Liputan Sbm

27 October 2020

Ini Kata Ketua KPU, Sekda dan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Pada Talk Show Peran Perempuan Dalam Sukseskan Pilkada

PALANGKA RAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya Dr. Ngismatul Choiriya, M. Pd.l usai memberikan materinya pada talk show peran perempuan dalam sukseskan Pilkada yang dilaksanakan di rumah pintar KPU Palangka Raya saat dibincangi oleh Liputan SBM mengatakan, tujuan dari talk show ini adalah untuk menyasar ranah segmen perempuan dengan  peserta yang hadir ini adalah Ormas yang ditangani oleh perempuan, Selasa (27/10/2020).

"Dengan harapan nanti akan mampu meningkatkan partisipasi pemilih dan diharapkan juga bisa mencapai target 79% partisipasi pemilih untuk Pilgub di 2020," ujarnya.

"Berdasarkan penetapan DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU, pemilih perempuan di Kota Palangka Raya itu sekitar 51% selisihnya antara laki-laki dan perempuan kira-kira sekitar 700 orang," bebernya.

Lebih lanjut disampaikannya, Karena lebih banyak perempuan diharapkan mereka dapat mensosialisasikan atau pun mendorong keluarganya untuk pergi ke TPS.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Dra. Hera Nugrahayu, M.Si menghimbau kepada seluruh ASN  di Kota Cantik agar selalu menjaga asas nertalitas.

Ia juga mengajak masyarakat Kota Cantik agar secara aktif datang ke TPS, dengan harapan partisipasi pemilih untuk kota Palangka Raya bisa secara optimal terpenuhi.

"Saya juga menghimbau kepada seluruh perempuan di Kota Palangka Raya untuk tidak takut datang ke TPS, karena Pemerintah Kota juga sudah melakukan upaya dengan Tim Satgas Covid-19 yang juga berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Palangka Raya agar pada Pilgub nanti tetap mematuhi protokol kesehatan secara optimal," katanya.

Masih di lokasi yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya Endrawati, SH.,MH mengatakan, Bawaslu kota sendiri akan selalu menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan serta penindakan apabila nanti terjadi dugaan atau potensi pelanggaran yang terjadi dalam semua tahapan Pilgub.

Saat ini Bawaslu Kota Palangka Raya juga sudah menindaklanjuti dan melakukan penindakan terhadap temuan netralitas ASN, ada tiga orang, yang sudah kita rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.

"Harapan kami semua ASN yang ada di Kota Palangka Raya selalu Netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon," tambahnya menegaskan.

Lebih jauh dikatakannya, karena mereka sudah terikat dengan kode etik dan sumpah janji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara.

"Kami juga berharap semua penyelenggaraan pilkada 2020 ini tidak seperti Pillkada/Pilwalko kemarin, yang sampai terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), bagaimana caranya? tentu dengan meminimalisir atau melakukan pencegahan dan pengawasan kami di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung," demikian Endrawati. #liputansbm.


Pewarta : Antonius Sepriyono

KPU Kota Palangka Raya Gelar Talk Show Terkait Peran Perempuan Dalam Sukseskan Pilkada


PALANGKA RAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya menggelar Talk Show Peran Perempuan dalam rangka mensukseskan Pilkada 2020, Selasa (27/10/2020) pagi.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09:00 WIB tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Pintar KPU Jalan Takasiang Kota Palangka Raya.

Dalam kegiatan Talk Show tersebut turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota Palangka Raya Ngismatul Choiriya dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya Endrawati yang menjadi narasumber dalam talk show ini.

Untuk di ketahui, dalam kegiatan tersebut KPU Kota Cantik Palangka Raya juga menayangkan kegiatan talk show ini di Zoom dan YouTube KPU Kota Palangka Raya secara live.Talk Show ini juga dimeriahkan oleh Ngopi Senja Akustik.

Berdasarkan pantauan langsung awak media ini dilapangkan, kegiatan yang sampai sekarang masih berlangsung berjalan dengan aman serta para tamu undangan yang hadir saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan. #liputansbm



Pewarta : Antonius Sepriyono

Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Gencar Sosialisasi Kewajiban Uji KIR sesuai UU No 22 Tahun 2009




PALANGKA RAYA - PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya gencar mensosialisasikan kewajiban Uji KIR bagi pemilik kendaraan angkutan. Dimaksudkan untuk menghindari kecelakaan Lalu lintas akibat tidak layaknya unit kendaraan yang digunakan.

Diungkapkan kepada Liputansbm.com, oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Alman P Pakpahan SH MH melalui Kabid Angkutan dan Sarana PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Hadi suwandoyo SE MSi, Senin 26/10/20.

"Surat Edaran ini mensosialisasi tentang UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pasal 53 ayat 1, Serta Permenhub No.133 tahun 2015 tentang pengujian Berkala kendaraan bermotor Kepada Pengusaha Angkutan se Kota Palangkaraya, bertujuan untuk mengigatkan pemilik angkutan agar melakukan uji KIR" jelasnya.

"PKB Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mensosialisasikan hal ini dengan  melayangkan surat edaran kepada tiap-tiap pemilik Travel, dan Angkutan Barang. 

Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Gencar Sosialisasi Kewajiban Uji KIR Sesuai UU No 22 Tahun 2009

Hadi juga mengatakan, tindaklanjut kegiatan ini merupakan pelaksanaan petunjuk kadishub kota palangka raya, untuk mensosialisasikan kesemua pemilik angkutan, baik kepemilik yang datang saat uji KIR, dan kami juga jemput bola ke tempat-tempat atau unit-unit usaha yang kaitanya dengan kewajiban uji KIR.

“Hal tersebut guna mengetahui kondisi teknis kendaraan demi menjaga keselamatan berlalu lintas, dan untuk itu pemilik angkutan diingatkan kembali melakukan Pengujian KIR berkala secara rutin. Menghindari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan tidak layak jalan” ucapnya.

Apabila dari pihak pemilik tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan di kenakan sanksi denda, dan apabila kewajiban tidak terpenuhi dinas Perhubungan akan  melakukan tindakan bahwa nantinya akan kita laksanakan penertiban melalui rajia dengan pihak Kepolisian.

Lebih lanjut dia mengatakan, targetnya adalah agar bisa memenuhi PAD retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan untuk diketahui masyarakat target PAD pada sektor KIR, yang diemban PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya tahun 2020 sebesar Rp1.200 Milyar, namun pada masa pandemi covid-19 ini telah dilakukan rasionalisasi penurunan  target menjadi sebesar Rp.765.700 .000. Kabar baiknya saat ini target PAD sudah mencapai 77.86 %, dipastikan target yg ditetapkan dengan kinerja kepala Dinas Pehubungan bapak Alman P Pahpahan dengan berbagai terobosannya akan bisa tercapai. 

Adapun tujuan Pengujian ini, memberikan Jaminan Keselamatan terhadap pengguna kendaraan Bermotor di jalan, kemudian mendukung terwujudnya kelestarian alam agar polusi hasil gas buang berlebihan dari kendaraan bisa ditekan. Yang utama memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Oleh sebab itu kami mengeluarkan surat edaran untuk mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan agar melakukan hal tersebut. Bagi para pemilik unit yang ingin melakukan uji KIR silahkan datang ke terminal AKAP W A GARA, jalan Mahir mahar Kota Palangkaraya. 

Pada kesempatan yang sama Hadi suwandoyo juga menyampaikan, tentang perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji (E-KIR), sesuai Surat Edaran Dirjen Perhubungan darat No.SE.I/AJ.502/DRJD/2019. 

“Pemberlakuan ini telah diterapkan oleh PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, terhitung mulai tanggal, 11 Mei 2020, sebagai perwujudan Layanan Prima (Tepat, Cepat, Akurat)” pungkas Hadi.


Penulis: Daerobi | Liputansbm.com

26 October 2020

119 Peserta Ramaikan Hut Ke - 59 Bank Kalteng Di Padang Golf Isen Mulang


Palangka Raya - Dalam rangka Hut Ke-59 bank Kalteng adakan Monthly Game pertandingan Golf di padang Golf Isen Mulang Km. 4 Palangka Raya. Minggu, 25/10/2020. 


Turut hadir dalam acara di antaranya Ketua PGI Ir. Abdul Razak Direktur Utama Bank Kalteng Yayah Diasmono, Komut Rosihan Noor, Com Independen Syahrin Daulai, Jajaran Direksi Bank Kalteng


Panitia penyelenggara Bapak YULIANSON “Kegiatan Turnamen Golf dilakukan untuk penyelenggaraan HUT Bank Kalteng ke 59. adapun turnamen ini dilaksanakan selama 2(dua) hari yaitu pada hari Sabtu tanggal, 24 Oktober 2020 dan hari ini Minggu 25 Oktober 2020” 


“Turnamen Golf ini diikuti oleh 119 orang Peserta Yang mana diantaranya terdapat 9  orang  Peserta Ladies. turnamen kali ini dihadiri oleh para pegolf dari beberapa wilayah diantaranya  PalangkaRaya sebagian besar dari Pegawai dan Pensiunan Bank  Kalteng, Kalsel, Pangkalan Bun, Sampit dan Jakarta” tambahnya

Turnamen Golf dalam rangka HUT Bank Kalteng 59 ini kami telah menyiapkan Hadiah Tropy dan uang pembinaan serta 3 unit motor.

Yulianson juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Dalam Terselenggaranya turnamen para peserta  Monthly Game golf di padang golf Isen Mulang Km. 4 Peserta tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. #liputansbm.


Editor : Rizaldi

Pewarta : Andy Ariyanto

Foto : Ahmad Sidik

Tanggapan Ketua Komisi C Terkait Aksi Guru


Palangka Raya - Dunia pendidikan acap kali menarik untuk dibahas, dari Pendidikan yang baik maka akan tumbuh generasi yang baik pula. Begitupun peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam segi program dan pengawasannya. Senin, 26/10/2020.


Dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan nasional yaitu (I) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


Terkait dengan inginnya para guru dan pengawas melakukan aksi demo di kantor walikota, liputansbm.com mendatangi kantor DPRD kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk meminta tanggapan Ketua Komisi C, bidang kesejahteraan rakyat BETA SYAILENDRA yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kamis, (22/10).


Menyikapi keinginan guru dan pengawas beberapa waktu lalu, yang menginginkan tunjangan daerah dibayarkan.


Beta mengatakan,"itu kan sudah difasilitasi oleh walikota, demo nya tidak jadi berarti ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk guru, dan kami akan melihat bagaimana solusi itu, mudahan ada win-win solution untuk guru.


Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.


Jadi kami (komisi C DPRD Kota Palangka Raya) akan mempelajari lagi lebih komprehensif tentang permendikbud 19 tahun 2019 dan perwali no 25 tahun 2020


Kita (komisi C) juga akan menerima masukan-masukan dari masyarakat terkait tunjangan guru dan pengawas ini, ucapnya lagi.


Kita berharap agar pendidikan di palangkaraya ini semakin maju sesuai dengan visi misi walikota yaitu kota yang smart, untuk mencapai smart ini kan salah satunya selain kesehatan ya pendidikan ini, untuk memajukan pendidikan ini kan banyak faktor bukan hanya fasilitas tapi juga kesejahteraan guru, karena kesejahteraan guru adalah salah satu point untuk memajukan pendidikan itu pungkasnya. #liputansbm 


Penulis : Rizaldi

25 October 2020

HUT Ke-59 Bank Kalteng adakan Monthly Game


Palangka Raya - Bank Kalteng adakan Monthly Game Oktober 2020 pertandingan golf di padang Golf Isen Mulang km 4 Palangka Raya. Minggu, 25/10/2020. 


Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan hari jadi  Bank Kalteng Ke-59 tahun yang dimana acara ini berlangsung selama dua hari  Sabtu-Minggu 24-25 Oktober 2020.


Adapun acara ini dibuka oleh Ketua persatuan golf Indonesia H. Edy Raya Samsuri. S. T sebagai pemukul pertama. 

 

Turut hadir dalam acara diantaranya Abdul Razak, pejabat Bank Kalteng dan masih banyak lagi. 


Dalam  pelaksanaan acara ini mewajibkan semua pihak yang terlibat untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19. #liputansbm 


Penulis : Rizaldi

Ini Alasan Kongres Gerdak 2 Ditunda


Palangka Raya - Gerdayak Kalimantan Tengah mengadakan acara silaturahmi antar pengurus-pengurus dan anggota se Kalimantan Tengah yang berdomisili di Palangkaraya,  di taman wisata kum-kum, sabtu, 24/10/2020.


Ketua umum GERDAYAK, Drs. YANSEN A BINTI ,MBA,  mengatakan pertemuan ini juga membahas tentang ditundanya kongres GERDAYAK ke-2 di Kalimantan Tengah ini dikarenakan oleh masih merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia dan juga Kalimantan Tengah.


Pertemuan ini juga dilaksanakan karena banyak nya pertanyaan-pertanyaan dari rekan - rekan tentang ditundanya kongres yang ke - 2, maka acara yang diprakarsai oleh senior yang ada di dewan pendiri yaitu Pak KATMA mengadakan pertemuan ini sekaligus silaturahmi dan bernostalgia.


Untuk mengisi kekosongan karena ditundanya kongres maka Dewan Pimpinan Nasional menginstruksikan setiap  pimpinan provinsi melaksanakan kegiatan nya sendiri, seperti KALBAR melakukan pelantikan-pelantikan pengurus di setiap kabupaten-kabupaten, sedangkan di Kalteng dewan pimpinan akan melakukan rapat pimpinan dalam waktu dekat ini.


Langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Pimpinan Nasional dengan ditundanya kongres ke-2  ini, mereka akan lebih memantapkan dan persiapan- persiapan berupa materi-materi yang akan kita bahas,  juga draf daripada organisasi di pasal-pasal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga supaya kita dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pada intinya kita lebih menajamkan program.ucapnya.


"Harapan dari Gerdayak sendiri sebagai sebuah organisasi di dalam pemerintah Indonesia, agenda kita di dalam Pilkada, kita berharap agar pilkada di Kalimantan Tengah ini dapat berjalan lancar,aman dan damai. Menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakatnya, Kita juga berharap agar di musim kampanye ini semua partisipan berkampanye secara intelek dan jauhkan isu-isu sara, jauhkan hoax dan jangan meninggalkan falsafah Huma Betang bahwa kita bersaudara.

Kita juga berharap agar organisasi ini bisa semakin maju, dikenal oleh masyarakatnya dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan tangguh, mempunyai jiwa kebersamaan, jiwa kesetiaan dan mempunyai disiplin dalam bersikap, dan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam membangun daerahnya" pungkasnya. #liputansbm


Editor : Rizaldi

Pewarta : Andy Ariyanto


Bocoran Sedikit Tentang Objek Wisata Tepi Sungei Kota Palangkaraya



PALANGKARAYA - Sedikit bocoran pihak pengelola Objek Wisata Tepi Sungei, Kota Palangkaraya, tentang apa yang akan ditawarkan ketika Grand Opening nanti. Dari Makanan, Minuman, View Foto Etnik Dayak, dan banyak lagi. 

Jadi penasaran apa sih Surprise nya nanti.... berikut Video lengkapnya



Baca juga : SOFT OPENING OBJEK WISATA KULINER TEPI SUNGEI KOTA PALANGKARAYA 


Video: Rizaldi | Liputansbm.com

24 October 2020

SOFT OPENING OBJEK WISATA KULINER TEPI SUNGEI KOTA PALANGKARAYA




PALANGKARAYA - Dengan Konsep menyerupai food court, Objek Wisata Kuliner Tepi Sungei tampil dengan suasana berbeda dalam menikmati santapan khas Kalteng. Bertempat di Tugu Soekarno jalan S Parman kota Palangkaraya. (24/10/20)


Diungkapkan Lisa pemilik Pondok Makan Sei Kapuas didampingi dan Crysto yang juga pengelola Wisata Tepi Sungei, dia mengatakan,"disini kami akan menawarkan itu semua dari masakan yang kita dapatkan dari sungai,  dan makan di pinggir sungai dengan View Tepat menghadap Jembatan Kahayan" ucapnya.


Baca juga : Waw!!!! Ternyata Orchi Fried Chicken Tawarkan Citra Rasa Yang Berbeda dan Diminati Para Pengusaha UKM


Ditambahkan Crysto pengelola tempat ini,"dengan konsep ini tentunya Wisata Tepi Sungei menawarkan suasana makan di tepi sungai. Pada Soft Opening saat ini saja, antusias masyarakat berkunjung lumayam banyak" jelas Crysto pada Liputansbm.com


Wisata Kuliner Tepi Sungei ini sesuai namanya berada di bantaran sungai kahayan, merupakan kawasan wisata milik pemerintah provinsi yang untuk pengelolaannya sendiri diserahkan pada pihak swasta yaitu kami. Berada di tepian sungai kahayan menjadikannya memiliki suasana dan ciri khas sendiri, dengan konsep berbeda diharapkan menjadi salah satu Ikon wisata kuliner di Palangkaraya, Kalimantan Tengah" jelasnya.


Baca juga : Bocoran Sedikit Tentang Objek Wisata Tepi Sungei Kota Palangkaraya

Posisi yang menguntungkan berada di tiga kawasan ikon kota palangka yaitu jembatan Kahayan, taman pasuk kameloh, serta Kawasan Tugu Soekarno.






Tempat ini merupakan salah satu tempat yang dimana konsepnya berasal kerinduan kita pada kehidupan orang dayak zaman dulu, yang hidupnya di pinggir sungei. Maka dari itu kita namakan tempat ini Wisata Kuliner Tepi Sungei. Tempat ini sedikit banyak mengingatkan kembali saat dulu semua aktifitas dari tinggal, makan, transaksi, dan aktivitas lainnya dilakukan di pinggiran sungai.


Crysto juga menyampaikan,”Saat ini kami masih mengajukan permintaan kepada Pemko Palangkaraya untuk dapat memfasilitasi agar Lampu jembatan Kahayan saat malam hari bisa dinyalakan agar suasana malam hari lebih cantik lagi, namun tergantung pemerintah lagi untuk mengabulkannya” ucapnya.


Baca juga : Wisata Batu Banama dan Bukit Tangkiling Kota Palangka Raya, Sepenggal Mitosnya


Kedepannya kami akan membuat view foto dimana konsepnya adalah Etnik Adat dayak, serta perahu untuk sunset, kita juga akan adakan cafe berjalan dan 32 gazebo. Namun untuk lebihnya lengkapnya nanti kita buka saat grand opening pada Januari 2021 mendatang.


Penulis: Daerobi | Foto: Rizaldi | Liputansbm.com


Laki-Laki Juga Harus Dilibatkan, Cegah Stunting Sejak Masa Kehamilan

Jakarta - Isu kesehatan perempuan yang berdampak pada banyaknya jumlah anak kerdil (stunting) seringkali masih dianggap hanya tanggung jawab perempuan. Padahal, stunting juga seharusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, hingga masyarakat. Stunting dapat dicegah jika kesetaraan gender terwujud. Hal ini harus dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, program, dan anggaran pembangunan tepat sasaran, termasuk bagi ibu hamil. Beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian, yakni konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. 


"Kesenjangan gender dalam keluarga sering kali mempengaruhi kualitas kesehatan perempuan, tak terkecuali pada ibu hamil. Di beberapa daerah juga masih menganggap kesehatan ibu hamil menjadi tanggung jawab perempuan, begitu pula kesehatan bayi dan pemenuhan gizi balita menjadi urusan perempuan saja. Oleh karena itu, melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendampingi 23 kementerian/lembaga agar mengarusutamakan kesetaraan gender pada setiap program dan anggaran termasuk pada isu stunting,” jelas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni pada Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI secara virtual (22/10).


Senada dengan Agustina Erni, Koordinator Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aliansi Laki-Laki Baru sekaligus Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Aditya Putra Kurniawan mengatakan bahwa tidak hanya terkait asupan gizi, persoalan kesehatan perempuan pun, terutama pada ibu yang sedang hamil masih seringkali dianggap sebagai tanggung jawab perempuan.


“Ketika melakukan pemeriksaan kehamilan ke Puskesmas atau rumah sakit bersalin, para istri biasanya diantar oleh ibunya atau saudara perempuannya. Para suami, lebih gemar bercengkrama dengan teman laki-lakinya, atau menghabiskan waktu untuk melakukan hobinya. Padahal Semakin laki-laki hormat dengan perempuan, peduli dengan kesehatan diri sendiri dan pasangan, mau berbagi peran dan penyayang keluarga, maka ia sejatinya laki-laki,” tegas Aditya.


Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebenarnya telah diterapkan sejak 2012 melalui Surat Edaran Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPPA.


Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS), Ismi Dwi Astuti Nurhaeni mengatakan agar pencegahan stunting yang responsif gender dapat diwujudkan, maka dibutuhkan komitmen tinggi dan kebijakan dari kepala daerah, pemerintah pusat dan daerah, serta landasan hukum yang kuat. Selain itu, praktik terbaik di beberapa daerah terkait implementasi strategi PUG dalam intervensi penurunan stunting agar dapat diadopsi oleh daerah lainnya. Salah satunya praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo.


Pemerintah Kab. Gorontalo telah mengintegrasikan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gorontalo 2016-2020. Sejak 2016 pun pemerintah Kab. Gorontalo telah melakukan sosialisasi PUG di 19 kecamatan, termasuk kaitannya dengan isu stunting. Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan menginisiasi gender champion di wilayahnya dan menginisiasi Rembuk Perempuan dan Rembuk Anak.


“Kab. Gorontalo telah melakukan pemilihan gender champion yang sekaligus berperan sebagai jaksa sayang anak, sehingga mereka ikut memantau apakah di desa mereka masih terdapat stunting. Jika di desa mereka masih terdapat stunting, berarti anggaran di desa tersebut masih belum tersebar dengan baik. Selain itu, kami juga telah menginisiasi Rembuk Perempuan dan Rembuk Anak untuk mendengar aspirasi perempuan dan anak,” jelas Kepala Dinas PPPA Kab. Gorontalo, Dewi Nani. #liputansbm


Editor : Rizaldi

Sumber : Kemen PPPA


GERDAYAK KALTENG GELAR TEMU WICARA & SILATURAHMI BERSAMA DEWAN PENDIRI/DEWAN SENIOR, JELANG KONGRES KE 2




PALANGKARAYA - Menyikapi tertundanya Kongres ke 2 Gerdayak Indonesia, Pimpinan dan Anggota Dewan Pendiri/Senior GERDAYAK, DPP GERDAYAK Kalimantan Tengah dan Panitia Kongres Nasional II GERDAYAK lakukan temu wicara, sekaligus silaturahmi seraya membahas persiapan dan materi Rapat Pimpinan (Rapim) yang akan dilaksanakan untuk menyongsong Kongres ke 2 tersebut. 


Diungkapkan Ketua Umum DPN Gerdayak Nasional Drs Yansen Binti MBA, didampingi, Sikerman, (Wakil Ketum DPP GERDAYAK Kalteng), Bachtiar Effendi, (Sekjen GERDAYAK Indonesia), Miming Virganinda, (Wakil Ketum DPP GERDAYAK Kalteng), Sumiharja (Wakil Sekum DPP GERDAYAK Kalteng) dan, Frides Mahaga (Ketua  Panpel Kongres Nasional II GERDAYAK  Indonesia) dan lain2, kepada media usai acara rapat persiapan, bertempat di Obyek Wisata Kum Kum, Kota Palangkaraya. (24/10/20)


Baca juga : RAPAT DPN GERDAYAK DAN PANITIA di HUMA BETANG HAPAKAT, TUNDA KONGRES NASIONAL Ke 2


Dalam menyikapi lowongnya waktu menuju Kongres ini Yansen mengatakan,”kita masih tetap melaksanakan program-program yang telah ada. Dan hari ini sekaligus menyampaikan usulan-usulan, juga beberapa kegiatan yang masih berlangsung kepada Dewan Pimpinan Provinsi GERDAYAK Kalteng dan anggota lainnya sampai sekarang” tuturnya





Dalam acara tersebut hadir juga Katma F Dirun, HM.Rizal, Rusini Anggen, Sabarin Lampe, Hj Yesilina Rosihan Noor, Annely Binti, Hj. Muliadina dan dewan senior lainnya. 


Yansen juga menambahkan, direncanakan Rapim dilaksanakan setelah selesai pelatihan kaderisasi Kogardayak, agar dalam Rapim nanti anggota-anggota yang telah selesai Pelatihan bisa ikut serta menuangkan pikiran-pikiran dan pengetahuan yang didapatnya pada masa pelatihan tersebut. 


Seperti yang disampaikannya beberapa waktu lalu di betang hapakat, bahwa tertundanya kegiatan ini karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Dunia dan Indonesia pada khususnya yg hingga saat ini masih belum menunjukkan trend yang menurun. Sehingga, GERDAYAK lebih memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan masyarakat dan anggota GERDAYAK daripada gengsi organisasi.


Baca juga : PANITIA KONGRES NASIONAL Ke 2 GERDAYAK ADAKAN RAPAT JARAK JAUH VIA ZOOM MEETING


Berikut Video Pernyataan resmi Ketua Umum DPN Gerdayak Nasional

Drs Yansen Binti MBA kepada Media





Penulis: Daerobi | Foto: Lilo | Liputansbm.com

23 October 2020

Ketua Komisi C Beta Syailendra Menyayangkan Sekolah Yang Tahan Raport Siswanya

Palangkaraya - Sekolah adalah tempat pendidikan formal untuk mentransfer pengetahuan dan mempersiapkan orang-orang untuk bisa berpartisipasi di dalam masyarakat.


Pendidikan lebih dari itu, dimana pendidikan adalah proses memfasilitasi pembelajaran, keterampilan, nilai, dan keyakinan.


Baca juga : Ombudsman Kalteng Menyayangkan Penahan Raport Oleh Pihak Sekolah


Dengan adanya pihak sekolah di palangkaraya yang masih menahan raport anak didik nya membuat masyarakat menyayangkan akan hal itu.


Saat liputansbm mendatangi pada kamis (22/10) Kantor DPRD kota palangkaraya, di ruangan Komisi C, perihal penahanan raport siswa didiknya yang tidak mampu membayar tunggakan buku paket.


Ketua Komisi C, BETA SYAILENDRA, SE menyayangkan bila hal itu masih terjadi, beliau mengatakan tidak diperbolehkan pihak sekolah menahan raport anak didiknya karena sudah ada dana BOS, dan sekolah juga tidak boleh memaksakan anak didiknya untuk membeli buku paket. Kami dari komisi C, DPRD kota Palangkarya akan memantau sekolah- sekolah yang melakukan penahanan raport anak didiknya. Ucapanya.


Baca juga : Raport Ditahan Sekolah, Disdik Kota Palangkaraya Angkat Bicara


Bapak BETA SYAILENDRA yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional berharap agar pendidikan di Kota Palangkaraya semakin berkualitas dan mencetak anak-anak yang berprestasi sehingga berguna bagi Nusa dan Bangsa khususnya kota Palangkaraya. #liputansbm


Editor : Rizaldi

Pewarta : Andy Ariyanto


PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Proses 30 Menit Saja Selesai


PALANGKARAYA - PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, tampil dengan wajah baru SMART CARD dan Sertifikat Bukti Lulus Uji dalam  kendaraan angkutan. Palangkaraya, (22/10/20)


Walikota Palangkaraya Fairid Naparin melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Alman P Pakpahan menjelaskan, 
SMART CARD dan Sertifikat Bukti Lulus Uji menggantikan kedudukan buku KIR, untuk mempermudah pemilik kendaraan dalam melakukan registrasi kedepannya. 

Sesuai selogan PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Pelayanan Yang Ramah, Cepat, Tepat dan Terbaik untuk anda.

Kelebihan dari sistem ini database yang dihasilkan langsung terekam di Dirjen Perhubungan Pusat, dan unit yang lulus uji nantinya diberikan stiker berisi QRcode yang ditempelkan pada tiap-tiap unit, dengan itu untuk mengetahui data unit cukup lakukan scan pada QRcode, data lengkap unit akan muncul. 

Dijelaskannya proses mendapatkan SMART CARD yang dikeluarkan PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, melalui tahapan-tahapan ketat dari regiatrasi awal sampai akhir. Dimulai dengan masuk loket pendaftaran, mengisi Form registrasi, kemudian mobil yang telah beres pemberkasan awal, masuk ruang Uji.

Berikut tahapan Pengujian Kendaraan yang dimaksud : 
  • Pemeriksaan visual
  • Pengujian emisi gas buang
  • Pengujian kelayakan kaki2
  • Pengujian kincup roda depan
  • Pengukuran intensitas lampu utama
  • Penimbangan berat kosong tiap sumbu kendaraan
  • Pengujian rem kendaraan
  • Pengujian akurasi alat penunjuk kecepatan (speedometer) kendaraan bermotor

PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya melakukan pemeriksaan dengan ketat setiap kendaraan, sebelum dinyatakan layak tidaknya beroperasi. Apabila dalam Pengujian ada yang tidak berfungsi, pemilik kendaraan diminta kembali lagi nanti setelah perbaikan dilakukan.
 
Setelah semua terpenuhi pemilik kendaraan dinyatakan berkah mendapatkan SMART CARD dan Sertifikat Bukti Lulus Uji, sebagai pengganti Buku KIR.

Pada dasarnya PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya tidak mempersulit pemilik kendaraan, pengujian dilakukan terbuka untuk menjamin hasil terbaik. Proses panjang ini ternyata membutuhkan waktu 30 menit saja, dengan catatan semua terpenuhi. 

Yang menarik lagi apabila mobil atau unit dari luar daerah, 
PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya akan tetap melayani dengan baik, dengan catatan memiliki rekomendasi dari daerah asal kendaraan berupa surat pelimpahan kepada PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk melakukan uji kendaraan.

Fasilitas seperti ini PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terus berinovasi, terlebih dalam pelayanan publik untuk masyarakat.

Akurasi alat yang digunakan PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, telah dilakukan kalibrasi oleh Dirjen Perhubungan Pusat dan memiliki sertifikasi lulus Uji kelayakan operasional.

Kemudian mengenai stiker 
Skotlet yang banyak ditempel pada kendaraan angkutan barang,"hal tersebut telah tertuang pada Peraturan Dirjen Perhubungan untuk saat ini bersifat himbauan, kedepannya akan ditingkatkan kearah wajib bagi setiap kendaraan angkutan barang" tutupnya kepada liputansbm.com

Berikut Video Lengkap Laporan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya yang Berlokasi di Terminal W.A GARA

13 Oktober 2020





Penulis: Daerobi | Liputansbm.com

KONI Kalteng Bahas RPORJM dan Persiapan PON 2021


Palangka Raya - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng) gelar rapat pleno masa kepengurusan 2020-2024 dengan agenda membahas Rencana Pembangunan Olahraga jangka Menengah (RPORJM). Adapun kegiatan ini digelar di Aula gedung KONI Kalteng lantai II, Jalan Tjilik Riwut. Kamis, 22/10/2020. 


Adapun rapat langsung dipimpin oleh ketua KONI Kalteng  H. Eddy Raya Samsuri, serta didampingi Ketua Harian Christian Sancho, Sekretariat Elbadi Fardian, Wakil Ketua dan sejumlah Ketua Bidang, selain membahas program RPORJM kegiatan ini juga bertujuan untuk membahas persiapan menghadapi PON Papua 2021 mendatang.

   

Dalam sambutannya ketua Umum KONI Kalteng H. Eddy Raya Samsuri Menyampaikan kesiapan jangka menengah, baik mengenai prestasi atlet, dan atlet potensial, kesiapan pelatihan menghadapi PON Papua 2021 serta berbagai kesiapan program lainya untuk dapat meningkatkan olahraga di Kalteng, menuju Kalteng Emas di PON nantinya.


“Rapat pertama ini untuk menyiapkan program peningkatan olahraga di Kalteng, salah satunya program jangka menengah berbagai kesiapan atlet, peningkatan olahraga, prestasi, hingga kesiapan menghadapi PON Papua 2021. Penyampaian masing-masing bidang ditampung untuk kesiapan berbagai program KONI Kalteng, untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi atlet daerah Kalteng, “ kata Eddy Raya Samsuri


“Anggaran yang diajukan ke Pemprov untuk PON Papua nanti sekitar Rp.38 Miliar, harapan mudah mudahan dapat disetujui. Namun kami siapkan beberapa skenario dalam upaya pelaksanaan anggaran dengan kesiapan menghadapi PON nantinya,” jelas Eddy. 


Kegiatan rapat pleno yang digelar selama satu hari, yang dilakukan secara terbatas serta tetap mematuhi protokol kesehatan Covid -19. #liputansbm


Editor : Rizaldi


22 October 2020

Kecewa Ungkap Pujo Pra Peradilannya Gugur Melawan Polairud Kalteng

PALANGKA RAYA – Kekecewa diungkapkan Pujo purnomo selaku kuasa hukum Junaidi, kepada media. (22/10/20)

Lantaran permohonan pra peradilannya melawan Polisi Air dan Udara Polisi (Polairud) Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) gugur, dikarenakan perkara pokok telah berjalan. 

Gugurnya permohonan Pra Peradilan ini, lantaran persidangan tertunda selama dua minggu sehingga persidangan materi pokok perkara pidana sempat lebih dahulu disidangkan.

Kami kecewa ungkapnya, "karena perkara pokok dari pra peradilan belum diperiksa oleh Hakim yang menyidangkan. Kami punya keyakinan dengan bukti yang ada bahwa Junaidi tidak dapat dilanjutkan perkaranya" terang Pujo selaku Ketua Tim Kuasa Pemohon Pra Peradilan.

Junaidi terjerat tuduhan turut terlibat dalam penambangan emas tanpa izin sehingga Polairud menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka. Merasa ada kejanggalan dalam proses penetapan tersangka, Junaidi melalui Penasihat Hukum segera mengajukan permohonan pra peradilan. Sidang pertama Pra Peradilan berlangsung pada Selasa (6/10) namun tertunda karena pihak kepolisian tidak satupun hadir.

Hakim menunda persidangan selama dua minggu dengan alasan untuk memberi waktu menyampaikan kembali pemberitahuan pra peradilan pada  Dirpolairud di Kabupaten Kotawaringin Timur.  Pujo didampingi Andri, mengakui penundaan selama dua minggu itu merupakan kewenangan Hakim.

“Tapi di sisi lain kami pertanyakan kebijaksanaan Hakim karena mestinya pra peradilan dalam waktu seminggu sudah harus sudah putus. Saya tidak mengerti kenapa harus menunda lebih dari satu minggu menunda persidangan,” keluh Pujo. Dia sekaligus mengungkap kekecewaan terhadap pihak kejaksaan yang mau menerima berkas dari Polairud tanpa meneliti atau melihat ada perkara sebelumnya.

Usai menerima pelimpahan dari kepolisian, kejaksaan segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang kemudian menyidangkannya, Senin (19/10). “Sepertinya mereka seperti berlomba melimpahkan klien kami di sela waktu penundaan yang terlalu panjang,” pungkas Pujo.  Pada hari yang sama dengan gugurnya pra peradilan, Pujo dan Tim Penasihat Hukum (PH) kembali melakukan perlawanan dengan menyampaikan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam eksepsinya, Pujo menyebut surat dakwaan JPU kabur dan tidak jelas terutama terkait peranan terdakwa. PH seharusnya surat dakwaan jelas mendudukan terdakwa apakah sebagai pemilik mesin sedot emas, pekerja, atau sebagai teknisi.


Editorial: Daerobi | Liputansbm.com

Aspihani Ideris : Kami Lantik 23 Advokat Muda di Banjarmasin




KALSEL - Dihadiri puluhan undangan berbagai kalangan, sebanyak dua puluh tiga calon advokat muda resmi dilantik oleh Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Rabu malam di sebuah caffe PANAS DALAM Banjarmasin (21/10/2020).

Didampingi oleh Sekretaris Jenderal Wijiono SH MH dan Ketua DPD P3HI Kalsel Asmuni SPd, SH M.Kom MM, Ketua Umum DPN P3HI, H Aspihani Ideris SAP SH MH mengatakan, pelantikan yang dilaksanakannya adalah para advokat yang sudah memenuhi syarat sesuai amanah undang-undang advokat.

"Setelah mereka kami lantik, maka advokat P3HI ini bakal mengikuti prosisi sakral, yakni pelaksanaan Sumpah Advokat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Setelah penyumpahan, maka mereka legallah beracara di berbagai tingkat pengadilan," ucap Aspihani dalam pidatonya disaat menjelang pelantikan advokat muda P3HI. 

Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan Sumpah Advokat terhadap mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari Pengurus Organisasi Advokat sepanjang organisasi tersebut di akui dan mempunyai legalitas sesuai amanah undang-undang. 

Pasal 2 UU Advokat menjelaskan mereka yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang 

pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat serta Ujian Profisi Advokat

yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Sedangkan Pengangkatan Advokat ucap Aspihani, dilakukan oleh Organisasi Advokat untuk mereka yang sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 3 undang-undang Advokat.

"Sepanjang UU Advokat No. 18 tahun 2003 ini tidak direvisi, maka organisasi advokat yang legal berhak mangajukan sumpah advokat atau pengacara sebutan yang lazimnya dikalangan masyarakat hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru, artinya jikalau calon advokat yang memenuhi syarat sesuai UU advokat, maka P3HI pun berhak mengajukan permohon ke Pengadilan Tinggi untuk penyumpahan”.

Aspihani berkata, selain berpedoman terhadap UU Advokat nomor 18 tahun 2003, wewenang Pengadilan Tinggi melakukan penyumpahan advokat tersebut juga dikuatkan oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, tukas dosen UNISKA Fakultas Hukum ini.

Aspihani menjabarkan, bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa Hukum itu adalah jasa berupa konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 

"Saya berharap advokat P3HI benar-benar menjalankan amanah undang-undang, laksanakanlah pendampingan hukum saudara 'waja sampai keputing', jaga kepercayaan klien dan masyarakat, jangan permalukan P3HI dengan menangani perkara itu putus ditengah jalan, uang jasanya habis termakan dan perkaranyapun juga mandek sampai disitu. Etika dan jejujuran harus tertanam dalam jiwa advokat P3HI," pesan Aspihani.

Menurut Aspihani dasar pemantauan dan sanksi tegas Advokat P3HI ini kami tuangkan dalam pakta integritas yang telah mereka tandatangani sebulum mereka dilantik dan diusulkan untuk mengikuti sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Dua puluh tiga peserta Advokat yang dilantik tersebut adalah

1. Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H. 

2. H. Jum'ani, S.H. 

3 Abd. Rahman, S.H. 

4. Agustinus Hanawil Padita, S.H. 

5. Drs. Theodore Y.P. Badowo. S., S.H. 

6. Hizbullah Yusuf, S.H. 

7. Ficy Fendy Feryandi, S.H. 

8. Mas'ud, S.H.I 

9. Muhammad Dedy Permana, S.H., M.H. 

10. Panji Fathurrahman, S.H. 

11. Abdul Latif, S.H.I. 

12. Nixson, S.H., M.H.  

13. Setiawandi, S.H. 

14. Muhammad Nugraha Dwi Saputra, Amd. Rad, S.H. 

15. Muhammad Mahyuni, S.H., M.M. 

16. Iwan Moeryanto, S.H. 

17. Sahat Marulitua Sinaga, S.H., M.H. 

18. Charles Ana Ote, S.H. 

19. Yevri Andryan Khesnay Ella, S.H. 

20. Melki Kristianto Niga, S.H. 

21. Rony Herta Dinata, S.H.

22. Hj. Illa, S.H. dan

23. Dandie Setiawan, S.H.



Editorial: Daerobi | Liputansbm.com

DEMO URUNG DILAKUKAN USAI PERTEMUAN DENGAN KADIS DISDIK KOTA PALANGKARAYA

PALANGKARAYA - Menanggapi terkait tuntutan guru dan pengawas, yang mengancam akan melaksanakan demo, menuntut tunjangan daerah yang belum dibayarkan pada hari ini 22/10/20.

H A Fauliansyah Kadis Disdik Kota Palangkaraya mengatakan, semua keluh kesah teman-teman telah kita tampung, sesuai pernyataan Pak Walikota Palangkaraya, Rabu 20 Oktober 2020 saat pertemuan sosialosasi di Gedung Palampang Tarung jalan Tjilik Riwut kota Palangkaraya.

"Sudah ditampung dan diberikan solusi kepada pihak pengawas dan guru dalam rapat tertutup tadi" ucapnya.

Dia juga menyebutkan hasil pertemuan tadi kita sudah sama-sama sepakat, untuk mencabut surat permohonan demo, yang telah dilayangkan kepihak Polresta Palangkaraya, Senin 19/10/20 lalu.


KUASA PENDAMPING PENGAWAS DAN GURU KOTA PALANGKARAYA, CABUT SP DEMO 


Kemudian setelah kesepakatan tersebut Mangara Fidel Harianja SH, kuasa pendamping guru dan pengawas melakukan pencabutan Surat Permohonan (SP) Aksi Demi ke Polresta Palangkaraya, Rabu 21/10/20.

Selaku kuasa pendampingan dari pihak pengawas dan guru dia mengatakan,"Intinya kedatangan saya ke Polresta Palangka Raya sebagai pendamping guru dan pengawas sekolah Kota Madya Palangka Raya" ungkapnya Liputansbm.com.

Ditambahkan Harianja bahwa, aksi demonstrasi yang sedianya direncanakan besok (Kamis, 22/10/20) pukul sepuluh dibatalkan dengan alasan guru guru dan pengawas mengapresiasi pernyataan walikota  dalam kegiatan sosialisasi Perwali No.25 Tahun 2020 dan adanya pertemuan antara guru dan pengawas pendidikan kota palangka raya, pendamping dengan pejabat pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan Perwali tersebut. 

"Semoga kedepan harapan para guru dan pengawas, saluran informasi di lingkungan dinas pendidikan Kota Palangka raya berjalan baik sehingga kinerja dan etos kerja membaik serta dapat menumbuhkan kualitas pendidikan di kota Palangka raya ini" pungkas Harianja pada. #Liputansbm


Penulis: Rizaldi | Liputansbm.com

21 October 2020

Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Kesehatan Keluarga Di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten


Jakarta - Melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif Protokol Kesehatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya penyebaran Covid-19 pada klaster keluarga. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1.100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga. Anggota keluarga diketahui saling menularkan Covid-19 ke anggota keluarga lainnya. Rabu, 21/10/2020.


“Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 penting untuk dikampanyekan dan disosialisasikan secara masif. Sebab munculnya klaster keluarga akibat adanya anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah dan terpapar Covid-19, kemudian saat kembali ke rumah menularkan kepada anggota keluarga lainnya, terlebih jika di dalamnya terdapat kelompok rentan dan memiliki riwayat komorbid (penyakit penyerta). Selama ini, kebanyakan masyarakat sebenarnya disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Namun, berbeda ketika berada di luar rumah, ketika berada di dalam rumah bersama keluarga mereka justru merasa bebas beraktivitas seperti tidak ada Covid-19. Hal ini sangatlah disayangkan,” tutur Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu pada Sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Rapat Koordinasi BERJARAK ke VI yang diselenggarakan secara virtual.


Baca juga : Menteri Bintang Harapkan Peran Serta Perempuan Dalam Mengawal Pilkada Serentak 2020 


Gerakan BERJARAK merupakan inisiasi Kemen PPPA dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terhindar dari Covid-19 melalui 10 (sepuluh) aksi yang mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19. Gerakan ini secara berkelanjutan dilakukan di 32 provinsi dan 458 kabupaten/kota dengan tujuan untuk memastikan 10 Aksi Gerakan BERJARAK dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.  


Senada dengan Pribudiarta, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA sekaligus Ketua Pokja Daerah BERJARAK, Lenny N Rosalin menjelaskan bahwa anak rentan terpapar Covid-19 karena adanya anggota keluarga atau orangtua yang bekerja di luar rumah. Lenny mengajak seluruh anggota Pokja Daerah BERJARAK yang terdiri dari Kepala Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga dengan merangkul berbagai pihak.


“Dalam melakukan kampanye dan sosialisasi ini, Dinas PPPA dapat merangkul berbagai mitra Kemen PPPA, diantaranya Forum Anak (FA). Kami meminta agar Dinas PPPA ikut mendampingi FA di wilayahnya masing-masing dalam melakukan serangkaian tindak lanjut sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga. Hal ini diharapkan agar anak-anak tidak hanya menerapkan protokol kesehatan bagi dirinya sendiri, namun juga keluarganya. Selain itu, Dinas PPPA dapat juga merangkul Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memiliki target binaan keluarga di wilayahnya, Sekolah Ramah Anak (SRA), gereja dan masjid ramah anak, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa,” jelas Lenny.


Beberapa kegiatan inisiasi telah dilakukan oleh Dinas PPPA di beberapa daerah, diantaranya Prov. Sumatera Utara, yaitu melalui sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pembagian masker, handsanitizer, hingga penyediaan Wifi gratis bagi anak-anak yang belajar dari rumah. Mereka juga mengimbau para orangtua agar mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah. 


Juru Bicara Kemen PPPA, Ratna Susianawati menjelaskan bahwa Kemen PPPA telah membuat desain Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Protokol Kesehatan Keluarga agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ratna juga berharap agar Dinas PPPA mampu menyesuaikan materi KIE Protokol Kesehatan Keluarga dengan pendekatan sesuai karakteristik masyarakat dan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. 


“Kami berharap Gerakan BERJARAK dengan seluruh pemangku kepentingan dan infrastruktur yang sudah terbangun dapat menjadi tulang punggung dalam melaksanakan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga kepada keluarga, termasuk perempuan dan anak. Kita bersama-sama harus mampu menciptakan strategi dan materi-materi yang kreatif dan inovatif dengan pendekatan kearifan lokal,” tutup Lenny. #liputansbm


Editor : Rizaldi

Sumber : Kemen PPPA


ads LiputanSbm