Liputan Sbm

25 February 2021

Kolonel Inf I Gede Putra Yasa Tinjau Operasional Posko PPKM di Palangka Raya





Palangka Raya - Operasional posko PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) berbasis mikro di Empat titik wilayah Kota Palangkaraya ditinjau langsung oleh Komandan Kodim 1016/Palangka Raya Kolonel Inf I Gede Putra Yasa, S.IP. 


Peninjauan posko PPKM mikro ini, Dandim 1016/Palangka Raya di dampingi Danramil 01/Pahandut Mayor Inf Heru Widodo, Rabu 24/02/2021.


Ke empat Posko PPKM Mikro yang ditinjau oleh Dandim antara lain, RT. 01 RW. 03 Kel. Sabaru Kec Sabangau, Jl. Yos Sudarso V RT. 04 RW. 09 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Jl. Kinibalu RT. 02 RW. 10 serta Jl. Podang I Kel. Palangka Kec. Jekan Raya.


Tampak hadir dalam kegiatan ini, Babinsa bersama Bhabinkamtibmas Kel. Sabaru, Kel. Palangka dan Kel. Menteng serta unsur pejabat RT setempat bersama para petugas Posko PPKM Mikro.


Dandim 1016/Plk Kolonel Inf I Gede Putra Yasa menjelaskan, kegiatan ini menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Covid-19 desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.


“Posko – Posko di tingkat desa/kelurahan ini sangat diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian terhadap pandemi covid-19. Posko yang ada ini selanjutnya difungsikan sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 dalam skala mikro,” kata Dandim.


Lebih lanjut, Kolonel Gede mengatakan, dengan mengoptimalkan fungsi Posko PPKM Mikro di masing-masing kelurahan secara maksimal, pihaknya berharap dapat menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palangka Raya, sehingga menjadi zona hijau.


"Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti sediakala untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harap Dandim Palangka Raya. 


Dalam pelaksanaan Peninjauan Operasional Posko PPKM Mikro tersebut, Dandim juga memberikan tali asih berupa sembako yang diserahkan kepada petugas di tiap Posko yang berada di empat wilayah tersebut, yang disaksikan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas serta pejabat RT setempat. (Pendim 1016/Plk) #liputansbm


Sekda Kalteng Sampaikan 5 Proyek Usulan Prioritas di Tahun 2022






Palangka Raya - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.melaksanakan rapat koordinasi dengan para gubernur secara virtual, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran juga ikut menghadiri acara tersebut melalui video conference dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (24/02/2021).


Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di Daerah Tahun 2022 yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi ini. Setiap Kepala Daerah Menyampaikan proyek usulan yang paling diprioritaskan di Provinsi yang dipimpin di Tahun 2022. 


Sebagai bagian atau pendukung pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024, baik dengan memilih proyek yang telah direncanakan dalam RPJMN 2020-2024 maupun proyek lainnya sebagai usulan dari Pemerintah Daerah untuk mendukung Prioritas Nasional.


Ada 5 usulan Prioritas Pemprov. Kalteng yang disampaikan oleh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Pertama, Major Project 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter. Usulan ini untuk mendukung Program KI Surya Borneo diantaranya Pembangunan Usulan Bandara Sebuai. Usulan Pembangunan Bandara Baru Sebuai, Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana lahan yang dicadangkan seluas 2.500 Ha dan telah ditetapkannya Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Surat Pj. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 553/0319/Dishub/2016 tanggal 21 April 2016 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KI Surya Borneo, terutama hilirisasi industri sawit di wilayah barat Prov. Kalteng.


Pembangunan Pelabuhan Utama di Teluk Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat juga menjadi prioritas, Usulan Pembangunan Pelabuhan utama ini dikarenakan di Kalteng sendiri memerlukan Pelabuhan yang mengarah langsung ke laut, tanpa harus mengganggu alur pelayaran dan penentuan titik akses jalan yang memungkinkan menuju lokasi rencana pelabuhan utama. Selanjutnya, Pembangunan Pelabuhan Utama di Teluk Kumai, dimana Daerah siap melaksanakan studi kelayakan dan Pembebasan lahan/tanah.


Usulan yang kedua terkait Major Project Food Estate. Usulan ini untuk mendukung Program Cadangan Pangan Nasional (Food Estate) dan dampaknya meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja,dan tenaga kerja.


Terkait Major Project Food Estate, diusulkan Perpanjangan landasan pacu Bandara Tjilik Riwut dari Panjang 2.500 m menjadi 3.000 meter, agar bisa didarati pesawat berbadan lebar dan mendukung pengembangan Bandara Tjilik Riwut menjadi Embarkasi Haji penuh dan untuk mendukung kelancaran investasi bernilai ekspor. Selain itu, Usulan Penyelesaian Missing Link Jalan Lintas Tengah Kalteng Perbatasan Kalbar sepanjang 80 km dan Pemenuhan Standar 2 7 2 ruas jalan Nasional di Prov. Kalteng. Usulan ini untuk membuka keterisolisasian masyarakat pedalaman Kalteng dan Kalimantan Barat, serta Pemenuhan Standar 2 7 2 ruas jalan Nasional di Provinsi Kalteng sepanjang 400 km untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan untuk mendukung program Food Estate.


Usulan selanjutnya yakni Pembangunan Pelabuhan Utama di Teluk Sangiang, Kabupaten Pulang Pisau, dimana telah dilaksanakan studi kelayakan lokasi dan siap untuk pembebasan lahan/tanah. Dan, pembangunan Jalan Akses menuju Pelabuhan Bahaur. Usulan Pembangunan jalan sepanjang 18,7 km dari 80 Km Jalan ini sangat strategis dikarenakan menghubungkan Pelabuhan Roro Bahaur dengan Jalan Nasional (Trans Kalimantan), dimana Badan Jalan sudah ada dan tinggal peningkatan Jalan.


Usulan ketiga, Major Project Penurunan Kematian Ibu Dan Stunting. Usulan Pembangunan RS di Kabupaten Seruyan kelas B. Kesiapan lahan dan administrasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, penyusunan Masterplan dan DED melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021.


Keempat, Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. Pembangunan Pelabuhan Utama di Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Usulan Pembangunan Pelabuhan utama ini Daerah siap melaksanakan studi kelayakan dan Pembebasan lahan/tanah.Usulan ini untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.


Usulan terakhir, Major Project Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi. Penanganan Jalan Akses Pelabuhan Segintung sepanjang 68 km. Akses jalan menuju Pelabuhan ini diusulkan penanganannya tahun 2022, mengingat Provinsi Kalimantan Tengah yang luasnya 1,5 kali Pulau jawa, dengan kekayaan yang melimpah selama ini tidak memiliki Pelabuhan yang berfungsi sebagai Outlet yang bisa meningkatkan perekonomian Daerah. Jalan ini sangat strategis karena akan menghubungkan langsung Pelabuhan Segintung dengan Trans Kalimantan.


Ikut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Prov. Kalteng yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalteng Yuren S. Bahat dan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalteng Yulindra Dedy. #liputansbm


Sumber : MMC Kalteng

24 February 2021

Sugianto Sabran : Prospek Pariwisata Kab. Sukamara Menjanjikan



Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pada hari selasa 23/02/2021 melakukan kunjungan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara Wilayah Kerja Kuala Jelai, bertempat di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara.


Gubernur juga mengatakan ingin melihat kondisi di Sukamara termasuk perekonomian, pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata di Daerah setempat.


"Kami ingin melihat kekuatan perekonomian sukamara baik dari sisi masyarakatnya maupun pengusaha yang ada di Kabupaten Sukamara", ucapnya.


H. Sugianto Sabran mengatakan bahwa Kabupaten Sukamara memiliki peternakan sapi yang sudah sangat bagus, tambak udang dan beberapa wisata unggulan seperti pantai. Dia mengutarakan pantai wisata yang ada di Kabupaten Sukamara sudah sangat bagus. Gubernur mengajak Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten setempat untuk mendorong kawasan perkembangan wisata.


"Semua prospeknya dijanjikan", ujarnya.


Selain itu gubernur juga mengungkapkan Kunjungan Kerjanya ke Kabupaten Sukamara untuk membantu masalah infrastruktur, yaitu di tahun 2022 mendatang Pemerintah Provinsi Kalteng akan menghibahkan anggarannya ke Kabupaten Sukamara untuk Proyek Multiyears. Direncanakan proyek tersebut akan selesai di tahun 2023.


“Jalan dari Pantai Luci ada sekitar 30 km, butuh dana sekitar 60-75 miliar,” pungkasnya lagi.


Hadir secara khusus Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran, Ketua TP-PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalteng Shalahuddin , Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Ermal Subhan , Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalteng Hj.Sunarti , Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng Sri Widanarni , Kepala Biro Umum Setda Kalteng Lisda Arriyana , Plt. Kepala Dinas Sosial Prov. Kalteng Rian Tangkudung dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Ahmad Syaifudi. #liputansbm


Sumber : MMC Kalteng

Resmi dibuka!!! Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalteng dengan Pemkot Palangka Raya




PALANGKA RAYA - Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Pemerintah Kota Palangka Raya telah resmi dibuka, Rabu (24/02/2021) pagi.

Untuk diketahui, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkembangkan kreatifitas dan melindungi hasil Karya Intelektual di lingkungan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kota Palangka Raya, 

Kegiatan yang dilaksanakan di Luwansa Hotel JL. G. Obos Kota Palangka Raya ini sendiri telah resmi dibuka oleh Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mustikah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyambut baik kerjasama yang melibatkan pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Semoga menjadi inovasi bagi kita semua terutama bagi warga sekolah, dan tentu saja kegiatan ini bermanfaat bagi kota Palangka Raya dengan tujuan untuk menjaga hak kekayaan intelektual," kata Akhmad Fauliansyah.

Masih di lokasi yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalteng Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd saat dibincangi oleh Liputan SBM usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, segala sesuatu yang sifatnya personal seperti hak cipta, paten, merk, tata letak sirkuit yang komunal seperti indikasi goegrafis kebudayaan tradisional dan hal-hal yang terkait dengan komunal seperti seni tari maupun makanan tradisional alangkah baiknya harus didaftarkan.

"Karena dunia ini makin mengglobal, jadi agar budaya lokal atau segala sesuatu yang bersifat kekayaan intelektual tidak di klaim oleh pihak luar caranya adalah dengan mendaftarkannya tadi, dan pendaftaran kita ini bersifat Internasional di Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO)," ungkap Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.

Sementara itu, Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mustikah mengajak anak didik di 'Kota Cantik' sebutan Palangka Raya, untuk melek hukum dan melek atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

"Tentunya hal ini merupakan tugas kita bersama, untuk mencatat apa saja yang menjadi keunikan yang berkearifan lokal baik itu benda ataupun non benda yang memang suatu saat nanti akan ada masalah jika kita kembangkan, dan pada hari ini kita melakukan tindakan preventif yang berupa sosialisasi agar kedepannya tidak ada lagi yang namanya permasalahan terkait hak atas kekayaan intelektual," demikian Hj. Umi Mustikah.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

23 February 2021

Sanksi Menunggu Apabila Tidak Mau divaksin Covid-19



Palangka Raya - Perpres (peraturan presiden) nomor 14 tahun 2021 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2021, Peraturan ini tentang perubahan atas perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Isi dari Perpres ini adalah tentang perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin, cakupan keadaan kahar (Force Majeure), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan vaksin.


Dalam Pasal I perpres tersebut dijabarkan sejumlah pasal yang terdapat perubahan atau penambahan. Seperti misalnya perubahan pada Pasal 4 ayat (2) tentang kerja sama dengan lembaga/badan internasional untuk pelaksanaan pengadaan vaksin yang meliputi: a)  kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID- 19; dan/atau b) kerja sama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.


Perubahan selanjutnya terdapat pada Pasal 11 ayat (1) yang bunyinya menjadi, “Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerja sama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization) atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerja sama dalam pengadaan Vaksin COVID- 19 dapat dihentikan.”


Force Majeure yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerja sama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerja sama menjadi tidak dapat dipenuhi, meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin, termasuk penyerahan vaksin.


Selanjutnya, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B. Pada Pasal 11A ayat (1) disebutkan, dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia vaksin meliputi keamanan, (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/imunogenisitas.


“Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik,” ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2). Pengambilalihan tanggung jawab hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian/kontrak.


Sementara pada Pasal 11B disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan vaksin, baik melalui penugasan kepada BUMN PT Bio Farma Persero, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan kerja sama dengan badan/lembaga internasional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.


Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi.


Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19 dilakukan oleh Kemenkes.


“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.


“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda,” bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.


Pengenaan sanksi administratif dimaksud dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), atau badan sesuai dengan kewenangannya.


Penambahan selanjutnya adalah Pasal 15A dan Pasal 15 B yang mengatur tentang biaya pengobatan dan perawatan yang akan ditanggung Pemerintah jika terdapat kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19, serta kompensasi yang akan diberikan Pemerintah jika kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal dunia.


Pada Pasal 15A ayat (1) disebutkan, dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.


Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi, dijelaskan pada Pasal 15A ayat (3), dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.


“Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan: a) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional, dan b) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang nonaktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara,” ketentuan Pasal 15 A ayat (4).


Ketentuan lain disebutkan dalam Pasal 15 B ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.”


Menkes yang menetapkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.


“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian tertuang di bagian akhir peraturan yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 10 Februari 2021. #liputansbm


Penulis : Andy Ariyanto

Editor : Rizaldi


Kemenkumham Terbitkan Legalitas MIO Indonesia




Palangka Raya - Kemenkumham melalui Dirjen administrasi hukum umum Cahyo Rahadian Muzhar mengesahkan legalitas hukum MIO INdonesia di Jakarta pada jumat 19/02/2021.

MIO Indonesia mendapatkan legalitas ini melalui proses verifikasi yang cukup panjang dan berjenjang, pemerintah menerbitkan dan mengesahkan legalitas ini berdasarkan salinan akta notaris no 75 pada tanggal 27/11/2020 yang dibuat oleh notaris H Harjono Pukiran SH di Jakarta, sehingga dengan terbitnya pengesahan tersebut maka MIO Indonesia telah resmi dan legal menjalankan aktifitas di seluruh INdonesia.

Ketua umum MIO AYS Prayogi mengatakan dengan telah diterbitkannya legalitas organisasi yang telah dipimpin oleh pemerintah telah memberikan dorongan semangat yang luar biasa bagi para pemegang SK mandat untuk pembentukan struktur organisasi MIO baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota seluruh Indonesia.

"Alhamdulilah dengan telah diterbitkannya legalitas untuk Organisasi MIO Indonesia oleh pemerintah dalam hal ini menkumham ini tentu menjadi penyemangat bagi seluruh pengurus baik di tingkat pusat, wilayah maupun di daerah", ucapanya.

Tambahnya lagi dengan adanya legalitas inii MiO Indonesia bisa sebagai tempat meningkatkan pemberdayaan bagi yang bekerja di perusahaan-perusahaan  yang tergabung dalam di Organisasi ini.

 "yang bekerja pada perusahaan-perusahan media yang bergabung di member MIO ini tentu langkah ini sangat baik dalam rangka pemberdayaan", pungkasnya. (Red) #liputansbm


20 February 2021

KPU Kalteng Menetapkan Paslon 02 Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih



Palangka Raya - Sesuai tahapan Pemilu Serentak Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2020, bertempat di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (19/02/2021). 


Rapat Pleno Terbuka ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Prov. Kalteng H. Harmain Ibrohim.


Ketua KPU Prov. Kalteng H. Harmain Ibrohim menyatakan pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng berjalan dengan lancar. Berdasarkan Surat KPU Prov. Kalteng Nomor 075/PL.02.6.Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.


Kesatu, Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.10 WIB. Ketiga, Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2020.


Data perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng nomor urut 1 yakni Ben Brahim S. Bahat dan H. Ujang Iskandar dengan jumlah akhir 502.800 suara dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng nomor urut 2 H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo dengan jumlah akhir 536.128 suara


“Dengan ini kami menetapkan pasangan H. Sugianto Sabran dan H. Edy pratowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada Kalteng Tahun 2020”, ucap H. Harmain Ibrohim.


Penetapan ini merupakan penetapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021.


"Pelaksanakan Pilkada pada tanggal 09 Desember 2020 lalu penghitungan dan rekapitulasi suara tanggal 19 Desember 2020,  seterusnya masuk ke sengketa/ gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi , lalu putusan, dengan putusan itu maka KPU menetapkan pasangan H. Sugianto Sabran dan H. Edy pratowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Alhamdulilah hari ini bisa diselesaikan, dan kita sudah menyerahkan SK Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2020 beserta lampirannya kepada pada Saksi Pasangan Calon nomor urut satu dan dua serta kepada Bawaslu”, tambahnya.


Pada kesempatan tersebut, H. Harmain Ibrohim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kalteng, meskipun di masa pandemi saat ini, antusias masyarakat Kalteng mengikuti pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, dengan tingkat partisipasi sekitar 61,9-62 persen. Ada peningkatan sekitar hampir 10 persen dari Pemilihan Gubernur sebelumnya.


Sementara itu di acara yang sama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Prov. Kalteng Satriadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalteng yang berpartisipasi dalam proses-proses penyelenggaraan dan pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.


“Kita melihat hasilnya berjalan dengan lancar”, tutur Satriadi yang juga mengutarakan terkait dengan laporan pemohon yang masuk di Bawaslu, semuanya akan diproses sesuai dengan prosedur pelanggaran-pelanggaran yang ada dan aturan yang sudah ditetapkan. Satriadi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan laporan terkait dengan pelanggaran yang terjadi dilapangan. #liputansbm


Sumber : MMC Kalteng

Penulis : Andy Ariyanto


19 February 2021

Gelar Rakorda, DPD Demokrat Kalteng Tunjukan Solidaritas dan Kesetiaan Dukung AHY

 





PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kalteng, Jum'at (19/02/2021) sore.

Rakorda DPD partai Demokrat Kalteng bersama 14 DPC se-Kalteng ini sendiri di laksanakan di Luwansa Hotel JL. G.Obos Kota Palangka Raya.

Tujuan dan maksud dari Rakorda DPD Demokrat beserta DPC se-Kalteng ini ialah menunjukkan kesetian dan soliditas selaku Pengurus dan Kader Partai Demokrat mulai dari DPD hingga Pengurus DPC Demokrat Kabupaten dan Kota se-Kalteng Kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam kegiatan Rakorda tersebut DPD beserta DPC Partai Demokrat se-Kalteng membuat pernyataan sikap berupa vidio dan memberikan dukungan secara daring kepada Ketum DPP Partai Demokrat AHY.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng H. Nadalsyah ketika dibincangi oleh Liputan SBM mengatakan, jika dirinya bersama pengurus DPD Partai Demokrat dan Pengurus DPC Kabupaten dan Kota se-Kalteng tetap setia mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat.

Dikatakan Nadalsyah bahwa, selain bentuk dukungan kesetian kepada kepemimpinan Ketum DPP Partai Demokrat AHY juga kompak untuk menolak adanya KLB baik Musda atau pun Munas yang akan dilaksanakan oleh pihak yang bukan Pengurus dan kader Partai Demokrat. 



Lebih lanjut, H. Nadalsyah mengatakan, bagi para Pengurus dan Kader yang berada di Kabupaten dan Kota se- Kalteng agar memberikan informasi jika melihat dan atau mendengar akan adanya gerakan yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Ketum DPP Partai Demokrat AHY segera laporkan dan kumpulkan bukti untuk bisa di tindak lanjuti segera. 

"Semoga situasi di DPP Partai Demokrat saat ini bisa kita ambil hikmah baik nya saja untuk tetap setia kepada Partai Demokrat dan saja mengajak keluarga besar Partai Demokrat se-Kalteng untuk bersama membesarkan partai, " demikian H. Nadalsyah 

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM


18 February 2021

Ini Kata Inspektur Prov. Kalteng Kepada Satgas Saber Pungli



Palangka Raya - Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H. Sapto Nugroho mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Rapat Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar UPP ( unit pemberantasan pungli ) Prov. ­Kalteng Tahun 2021, bertempat di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, Kamis (18/02/2021).


Rapat Kerja dibuka secara langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo serta diikuti oleh Pejabat Utama Polda Kalteng. dan diikutipula secara virtual oleh Polres Kabupaten/Kota se-Kalteng


Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam Sambutannya menyampaikan Satuan Tugas Saber pungutan liar di wilayah Prov. Kalteng mempunyai tugas yakni melakukan penanggulangan dan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan personel satuan kerja dan prasarana yang baik yang berada di Pemerintahan Daerah. Irjen Pol Dedi Prasetyo berharap melalui kegiatan rapat kerja ini dapat ditemukan solusi dalam menghadapi pengaduan masyarakat terhadap pungutan liar.


Saat berbincang dengan awak media Inspektur Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho mengutarakan sebagaimana diketahui, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dalam Negara yang demokratis dan berkeadilan, diperlukan langkah-langkah dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek di dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah masyarakat yang bersih dari praktik-­praktik KKN, termasuk praktik pungutan liar.


Beberapa hal yang disampaikan Inspektur Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho pada kesempatan tersebut dalam upaya memberantas pungutan liar di Kalteng diantaranya agar Satuan Tugas Saber Pungli di Kalteng terus meningkatkan kinerjanya, walaupun diketahui bersama bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid­19. Selain itu, dalam memberantas pungutan liar, jangan berfokus kepada jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun fokus kepada bagaimana strategi memberantas dan mematikan akar budaya dari pungutan liar.


Terakhir, agar seluruh Satuan Tugas di wilayah Prov. Kalteng bukan hanya sekedar menjadi aparat yang hanya bisa menindak oknum pelaku pungutan liar saja, namun seharusnya juga mampu menjadi panutan atau contoh dalam menerapkan perilaku anti pungutan liar.


H. Sapto Nugroho menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala daya dan upaya yang telah dilakukan bersama-­sama. H. Sapto Nugroho juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar kiranya dapat mempertahankan capaian-­capaian yang sudah dinilai bagus, serta segera meningkatkan capaian­-capaian yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. #liputansbm


Suber : MMC Kalteg


Jokowi resmikan Bendungan Tapin di Provinsi Kalsel



Palangka Raya - “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya resmikan Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Presiden.

Ucapan ini dikatakan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan bendungan Tapin yang berada di desa Pipitak Jaya Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Kamis, 18/02/2021.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan Bupati Tapin.

Dalam sambutan, Presiden mengungkapkan, pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp986 miliar.

Bendungan Tapin, terangnya, memiliki fungsi memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi, mereduksi banjir, menyediakan air baku, serta sebagai sumber air untuk pembangkit listrik.

“Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare, dan juga menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik, dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt,” terang Presiden.

Keberadaan bendungan ini, menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel beberapa waktu lalu.

“Tadi Pak Gub (Pj. Gubernur Kalsel) juga menyampaikan bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali, hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menambahkan, Bendungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kalsel.

“Kondisi keindahan di sekitar waduk ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi (juga) di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proses impounding atau pengisian awal Bendungan Tapin telah dimulai sejak Oktober 2020 lalu.

Pj. Gubernur Kalsel dalam laporannya mengatakan, sebelum diresmikan bendungan ini telah bekerja sangat efektif terutama dalam mengendalikan banjir yang terjadi di Kalsel beberapa waktu lalu. Dengan berfungsinya bendungan ini, Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah di Kalsel yang paling kecil terdampak banjir tersebut.

“Bendungan ini berhasil menahan banjir untuk Kabupaten Tapin sehingga Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten Kalsel yang paling kecil mendapat efek banjirnya,” ungkapnya.

Safrizal berharap masyarakat Tapin dapat merasakan seluruh manfaat dari bendungan ini, tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga sebagai sumber energi dan irigasi bagi sawah yang berada di sektor hilir.

“Beberapa sawah di sektor hilir, pertanian di sektor hilir sudah empat kali panen, dengan keberadaan bendungan ini insyaallah pertanian akan lebih meningkat bahkan mampu nantinya akan menjadi penyuplai pangan bagi calon ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Safrizal pun meminta warga sekitar untuk menjaga infrastruktur yang memiliki banyak manfaat tersebut. “Kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tapin kami meminta untuk menjaga aset ini sebagai salah satu kebanggaan Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin pada khususnya,” pintanya.

Usai peresmian, Presiden didampingi rombongan terbatas melakukan peninjauan bandungan. #liputansbm

Sumber : Setkab.go.id


17 February 2021

MK RI Putuskan Menolak Gugatan Ben Brahim-Ujang Iskandar untuk Pilgub Kalteng 2020


Palangka Raya - Pupus sudah harapan Ben Brahim S bahat dan Ujang Iskandar untuk memenangi Pilgub Kalteng tahun 2020 karena Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah menolak gugatan yang telah diajukan oleh mereka sebagai paslon nomor Urut 1.


Berkaitan dengan putusan MK Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 tersebut, maka Sugianto-Edy sebagai pihak terkait menjadi pemenang Pilgub Kalteng 2020


dikutip dari salah satu media nasional Hakim ketua MK Anwar Usman membacakan keputusannya di ruang sidang Jakarta, Selasa (16/02/2021), menolak permohonan dari pemohon.


"Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucapnya.


Untuk diketahui dalam Pilgub Kalteng tahun 2020 yang lalu paslon no urut 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo Menang dengan mengumpulkan 536.128 suara sedangkan dari paslon nomor urut 01 Ben Brahim-Ujang Iskandar hanya mengumpulkan 502.800 suara saja, jadi ada selisih sekitar 33.328 suara.


Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi  ini maka dapat dipastikan bahwa H Sugianto Sabran tetap menjadi Gubernur dan H Edy Pratowo menjadi wakil Gubernur tahun 2020-2024. #lipututansbm


Pewarta : Andy Ariyanto

Editor : Rizaldi


Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur




Jakarta - “Perkawinan Anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak, terutama bagi pendidikannya, kesehatan, ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural, belum lagi dampak lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak-hak anak bisa terenggut,” ujar Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin pada Webinar Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pengasuhan Terbaik Bagi Anak, yang diikuti oleh psikolog dan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), dan Dinas yang menangani perlindungan anak di seluruh Indonesia pada selasa (16/02)


Senada dengan Lenny, Perwakilan dari Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin sepakat bahwa perkawinan anak dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksi, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim. Ia juga mengecam oknum yang melakukan ajakan kepada para perempuan untuk menikah di atas usia 12 tahun hingga maksimal 21 tahun. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah-sekolah.


“Namun sayang, masih banyak pihak yang menganggap pendidikan kesehatan reproduksi merupakan hal tabu, sehingga materi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah hanya dijadikan materi sisipan di satu mata pelajaran atau muatan lokal, padahal dampaknya luar biasa,” Tutur Zumrotin. 


Zumrotin juga mendorong agar konselor dan psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) juga memberikan bimbingan terkait kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada para orangtua agar mereka bisa memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Peran orangtua sangat strategis untuk membimbing anak-anak mereka terkait kesehatan reproduksi ketika beranjak remaja, terutama ketika anak mereka baru mengalami menstruasi dan mimpi basah.


Selain pihak sekolah dan PUSPAGA, Paralegal Desa juga berperan dalam memberikan pendidikan hukum untuk penanganan perkawinan anak. Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Dian Kartika Sari mengatakan Paralegal di tingkat desa lah yang paling dekat dengan masyarakat, serta bisa memberikan informasi terkait ketentuan hukum dan sanksi terhadap praktik perkawinan anak.


“Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Paralegal dapat menggunakan pendekatan hukum untuk mencegah orangtua atau pihak lain yang ingin melakukan praktik perkawinan anak. Paralegal dapat menginformasikan peraturan perundangan dan sanksi pelanggaran terhadap batas usia minimal perkawinan, melakukan komunikasi atau mediasi kepada para pihak terhadap rencana praktik perkawinan anak, meminta Organisasi Bantuan Hukum atau pengacara untuk menyampaikan informasi tentang perkawinan paksa atau eksploitasi dalam permohonan dispensasi, serta mendorong sanksi atau penegakan hukum bila praktik perkawinan anak tetap dilakukan,” pesan Dian.


Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Netti Herawati yang hadir dalam webinar tersebut juga menghimbau dan mengajak seluruh guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia untuk berperan dalam pencegahan perkawinan anak. 


“Kami menghimbau seluruh guru PAUD Indonesia dan Laskar Pengurus HIMPAUDI se-Indonesia selaku agen penggerak pendidikan keluarga untuk bergerak bersama mengedukasi keluarga dan mencegah perkawinan anak. Ini langkah dini dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang cerdas. HIMPAUDI cegah perkawinan anak berarti selamatkan Indonesia. HIMPAUDI siap jadi garda terdepan wujudkan anak usia dini berkualitas dengan stop perkawinan anak,” tegas Netti. #liputansbm


Sumber : Kemen PPPA

Mengenai UU ITE Presiden Ajak DPR Revisi Pasal Karet



Palangka Raya - Pada hari Senin tanggal (15/02/2021), Presiden RI memberikan Arahan dalam rapat Pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara Jakarta. Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden.

Namun, apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut. (BPMI/UN) #liputansbm

Sumber : Setkab.go.id

16 February 2021

DPD KNPI Kota Palangka Raya Gelar Musda XIV





PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palangka Raya menggelar musyawarah daerah (Musda) XIV, Selasa (16/02/2021).

Musda XIV DPD KNPI Kota Palangka Raya yang mengusung tema 'Satu Nafas, Satu Gerakan Membangun Kota Palangka Raya' ini dilaksanakan di Hotel Putra Kahayan yang berlokasi di jalan Tilung I.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Palangka Raya Fairid Naparin telah resmi membuka Musda XIV DPD KNPI Kota Palangka Raya.

Ketua DPD KNPI Kota Palangka Raya Wahid Yusuf dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan musda XIV DPD KNPI Kota Palangka Raya tersebut mengatakan, dewasa ini banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap organisasi oleh karena itu diperlukan suatu proses evaluasi atau pelaksanaan program kerja serta di rumuskannya penyempurnaan yang perlu untuk mengimbangi pesatnya perkembangan zaman sebuah organisasi.

"Musda ini merupakan agenda tertinggi dalam sebuah organisasi oleh karena itu kami memandang musyawarah daerah ini merupakan momentum yang sangat baik dalam upaya menggairahkan dan menghidupkan serta membawa organisasi ini ke arah perubahan yang lebih baik", katanya.

Wahid Yusuf sendiri berharap musda XIV DPD KNPI Kota
Palangka Raya dapat berjalan dengan baik dan selalu menjunjung tinggi asas demokrasi.

"Siapapun yang akan terpilih menjadi ketua DPD KNPI Kota Palangka Raya diharapkan dapat membuat perubahan terhadap organisasi kepemudaan ini, serta dapat menjadi motor penggerak bagi organisasi kepemudaan lainnya untuk sama-sama berperan aktif", ungkap Wahid.

Sementara itu Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam sambutannya mengatakan bahwa suatu estafet kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi salah satu agenda yang penting. 

"Setiap proses dalam organisasi harus ada evaluasi agar setiap program kedepannya sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi suatu organisasi", demikian Fairid Naparin

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM


15 February 2021

Tanggapan Dewan Pembina P3HI Terkait Viralnya Video Aksi Pembubaran Paksa di Kalsel



Kalsel - Viralnya video pembubaran paksa oleh sekelompok orang berpakaian preman disaat warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dikoordinatori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, Senin (01/02/2021) mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. 

Irjen Pol (Purn) Drs. Daradjat Tirtayasa, S.H., M.M. mengatakan, sepanjang LSM tersebut mengantongi izin dari pihak kepolisian dalam melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum, maka siapapun tidak bisa membubarkannya.

"Itu saya lihat preman-preman dengan sewenangnya membubarkan aksi tersebut, itu perbuatan pidana," tegas Dewan Pembina dan Penasehat Dewan Pembina Nasional Perkumpulan Pengacara & Penasehat Hukum Indonesia (DPN P3HI) kepada wartawan.

Menurut Daradjat Tirtayasa, di dalam Perkap dijelaskan, setiap aksi menyampaikan pendapat dimuka umum tersebut harus memberitahu kepada pihak kepolisian secara tertulis.

"Saya dulu adalah Wakil Ketua Tim penyusunan Peraturan Kapolri tersebut disaat saya masih aktif bertugas di Mabes Polri, jadi yang berhak membubarkan sekelompok orang menyampaikan pendapat dimuka umum itu adalah pihak kepolisian, bukan para preman-preman yang nggak jelas itu," ungkap Jenderal Bintang Dua ini.

Daradjat memaparkan, didalam Perkap No. 7 Tahun 2012 menjelaskan, unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

"Aparat itukan wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan mereka menyampaikan pendapat di muka umum itu, pahamkan maksud saya, intinya preman yang membubarkan massa dalam aksi demo itu jelas sebuah tindakan kriminalisasi dan itu adalah perbuatan melanggar hukum, ya... harus ditindak dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tukasnya. (Red) #liputansbm


13 February 2021

Pemerintah RI Buka Seleksi Bagi Guru Honorer untuk Menjadi PPPK



Palangka Raya - Kabar menyejukan bagi guru honorer karena Pemerintah telah membuka kuota hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah. Hal ini disampaikannya saat berdikusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri ( SLBN ) Kabupaten Sorong Papua Barat, Rabu (10/02/2021).

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antri menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Nadiem.

Menurut Mendikbud, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. “Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” tegasnya.

Kualitas guru harus tetap diutamakan, Mendikbud menggarisbawahi bahwa PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar. “Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” kata Mendikbud.

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Nadiem meminta untuk tidak berkecil hati. Guru diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK ini sampai tiga kali, bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri. “Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali,” terangnya.

Mendikbud menyebut, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi guru PPPK.  “Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya mengimbau agar jangan ragu mengajukan formasi. Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya. Nadiem menambahkan bahwa pemerintah daerah sendiri yang tahu akan kebutuhan formasi guru di wilayahnya.

Terkait penerimaan, lanjut Mendikbud, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK.

“Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu, ya 100 ribu saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita,” tandas Nadiem.

Tahun 2021, Besaran Dana BOS Reguler Di Papua Barat Meningkat Lebih Dari 30 Persen

Pada kesempatan yang sama, Mendikbud juga mengungkapkan, mulai tahun 2021 besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler antar daerah tidak lagi sama. Dana BOS nantinya akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Penyesuaian besaran Dana BOS Reguler dilakukan demi mendukung percepatan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” ujarnya.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan bahwa Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan satuan biaya yang ditetapkan Kemendikbud. Namun ada pengecualian bagi sekolah di daerah 3T.“Bagi sekolah di daerah 3T, meskipun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dihitung 60 orang,” ujarnya.

Dengan menggunakan regulasi baru tersebut, lanjut Mendikbud, Kabupaten Sorong dipastikan bakal mendapatkan kenaikan Dana BOS Reguler lebih dari 30 persen.

“Dana BOS Reguler di daerah 3T akan lebih besar dari daerah lain. Paling tinggi, ada yang mendapat tiga kali dari yang didapatkan pada tahun 2020. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan,” ujarnya. Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua misalnya, akan menerima kenaikan tiga kali dari yang didapatkan pada tahun lalu.

Mendikbud melanjutkan, kebijakan penyesuaian besaran Dana BOS merupakan lanjutan transformasi pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud dan menjadi prioritas kerja pada 2021. #liputansbm

Penulis : Andy Ariyanto
Sumber  : HUMAS KEMENDIKBUD/UN)

Sekda Kalteng Dampingi Sekjen Kementan RI Tinjau Lokasi Kawasan Food Estate Kab. Kapuas



Palangka Raya - Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, bersama Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait dan Forkopimda Kabupaten Kapuas mendampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI) Momon Rusmono melakukan peninjauan di lokasi Pengembangan kawasan Food Estate di Desa Bentuk Jaya Blok A5, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Jumat (12/02/2021).

Akibat curah hujan yang tinggi, di sekitar lahan Food Estate mengalami banjir,  Sekjen Kementerian Pertanian RI Momon Rusmono mengatakan pihaknya akan melakukan penambahan pompa untuk untuk penanganan air agar cepat surut.

Untuk target penambahan pompa akan dilakukan sesegera mungkin, besok kita koordinasi apakah yang ada di sekitar Kalimantan Tengah atau kalimantan Selatan bisa kita tarik dulu atau kita datangkan dari Surabaya atau Jakarta”, ucap Momon Rusmono.

Momon Rusmono mengatakan akan melakukan koordinasi terkait perkembangan kawasan Food Estate di Kecamatan Dadahup termasuk masalah air dan percepatan tanam untuk target 20.000 Ha untuk Tahun 2021 ini bisa segera terlaksana paling lambat akhir april 2021 sudah selesai.

"Dari target 20.000 Ha, hanya 9.000-10.000 Ha yang sudah siap tanam. Masih ada 10.000 lagi, kita targetkan paling lambat akhir April selesai”, ucapnya.

Lebih lanjut Momon Rusmono menyampaikan, sebagai tindak lanjut peninjauan di Kecamatan Dadahup, pihaknya juga akan melakukan koordinasi terkait dengan irigasi.

“Irigasi merupakan kewenangan PUPR, terutama BPBS, besok BPBS akan hadir, kita carikan solusi sehingga air segera surut”, pungkasnya.  #liputansbm

Penulis : Andy Ariyanto
Sumber  : MMC Kalteng

DPCC PMKRI Balikpapan Gelar POF




BALIKPAPAN - Dewan Pimpinan Calon Cabang (DPCC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Calon Cabang Balikpapan ST. Martin De Pores periode 2020-2022, telah melaksananakan Pekan Orientasi Fungsionaris (POF)

Kegiatan POF berlangsung selama 2 (dua) hari mulai jumat 12-13 Februari 2021 Dilaksanakan secara virtual dengan Tema "Menginflementasikan Tiga Benang Merah PMKRI"

Ketua DPCC PMKRI Balikpapan ST.  Martin De Pores,  Carolus Rudi Pasau mengatakan, kegiatan POF di laksanakan secara virtual mengingat situasi bangsa yang sampai hari ini masih dilanda pandemi covid-19 yang belum adanya kejelasan kapan akan berakhirnya.

Berkait dengan situasi ini jadi sebagai warga negara yang baik tentu kita akan mendukung yang menjadi upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus ini, sehingga hari ini yang seharusnya kita (PMKRI) melaksanakan secara langsung, kita alihkan secara virtual (online)

Carolus Rudi Pasau menegaskan, Melalui kegiatan POF ini kita ingin mempertegas kembali nilai-nilai Tiga Benang Merah sebagai pedoman dasar serta menjadi bekal supaya mampu memiliki karakter yang berintegritas sebagai output yang diharapkan.

Secara garis besar Ketua Presidium menjelaskan,  Kristianitas, intelektualitas & fraternitas sebagai satu kesatuan utuh. Kurangnya penghayatan secara berimbang sering kali mengaburkan diantaranya, intelektual yang tidak disegarkan oleh kristianitas sering kali dimanfaatkan untuk tujuan yang menyimpang. 

Rasa persaudaraan sejati yang juga kerap dikaburkan oleh rasa kebencian dan kepentingan pribadi yang muncul karena kurangnya penghayatan atas iman yang mengutamakan cinta kasih didalamnya. Kristianitas tanpa fraternitas dan intelektualitas juga sebuah ke sia-sian

Sementara itu, Komda VIII PP PMKRI Romondus Romi,  SH, mengatakan, kegiatan POF ini sangat penting secara khusus bagi kepengurusan yang baru terbentuk, sehingga ini menjadi bekal bagi pengurus yang baru dilantik supaya dapat memahami tugas dan fungsinya secara utuh sehingga kedepan mampu menjalankan kepengurusan dengan baik

Kita juga berharap bahwa rekan-rekan pengurus yang hari ini sudah mengikuti POF juga mampu bersikap proaktif baik secara internal ataupun menyikapi persoalan-persoalan sosial.

"Memahami dan menjalankan tiga benang merah harus selaras tidak bisa sepotong sepotong oleh anggota dan juga para pengurus PMKRI dimana pun berada," demikian Romondus Romi, SH. 

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

11 February 2021

Gubernur Kalteng Dampingi Mentan RI Tinjau Peternakan Sapi di Kabupaten Sukamara



Palangka Raya - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo dengan didampingi Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Kabupaten Sukamara. Karena sebelumnya rombongan meninjau panen perdana padi di Kawasan Food Estate Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan menggunakan helikopter Rombongan ini tiba di Kabupaten Sukamara sekitar pukul 16.25 WIB, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Sugianto Sabran kemudian meninjau langsung pengembangan peternakan sapi yang dikelola PT Sukamara Ranch di wilayah Kecamatan Pantai Lunci pada Rabu (10/2/2021) sore.

Selain Gubernur Kalteng yang ikut mendampingi Menteri Pertanian dalam peninjauan peternakan sapi tersebut tampak pula Bupati Sukamara Windu Subagio beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukamara dan juga Manager PT Sukamara Ranch Dwi Hartanto.

Dalam keterangan persnya usai peninjauan, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Sukamara ini memiliki prospek yang sangat bagus, apalagi kebutuhan daging sapi secara nasional juga masih perlu dipenuhi. Upaya-upaya percepatan perlu dilakukan ke depan untuk mendukung pengembangan sapi tersebut.

“Saya kira ini sebuah potensi yang sangat prospektif untuk bisa dikembangkan. Dan, saya dengan Pak Gubernur tadi sudah bicara panjang bersama Pak Bupati untuk mencoba membuat hitungan-hitungan yang lebih konkret untuk bisa diakselerasi lebih cepat. Biar bagaimana secara nasional kita butuh protein dari hewani. Hal ini menjadi penting,” ungkap Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam rangka melihat langsung progres pengembangan program ketahanan pangan nasional di Kalteng. Gubernur Sugianto pun mengajak seluruh elemen masyarakat Kalteng untuk mendukung dan menyambut Program Strategis Nasional tersebut dengan penuh semangat, kebersamaan, dan rasa optimis demi kemajuan Kalteng.

“Ini sangat luar biasa. Jadi, kita dengan Pak Mentan, atas arahan Pak Presiden, kita kunjungan tadi ke Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau. Pak Mentan dari Kalsel tadi mampir sebentar beri bantuan, terus ke Bataguh, terus ke Pulang Pisau dulu, terus ke Kabupaten Sukamara melihat sapi ini. Ya, mudah-mudahan Kalteng, mari bekerja keras, sambut dengan semangat, kebersamaan, dan persatuan untuk membangun Kalteng,” ungkap Gubernur Sugianto Sabran.

Selesai peninjauan peternakan sapi di Kabupaten Sukamara tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi Gubernur Sugianto Sabran kemudian menuju Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berangkat dari Bandara ini, Menteri Pertanian dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  #liputansbm

Penulis : Andy Ariyanto
Sumber  : Biroadpimprovkalteng

Jokowi : Pelayanan Publik Adalah Wajah Kongkrit Kehadiran Negara Dalam Kehidupan Masyarakat



Palangka Raya - Pada hari Senin (08/02/2921), secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.

Presiden juga menambahkan, negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan.

“Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan, Indonesia mempunyai pekerjaan yang besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal bersifat prosedural, dan bersifat administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, serta berorientasi pada hasil.

“Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama. Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik, dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman RI yang terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Presiden juga mengatakan, pandemi COVID-19 telah memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk bertransformasi.

“Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus didasari kesadaran yang sama bahwa kita bekerja dalam situasi krisis yang membutuhkan cara-cara yang tidak biasa, yang membutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan,” tegasnya.

Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, Presiden mengatakan, masyarakat tidak boleh menunggu lama. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat terdampak bukan hanya mendapatkan penanganan cepat di bidang kesehatan, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang cepat dari negara agar mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kehidupannya.

Karena itu, Kepala Negara menekankan bahwa dalam situasi krisis seluruh penyelenggara pelayanan publik harus mampu mengubah frekuensi dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary,  serta mengubah cara kerja dari yang bersifat rutinitas menjadi inovatif dan selalu mencari smart shortcut.

“Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang,” sambung Presiden.

Presiden mengatakan, semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Para penyelenggara pelayanan publik, imbuhnya, juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan.

“Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Ombudsman periode 2016-2021 serta selamat bertugas kepada pimpinan Ombudsman periode 2021-2026. Apa yang telah dilakukan Ombudsman selama ini telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita,” tutup Presiden. (FID/UN) #liputansbm

Sumber : Setkab.co.id

ads LiputanSbm