Pengurus KAHMI Kalteng Periode 2021-2026 Resmi Di Lantik

Rizal    Tuesday, December 07, 2021   

Pengurus KAHMI Kalteng Periode 2021-2026 Resmi Di Lantik

Kalteng - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kalteng melaksanakan acara pelantikan pengurus majelis wilayah korps alumi mahasiswa islam periode (2021-2026) dan juga diskusi publik dengan tema "Kemitraan Strategis Legislatif dan Eksekutif Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Adapun acara ini dilaksanakan di hotel bahalap jalan RTA. Milono, kota Palangka Raya  kalimantan tengah, selasa, 07/11/2021.

Tampak hadir Wakil gubernur  Kalimantan Tengah H Edy Pratowo dan juga Walikota Palangka Raya Fairid Nafarin di acara pelantikan pengurus KAHMI Provinsi Kalimantan Tengah ini. 

Abdul Razak ketua umum terpilih pengurus majelis wilayah KAHMI Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026 dalam sambutannya mengucapakan terimakasih atas kinerja panitia pengurus KAHMI Provinsi Kalimantan Tengah 

"Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia pelantikan pengurus majelis KAHMI Kalteng yang telah bekerja keras sehingga acara hari ini berjalan tertib dan lancar", Ucapnya. 

Razak juga mengatakan,KAHMI dengan SDM yang mampuni meyakini, KAHMI kalteng bisa menjadi mitra pemerintah Provinsi Kalteng dalam membangun Kalteng menjadi lebih Baik. 

Lebih lanjut Razak katakan, "Saya sampaikan Kalteng adalah provinsi terluas kedua setelah papua, dengan daerah yang begitu luas dan dengan SDA yang melimpah hal ini menjadi hal menarik untuk kita bahas bersama bagaimana supaya dengan Sumber alam yang melimpah ini dapat mensejahterakan masyarakat Kalteng", ujarnya lagi. 

Razak juga meminta semua pihak agar memaksimalkan potensi yang ada agar bisa menjadikan Kalimantan Tengah ini semakin maju dan menjadi lebih baik lagi. 

Razak juga meminta agar KAHMI Jangan hanya menjadi penonton tapi harus serta dalam membangun Kalteng 

"Program pemerintah yakni Food estate sebagai program yang bagus karena dengan program ini dapat mengerikan nilai lebih untuk Kalimantan Tengah dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, jadi kita yang berada di KAHMI agar ikut serta dalam memajukan program food estate tersebut dan jangan hanya jadi penonton saja", pungkasnya. 

Untuk diketahui KAHMI lahir sebagai hasil Musyawarah Alumni HMI bersamaan dengan Kongres ke-8 HMI di Surakarta, tanggal 10-17 September 1966. #liputansbm

Pewarta : Andy Ariyanto

Sekjen Majelis Nasional KAHMI Resmi Melantik Pengurus Wilayah KAHMI Kalteng

ANTHONIO    Tuesday, December 07, 2021   

Sekjen Majelis Nasional KAHMI Resmi Melantik Pengurus Wilayah KAHMI Kalteng

PALANGKA RAYA - Sekretaris Jendral (Sekjen) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Manimbang Khariady secara resmi telah melantik Pengurus Wilayah KAHMI Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2021-2026, Selasa (7/12/2021).

Pelantikan Pengurus Wilayah KAHMI Provinsi Kalteng ini dilaksanakan di M. Bahalap Hotel Jalan RTA. Milono Kota Palangka Raya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bendahara Umum KAHMI Kalteng, A. Selanorwanda, Sekretaris KAHMI Kalteng, Daryana, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo serta para tamu undangan lainnya.

Ketua Umum KAHMI Kalteng, Abdul Razak dalam sambutannya usai pelantikan tersebut mengatakan bahwa kedepannya diharapkan agar kepengurusan KAHMI periode 2021-2026 ini mampu memberikan kontribusi dalam memajukan KAHMI dan HMI di Kalteng.

"Dengan SDM KAHMI yang potensial baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, pertanian maupun sosial budaya saya yakin insyaallah KAHMI Kalimantan Tengah bisa menjadi mitra kerja sama pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota  untuk turut serta mensejahterakan masyarakat Kalteng," kata Abdul Razak.

Sementara itu, Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Manimbang Khariady dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai wadah cendekiawan serta para akademisi, KAHMI dituntut untuk memberikan sumbangan pikiran secara berkelanjutan dan konsisten untuk memajukan masyarakat.

Setelah kegiatan pelantikan Pengurus Wilayah KAHMI Provinsi Kalteng selesai kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Publik dengan mengambil tema 'Kemitraan Strategis Legislatif dan Eksekutif Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik'.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Pecah Sertifikat Tanah 2021, Biaya Sesuai Dari BPN Indonesia

Rizal    Tuesday, December 07, 2021   

Pecah Sertifikat Tanah 2021, Biaya Sesuai Dari BPN Indonesia

Jepara - Pecah sertifikat merupakan istilah yang banyak digunakan untuk proses pembagian tanah. Hal tersebut digunakan juga dalam proses pembagian warisan yang berupa tanah. Selasa,  07/12/2021

Proses pemecahan sertifikat dapat dilakukan melalui  notaris/PPAT atau datang sendiri ke BPN. Jika menggunakan notaris, perlu menyiapkan dana tambahan diluar biaya pecah sertifikat untuk membayar jasa.

Bila memiliki waktu senggang, bisa mengurusnya sendiri dengan datang ke kantor BPN wilayah setempat. Perlu menyiapkan dokumen serta biaya pecah sertifikat yang diperlukan. 

Untuk itulah Masyarakat Harus memahami prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Berikut beberapa poin yang akan diulas pada artikel ini :

1. Biaya Pecah Sertifikat;

2. Pentingnya Mengurus Pecah Sertifikat Sebagai Bukti Legalitas Kepemilikan;

3. Persyaratan Biaya Pecah Sertifikat Tanah;

• Persyaratan Biaya Pecah Sertifikat Tanah 

• Persyaratan Membuat Sertifikat Tanah Warisan 

4. Perhitungan Simulasi Biaya Pecah Sertifikat Tanah

• Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah

• Biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali

• Biaya TKA -- dikasih keterangan TKA itu apa

• Biaya BPHTB

(1). Biaya Pecah Sertifikat 

Biaya pecah sertifikat merupakan anggaran yang harus dikeluarkan saat mengurus sertifikat tanah. Biaya tersebut yaitu, pengukuran, pendaftaran, pemeriksaan tanah, TKA (Transportasi, Konsumsi, dan Akomodasi), dan BPHTB.

Pecah sertifikat sendiri diatur berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BPN. Komponen biaya yang harus dikeluarkan tentunya berbeda-beda bergantung pada luas tanah dan harga jual.

(2). Pentingnya Mengurus Pecah Sertifikat Sebagai Bukti Legalitas Kepemilikan

Mengurus dokumen sertifikat kepemilikan atas suatu aset merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti legalitas. Begitupun dengan mengurus pecah sertifikat tanah, dimana terdapat tanah induk yang juga dimiliki oleh pihak lain. Berikut ini beberapa alasan pentingnya memiliki sertifikat pecah tanah :

1. Memberikan kepastian secara hukum terhadap tanah. Sertifikat berperan sebagai tanda bahwa Anda memiliki hak atas pecahan tanah dari tanah induk secara fisik dan yuridis.

2. Sertifikat pecah tanah tersebut dapat menentukan nilai jual.

3. Menghindari konflik atau sengketa. Dengan adanya bukti legal sertifikat maka Anda akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan.

(3). Persyaratan Biaya Pecah Sertifikat Tanah dan Membuat Sertifikat Tanah Warisan

Melakukan pecah sertifikat tentu bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan ini, selain bisa melakukan pecah sertifikat, juga bisa membuat sertifikat tanah warisan. Selengkapnya simak di bawah ini. 

A) Persyaratan Biaya Pecah Sertifikat Tanah

Terdapat beberapa persyaratan biaya pecah rumah yang harus dipenuhi. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya);

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;

3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;

4. Sertifikat asli;

5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;

7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan;

8. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

B). Persyaratan Membuat Sertifikat Tanah Warisan

Sedangkan dalam mengurus sertifikat tanah warisan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Sertifikat Asli

5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan

6. Akta Wasiat Notariil

7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, 

8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Dilansir dari laman atrbpn.go.id  proses buat sertifikat tanah warisan hanya memakan waktu lima hari kerja saja.

4). Perhitungan Simulasi Biaya Pecah Sertifikat Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menetapkan biaya pecah sertifikat yang harus Anda keluarkan dalam mengurus dokumen tersebut, sebagai dijelaskan berikut ini.

1) Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah

Biaya pecah sertifikat tanah dalam pengukuran bergantung pada luas tanah yang Anda miliki. Berikut ini rumus dari pengukuran tanah :

Luas Tanah : Rumus

(1). Sampai 10 hektare : TU = (L/500 x HSBKU) + Rp. 100.000

(2). Antara 10 hektare s/d 1.000 hektare : TU = (L/4000 x HSBKU) + Rp. 14.000.000

(3). Antara di atas 1.000 hektare : TU = (L/10.000 x HSBKU) + Rp. 134.000.000

Untuk pemeriksaan tanah, perhitungan biaya pecah sertifikatnya adalah TPA = (L/500 x HSBKPA) + Rp. 350.000

Keterangan :

TU = Tarik Ukur

HSBKU = Harga Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengukuran

L = Luas Tanah

TPA = Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A HSBKPA = Harga Satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A

Sebagai contoh simulasi biaya pecah sertifikat dalam pengukuran dan pemeriksaan tanah adalah jika membeli tanah kavling di daerah Jakarta Barat dengan luas 300 meter persegi, maka perhitungannya :

(a). Biaya Pengukuran Tanah : TU = (300/500 x Rp. 80.000) + Rp. 100.000 = Rp.  148.000

(b). Biaya Pemeriksaan : TPA = (300/500 x Rp. 67.000) + Rp. 350.000 = Rp.  390.200

Keterangan :

HSBKU = Rp. 80.000

HSBKPA = Rp67.000

2) Biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN) sebesar Rp. 50.000,00.

3) Biaya TKA

Biaya pecah sertifikat untuk TKA (Transportasi, Konsumsi, dan Akomodasi) ditanggung oleh pihak pemohon yang merupakan hak dari petugas. Besaran biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 250.000

4) Biaya BPHTB

Bagian terakhir adalah biaya pecah sertifikat BPHTP yang wajib dikeluarkan sejumlah 5 persen NPOP dikurangi NPOPTKP. Biaya ini harus dibayarkan sebelum sertifikat diberikan.

Keterangan :

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolahan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Simulasi perhitungan biaya pecah sertifikat, dengan nilai jual tanah Rp.500 juta di wilaya DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

NPOP : Rp. 500.000.000

NPOPTKP wilayah DKI Jakarta : Rp. 60.000.000

NPOP – Rp. 500.000.000 -

NPOPTKP - Rp. 60.000.000 = Rp. 440.000.000

BPHTB : (5% x Rp. 440.000.000) = Rp. 22.000.000

Proses pecah sertifikat tanah sendiri diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hari. Pastikan punya alasan kuat sebelum pecah sertifikat tanah, di samping ada pernyataan bahwa tanah sudah dikuasai secara fisik dan tidak sengketa. #liputansbm

Pewarta : Puji S

Terdampak Erupsi Gunung Semeru 22 Orang Meninggal Di Dua Kecamatan

Rizal    Tuesday, December 07, 2021   

Terdampak Erupsi Gunung Semeru 22 Orang Meninggal Di Dua Kecamatan

Lumajang - Gunung Semeru, pasca erupsi yang terjadi pada Sabtu  (4/12) lalu, setidaknya sudah ada 5.205 jiwa dan 2.970 unit rumah terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal tersebut didasarkan Data Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada pukul 20.15 Wib pada Senin (6/12). Selasa 07/12/2021 

"Jumlah populasi terdampak sebanyak 5.205 jiwa terdampak kejadian sebaran awan panas guguran, serta data sementara rumah terdampak 2.970 unit," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, kepada awak media. Senin (6/12/2021).

Ia mengungkapkan, pihaknya juga baru mendata ada sejumlah korban luka-luka, korban meninggal dunia, maupun korban yang diduga masih hilang.

"56 orang luka-luka, 22 orang meninggal dunia, 22 orang masih dinyatakan hilang. Terkait dengan jumlah warga yang dinyatakan hilang, posko masih melakukan pendataan dan validasi," ungkap Abdul Muhari.

Rincian korban meninggal dunia teridentifikasi 14 orang di Kecamatan Pronojiwo, sedangkan 8 orang di Kecamatan Candipuro. Sampai saat ini BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait jumlah korban terdampak dan perkembangan jumlah orang yang mengungsi menjadi 1.300 jiwa.

Merespons bencana erupsi Gunung Semeru, Bupati Kabupaten Lumajang menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru selama 30 hari terhitung mulai 4 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/525/427.12/2021.

Selain dampak korban jiwa, awan panas guguran Gunung Semeru mengakibatkan kerusakan di pemukiman warga, fasilitas pendidikan maupun sarana dan prasarana.

Posko masih terus melakukan pemutakhiran terhadap dampak kerugian material, dengan rincian 38 fasilitas pendidikan rusak dan satu jembatan (Jembatan Gladak Perak) putus," kata Abdul Muhari. #liputansbm

Pewarta : Puji S

Polri Tegas Pecat Bripda Randy Bagus Tidak Hormat Dan Dijerat Pidana

Rizal    Tuesday, December 07, 2021   

Polri Tegas Pecat Bripda Randy Bagus Tidak Hormat Dan Dijerat Pidana

 

Jepara - Anggota Polres Pasuruan Bripda Randy Bagus akhirnya mendekam di balik jeruji besi tahanan, buntut kasus meninggalnya mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) Novia Widyasari (23). Saat ini, kasusnya menjadi sorotan publik. Senin, 06/12/2021

Bripda Randy Bagus  resmi dipecat. Polri melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polres Pasuruan tersebut. Sebelumnya, Polda Jatim telah menetapkan tersangka Bripda Randy Bagus, Sabtu (04/12). 

Randy terbukti memaksa korban aborsi sebanyak dua kali. Hal itu yang diyakini sebagai penyebab korban mengalami depresi hingga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menenggak racun.

Novia Widyasari (23) ditemukan tak bernyawa di samping makam ayahnya, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (2/12).

"Tindak tegas baik sidang kode etik untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo pada awak media, Minggu (5/12). 

Dedi melanjutkan, tersangka Randy Bagus juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Dijelaskan Dedi, bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berkomitmen tidak akan tebang pilih dalam menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran, terlebih pelanggaran yang dilakukan berat, seperti tindak pidana.

"Polri terus berkomitmen akan melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah," kata Dedi.

Polri melalui Polda Jawa Timur telah menahan Bripda Randy Bagus yang diduga dengan sengaja menyuruh Novia Widyasari (23) untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali.

Divisi Humas Polri melalui akun media sosial Instagramnya menyatakan, bahwa Bripda Randy Bagus dan Novia Widyasari (23) sudah berkenalan sejak Oktober 2019. Keduanya berpacaran, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri yang berlangsung sejak 2020 sampai 2021.

Polri menemukan bukti bahwa korban selama berpacaran dengan Bripda Randy Bagus sejak Oktober 2019 sampai Desember 2021 sudah melakukan tindakan aborsi sebanyak dua kali, yakni pada Maret 2020 dan Agustus 2021.

Perbuatan Bripda Randy Bagus secara internal melakukan perbuatan melanggar hukum Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik serta dijerat Pasal 7 dan Pasal 11. Secara eksternal dijerat dengan Pasal 348 Junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. #liputansbm

Pewarta : Puji S

Gelombang Tinggi, Kepala Pelabuhan Bukit Pinang Ingatkan Kapal Tingkatkan Kewaspadaan

Rizal    Tuesday, December 07, 2021   

Gelombang Tinggi, Kepala Pelabuhan Bukit Pinang Ingatkan Kapal Tingkatkan Kewaspadaan

 

Kalteng - Direktorat jenderal perhubungan laut melalui kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas (KSOP) III Sampit mengeluarkan himbauan keselamatan pelayaran dan peringatan dini, meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi. Himbauan tersebut dikeluarkan di Sampit pada tanggal 2 Desember 2021, oleh Plh Kepala Kantor KSOP kelas III Sampit. 

Isi dari himbauan tersebut menjelaskan dihimbau kepada seluruh nahkoda, kapal penumpang, niaga dan nelayan, sehubungan dengan pengamatan dari BMKG bahwa cuaca yang kurang baik, angin kencang dan tingginya gelombang laut di daerah perairan laut Jawa dan dan sekitarnya, kurang amannya untuk berlayar bagi kapal kapal dengan draft, GT, tujuan estimasi lamanya pelayaran tertentu, maka demi keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang akan berlayar agar menunda pelayaran dari tanggal 04-07 Desember 2021, dan meningkatkan kewaspadaan pada gelombang tinggi demi keamanan dan keselamatan pelayaran, selama menunda pelayaran dihimbau kepada seluruh nahkoda kapal niaga, penumpang dan nelayan, selalu update informasi cuaca yang dapat dilihat pada website maritime.bmkg.go.id atau komunikasi radio dengan kapal-kapal yang sedang berlayar. Kemudian bagi nahkoda kapal-kapal yang sudah melakukan pelayarannya agar selalu menginformasikan dan melaporkan keadaan cuaca selama pelayaran kepada Stasiun radio pantai (SROP) distrik navigasi dan segera mencari tempat berlindung terdekat bila menemui cuaca buruk. 

Media liputan SBM mencoba menanyakan langsung kepada Kepala Pelabuhan Bukit Pinang Wiwin Iryani Hasanuddin S. Sos melalui aplikasi WhatsApp, apakah kapal-kapal dari pelabuhan Bukit Pinang juga diminta untuk tidak berlayar.

Wiwin mengatakan, "untuk pelayaran dari Palangka Raya ke muara itu kurang lebih 2 hari, jadi saya akan memberangkatkan kapal tetapi tidak langsung keluar tetapi kapal tersebut akan berlindung di pelabuhan Bahaur kabupaten Pulang Pisau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut ", ucapnya. Senin, 06/11/2021.

Masih dalam kesempatan yang sama Wiwin Juga menyampaikan "saya mengingatkan kepada para Nahkoda untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan keamanan berlayar.

Lebih lanjut Wiwin menjelaskan semua Nahkoda belum berani untuk berlayar dan mereka menunggu petunjuk dari KSOP wilayah IV kapan bisa berlayar lagi", kata Wiwin menjelaskan. 

Wiwin juga mengatakan, "kapal-kapal tersebut berlindung di pelabuhan bahaur karena di pelabuhan bukit pinang sulit untuk manuver kapal selain sempit juga lagi surut". #liputansbm

Pewarta : Andy Ariyanto

Mitos Antara Gadis Mata Biru Dengan Benteng Portugis Jepara

Rizal    Tuesday, December 07, 2021   

Mitos Antara Gadis Mata Biru Dengan Benteng Portugis Jepara

 

Jepara - Berada di garis Pantai Utara Pulau Jawa, Kabupaten Jepara ternyata menyimpan ragam wisata alam dan mitos cerita. Salah satunya adalah Benteng Portugis, benteng yang dibangun pada tahun 1632 ini Akses jalan sudah baik. Kiri jalan sebelum benteng, terdapat hamparan pasir putih Pantai Goa Manik dan Pantai Mandalika. Selasa, 06/12/2021

Benteng Portugis berada di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo jaraknya sekitar 43 kilometer dari pusat Kota Jepara. Jika ditempuh dengan berkendara membutuhkan waktu sekitar satu jam

Benteng Portugis dibuat saat Sultan Agung masih memerintah kerajaan Mataram, benteng ini dibuat oleh bangsa Portugis yang saat itu sebagai pihak ketiga yang dimana juga bermusuhan dengan Belanda. 

Benteng Portugis dibangun di atas sebuah bukit di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mandalika. Sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol pengawasan Bangsa Portugis. Hal ini akan menjadi pengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Nusantara bagian timur atau sebaliknya pada saat itu.

Terdapat sebuah cerita di balik benteng Portugis tersebut yakni tentang gadis blasteran atau yang cukup dikenal dengan gadis bermata biru dari Jepara.

Kabid Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Ida Lestari mengatakan tidak dipungkiri sosok gadis blasteran tersebut sering ditemui di sekitar Benteng Portugis.

"Karena di sana ada gereja juga sebagai fasilitas penunjang kehidupan orang Portugis waktu itu. Maka tidak dipungkiri ada sejarah banyak warga lokal yang memiliki kulit putih dan mata biru karena mereka menikah dengan warga setempat," kata Ida pada awak media, Jum'at (3/12/2021).

Menurutnya bangsa Portugis banyak yang bermukim di Jepara pada waktu itu. Terutama di sekitar Benteng Portugis. Hal inilah kemudian terjadi adanya pernikahan dengan orang Jepara.

"Karena pembangunan Benteng Portugis pada waktu itu adalah sebagai tempat pengintaian orang Portugis dalam hal ini perdagangan dan banyak orang Portugis yang bermukim di wilayah Tulakan dan sekitarnya," terang Ida.

Namun dengan seiringnya waktu gadis blasteran itu jarang ditemui di sekitar Benteng Portugis. Lantaran jarak waktu dan terjadinya pernikahan.

Puji Karyanto Manajer Benteng Portugis mengatakan terkait dengan sosok gadis blasteran di sekitar Benteng Portugis hanya sebuah mitos saja. Karena kata dia berdasarkan penelitian dari pencatatan sipil tidak ditemukan adanya warga setempat yang memiliki keturunan dengan bangsa Portugis.

"Jadi ditemukan mungkin atau menikah dengan pribumi di sini, sampai detik ini sudah dilakukan penelitian namun tidak menemukan hal tersebut. Jadi itu sebatas mitos atau orang-orang mengira harus ada keturunannya karena orang Portugis pernah di sini," kata Puji Karyanto. 

Bangsa Portugis di wilayah Banyumanis hanya sekitar 10 tahun saja. Menurutnya pembangunan Benteng Portugis juga berkat kerja sama dengan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1632.

"Bangsa Portugis di sini sangat singkat sekali, jadi membantu Benteng Portugis itu terbentuk kerjasama pada tahun 1632 itu, kerja sama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dengan Bangsa Portugis untuk membantu di benteng," ungkap dia.

"Jadilah dibangun benteng ini pada tahun 1632 itu. Lha dia membantu di sini dalam kurun waktu 10 tahun, dia meninggalkan benteng yang ada di bukit itu pada 1642, jadi pas 10 tahun," tambah Puji Karyanto. 

Puji Karyanto menambahkan, Bangsa Portugis meninggalkan Jepara karena markasnya di Selat Maluku direbut oleh Belanda. "Kenapa meninggalkan benteng itu, karena markas mereka atau kantor yang ada di Selat Malaka atau di Maluku sana diserang dikuasai oleh Belanda. Kita rentetan ada nggak keturunan bangsa Portugis di sini. Kalau secara umum berdasarkan data kependudukan desa di sini atau desa tetangga itu tidak ditemukan," ujarnya.

Benteng Portugis berfungsi untuk mengawasi kapal Belanda yang melintas di laut sekitar Benteng Portugis. Begitu ada kapal Belanda yang melintas maka akan ditembaki oleh pasukan Portugis.

"Lokasi Benteng berfungsi ditempatkan di atas bukit, karena persenjataan dulu untuk menghalau kapal Belanda yang senjatanya meriam. Jadi dulu jarak tembak 3 sampai 4 kilo sehingga tepat sekali untuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melintas di sini. Jadi fungsinya seperti itu," pungkas Puji Karyanto. 

Kini Benteng Portugis menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jepara. Mereka datang untuk mengetahui jejak peninggalan sejarah sejak zaman Portugis hingga hanya sekedar menikmati keindahan pantai Benteng Portugis. #liputansbm

Pewarta : Puji S

Bupati Jepara Hadiri Resepsi Pernikahan Keluarga Besar Adi Sunarto Pasuruan

Rizal    Monday, December 06, 2021   

Bupati Jepara Hadiri Resepsi Pernikahan Keluarga Besar Adi Sunarto Pasuruan

Pasuruan - Bupati Jepara Dian Kristiandi menghadiri acara Resepsi Pernikahan Keluarga Besar Ananda Adi Sunarto. Pagelaran Resepsi diadakan di Gedung Joglo Kejahan Jln. Raya Kejahan Krajan Sladi Kelurahaan Kejahan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Senin, 06/12/2021.

Pagelaran Resepsi digelar dalam rangka Pernikahan ananda Rakhma Yunita Sari, Putri Kedua Adi Sunarto dengan Ninuk Sasi Yanuarsih dari mempelai Perempuan. Sementara dari mempelai laki laki, Ardiyan Ranadhoni putra kedua Mat Oerip dengan Nasiyah.

Sebelumnya acara Akad Nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempun pada pukul 07.00-09.00 wib pada Minggu (04/12).

Acara Resepsi, selain di hadiri Bupati Jepara, nampak hadir anggota DPRD Jepara Hengki Sandi Admojo, Dirut Perumda Aneka Usaha Nor Kholis, Ponco sujarwo, Yanto brenggel, Joko Wiyono, Syeh Puji, Eko, H Nurkan. Serta panitia acara Agung. 

Puncak acara ritual dalam rangkaian Acara Resepsi digelar dengan Pernikahan Adat Jawa. Mulai pukul 11.00 - 15.00 wib penuh hikmad dengan iringan gending jawa yang dipandu pembawa acara.

Ikut memeriahkan group kesenian Punokawan Original Klasik & Akustik dari Jepara. Setelah berakhirnya acara resepsi, dilanjutkan dengan acara ramah ramah sambil mendengarkan lagu-lagu dari group Punokawan.

Nampak di pintu masuk gedung Joglo Kejahan tempat acara dilaksanana, karangan bunga ucapan dari, Bupati Jepara, Perumda Aneka Usaha Jepara, Perumda Air Minum Tirta Jongporo Jepara, Kabag Wassidik Dit Reskrimum Polda Jateng. #liputansbm

Pewarta : Puji S

JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cairkan Sebelum Usia 56

Rizal    Monday, December 06, 2021   

JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cairkan Sebelum Usia 56

Jepara - Program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun. Salah satunya JHT (Jaminan Hari Tua) dari BPJS Ketenagakerjaan. Senin, 06/12/2021

Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, Jaminan Hari Tua (JHT) bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris yang sah. 

Melansir laman bpjsketenagakerjaan.go.id, manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila : 

- Peserta mencapai usia 56 tahun 

- Meninggal dunia 

- Cacat total tetap

Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah. 

Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun.

- Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan.

- Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. 

Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun. 

Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut :

- Janda/duda Anak 

- Orang tua, 

- Cucu 

- Saudara Kandung

- Mertua Pihak yang ditunjuk dalam wasiat 

- Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan. 

Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan. 

Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara online. Hal ini untuk mempermudah peserta dalam menerima uang tunai dari program tersebut.  

Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online. Jika syarat yang diminta telah terpenuhi, peserta dapat mulai mengajukan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. 

Syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan  Melansir dari akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan, ada 5 syarat untuk mengajukan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan :  

- Mencapai usia 56 tahun  

- Mengalami cacat total tetap  

- Berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK)  

- Kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian (10 persen atau 30 persen)  

- Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (baik WNI atau WNA). 

Dokumen untuk syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan :  

- Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (fisik maupun digital)  

- KTP (Kartu Tanda Penduduk)  

- Buku tabungan halaman pertama yang tertera nomor rekening dan masih aktif  

- KK (Kartu Keluarga)  

- Paklaring atau surat keterangan kerja  

- Formulir pengajuan klaim JHT atau F5 yang telah diisi lengkap  

- NPWP untuk saldo JHT lebih dari Rp 50 juta  

- Foto diri terbaru (tampak depan) Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online. 

Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online :  

- Buka laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id 

- Isi data diri  

- Unggah dokumen yang sesuai dengan syarat mengajukan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan  

- Tunggu pemberitahuan jadwal dan kantor cabang  

- Proses wawancara untuk klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui video call  

- Setelah itu dilakukan proses pencairan ke rekening peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. #liputansbm

Pewarta : Puji S

HAS di Provinsi Kalteng Dirayakan Dengan Vaksinasi Massal

Rizal    Monday, December 06, 2021   

HAS di Provinsi Kalteng Dirayakan Dengan Vaksinasi Massal

Kalteng - Hari AIDS sedunia (HAS) di Kota Palangka Raya dirayakan dengan kegiatan Sosial antara lain Pemeriksaan HIV gratis, Vaksinasi Massal, dan juga senam bersama. Giat acara tersebut dilaksanakan di Bundaran Besar, Kota Palangka Raya. Minggu, 05/11/2021.

Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Prov Kalteng ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Katma F Dirun

Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Penanggulangan AIDS Prov. Kalteng bekerjasama dengan Polda Kalteng, Pemerintah Daerah serta Pihak terkait lainnya. Dalam kegiatan ini sebanyak 300 kuota vaksin disediakan untuk dosis 1 dan dosis 2. Sementara, untuk pemeriksaan HIV sebanyak 200 kuota dan pengecekan kesehatan sebanyak 50 kuota.

Saat Katma F Dirun membacakan sambutan tertulis Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan bahwa, "Hari Aids se-Dunia yang diperingati setiap tahun, bermakna sebagai peringatan atas tingginya kasus HIV-AIDS di Indonesia. Sebagaimana diketahui, di Indonesia, data Epidemi HIV menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun", ucapnya. 

Lebih lanjut dijelaskan Katma dalam sambutannya, "Untuk Provinsi Kalteng, secara kumulatif kasus HIV-AIDS dalam 5 tahun terakhir, HIV-Aids sebanyak 1.501 orang, yang terdiri dari HIV 903 orang, sedangkan AIDS 598 orang. Angka tersebut kecil jika dibandingkan dengan estimasi nasional bahwa di Kalteng ada 4.310 kasus HIV-AIDS. Artinya, baru 34 persen saja kasus HIV-AIDS yang berhasil ditemukan, sedangkan 66 persen lainnya belum ditangani. Dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS ini", paparnya. 

"Kemendagri telah menetapkan Permendagri nomor 100 tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), dimana di dalamnya diatur jenis pelayanan dasar untuk masyarakat, yaitu Edukasi, Tes/pemeriksaan HIV, dan Merujuk untuk pengobatan lebih lanjut. Tiga hal tersebut harus dipastikan dibiayai secara memadai oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk realisasi konkrit untuk cegah HIV dan akses untuk semua, karena standar pelayanan minimum berlaku untuk semua warga negara, tanpa terkecuali. Daerah tanpa alokasi APBD untuk nomenklatur pelayanan dasar HIV-AIDS akan menjadi perhatian khusus dari Kemendagri", tambahnya lagi. 

Katma berharap, "agar masyarakat membicarakan persoalan-persoalan menyangkut HIV-AIDS dalam keluarga baik formal atau informal dan memprogramkan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Instansi / Badan / Lembaga / Dinas. Melalui, Peringatan Hari Aids Sedunia tahun 2021", harapnya. 

Katma juga meminta Hari AIDS sedunia ini dapat menjadi momentum gerakan masyarakat untuk bersama sama peduli tentang HIV, memahami pentingnya melakukan tes HIV sehingga status HIV dapat segera diketahui dan bila positif dapat segera mendapatkan pengobatan", pungkas Katma dalam sambutannya. #liputansbm

Sumber : MMC Kalteng