Liputan Sbm

15 August 2022

BPD HIPMI Kalteng Gelar Forum Bisnis Daerah

 



PALANGKA RAYA - Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang dilaksanakan di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Senin (16/8/2022). 

Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Pemerintah Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) bidang Kemasyarakatan dan SDM, Suheimi yang dalam sambutannya mengatakan bahwa HIPMI sebagai wadah berhimpun pengusaha muda di Indonesia, tidak terkecuali di Kalteng, harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. 

"Terutama pada bidang perekonomian Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang melanda hingga saat ini, yang berdampak pada perekonomian masyarakat, sehingga ini menuntut kita harus kreatif dan inovatif," ucap Suheimi. 

Lebih lanjut dikatakan Suheimi bahwa menjadi harapan bersama, melalui kegiatan Forbisda ini apa yang menjadi tujuan HIPMI dapat tercapai guna, mencetak pengusaha muda yang tangguh dan berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

Selain itu HIPMI harus menjalankan perannya sebagai laboratrium kader untuk meningkatkan pengembangan wirausaha, terutama bagi generasi muda. Sehingga HIPMI Kalteng dapat menjadi inspirasi kebangkitan wirausaha di Bumi Tambun Bungai. 

"Saya juga berharap HIPMI Kalimantan Tengah dapat bersinergi dengan berbagai stakeholders, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun daerah yang sama-sama kita banggakan," tuturnya.

Sementara itu, Dalam sambutannya Ketua Umum BPD HIPMI Kalteng Deden Agustiar Sabran, mengatakan bahwa HIPMI sebagai organisasi yang fokus pada pertumbuhan dan kemajuan kaum muda dalam berwirausaha juga, harus menjadi jembatan bagi kaum muda Indonesia khususnya pemuda di Kalteng untuk belajar dan mulai dalam berwirausaha 

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi serta peluang bagi pengusaha muda yang berkolaborasi dan bergotong-royong, untuk membangun usaha yang produktif untuk kemajuan Kalteng. Selain itu dengan hadirnya pengusaha muda yang bangkit pasca pandemi, mari kita bersama-sama mewujudkan Kalteng semakin berkah," demikian Deden.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

BPHP Wilayah X Palangka Raya Gelar Bimtek Peranan PBPH Dalam Pencapaian Target INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030





PALANGKA RAYA - Balai Pengelola Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Peranan PBPH dalam pencapaian target INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 di M. Bahalap Hotel, Senin (15/8/2022)

Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya, Tony Rianto, S.Hut, M.Sc. dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa seiring dengan apa yang telah dinyatakan Presiden RI dalam forum COP ke 26 di Glasgow tentang komitmen Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam dokumen updated Nationally Determined Contribution (NDC), target Indonesia dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 adalah sebesar 29% dengan national effort atau usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.

Untuk diketahui, pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030, dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030).

"Terkait dengan hal tersebut, dibanding sektor lain, sektor kehutanan memiliki porsi terbesar didalam target penurunan emisi GRK yaitu sebesar 59,76% di tahun 2030. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLK.1/2/2022," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Ada 12 Rencana Operasional untuk arahan pelaksanaan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 berdasarkan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Pencegahan Deforestasi Mineral

2. Pencegahan Deforestasi Gambut RO 3. Pencegahan Deforestasi Konsesi

4. Pembangunan Hutan Tanaman

5. Penerapan Pengayaan Hutan Alam

6. Penerapan RIL C

7. Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi

8. Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi

9. Pengelolaan Tata Air

10.Pelaksanaan Restorasi

11.Perlindungan Areal Konservasi Tinggi RO 12.Pengelolaan Mangrove.

"Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, hampir seluruh target RO di Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam areal kerja PBPH, sehingga tentunya PBPH khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah memegang peranan penting untuk mewujudkan program nasional ini," ungkapnya.

Dikatakan Tony bahwa KLHK telah mengeluarkan kebijakan multi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi hutan alam di dalam areal konsesi. Kebijakan mengenai sertifikasi PHL, adopsi teknologi RIL-C dan Silvikultur Intensif (SILIN) dapat menjadi legal instrument dalam meningkatkan regenerasi hutan alam sekunder. Implementasi kebijakan-kebijakan ini adalah contoh dari aksi nyata mitigasi GRK yang ingin kita capai.

"Berdasarkan hal-hal diatas dan mengingat pentingnya kerjasama dalam setiap lini untuk mendukung dan mewujudkan Indonesia's FOLU Net Sink 2030, maka kegiatan "Bimbingan Teknis bagi PBPH (Peranan PBPH dalam Pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030)" menjadi penting untuk dilaksanakan. Kami mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan waktu sebaik baiknya untuk mengikuti acara ini hingga selesai," demikian Tony.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

DAD Kalteng Gelar Raker Dengan Damang Kepala Adat se-Kalteng




PALANGKA RAYA - Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2022 bersama dengan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Kota Palangka Raya, Senin (15/8/2022).

Ketua Umum DAD Kalteng, H. Agustiar Sabran dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan Raker saat ini adalah merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Kelembagaan Adat Dayak (DAD, BATAMAD dan Damang Kepala Adat) serta Peringatan HUT Ke-15 DAD Provinsi Kalimantan Tengah yang tepat jatuh pada tanggal 16 Agustus 2022, serta persiapan pelantikan pengurus DAD Provinsi Kalteng periode 2021-2026.

Lebih lanjut dikatakan H. Agustiar Sabran bahwa keberadaan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki lebih dari Satu Dasawarsa (15 tahun) sejak ditetapkannya pembentukan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Agustus 2007 lalu dengan Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional Nomor Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Nomor : 09 Tahun 2007.

“Hari ini kita berkumpul disini, lebih tepatnya untuk saling silahturahmi dengan tokoh adat dan lembaga adat yang ada di Kalteng. Walau dalam kegiatan ini disebut rapat kerja. Tapi alangkah baiknya kita saling kenal terlebih dahulu yakni hasupa hasundau,”ucap Agustiar.

Lanjutnya, silahturahmi yang digelar saat itu juga dalam rangka menjalin sinergisitas dan mendiskusikan kepada tokoh dan lembaga adat dalam keragaman. Hasil silahturami tersebut di susun dalam program kerja DAD kedepannya. 

“Jadi sebelum pelantikan pengurus yang digelar besok (16/08/2022), kita Pengurus DAD terpilih ingin mengayomi berbagia lembaga adat dayak dan tokoh. Agar memudahkan dalam bekerjasama, berkordinasi, mencari solusi dan menyusun program kerja. Karena DAD ini bukan ormas, tetapi lembaga yang terbentuk karena Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah,”ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, dalam DAD juga ada perangkat kordinasi yakni Batamad, damang hingga mantir adat. Semua rencana kerja semua perangkat tersebut nantinya akan menjadi masukan untuk DAD untuk melaksanakan tugasnya berdasakan Perda tesebut.

“Jika kita semua perangkat adat ini bisa bersatu, maka akan mudah untuk berkoordinasi, mencari informasi dan mengantisipasi jika ada persoalan yang menyangkut adat. Karena keberadaan DAD ini mengayomi berbagi lembaga adat dan begitu tokoh adat, jadi sebelum pelantikan, mari kita bersama unsur tersebut saling berkomitmen dan bersinergis untuk melestarikan kearifan lokal kita,” demikian Agustiar.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Buka Kegiatan SLMP




PALANGKA RAYA - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun secara resmi telah membuka kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan (SLMP) Bandara Tjilik Riwut yang mengangkat tema "Tingkatkan Pemahaman Informasi Cuaca, Untuk Keselamatan Penerbangan" di M. Bahalap Hotel Kota Palangka Raya, Senin (15/8/2022).

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut Katma F. Dirun menyampaikan bahwa penyelenggaraan transportasi udara merupakan bagian dari pelaksanaan tugas penyediaan transportasi, baik sebagai servicing function maupun promoting function yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

"Peran pemerintah sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi juga menjadi regulator yang bertugas menerbitkan berbagai aturan, mensertifikasi dan melaksanakan pengawasan guna menjamin terselenggaranyanya kegiatan transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Chicago Tahun 1944, UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP No. 3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Katma, BMKG merupakan satu-satunya lembaga pemerintah resmi yang berwenang sebagai penyedia informasi meteorologi untuk penerbangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: UU Nomor 31 tahun 2009. Tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dikuasai oleh Negara dan pembinaan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah. Tentunya informasi dari BMKG menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan di berbagai bidang khususnya penerbangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Seperti kita ketahui terdapat 9 Bandara di Kalimantan Tengah yaitu: Bandara Tjilik Riwut - Palangkaraya, Bandara Iskandar - Pangkalan Bun, Bandara H. Asan Sampit - Sampit, Bandara Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh, Bandara Kuala Pembuang - Seruyan, Bandara Tumbang Samba - Katingan, Bandara Kuala Kurun - Gunung Mas, Bandara Tira Tangka Balang - Puruk Cahu dan Bandara Sanggu - Buntok Barito Selatan. Dengan maskapai yang melayani penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink, Wings Air, Susi Air, Airfast dengan frekuensi penerbangan yang beragam.

Adapun dari 9 Bandara Kalimantan Tengah, hanya 5 Bandara yang telah memiliki kantor BMKG atau Stasiun Meteorologi yaitu di Palangka Raya, Pangkalan Bun, Sampit, Muara Teweh dan Buntok, sementara itu 3 Bandara lainnya yaitu Puruk Cahu, Kuala Kurun dan Kuala Pembuang sudah terpasang peralatan pengamatan cuaca otomatis Automated Weather Observing System (AWOS), 1 Bandara Tumbang Samba Katingan belum terdapat BMKG dan AWOS, dan Stasiun Meteorologi Kelas IV Sanggu Barito Selatan Buntok direncanakan mengalami relokasi ke Bandara Malinau di Kalimantan Utara.

Melalui kegiatan tersebut dirinya berharap agar BMKG tetap pada lokasinya, bahkan jika memungkinkan ditambah seiring ramainya penerbangan perintis di Kalimantan Tengah.

Menurutnya, fungsi BMKG tidak hanya sebagai penyedia informasi cuaca untuk penerbangan, tetapi juga penyedia informasi cuaca dan iklim yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan di berbagai bidang, terutama di bidang pertanian dan penanggulangan bencana.

"Untuk alasan tersebut maka menjadi sangat penting bagi BMKG melalui kegiatan SLMP ini untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan singkat tentang layanan informasi cuaca penerbangan kepada para pengguna (user) dan pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya di bandara yang belum mendapat pelayanan oleh BMKG. Hal ini dimaksudkan agar para pengguna dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kapasitas pemahaman terhadap produk-produk informasi meteorologi penerbangan dari peralatan pengamatan cuaca otomatis Automated Weather Observing System (AWOS), sehingga mampu memberikan informasi cuaca untuk keperluan take-off dan landing," demikian Katma.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

14 August 2022

BPD HIPMI Kalteng Gelar Rakerda dan Diklatda




PALANGKA RAYA - Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda). Kegiatan yang mengusung tema "Pengusaha muda bangkit pasca pandemi mewujudkan Kalteng Semakin Berkah" ini dilaksanakan di Luwansa Hotel Kota Palangka Raya, Minggu (14/8/2022) pagi.

Ketua Umum BPD HIPMI Kalteng, Deden Agustiar Sabran dalam sambutanya menyampaikan bahwa Diklatda ini merupakan suatu kewajiban bagi anggota HIPMI yang akan menjadi pengurus dan juga pemberian materi dan pembekalan agar nantinya dapat menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh.

"Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melatih para pengusaha muda dalam mengembangkan bisnis pasca pandemi, saya berharap setelah selesai kegiatan ini mampu memunculkan para pengusaha muda yang mampu membangkitkan perekonomian daerah di Kalimantan Tengah," kata Deden.

Selanjutnya, Deden juga menyampaikan bahwa Diklat ini bertujuan untuk memudahkan seluruh anggota HIPMI dalam melakukan koordinasi, mengetahui seluk-beluk berdirinya organisasi dan kinerja organisasi baik secara internal maupun eksternal demi membangun Kalimantan Tengah.

Sementara itu dalam sambutanya Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya Rakerda dan Diklat Daerah HIPMI Tahun 2022.

Menurutnya, HIPMI memberikan kontribusi, bukan hanya untuk kepentingan pengusaha tetapi, bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

"Dalam situasi seperti saat ini dibutuhkan anak muda yang kreatif dan inovatif untuk bisa menjadi stimulan bagi masyarakat Kalteng guna membangun usaha-usaha yang baru," tuturnya.

Dirinya berharap, melalui kegiatan Diklat ini, dapat menghasilkan kader pengusaha muda Kalteng yang handal, berjiwa pemimpin dan juga dermawan serta cinta tanah air.

"Oleh karena itu, kami berharap HIPMI harus mampu menjalankan perannya sebagai laboratorium kader untuk meningkatkan pengembangan wirausaha terutama bagi generasi muda. Sehingga HIPMI Kalteng dapat menjadi inspirasi kebangkitan wirausaha di Kalimantan Tengah," demikian Katma.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

H. Iwan Kurniawan : Kami Siap Menangkan Ketum Prabowo dan Gerindra di Kalteng





PALANGKA RAYA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Iwan Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memenangkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada ajang Pilpres 2024 mendatang.

Untuk diketahui, hingga saat ini calon presiden yang muncul baik di media sosial maupun usulan partai partai politik dan para pendukung adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

"Sebagai bentuk tanggung jawab dan loyalitas, kami akan segera melakukan konsolidasi secepat mungkin dengan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kalteng, DPRD Kabupaten/Kota dan sayap partai, dengan tekat cuma satu yaitu gas pol pak Prabowo menang Pilpres khususnya di Kalimantan Tengah," katanya ketika dibincangi oleh Liputan SBM pada Minggu 14 Agustus 2022.

Partai Gerindra sendiri telah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Sentul International Convention Center (SICC) pada tanggal 12-13 Agustus 2022 lalu. Pada kesempatan tersebut hadir kurang lebih sekitar 15.000 peserta dari seluruh Indonesia.



Hasil dari Rapimnas Partai Gerindra tersebut menghasilkan suara bulat bahwa Partai Gerindra akan mencalonkan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto sendiri telah menjawab permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk dicalonkan di Pilpres 2024.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

DPD Gerindra Kalteng Ikuti Rapimnas 2022 di SICC





PALANGKA RAYA - Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) sekaligus deklarasi Ketum Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Rapimnas tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

Terkait dengan hal tersebut, DPD Gerindra Kalteng beserta seluruh pengurus juga mengikuti rapimnas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), pada Jumat-Sabtu, 12-13 Agustus 2022 lalu.

Ketua DPD Gerindra Kalteng, H. Iwan Kurniawan kepada Liputan SBM mengatakan bahwa rapimnas Gerindra kali ini diikuti oleh sekitar 15.000 peserta dari seluruh Indonesia.

"Kami berharap mendengar jawaban Ketum kami Pak Prabowo secara langsung dan resmi soal kesiapan beliau maju kembali sebagai capres 2024," ujarnya.



Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa dari hasil rapimnas 2022 tersebut Prabowo Subianto sendiri telah menjawab permohonan tersebut dengan bersedia untuk dicalonkan di Pilpres 2024.

Dirinya juga mengatakan bahwa pandangan yang disampaikan oleh seluruh DPD yang berjumlah 34 provinsi beserta sayap organisasi partai memohon kesediaan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju kembali dalam ajang Pilpres 2024.

"Rapimnas kali ini menghasilkan suara bulat bahwa Partai Gerindra untuk mencalonkan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024," demikian H. Iwan Kurniawan.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

12 August 2022

IAKN Palangka Raya Gelar Pelatihan Penelitian Tingkat Lanjut Bagi Dosen




PALANGKA RAYA - Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya melaksanakan kegiatan pelatihan penelitian tingkat lanjut di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Jumat (12/8/2022).

Rektor IAKN Palangka Raya, Dr. Telhalia, M.Th., D.Th., ketika dibincangi oleh sejumlah media usai kegiatan mengatakan bahwa pelatihan penelitian tingkat lanjut ini sebelumnya sudah pernah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

"Untuk pelatihan penelitian tingkat lanjut ini kita memfokuskan agar kedepannya tulisan-tulisan itu tidak lagi dalam bentuk laporan tetapi sudah mengarah pada tulisan-tulisan yang diterbitkan misalnya seperti jurnal," katanya. 

Telhalia menambahkan, melalui kegiatan tersebut pihaknya berharap agar para dosen kedepannya didalam setiap penelitiannya agar membuat karya tulis berdasarkan keilmuan dan hal yang diteliti tersebut tentunya memang bermanfaat, tidak hanya secara akademisi tetapi juga memiliki nilai keilmuan.

"Peserta Pelatihan Penelitian Tingkat Lanjut berjumlah 65 orang, yang terdiri dari dosen-dosen di lingkungan IAKN Palangka Raya," ungkapnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh dua orang narasumber yakni Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Hernik Farisia, M.Pd. I dari UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

11 August 2022

Pengurus DPD Ormas MKGR Kalteng Masa Bhakti 2021-2026 Resmi Dilantik




PALANGKA RAYA - Pengurus DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi dilantik. Dalam kesempatan tersebut Bendahara Umum DPP Ormas MKGR, Dyah Roro Esti Widya Putri secara resmi telah melantik kepengurusan DPD Ormas MKGR Kalteng masa bhakti 2021-2026, adapun prosesi pelantikan ini dilaksanakan di Aquarius Boutique Hotel, Kamis (11/8/2022).

Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo mengatakan bahwa dengan telah dilantiknya kepengurusan DPD Ormas MGKR Kalteng ini kedepannya diharapkan dapat bersama-sama menjaga situasi politik agar tetap aman dan kondusif serta bersama-sama mengawal pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah agar menjadi lebih baik lagi.

"Mari bersama-sama berjalan beriringan bersama Pemerintah untuk terus berjuang, berupaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, terus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ketahanan pangan, energi, mendorong peningkatan pembangunan di Daerah secara adil dan merata," katanya.

Selain itu dirinya juga berharap agar pengurus Ormas MKGR tersebut diisi oleh SDM terpilih dan tokoh berpengalaman serta dapat membesarkan Organisasi.

"Saya juga yakin, insyaallah Ormas MKGR dapat bekerjasama dengan semua elemen masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan," ungkapnya.



Menurut Edy, dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah, tentunya Pemerintah Provinsi perlu dukungan dan sinergi dari stakeholders, termasuk Ormas MKGR, Dewan Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang Partai, Organisasi sayap beserta seluruh kader dan simpatisan Partai.

Sementara itu, Ketua DPD Ormas MGKR Kalteng, H. Eddy Raya Samsuri ketika dibincangi oleh sejumlah media usai kegiatan tersebut mengatakan bahwa dengan telah dikukuhkannya Pengurus DPD Ormas MKGR Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi jembatan silaturahmi untuk menciptakan sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah demi meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang Semakin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

Jelang UCI MTB Eliminator World Cup 2022 Dishub Kalteng Beserta Stakeholder Lainnya Terus Mantapkan Persiapan




PALANGKA RAYA - Sampai dengan sejauh ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan pemantapan terkait dengan persiapan pelaksanaan Kejuaraan Balap Sepeda Dunia UCI MTB Eliminator World Cup 2022 yang akan di gelar di 'Kota Cantik' Palangka Raya pada 28 Agustus 2022 mendatang.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy ketika dibincangi oleh sejumlah media usai menggelar rapat persiapan jelang kejuaraan balap sepeda dunia tersebut mengatakan bahwa sampai dengan sejauh ini pihaknya telah bersama dengan para stakeholder terkait lainnya, mempersiapkan segala sesuatu menjelang pelaksanaan event tingkat internasional itu.

"Kita bersama dengan mitra-mitra terkait lainnya tentunya sudah siap membantu agar pelaksanaan UCI MTB ini berjalan dengan maksimal. Karena UCI MTB ini dihadiri oleh atlet-atlet dari negara lain artinya kita harus melakukan penataan untuk wilayah kota Palangka Raya melalui instansi terkait ada Balai Pengelola Jalan Nasional, BPTD Kalteng serta Dinas Perhubungan Kota dan kita saling bersinergi untuk melakukan penataan kemudian pemeliharaan wilayah kota Palangka Raya agar terlihat 'Cantik', tertib dan nyaman," kata Dedy ketika dibincangi oleh Liputan SBM pada Kamis (11/8/2022).

Dedy menambahkan, sesuai dengan instruksi pimpinan bahwa pihaknya bersama dengan Dirlantas Polda Kalteng dan Satlantas Polresta Palangka Raya pada saat pelaksanaan kejuaraan balap sepeda tersebut akan melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalulintas (lalin) agar nanti pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman.

"Inikan merupakan event tingkat internasional yang besar dan pastilah nanti pada saat pelaksanaannya akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dishub beserta stakeholder lainnya tentu siap mendukung dan mensukseskan event ini," demikian Dedy.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

10 August 2022

Penambang Emas Tradisional Datangi DPRD Kalteng, Suarakan Hal Ini




PALANGKA RAYA - Ratusan massa dari pekerja penambang emas tradisional yang tergabung dalam Aliansi Seruan Anak Kalimantan (SERANK) mendatangi gedung DPRD Kalteng, Rabu (10/8/2022).

Salah satu perwakilan massa saat orasi mengatakan, maksud kedatangan masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas tradisional tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Karena menurutnya, hal tesebut merupakan pekerjaan pihaknya untuk mencari nafkah, sehingga kalau tidak dibolehkan mereka mau makan apa.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Andreas Junaedy, dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya menuntut agar pihak DPRD Provinsi Kalteng mendesak pihak Kepolisian harus segera menghentikan penangkapan dan razia atas usaha masyarakat kecil terkhusus usaha menyedot/mendulang emas.

Agar pihak DPRD Provinsi Kalteng Mendesak pihak Kepolisian menghentikan proses penyidikan atas warga masyarakat yang terlanjur ditangkap selama operasi penertiban ilegal minning/PETI di Kalteng, selanjutnya para terperiksa/terduga segera dilepas dan dikembalikan kepada keluarganya masing masing.

"Pemerintah secepatnya menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tanpa harus ada birokrasi yang berbelit berbelit," sambung Andreas.

Selain itu, pihaknya juga menuntut, agar pemerintah memberi izin kepada masyarakat tetap bisa bekerja menyedot emas sampai dengan pemerintah bisa memberi solusi kongkrit, Meminta solusi dan kepastian serta jaminan hukum untuk bekerja berbentuk payung hukum untuk para penambang rakyat kecil.

"Undang undang minerba agar bisa ditinjau kembali agar bisa berpihak ke masyarakat kecil, serta Memperhatikan komoditi lokal (karet dan rotan) agar bisa jadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang terdampak penertiban ilegal minning," tutupnya saat membacakan tuntutan Aksi. 

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

Wagub Buka Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah




PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo membuka secara resmi kegiatan Rapat Konsultasi Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalteng tahun 2022, bertempat di Aula Jayang Tingang, Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (10/8/2022).

Wagub Kalteng H. Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengatakan bahwa PKK adalah gerakan Nasional yang tumbuh dari, untuk dan oleh masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggerak utamanya.

"Dengan diselenggarakannya Rapat Konsultasi ini, saya berharap program kerja yang telah disusun oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang dapat berjalan secara harmonis dan sinergis, untuk menghadapi permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah," katanya 

Selain itu, Wagub juga memberikan apresiasi untuk semua kader PKK yang ada di Kalimantan Tengah atas kerja keras dan jerih payahnya untuk mensejahterakan keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. 

Menurutnya, dengan adanya kader-kader PKK yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Kalimantan Tengah menjadi sangat potensial apabila seluruh kader dan pengurus dapat bersinergi dengan seluruh pihak pada setiap jenjang untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. 

"Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh PKK di Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat terlibat pada setiap kegiatan terkait yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini merupakan bentuk upaya TP-PKK sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada berbagai bidang," demikian Edy.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

09 August 2022

Anggota Komisi VII DPR RI, H. Iwan Kurniawan Gelar Sosialisasi 4 Pilar di Ponpes Hasanka Karanggan

 

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Iwan Kurniawan, S.H, M.Si. menggelar sosialisasi 4 Pilar Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan para santri dan guru di Pondok Pesantren Karanggan, Selasa (9/8/2022) pagi.

Dalam kesempatan tersebut H. Iwan Kurniawan juga mengatakan bahwa Sosialisasi 4 Pilar ini sangat efektif dengan melibatkan para guru serta para santri karena guru lah yang setiap hari mendidik dan mentransformasi pengetahuan dan kepribadian kepada anak didik.

Selain Itu, dirinya berharap kedepannya para guru dan santri ini terus menempatkan 4 Pilar ini sebagai landasan dalam dunia pendidikan.

Karena menurutnya, selain mengejar mutu pendidikan formal, diperlukan juga mendidik anak-anak sesuai dengan jati diri bangsa.

"Empat pilar yang dimaksud ialah bagaimana kita paham dengan pancasila, paham dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, paham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan paham terhadap Bhinneka Tunggal Ika, empat pilar ini adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan bersatu," ujar Ketua DPD Gerindra Kalteng ini.

Selain itu, Ketua DPD Gerindra Kalteng ini juga berharap agar peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Sehingga, mampu pula menjelaskan dan menanamkam Empat Pilar Kebangsaan ini sejak dini, minimal lingkungan terdekat dalam kehidupan sehari-hari guna menanamkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang menjadi modal dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya hal itu wajib dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara bersama masyarakat khususnya di sekolah.

"Hari ini kita bertemu dengan warga Pondok Pesantren Hasanka. Saya yakin, nilai-nilai Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sudah ada didalam diri setiap orang yang hadir saat ini," ungkapnya ketika dibincangi oleh media ini.

Dirinya juga menyampaikan bahwa Empat Pilar sendiri bisa dijadikan pegangan oleh setiap warga Indonesia untuk menjaga agar tidak ada nilai-nilai yang menyimpang yang masuk dan diterima oleh setiap orang.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Pemprov Kalteng Laksanakan Rapat Kerja Dengan Komite IV DPD RI




PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan tentang pinjaman daerah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Aula Eka Hapakat, Lt. III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (9/8/2022).

Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran dalam sambutan tertulisnya yang dalam hal ini dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi mengatakan bahwa Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal Pemerintah Pusat, tetapi juga fiskal daerah. Realokasi anggaran pun perlu dilakukan untuk kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial. Pemerintah Pusat juga mengurangi alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa selama pandemi. Akibatnya belanja di daerah mengalami pengurangan, sementara kemampuan APBD juga menjadi semakin tertekan.

Suhaemi menambahkan, realokasi anggaran di daerah dibarengi dengan masih besarnya ketergantungan fiskal daerah dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2020, sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi COVID-19, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 26,49%, di mana sumber terbesar berasal dari pajak daerah yang berkontribusi sebesar 71,64%.

"Di tengah fakta tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan skema pinjaman daerah dalam kerangka PEN, sebagai salah satu solusi pembiayaan agar pembangunan daerah dapat tetap berjalan," katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pinjaman daerah tersebut bagi daerah yang ingin mengajukan pinjaman dan memenuhi kualifikasi, di tengah beragam sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah.

Pinjaman PEN Daerah diberikan kepada daerah yang berminat dan memenuhi persyaratan dan kriteria, merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020. Apabila pinjaman daerah disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan Tengah kali ini bertujuan untuk memperdalam materi dan persoalan terkait pinjaman daerah dalam rangka PEN tersebut. Telaahan dan analisa ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi terhadap program pinjaman daerah, agar pembangunan daerah tetap bisa berkelanjutan.

"Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tinginya dengan adanya kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka menggelar rapat kerja pengawasan pelaksanaan pinjaman daerah, terutama yang masuk dalam skema PEN," ungkapnya.

Selain itu dirinya berharap agar rapat kerja dengan Komite IV DPD RI akan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pinjaman Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, guna mendukung percepatan Pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

08 August 2022

Sekda Buka Kegiatan Pusdiklat Paskibraka Kalteng Tahun 2022






PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin membuka secara resmi kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Paskibraka Kalteng tahun 2022, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (8/8/2022).

Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Kalteng mengatakan bahwa Pengibaran Bendera Pusaka dalam rangka Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan upacara yang sangat sakral. Upacara ini pada hakekatnya sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga penghargaan atas jasa para pahlawan, serta tekad bersama untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membangun kejayaan bangsa.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun mempersiapkan 51 orang calon anggota Paskibraka untuk bertugas melaksanakan pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada Upacara HUT ke-77 kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti," katanya.

Dalam hal ini Pemprov Kalteng sangat menyambut baik kegiatan Pusdiklat Paskibraka yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalteng selama 12 hari, mulai tanggal 7-18 Agustus 2022, bertempat di Hotel Dandang Tingang Kota Palangka Raya.

"Melalui Diklat ini, adik-adik peserta akan mendapatkan pembekalan materi-materi untuk pengayaan pengetahuan, penanaman nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan aspek mental dan fisik, supaya memiliki kemampuan prima dalam menjalankan tugas sebagai Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah pada saatnya nanti," ungkapnya.

Selain itu, Sekda Kalteng juga berharap agar semua pihak yang terlibat dalam Diklat ini bekerja maksimal dan objektif, sehingga peserta nanti mampu melaksanakan tugas mulia sebagai Paskibraka dengan baik dan lancar, dan Upacara HUT ke-77 RI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berjalan sukses.

"Saya juga berpesan kepada Adik-Adik Calon Paskibraka Kalimantan Tengah, agar mengikuti setiap kegiatan diklat dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, sehingga benar-benar siap menjalankan tugas upacara pengibaran dan penurunan bendera," pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

05 August 2022

Sahli Gubernur Resmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Pertama di Kalteng




PALANGKA RAYA - Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden telah meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Pertama di Kalimantan Tengah yang berlokasi di halaman Kantor PT. PLN UP3 JL. Ahmad Yani Kota Palangka Raya, Jum'at (5/8/2022).

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut Herson mengatakan bahwa PLN selalu berupaya untuk mempercepat dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu dukungannya dengan memperbanyak fasilitas Stasiun

"SPKLU ini dibangun untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi berbasis baterai. Dengan hadirnya SPKLU ini PLN berharap dapat mengurangi emisi karbon akibat penggunaan bahan bakar Fosil," katanya

Untuk diketahui, pengoperasian SPKLU ini merupakan bentuk keseriusan PLN dalam menekan emisi karbon dengan mempercepat transisi energi bersih di berbagai sektor.

Sementara itu, SPKLU Pertama di Kalteng ini hadir dengan menawarkan fitur teknologi Fast Charging 50 KW. Menyandang nama fast charging, SPKLU ini dapat mengisi daya mobil Listrik dari baterai 20% sampai 100% hanya dalam waktu 45 Menit.

Tak hanya itu, SPKLU ini juga dilengkapi dengan fitur Simultan Charger sehingga dapat mengisi 2 unit kendaraan secara bersamaan. Lewat fitur ini, maka distribusi beban listrik dialirkan secara dinamis ke kedua mobil yang sedang diisi dayanya.

Lebih lanjut dikatakan Herson, masa depan menuntut penggunaan energi yang ramah lingkungan sekaligus efisien. Energi yang bersifat fosil dan mahal lambat laun akan tersisih digantikan energi hijau yang ramah lingkungan dan tepat guna. 

"Itulah perlunya kita bersiap untuk beralih dari penggunaan energi fosil ke energi listrik untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sehingga menciptakan Green Environment dengan gaya hidup menggunakan ekosistem peralatan serba elektrik yang bebas emisi dan ramah lingkungan," ungkapnya.

Menurutnya, gerakan penggunaan kendaraan listrik adalah transformasi gaya hidup sebagai lompatan teknologi, serta merupakan transportasi masa depan yang harus menjadi pilihan agar udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan.

Sebagai contoh kendaraan berbahan bakar minyak lambat laun akan digantikan kendaraan listrik. Dapat kita saksikan motor dan mobil listrik kini telah banyak bersliweran di jalan-jalan.

Memang dibanding kendaraan konvensional berbahan bakar minyak, populasi kendaraan listrik relatif masih sedikit. Namun seiring dengan teknologi baterai yang semakin maju, harga yang kompetitif, dan pilihan yang bervariatif maka pihaknya optimis kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan yang siap mengguncang dunia.

"Peresmian SPKLU ini merupakan langkah untuk mendukung Kendaraan Listrik sebagai salah satu instrumen promosi dan branding transportasi ramah lingkungan yang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Kendaraan Listrik berbasis baterai terutama di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya dan sekitarnya," demikian Herson.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

04 August 2022

Disbun Kalteng Laksanakan Rapat Penetapan Harga TBS





PALANGKA RAYA - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama dengan sejumlah perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit beserta mitranya melaksanakan rapat penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tahun 2022, Kamis (4/8/2022).

Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, adapun tujuan dari dilaksanakan rapat tersebut ialah sebagai pedoman awal dalam penetapan harga TBS di tingkat pekebun baik plasma maupun mitra. 

Sembari menunggu diterbitkannya SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun di provinsi Kalteng.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Rizky R. Badjuri usai melaksanakan rapat ketika dibincangi oleh sejumlah media mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda bulanan yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng.

"Bukan hanya dilaksanakan oleh Kalteng saja tetapi di daerah wilayah Kalimantan lainnya juga melaksanakan kegiatan rapat penentuan harga TBS," katanya.

Dikatakan Risky bahwa harga TBS yang ditetapkan berdasarkan analisa, pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir dengan sumber data informasi berasal dari beberapa data yang masuk dan disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data kepada Dinas Perkebunan.

Harga TBS bulan Juli 2022 sebesar Rp.1.735,11,-.Dengan penetapan index K , harga CPO dan PK menggunakan deviasi 2,5 %.

Pada bulan Juli, Harga Minyak Sawit (CPO) per/Kg Rp.8.185,42,- Harga Inti Sawit(PK) per Kg, Rp.4.329,00,- dengan Index "K" sebesar 86,11%.

Untuk diketahui, rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan beberapa koperasi perusahaan perkebunan Kelapa sawit dan mitra, serta perwakilan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dari beberapa Kabupaten di Kalteng.

Dalam perhitungan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun juga telah menggunakan rendemen terbaru berdasarkan SK Gubernur Nomor : 188.44/215/2020 Tanggal 26 Juni 2020.

"Harapan saya pada bulan selanjutnya untuk harga TBS buah sawit di wilayah Kalimantan Tengah dapat lebih baik lagi. Sehingga kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit di wilayah Kalteng dapat terwujud," demikian Rizky.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

Dinkes Kalteng Gelar Workshop Sosialisasi Telemedicine





PALANGKA RAYA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Telemedicine di Aquarius Boutique Hotel, Kamis (4/8/2022).

Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul ketika dibincangi oleh sejumlah media usai kegiatan tersebut mengatakan bahwa Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun hal tersebut meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi serta pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

"Telemedicine merupakan metode baru pelayan kesehatan dalam rangka memperluas jangkauan hingga pelayanan," katanya.

Menurut Suyuti, dimasa perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat maju seperti sekarang ini sudah bukan zamannya lagi dalam memberikan pelayanan kesehatan masih menggunakan cara-cara yang konvensional.

Selain itu Suyuti juga mengungkapkan bahwa dengan Telemedicine misalkan dalam suatu daerah tidak ada dokter ahli speasialis radiologi maka RS dapat melakukan rontgen dan kemudian hasil rontgennya dapat dikirimkan ke RS yang ada dokter spesialis radiologi lalu kemudian dibaca dan dikembalikan dengan pendapat ahli. 

"Sehingga diagnosa dan pengobatan menjadi lebih tepat. Sudah bukan zamannya lagi kita mengobati orang dengan pendekatan kira-kira. Semua harus ada bukti-bukti dan itu juga dalam rangka mendukung yang disebut dengan Best Evidence Medicine," demikian Suyuti.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Wagub Buka Festival UMKM dan Pariwisata Pesona Tambun Bungai Tahun 2022




PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo secara resmi telah membuka kegiatan Festival UMKM dan Pariwisata Pesona Tambun Bungai tahun 2022 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalteng pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2022, Kamis (4/8).

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyambut baik diselenggarakannya Festival UMKM dan Pariwisata Pesona Tambun Bungai ini. Apalagi festival ini dirangkai dalam berbagai kegiatan kreatif untuk mengangkat Pariwisata dan UMKM Kalteng," ujar Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran.

Menurutnya, Festival tersebut bukan hanya mengenalkan potensi pariwisata dan produk UMKM unggulan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangkitkan pariwisata dan UMKM Kalteng, setelah terpukul akibat pandemi COVID-19.

"Menjadi harapan kita semua, kegiatan strategis Festival Pesona Tambun Bungai ini akan makin menguatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memulihkan perekonomian Kalteng, khususnya industri kreatif pariwisata dan UMKM," ungkapnya.

Selain itu, Wagub juga mengapresiasi sinergi dan kontribusi nyata BI Kalteng yang selama ini turut serta dalam mendukung perekonomian di wilayah Kalteng, khususnya pada sektor pariwisata dan UMKM.

Untuk diketahui, pada bidang UMKM, Bank Indonesia sendiri telah aktif melakukan pembinaan terhadap UMKM, baik sektor kerajinan maupun pangan, dan melaksanakan berbagai pelatihan untuk mendorong UMKM naik kelas, melalui pelatihan onboarding, fasilitasi sertifikasi halal dan fasilitasi pameran UMKM, nasional hingga ke manca negara.

Kemudian, di bidang pariwisata, Bank Indonesia juga telah menyalurkan Program Sosial dalam rangka mendorong peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kebangkitan pariwisata Kalimantan Tengah.

"Sekali lagi, keberhasilan segala program strategis pembangunan dan perekonomian, khususnya sektor UMKM dan pariwisata, perlu dukungan kita semua. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan asosiasi UMKM dan pariwisata daerah, perbankan, akademisi, dunia usaha, dan elemen masyarakat sangat penting, untuk bersama-sama berbuat sesuai perannya masing-masing, membangun ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng," demikian Edy.

Pewarta : Antonius Sepriyono - Liputan SBM 

03 August 2022

Kades Lampuyang Sambut Baik Kedatangan Rombongan KKN UPR 2022



KOTAWARINGIN TIMUR - Kepala Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Muksin S.PD beserta jajaran lainnya menerima dan mendukung setiap Program Kerja KKN Tematik UPR Tahun 2022. 

Hal itu di sampaikannya saat di jumpai oleh kelompok 59 KKN UPR usai mengatar surat tugas ke pengurus desa lampuyang pada Senin 1 Agustus 2022 lalu.

"Kami berharap semua program kerja yang telah di susun dapat terlaksana dengan baik," kata Muksin.

Untuk diketahui, kelompok 59 desa Lampuyang ini adalah salah satu kelompok KKN Tematik dari Universitas Palangka Raya, adapun kegiatan KKN kali ini di laksanakan selama satu bulan yaitu mulai dari 1-31 Agustus mendatang.

Sementara itu, Dosen pembimbing lapangan, Charles Hutapea, S.IP., M.IP kepada media ini mengatakan bahwa KKN merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sarana membangun mintra Universitas Palangka Raya.

Masih dilokasi yang sama, Ketua kelompok 59, Fardoari Reketno kepada Liputan SBM mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Desa Lampuyang untuk melakukan pengapdian kepada masyarakat.

"Besar harapan kami agar adanya dukungan dan arahan dari pengurus desa sehingga program kerja selama pengabdian disini dapat terlaksana dengan baik," tuturnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Persiapan Jelang UCI MTB Eliminator World Cup 2022 Terus Dilakukan






PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini terus melakukan pemantapan terkait dengan persiapan pelaksanaan Kejuaraan Balap Sepeda Dunia UCI MTB Eliminator World Cup 2022 yang akan di gelar di 'Kota Cantik' Palangka Raya pada 28 Agustus 2022 mendatang.

Kejuaraan dunia yang digelar di area Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya tersebut sampai saat ini progres venue nya sudah mencapai 70 persen.

"Tadi kita menggelar rapat persiapan, progressnya sudah 70 persen tadi sudah dilaporkan oleh Kadis PUPR, sisanya tinggal finishing saja," kata Wakil Gubernur Kalteng,  Edy Pratowo ketika dimintai keterangan oleh sejumlah media usai menggelar rapat koordinasi pemantapan event tersebut, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/8/2022).

Edy mengatakan bahwa saat ini masih banyak hal yang masih pihaknya perlu siapkan, baik secara administrasi, surat menyurat ataupun hal penting lainnya untuk mensukseskan event tersebut.

"Masih banyak yang perlu kita siapkan, tetapi kita tetap berjalan saja, dan kita pantau," ungkapnya.

Ia mengharapkan, sekitar tanggal 21 Agustus 2022 nanti persiapan pelaksanaan UCI MTB Eliminator World Cup 2022 tersebut sudah clear.

"Jadi seminggu nanti itu bisa sudah clear, sudah bisa steril, sudah tinggal bisa melihat," tuturnya.

Untuk diketahui, UCI MTB Eliminator World Cup 2022, yang digelar di Palangka Raya ini nantinya akan diikuti oleh 32 negara dan disiarkan secara langsung di 132 negara. 

Balapan sepeda dunia di Palangka Raya, Kalimantan Tengah ini merupakan seri ke-8 dan Indoensia menjadi negara asia pertama yang menjadi tuan rumah. 

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

Sekda Buka Kegiatan Sosialisasi Sub Nasional INDONESIA'S FOLU Net SINK 2030





PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin telah membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net SINK 2030 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/8/2022).

"Saya sangat mengapresiasi komitmen yang diiringi langkah kerja nyata Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran, yang menaruh perhatian besar terhadap isu pengendalian perubahan iklim, sehingga pada The United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC tahun lalu di Glasgow," kata Nuryakin.

Lebih lanjut dikatakan Nuryakin bahwa Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 15,3 juta hektare (lebih luas dari daratan Pulau Jawa), sekitar 77,61 % adalah kawasan hutan atau seluas 11,93 juta hektare. Luasnya hutan di Kalimantan Tengah ini adalah aset yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Disamping itu, terdapat pula sekitar 2,5 juta hektare kawasan gambut, yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan tingkat ketebalan bervariasi, mulai dari gambut dangkal (50 100 cm) sampai gambut sangat dalam (> 700 cm). Kawasan ini sangat rentan apabila terjadi perubahan tutupan lahan maupun perubahan tata air, yaitu berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

Dalam rangka turut serta mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK, Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pada tataran kebijakan daerah, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan visi Kalimantan Tengah Makin Berkah telah menetapkan Misi 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, keratif dan Berwawasan Lingkungan, yang menekankan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetap berwawasan lingkungan agar terjaga keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan, pengelolaan dan perlindungan lahan terganggu, termasuk lahan gambut rawan terbakar pada musim kemarau, penanganan dini kebakaran hutan dan lahan konsisten terus dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca karhutla, telah berkontribusi dalam pengurangan polusi karbon dalam pemanasan global.

Di samping itu, Kalimantan Tengah telah memiliki Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan kegiatannya antara lain inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi Gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya.

Menurut Nuryakin keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan dan peran serta masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan sasaran strategis provinsi pada Misi 1 RPJMD 2021-2026, yaitu Meingkatkan Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat melalui Perhutanan Sosial, hal ini ditetapkan sebagai prioritas daerah, untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka memperluas akses kelola hutan bagi masyarakat.

Kebijakan untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu terus ditingkatkan dan lebih terstruktur, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya diharapkan bekerja bersama-sama melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim, sembari memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

"Kegiatan Sosialisasi Sub Nasional ini merupakan salah satu langkah awal penyebarluasan informasi implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030, khususnya di Kalimantan Tengah," ungkapnya.

Untuk diketahui, sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan menyusun suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi GRK sampai tahun 2030 di Kalimantan Tengah.

"Mari bersama-sama kerahkan perhatian, kepedulian, dan kesadaran untuk ikut serta mengatasi perubahan iklim, demi keberlangsungan seluruh umat manusia di bumi," demikian Nuryakin.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

02 August 2022

Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penataan Aset Secara Tepat dan Berkeadilan

 




PALANGKA RAYA - Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya pada Selasa (2/8/2022). Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalteng yakni Staff Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden. 

Dalam sambutannya Herson menyampaikan bahwa, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Agraria melalui Pena Tekad (Penataan Aset dan Akses Tepat Berkeadilan) dan Sinergitas Antar Instansi di Provinsi Kalteng merupakan tema yang harapannya dapat diterapkan. 

"Tema tersebut mengandung tujuan, agar kita dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan penataan aset secara tepat dan berkeadilan, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah," ucap Herson.

Lebih lanjut dikatakan Herson bahwa makna dari tema ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Agraria melalui pengaturan P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah). Serta, Menjalin sinergi antar instansi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Kalteng. 

Data yang berkaitan dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dapat dijadikan sumber dalam legalisasi aset. Sampai dengan tahun 2021, realisasi redistribusi tanah sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari PPTKH di Provinsi Kalteng telah mencapai 7.713 bidang tanah (atau sekitar 27.550 Ha) yang telah terlegalisasi sesuai dengan dikeluarkannya SK.MENLHK. Wilayah tersebut yaitu :  Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Gunung Mas dan Kapuas.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) wilayah yang telah selesai dilakukan tata batas dan menunggu untuk dikeluarkannya SK.MENLHK yaitu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya. Dengan begitu, dirinya meminta kepada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya untuk ikut serta dalam mendorong proses PPTKH yang nantinya dapat digunakan dalam penyediaan TORA di wilayah Kalteng.

"Saya berharap, dengan adanya kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria ini dapat menciptakan kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan Reforma Agraria, serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria baik di tingkat Provinsi," ungkap Herson.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalteng Elijas B. Tjahajadi ketika dibincangi oleh sejumlah media usai kegiatan tersebut mengatakan bahwa GTRA ada disetiap Provinsi hingga daerah. Dimana Ketuanya adalah Kepala Daerah dan ketua hariannya adalah Kepala Kanwil ATR/BPN masing-masing wilayah. 

"Turunan dari GTRA itu adalah pelaksanaan kegiatan program redistribusi tanah, yaitu pensertifikatan aset masyarakat dari pelepasan kawasan hutan. Yang tadinya tidak bisa kita lakukan mekanisme legalisasi aset, kemudian kita lakukan mekanisme legalisasi aset setelah status tanahnya itu area pengerjaan lain jadi bukan kawasan hutan," tutur Elijas. 

Adapun kendalanya, pada tahun 2021 targetnya tercapai 41 persen adalah terkait dengan subjeknya. Kriteria subjeknya yang tidak bisa masuk terkait dengan legalisasi aset dalam rangka kegiatan redistribusi. Adapun redistribusi tanah itu masyarakat kecil adalah masyarakat dengan penghasilan rendah. 

Kalau untuk objek di Provinsi Kalteng khususnya, objeknya banyak seperti tanah-tanah baru sekitar 33 persen yang sudah terdata, artinya ada 67 persen lagi yang masuk status kawasan. 

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

Retribusi TBS 25 Rupiah Bukan Kepada Masyarakat Petani

 




PALANGKA RAYA - Upaya meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada kabupaten penghasil kelapa sawit memungut retribusi produksi TBS minimal Rp 25 per kilogram harus dipahami.

“Masyarakat petani swadaya tidak perlu khawatir, karena retribusi Rp 25 per kilogram ini diperuntukan kepada perusahaan kelapa sawit,” kata Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Yulhaidir ketika dibincangi oleh sejumlah media pada Selasa (2/8/22).

Lebih lanjut dikatakan Yulhaidir bahwa kewenangan memungut retribusi produksi TBS minimal Rp 25 per kilogram dapat segera diterbitkan landasan hukumnya. Karena, pemungutan Rp 25 per kilogram itu sebagai upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten penghasil kelapa sawit.

Selama ini daerah penghasil kelapa sawit belum mendapatkan bagi hasil dari sektor kelapa sawit. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuat daerah penghasil kelapa sawit mendapatkan dana bagi hasil.

Tapi di luar ketentuan yang diatur dalam UU No. 1/2022 itu, Yulhaidir mengharapkan ada petunjuk teknis melalui Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Keuangan terkait kewenangan pemerintah daerah memungut retribusi minimal Rp 25 per kilogram dari produksi TBS dan turunannya.

“Kami sebagai anak bangsa akan mengawal hal ini, sehingga target dan tujuan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” tuturnya.

Kemudian terkait kewajiban Plasma, Yulhaidir menuturkan, bahwa saat ini masih ada perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan plasma 20 persen kepada masyarakat.

“Hal ini sudah kami (AKPSI) sampaikan kepada Mendagri untuk meminta dukungan agar bisa segera merealisasikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten yang berjuluk Bumi Gawi Hatantiring ini juga menyampaikan bahwa AKPSI merupakan wadah bagi para pimpinan daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

“Jadi nantinya, aspirasi dari daerah akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui AKPSI, seperti persoalan penyaluran plasma 20 persen kepada masyarakat yang belum tuntas,” demikian Yulhaidir.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM 

30 July 2022

Wagub Buka Kegiatan Musprov VI PELTI Kalteng






PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo secara resmi telah membuka kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dilaksanakan di Aula Hotel Dandang Tingang, Kota Palangka Raya, Sabtu (30/7/2022).

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat datang kepada seluruh perwakilan pengurus PELTI Kabupaten/Kota. Semoga momentum kegiatan ini dapat dijadikan sebagai perbaikan, penyempurnaan dan evaluasi keolahragaan yang kelak mengangkat prestasi dan pembinaan olahraga Tenis di Provinsi Kalimantan Tengah," kata Edy.

Lebih lanjut dikatakan Edy, PELTI Kalteng merupakan wadah bagi para Petenis yang ada di Kalteng untuk meningkatkan kemampuan pemain Tenis, agar dapat memiliki prestasi yang tinggi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Menurut Edy, PELTI Kalteng sejauh ini telah melaksanakan berbagai program dan agenda untuk mengembangkan Tenis di Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai prestasi pemain Tenis asal Provinsi Kalimantan Tengah telah ditorehkan baik pada level regional mapun nasional.

Selain itu, Wagub Kalteng juga meyakini bahwa bersatu dan bekerjasama merupakan modal utama dalam pencapaian suatu tujuan, semua stakeholder perlu bersama-sama, saling bahu membahu dan bersinergi untuk mendorong tercapainya sumber daya manusia yang unggul menuju Kalteng berakhlak penuh dengan keberkahan.

Dirinya juga berharap agar momentum Musprov VI PELTI Kalteng yang mengusung semangat Isen Mulang dan Huma Betang tersebut dapat menjadi pemersatu dan mempererat kebangsaan serta menyambung silahturrahmi antar sesama pengurus PELTI Kalteng.

"Pentingnya suatu Musyawarah ini diadakan, sebagai usaha memasarkan cabang olahraga Tenis agar lebih dikenal di masyarakat. Demikian harapan dan keinginan kami selaku Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, semoga segenap pihak dapat mendukung dan berpartisipasi serta para pengurus yang terpilih mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," demikian Edy.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

ads LiputanSbm