi ini ke depan sudah tidak ada lagi seperti di pasal (k) bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup dan terbatas," pungkas Jack Lapian. #liputansbm


Pewarta : Puji S

24 October 2021

Kekuatan Desa Terletak pada Kemampuan Desa Menyusun RKPDe




Jepara - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja ke Bali mengatakan Kekuatan desa terletak pada kemampuan desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), berdasar data desa berbasis SDGs Desa yang telah dikumpulkan sendiri oleh desa. Ini akan meningkatkan manfaat dana desa bagi warga desa. Sabtu (23/10/2021), 


"Kalau Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes 2022 berbasis rekomendasi IDM dan SDGs Desa, saya jamin, tahun 2022 desa akan memetik buahnya, dana desa semakin besar bermanfaat bagi warga,” ucap Menteri yang biasa disapa Gus Halim ini.


Sejak Maret 2021, kata Gus Halim, seluruh desa di Indonesia mulai melaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa. Seluruh data mikro desa dikumpulkan oleh desa, digunakan untuk warga desa.


“Prinsipnya, data desa itu adalah data dari warga desa, dikumpulkan oleh warga desa, dan digunakan untuk kebutuhan warga desa,”katanya.


Lebih lanjut Gus Halim menjelaskan, data merupakan data mikro yang lengkap berisi data individu, data keluarga, lingkungan rukun tetangga (RT), serta wilayah desa. Data desa juga dikonsolidasikan dengan pengecekan dan mencocokan data dengan kondisi lapangan, sehingga data desa bersifat akurat, dan konsolidasi data tersebut dilakukan secara periodik dan terus menerus.


“Data Desa berbasis SDGs Desa ini, lengkap, Akurat dan Berkelanjutan,” jelas Gus Halim lagi.


Rekomendasi IDM yang tersusun secara elektronik tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan desa menuju desa mandiri. Dalam musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, warga dan pemerintah desa tinggal menentukan lokasi dan jumlah kegiatan yang direncanakan dilaksanakan tahun depan.


Ini bisa disesuaikan dengan anggaran yang diterima desa. “Laksanakan rekomendasi IDM. Kalau sudah terlaksana semuanya, pasti desa itu naik tingkat menjadi desa mandiri,” tegas Menteri Halim Iskandar.


Mekanisme musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes sendiri telah diperbarui menurut Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data pada semester pertama, yaitu data IDM berbasis SDGs Desa. Kemudian, olahan data berupa rekomendasi kegiatan untuk masing-masing RT dan desa didialogkan dalam musyawarah desa.


“Setiap kegiatan yang diputuskan dalam RKPDes harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih tujuan SDGs Desa,” ujar Menteri Halim Iskandar.


Lampiran Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 berisikan tabel kontribusi tiap kegiatan pembangunan terhadap 18 Tujuan SDGs Desa. Setelah RKPDes ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun APBDes. Selama ini masalah yang timbul ialah kelambatan penetapan APBDes oleh pemerintah daerah. Padahal peraturan desa tentang APBDes menjadi syarat pencairan dana desa tahap pertama.


“Karena itu, mulai 2022 rapat koordinasi pembangunan desa tidak lagi dilaksanakan di tingkat provinsi, melainkan dipindahkan ke tingkat kabupaten/kota. Salah satu manfaat yang hendak diraih adalah mempercepat penetapan APBDes pada masing-masing kabupaten” pungkas Menteri Halim Iskandar. #liputansbm


Sumber : Humas Kemendes PDTT

Pewarta : Puji S

23 October 2021

Dewan Pers Usulkan Atur Platform Digital, Diapresiasi Mahfud MD



Jepara - Dewan Pers dan para Pimpinan Asosiasi Media melakukan audiensi dan berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka memaparkan usulan regulasi tentang Jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Usulan ini mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital. Sabtu, 23/10/2021


Pertemuan Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media dengan Menko Polhukam ini dilaksanakan di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta. Jumat (22/10/2021).


Menko Mahfud mengapresiasi usulan Dewan Pers ini, dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya di Kemenko Polhukam.


“Ini usulan yang bagus. Saya juga sempat berdiskusi dengan Menkominfo dan memang mengenai hal ini, Presiden juga punya perhatian, terutama nasib perusahaan media dalam menghadapi platform digital,” ujar Menko.


Agus Sudibyo yang mewakili Dewan Pers mengatakan bahwa masalah yang muncul terkait platform digital ini adalah merupakan fenomena global. “Data menunjukkan bahwa 40 persen belanja iklan global dikuasai hanya oleh dua perusahaan dan berada di negara yang sama” ucap Agus yang juga menjelaskan antara lain pentingnya pengaturan soal platform digital selain mengenai ancaman menurunnya kualitas jurnalistik.


Usulan ini akan mengatur antara lain: Platform digital sebagai entitas bisnis, perlu dibebani tanggung-jawab untuk turut mewujudkan kemerdekaan pers, iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media, serta ruang-publik yang beradab.


Kemudian, usulan aturan ini memandang perlu dilembagakan proses perundingan untuk pemenuhan hak Perusahaan Media dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terkait dengan konten berita milik Perusahaan Media yang disajikan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital.


Terhadap usulan ini, Menko menyambut baik dan pihaknya siap berkomunikasi lebih lanjut. Menurutnya, sejauh ini pilihannya ada tiga, Pertama, dijadikan UU tersendiri. kedua, merevisi UU yang ada. Lalu, ketiga, dibuat peraturan pemerintah.


“Mari kita berkomunikasi lebih lanjut, lebih intens, mumpung masih punya waktu, silahkan sambil berdiskusi. Alternatif-alternatifnya itu tadi,” ujar Menko Polhukam. #liputansbm


Pewarta : Puji S

22 October 2021

Kanwil Kemenag Bersama Forkopimda Kalteng Peringati HSN di Hasanka Boarding School Palangka Raya




PALANGKA RAYA - Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng merayakan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2021 yang dilaksanakan di lapangan Hasanka Boarding School (HBS) Palangka Raya pada Jumat 22 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kemenag Kalteng, Dr. H. Noor Fahmi menyampaikan tahun ini merupakan perayaan HSN kelima.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 lalu, Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 22, yang menyatakan tanggal 22 Oktober sebagai peringatan HSN. Kemudian pada 2019 lalu disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 tentang pesantren.

"Pada tahun ini keluar lagi Peraturan Presiden (Perpres) tentang pendanaan pondok pesantren, yang artinya Pemerintah Pusat punya perhatian terhadap pendidikan di pondok pesantren," katanya ketika dibincangi oleh sejumlah media.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka pendidikan pada pondok pesantren setara dengan pendidikan formal.

Noor Fahmi juga berharap agar masyarakat Kalteng, khusunya yang ada di Kota Palangka Raya agar mempercayakan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

"Kepada para santri, saya minta agar tetap semangat belajar di pondok pesantren, semoga semua pondok pesantren bisa maju dan berkembang di tengah masyarakat," tuturnya.



Masih dilokasi yang sama, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalteng, Dr. HM Wahyudie F. Dirun menyerahkan piagam penghargaan kepada Kapolda Kalteng, Irjen Dedi Prasetyo yang diterima oleh Wakapolda Kalteng Brigjen Ida Oetari Poernamasari.

Pemberian piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi nahdiyin melalui NU Kalteng, karena Polda Kalteng terus mencetus gagasan dan inovasi dalam percepatan proses vaksinasi kepada keluarga besar NU Kalteng, sekaligus untuk mensukseskan program vaksinasi nasional.

"Sekali lagi, mewakili nahdiyin saya berterima kasih kepada Polda Kalteng," demikian Dr. HM Wahyudie F. Dirun.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM



Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel Milik Haji Isam Di Tanah Bumbu Kalsel



Tanah Bumbu - Presiden Joko Widodo Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan hari ini, meresmikan Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kamis (21/10/2021).


Pemilik PT. Jhonlin Agro Raya adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Pabrik Biodiesel milik PT. Jhonlin Agro Raya di bawah Jhonlin Group ini mulai berproduksi pada Oktober 2021, dibangun dengan investasi Rp. 2 triliun. 


Haji Isam pun hadir dalam peresmian pabrik tersebut. Ia ikut menemani Presiden Jokowi melihat area sekitar pabrik, bahkan menyetir Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Mensesneg Pratikno.


Saat peresmian, Haji Isam duduk di barisan tamu kehormatan, di samping Presiden Jokowi. Nama Haji Isam disebut saat Jokowi menyampaikan sambutan.


"Yang saya hormati jajaran direksi beserta jajaran komisaris PT. Jhonlin Group, Bapak Haji Andi Syamsuddin Arsyad," kata Jokowi.


Jokowi pun mengapresiasi PT. Jhonlin Group yang telah membangun pabrik Biodiesel dalam rangka industrialisasi CPO ke Biodiesel, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan produk-produk turunan dari CPO.


"Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT. Jhonlin group dalam merubah dari CPO menjadi Biodiesel 30,” ucap Jokowi. 


Menurut Jokowi, pilihan untuk memperkuat Biodiesel sangat strategis ke depan. Pertama meningkatkan ketahanan energi nasional, kemudian menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar.


Artinya, kalau Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri Biodiesel, dijadikan campuran menjadi solar, impor akan turun drastis.


“Diperkirakan di 2021 akan menghemat devisa Rp. 56 triliun. Dan yang paling penting menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat membangun Smelter, membuka lapangan pekerjaan. Membangun Biodiesel, membuka lapangan pekerjaan,” beber Jokowi.


Sebelum meresmikan pabrik Biodiesel milik Jhonlin Group kali ini, Jokowi juga meresmikan pabrik gula dan perkebunan tebu milik PT. Prima Alam Gemilang (PAG).


Pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara itu, adalah anak perusahaan PT. Jhonlin Batu Mandiri yang juga bagian dari sayap bisnis Jhonlin Group milik Haji Isam.


Profil Haji Isam

Dikenal sebagai pengusaha kaya raya (crazy rich) di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bisnisnya di PT. Jhonlin Group bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan sawit, jasa pelabuhan, jasa transportasi udara, jasa keamanan, agrobisnis, hingga infrastruktur dan manufaktur.


Haji Isam memiliki rumah mewah bak istana dan koleksi mobil mewah. Acara lamaran putrinya, Liana Jhonlin dengan seorang pembalap bernama Putra, sempat ramai di media sosial karena digelar sangat mewah.


Pada Pilpres 2019 lalu, Haji Isam juga pernah mendapat sorotan saat DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel membelot dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Haji Isam disebut-sebut terkait dalam persoalan tersebut. Seperti diketahui, PAN saat itu mendukung pasangan Prabowo-Sandi.


Meski sempat menjadi Ketua Dewan Penasehat PAN Kalsel, Haji Isam justru menyeberang ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Surat Keputusan Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf tertanggal 19 Agustus 2018 menyebutkan bahwa pemilik PT. Jhonlin Group ini menempati posisi sebagai Wakil Bendahara.


Kesaksian Terkait Haji Isam di Sidang Kasus Mafia Pajak


Dalam persidangan kasus Mafia Pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (4/10/2021), muncul nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam terkait pemeriksaan pajak PT. Jhonlin Baratama.


Jhonlin Baratama merupakan anak perusahaan dari Jhonlin Group. Pemilik saham mayoritas dari Jhonlin Baratama adalah Jhonlin Group yakni 408.000 lembar atau senilai Rp. 40,8 miliar, kemudian Hj Nurhayati sebanyak 359.840 saham senilai Rp. 35,9 miliar, dan Haji Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam sebanyak 32.160 senilai Rp. 3,2 miliar.


Nama Haji Isam disebut dalam kesaksian mantan tim pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Yulmanizar. Yulmanizar bersaksi untuk Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019, Angin Prayitno Aji, dan Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019, Dadan Ramdani, yang duduk sebagai terdakwa.


Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada suap pengurusan pajak kepada pejabat Ditjen Pajak. Salah satunya terkait pajak PT. Jhonlin Baratama. #liputansbm


Pewarta : Puji S

21 October 2021

MPW Pemuda Pancasila Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1-2




PALANGKA RAYA - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Kalimantan Tengah  melaksanakan vaksinasi covid-19 dosis 1 dan 2, Kamis (21/10/2021).

Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan di Gor Thamrin Jalan M.H Thamrin Kota Palangka Raya.

Plt Ketua MPW Kalteng, Muhammad Syauqie melalui korlap vaksinasi MPW PP Kalteng, Hatir Sata Tarigan mengatakan pihaknya melaksanakan vaksin tersebut dalam rangka membantu pemerintah setempat untuk terus bersosialisasi guna mencegah penyebaran covid-19.

"Hari ini kami bersama beberapa ormas melaksanakan vaksin 1 dan 2 masing-masing 500 dosis dan hal ini juga kami laksanakan dalam rangka hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke 62, jadi ada beberapa rangkaian kegiatan salah satunya seperti membagikan sembako dan melaksanakan vaksinasi," kata Hatir.

Hatir juga mengatakan bahwa dihari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke 62 ini pihaknya mendapat arahan dari Ketum Pemuda Pancasila agar peduli terhadap penanganan covid-19 dan menitikberatkan pada kegiatan kemanusiaan.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Tidak Usah Bayar Utang




Jepara - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta korban Pinjaman Online (Pinjol) ilegal tidak usah membayar utangnya. "Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Selasa (19/10).


Pernyataan Mahfud ini menanggapi maraknya masyarakat yang terjerat Pinjol ilegal. Menurut dia, jika korban Pinjol diteror karena tidak membayar hutangnya, maka bisa melaporkannya kepada kantor polisi terdekat. "Jika tidak membayar lalu ada yang tidak menerima, diteror, lapor kepada kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.


Baca Juga : Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Karyawan Terancam Dijerat UU ITE


Oleh karena itu, imbauan yang dilakukan pemerintah yang dihadiri OJK dan BI untuk menggelar penyelenggaraan pinjol ilegal. Dia menegaskan penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, perusahaan  Financial Technology (Fintech) peer to peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.


"Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan," tuturnya.


Mahfud juga mengatakan para pelaku Pinjol ilegal  akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen."Kita tadi risiko penggunaan Pasal 368 KUH Pidana, yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3," tegasnya. #liputansbm


Sumber : Kemenko Polhukam

Penulis : Puji S

20 October 2021

Refleksi 3 tahun kinerja Dishub Kota Palangka Raya dalam Melayani Masyarakat




Palangka Raya - Pemerintah Kotamadya Palangka Raya melalui Dinas perhubungan Kota meRefleksikan 3 ( Tiga) Tahun Masa Kerja Walikota dan Wakil Walikota pada Sektor Perhubungan. Giat acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat “ Si-LANCIP” Lantai II 


Kantor Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Jalan Ir Soekarno (lingkar dalam). Selasa, 19 Oktober 2021.


Acara dengan agenda Launching Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Darat Kota Palangka Raya ALMAN.P. PAKPAHAN, SH MH.


Dalam pemaparannya Alman menjelaskan bahwa acara ini, Dia ingin memberikan informasi tentang upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Palangka Raya dalam Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023. Yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) 


sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.


Lebih lanjut Alman menjelaskan untuk mengetahui kinerja dari Dinas perhubungan Kota Palangka Raya ini maka diluncurkan lah survey tentang kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas perhubungan Kota.


Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas perhubungan kota juga mengungkapkan banyak program yang telah dilaksanakan oleh instansi ini seperti memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat untuk pengawalan pengantaran jenazah sampai TPU, mengantar jemput bagi masyarakat desa untuk bisa mendapatkan vaksinasi covid-19, pengawasan dan perbaikan traffic light di dalam Kota palangka raya dan juga mengamankan parkir-parkir liar yang mengganggu pengguna jalan serta pedagang yang berjualan di ruas jalan yang berakibat kemacetan.


Alman juga menuturkan selama 3 tahun ini program-program perhubungan kota sudah berjalan sebagaimana mestinya dan yang terbaru adalah ramp check dimana untuk memastikan semua angkutan darat harus mengikuti Uji KIR.


Di acara ini Alman juga memberitahukan tentang rencana Dishub Kota dalam pengelolaan parkir yang dimana Semua Parkir yang diberikan izin oleh Dishub Kota akan memakai Aplikasi, yang mana di aplikasi tersebut dapat diakses secara online sehingga tahu lokasi parkir dan siapa petugas parkir ditempat tersebut.


Harapan Alman dengan banyak nya program dari perhubungan kota ini bisa menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota dan bisa memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kota Palangka Raya dalam hal keselamatan berlalu lintas. 


Untuk diketahui Di Tahun 2020 indek kepuasan masyarakat mencapai 89% puas dengan kinerja pelayanan dishub kota palangkaraya, dari 500 koresponden masyarakat yang ditanya.


Di Tahun 2021 ini sampai di bulan oktober ini sudah melebihi 89% kepuasan masyarakat dan diikuti oleh 1.163 koresponden.


Dalam pelayanan uji KIR Dishub Kota Palangka Raya menduduki 18 besar dari kurang lebih 700 Kabupaten/kota se indonesia dan 4 besar se-Kalimantan.


Refleksi berasal dari kata reflect, artinya menggambarkan, mencerminkan, dan membayangkan. Maknanya, segala tindakan yang dilaksanakan merupakan gambaran dirinya. Orang dapat memberikan penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukannya. #liputansbm


Pewarta : Andy & Antonius

DPD AWPI Kalteng Bentuk Panitia Pelantikan Pengurus Daerah Periode 2021 s/d 2025


 

Kalteng - DPD AWPI Kalimantan bentuk panitia pelantikan pengurus Daerah Periode 2021 s/d 2025. Bertempat di Rumah makan Mama Zaki jalan lintas trans Kalimantan, Palangka Raya - Kuala kurun. Senin, 18/10/2021.


Acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi anggota dengan dewan pembina.  Dihadiri wakil Pembina DPD AWPI Kalteng Hasanudin Noor, yang dimana mewakili pembina utama H Sugianto Sabran.


Dalam arahannya Hasanudin meminta agar DPD AWPI dapat selalu kompak dalam menjalankan roda organisasi dan selalu sejalan dengan program pemerintah kalteng dalam mewujudkan visi misi Kalteng berkah agar bisa menjadi manfaat bagi masyarakat semua.


"Saya sudah cukup lama memantau perkembangan organisasi AWPI di kalteng ini dan saya salut karena di dalam masa pandemi covid-19 masih bisa berperan aktif untuk aksi-aksi sosial", ucapnya


"Saya berharap DPD AWPI bisa memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan kalimantan tengah berkah dan bisa menjadi corong pemerintah dalam memberikan informasi bagi kemaslahatan hidup masyarakat kalteng", harapnya.


Dalam kesempatan yang sama, Daerobi wakil ketua 1 DPD AWPI mengatakan "tujuan pertemuan ini selain bersilaturahmi sekaligus  juga membentuk panitia untuk pelantikan pengurus DPD AWPI Provinsi Kalteng."


Lebih lanjut dikatakan dengan adanya organisasi ini diharapkan semua anggota AWPI bisa menjalankan profesi jurnalistiknya secara profesional.


Agar panitia yang telah dilantik untuk sesegera mungkin menjalankan fungsinya secara maksimal.


"AWPI adalah sebuah organisasi kewartawanan,  yang dibentuk oleh kumpulan wartawan yang mempunyai visi dan misi yang sama, yakni menjadikan seorang wartawan profesional di bidangnya dan selalu mengacu kepada uu pers dan kode etik jurnalistik", pungkas Daerobi.


Panitia pelantikan pengurus DPD AWPI Kalteng terdiri dari :

Ketua.        : Martin Jakatan Pantat,

Sekretaris   : Slistina Melinawati, S.Pi

Bendahara  : Titin Imaniar

Bidang Umum   : Natalie

                             Yen Sutisna

                             Margaretha.


#liputasbm

Pewarta : Andy Ariyanto


19 October 2021

Pemberlakuan PPKM Level 3, 2, Dan Level 1 Di Pulau Jawa dan Bali



Jepara - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021, Inmendagri itu tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, 2, dan Level 1 di Pulau Jawa dan Bali. Senin (18/10/2021).


Dalam Inmendagri Nomor 53, beberapa daerah mengalami penurunan level PPKM dari level 3 menuju level 2. Mulai dari DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Bali.



"Penurunan level kabupaten/kota dari level 3 menjadi level 2 dengan capaian total vaksinasi dosis 1 minimal sebesar 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesar 40 persen," bunyi diktum dua poin a Inmendagri Nomor 53 dikutip Selasa (19/10/2021).



Daftar daerah di Pulau Jawa dan Bali menerapkan PPKM level 2 :



DKI Jakarta



Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.



Banten



Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.



Jawa Barat



Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang.



Jawa Tengah



Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Demak.



Daerah Istimewa Yogyakarta



Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.



Jawa Timur



Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.



Bali



Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. 



Aturan lengkap dari PPKM Level 2 :



a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk :



1. SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% sampai dengan 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik per kelas;



2. PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik per kelas,



Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;



Pelaksanaan kegiatan pada sektor :



1. Esensial seperti



a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));



b. Pasar Modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);



c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;



d. Perhotelan non penanganan karantina; dan



e. Industri Orientasi Ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan :



a. Untuk huruf a, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;



b. Untuk huruf b sampai dengan huruf c dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% staf; dan



c. Untuk huruf d):



(1) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;



(2) Kapasitas maksimal 50% dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;



(3) Fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50%, serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan



(4) Pengunjung usia di bawah 12 tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen H-1/PCR H-2,



d. Untuk huruf e :



(1) Hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;



(2) 50% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;



(3) Angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;



(4) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengaturan masuk dan pulang; dan



(5) Makan karyawan tidak bersamaan,



2. Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



3. Kritikal seperti :



a. Kesehatan;



b. Keamanan dan ketertiban;



c. Penanganan bencana;



d. Energi;



e. Logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk masyarakat;



f. Makanan dan penunjangnya, kebutuhan minuman termasuk pokok serta untuk ternak/hewan peliharaan;



g. Pupuk dan petrokimia;



h. Semen dan bahan bangunan;



i. Objek vital nasional;



j. Proyek strategis nasional;



k. Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan



l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),



dapat beroperasi dengan ketentuan :



a. Untuk huruf a, dan huruf b, dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian; dan



b. Untuk huruf c, sampai dengan huruf l, dapat beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan masyarakat dan untuk administrasi perkantoran mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% staf;



c. Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d, e, f, g, h, k, dan l wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan



d. Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,



4. Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75%;



5. Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan



6. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam,



d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat;



e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;



f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :



1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;



2. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :



a. Dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;



b. Dengan kapasitas maksimal 50%;



c. Waktu makan maksimal 60 menit; dan



d. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,



e. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :



a. Dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 waktu setempat;



b. Dengan kapasitas maksimal 50%;



c. Waktu makan maksimal 60 menit; dan



d. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,



4. Pengaturan teknis angka 1 sampai dengan angka 3 diatur oleh Pemerintah Daerah,



g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4 dan huruf f.2;



2. Penduduk usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua; dan



3. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mal/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing;



4. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai.



h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;



2. Kapasitas maksimal 70% dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;



3. Pengunjung usia di bawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;



4. Restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit; dan



5. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,



i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;



j. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama masa penerapan PPKM Level 2 dengan maksimal 75% kapasitas atau 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;



k. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% dengan menerapkan :



1. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;



2. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;



3. Anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan



4. Penerapan ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat,



l. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;



m. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;



n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% dan 100% untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;



o. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat. 



p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus :



1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);



2. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;



3. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut :



a. Untuk sopir yang sudah divaksin 2 kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik;



b. Untuk sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 hari; dan



c. Untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x24 jam,



q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan



r. Pelaksanaan PPKM desa/kelurahan dan diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. #liputansbm


Pewarta : Puji S


ads LiputanSbm