Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

08 July 2025

     

Pemprov Kalteng Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Lewat Pelatihan Tahunan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kehutanan. 

Melalui Dinas Kehutanan (Dishut), pemprov menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi para penyuluh kehutanan. 

Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Palangka Raya, Selasa, 8 Juli 2025. Pelatihan ini menjadi agenda rutin tahunan Dishut Kalteng. 

Kepala Dinas Kehutanan, Agustan Saining, melalui Sekretaris Dinas, Waluyo Budi Setyono, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengasah kapasitas para penyuluh, tetapi juga menjadi ajang mempererat jaringan antarpenyuluh kehutanan di daerah.

"Dalam kondisi iklim ekonomi seperti ini, penyuluhan kehutanan diharapkan dapat menumbuhkan kapasitas kelompok, kapasitas usaha petani dan jangan lupa harus optimis selalu bahwa kita harus bisa memberikan dan menumbuhkan kepercayaan kepada kelompok masyarakat agar terus berusaha dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum begitu baik," ujarnya.

Penyuluh kehutanan memegang peran strategis dalam membina masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. 

Melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan, mereka diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan ekonomi berbasis kehutanan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

07 July 2025

     

Ketua DPD IWAPI Kalteng Lantik Pengurus DPC Lamandau, Soroti Ketahanan Pangan dan Peran Perempuan

LIPUTANSBM, LAMANDAU — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Asti Rizky, resmi mengukuhkan dan melantik Ketua DPC IWAPI Kabupaten Lamandau, Norol Latifah Rizky Adytia, beserta jajaran pengurus pada Sabtu, 6 Juli 2025. Acara ini digelar di Kabupaten Lamandau dan dihadiri sejumlah tokoh perempuan penggerak UMKM dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Asti menegaskan pentingnya peran IWAPI sebagai organisasi perempuan pengusaha yang menjadi mitra strategis pemerintah.

Ia berharap sinergi ini dapat menjadi daya ungkit pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamandau agar lebih kompetitif dan naik kelas, serta mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

“IWAPI adalah organisasi wanita pengusaha sebagai mitra dari pemerintah, sehingga diharapkan sinergi ini menjadi daya ungkit pemberdayaan UMKM khususnya di Kabupaten Lamandau agar mampu lebih bersaing dan naik kelas sehingga memberikan manfaat yang lebih luas dan multiple efek bagi kemajuan dan kemakmuran daerah,” ujar Asti.

Ia juga memaparkan bahwa berdasarkan data 2024, jumlah UMKM di Kalimantan Tengah mencapai 164.621 unit, dengan lebih dari 60 persen dikelola oleh perempuan.

Fakta ini, menurutnya, menegaskan bahwa perempuan menjadi salah satu pilar penting penggerak ekonomi daerah.

"Perempuan sebagai salah satu pilar dan roda penggerak ekonomi daerah," katanya.

Lebih jauh, Asti mendorong agar fokus program IWAPI ke depan tidak hanya terpaku pada wastra, kriya, dan kerajinan tangan, tetapi mulai bergerak ke sektor ketahanan pangan.

Ia menilai, pemanfaatan lahan mandiri untuk menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian menjadi kebutuhan pokok bernilai jual adalah langkah strategis menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, geopolitik internasional, dan penyempitan lahan akibat pertumbuhan penduduk.

“Diharapkan juga ke depan fokus utama kita mulai kepada ketahanan pangan, tidak hanya terfokus pada wastra, kriya, kerajinan saja, tetapi mulai beralih pada pemanfaatan lahan mandiri guna menopang kehidupan,” ujarnya.

Asti mencontohkan potensi produk lokal seperti beras merah dan beras hitam dari Desa Bintang Mengalih, Lamandau, yang kini menjadi komoditas unggulan dan bernilai ekonomis tinggi.

Program ketahanan pangan ini, kata Asti, sejalan dengan visi besar nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Kepala Dinas Perikanan Palangka Raya Hadiri Bimtek Lifeskill Kawasan Rawan Narkoba



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Ir. Indriarti Ritadewi, M.AB, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lifeskill bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah. Acara tersebut digelar di Aula Basara, Jalan Trans Kalimantan Km 38, Kelurahan Sei Gohong, Selasa (01/07/2025).

Bimtek Lifeskill ini bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan hidup sehat dan produktif, sekaligus meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kehadiran Indriarti dinilai sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap upaya pencegahan narkoba di wilayah perkotaan.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung penuh langkah BNN dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba,” ujar Indriarti melalui akun Instagram resmi @diskan.kotapalangkaraya.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelatihan ini dapat memberi dampak positif dengan meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dari peredaran gelap narkotika.

Pewarta: Andy Ariyanto

     

Viral Truk Diduga Overload di Katingan, Dishut Kalteng Turun Tangan

Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Sebuah video amatir yang diunggah ke media sosial pada Sabtu, 5 Juli 2025, mendadak viral. Rekaman itu memperlihatkan sebuah truk besar melintas perlahan di ruas Jalan Katingan, Kalimantan Tengah, dengan muatan kayu log yang tertutup terpal.

Namun, yang menarik perhatian warganet bukan hanya muatannya, melainkan dugaan pelanggaran tonase yang disebut-sebut mencapai lebih dari 11 ton.

Dalam video berdurasi singkat itu, terdengar suara perekam yang mendesak pemerintah provinsi agar menindak tegas kendaraan-kendaraan bermuatan berat yang melintas di jalan umum.

Unggahan itu langsung menuai reaksi publik dan memantik sorotan terhadap pengawasan lalu lintas angkutan kayu di Kalteng.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah langsung bergerak. Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat dan menurunkan tim untuk memantau langsung aktivitas truk di lapangan.

“Kami sudah mengarahkan petugas untuk memeriksa langsung di lapangan. Setiap temuan akan kami tindaklanjuti dengan langkah sesuai aturan,” ujar Agustan, Senin, 7 Juli 2025.

Agustan menyebutkan, pihaknya terus mengingatkan perusahaan kehutanan agar patuh terhadap batas muatan kendaraan yang telah ditetapkan.

Langkah ini, kata dia, penting untuk menjaga kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Batas tonase kendaraan sudah diatur, dan sudah kami sampaikan melalui surat edaran agar semua perusahaan mematuhi. Kami harap tidak ada lagi yang coba melanggar karena ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya.

Pengawasan di lapangan, lanjutnya, akan terus dilakukan secara berkala. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemantauan.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut memantau dan segera melaporkan jika melihat pelanggaran,” tutupnya.

Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, sebelumnya telah mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh perusahaan agar tidak memuat melebihi batas maksimal 8 ton, khususnya untuk kendaraan yang melintas di jalan nasional maupun provinsi.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Reses di Pulang Pisau, Tomy Diran: Aspirasi Warga Akan Kami Kawal

LIPUTANSBM, PULANG PISAU — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menyambangi Desa Kantan Muara dan Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, pada Senin, 7 Juli 2025.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses perorangan yang rutin dilaksanakan anggota dewan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, kegiatan reses menjadi momen krusial untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Daerah Pemilihan Kalteng V yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

“Reses ini bagian dari kewajiban saya sebagai anggota DPRD untuk turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, apa yang menjadi harapan, kebutuhan, dan permasalahan di desa,” kata Tomy.

Dalam pertemuan itu, Tomy menerima sejumlah masukan dari warga. Mulai dari persoalan pendidikan seperti kebutuhan beasiswa, hingga keluhan soal infrastruktur jalan dan usulan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, mulai soal beasiswa, perbaikan infrastruktur jalan, sampai hal-hal lain yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Seluruh aspirasi tersebut, menurut Tomy, akan dikumpulkan dan dibawa ke forum resmi DPRD. Ia berkomitmen untuk mengawal usulan-usulan warga agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

“Kita tampung, kita sampaikan di lembaga, lalu kita kawal agar bisa direalisasikan sesuai kewenangan dan anggaran yang ada,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi warga dalam menyampaikan usulan secara langsung. Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan fondasi utama dari pembangunan yang tepat sasaran.

“Dengan turun langsung seperti ini, kita bisa tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya dengar laporan di atas kertas,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemko Palangka Raya Serius Tangani Kemiskinan, Fokus Sentuh Akar Masalah

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan komitmen kuat dalam menanggulangi kemiskinan yang masih membayangi sebagian warganya. Wakil Wali Kota Palangka Raya, H. Achmad Zaini, menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tak bisa setengah hati dan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi lintas sektor.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2025, Senin, 7 Juli 2025.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi memerlukan peran aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Harus ada langkah strategis yang menyentuh langsung akar persoalan,” ujar Zaini.

Zaini menekankan bahwa kemiskinan adalah isu multidimensi, yang tak bisa diselesaikan hanya dengan program bantuan sosial semata. Ia menyinggung amanat konstitusi dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Palangka Raya pada 2024 mencapai 10,7 ribu jiwa—sekitar 3,52 persen dari total populasi 310 ribu jiwa. Angka itu menempatkan Palangka Raya sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah.

Namun, Zaini mengingatkan bahwa keberhasilan tak bisa semata diukur dari penurunan angka. Ketimpangan antarwilayah, terutama di kawasan pinggiran yang masih menjadi kantong kemiskinan, menjadi perhatian khusus.

“Distribusi manfaat pembangunan belum merata. Ini menandakan bahwa pendekatan kita masih perlu disempurnakan, terutama dalam hal pemerataan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih,” ujarnya.

Ia memetakan berbagai penyebab kemiskinan, mulai dari minimnya keterampilan, pengangguran, hingga produk UMKM yang belum mampu menembus pasar. Karena itu, ia mendorong Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk menyusun strategi berbasis data dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Kita harus bergerak dari sekadar wacana. Butuh percepatan, inovasi, dan kolaborasi. Termasuk sinergi dengan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan peran pemerintah kelurahan hingga RT dalam menjangkau warga miskin,” tegasnya.

Zaini juga menyinggung pentingnya penanganan yang sesuai dengan aturan, seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020, yang menekankan kerja terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

“Kami ingin program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, hingga kesehatan dan perumahan layak,” katanya.

Menutup sambutannya, Zaini menyerukan pentingnya membangun sistem yang berpihak pada kelompok rentan agar kesejahteraan benar-benar terasa di semua lapisan masyarakat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Gubernur Kalteng Bekali Mahasiswa KKN dengan Sembako dan Semangat Pengabdian

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyerahkan bantuan sembako kepada 2.325 mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) yang akan menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di pelosok daerah. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Aula Rahan, Senin, 7 Juli 2025.

Bantuan ini, kata Agustiar, bukan sekadar bentuk dukungan logistik, melainkan wujud komitmen pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sekaligus apresiasi atas semangat pengabdian generasi muda di tengah masyarakat.

“Kalian bukan sekadar peserta KKN. Kalian adalah penyambung harapan masyarakat, pelopor inovasi lokal, dan agen perubahan sosial,” ujar Agustiar dalam sambutannya.

Ia berharap para mahasiswa mampu menunjukkan diri sebagai generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga peduli. Menurutnya, sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng itu mungkin terlihat sederhana, tapi nilai utamanya adalah untuk memperkuat semangat pengabdian.

“Supaya kalian tetap semangat, tetap kuat, dan terus bergerak membawa manfaat,” tambahnya.

Gubernur juga menitipkan pesan khusus kepada para dosen pembimbing lapangan agar membentuk karakter mahasiswa bukan hanya sebagai lulusan, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan.

“Saya titipkan anak-anak muda Kalimantan Tengah ini untuk dibentuk bukan hanya jadi lulusan, tapi jadi pemimpin masa depan,” tegasnya.

Rektor UPR Salampak menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat gubernur yang disebutnya tanggap terhadap kebutuhan mahasiswa yang akan KKN.

“Civitas akademika UPR berterima kasih atas kepedulian Bapak Gubernur pada dunia pendidikan,” ujarnya di hadapan mahasiswa.

Hal senada disampaikan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menegaskan bahwa Gubernur Agustiar Sabran punya visi kuat dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

“Ini untuk siapa? Menyiapkan generasi memimpin Kalimantan Tengah, pemimpin Indonesia,” ujarnya.

Para mahasiswa UPR akan menjalankan KKN Reguler Periode I di 155 desa dan kelurahan di enam kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah, mulai 16 Juli hingga 18 Agustus 2025.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Dishut Kalteng Evaluasi Akses Wisata Nyaru Menteng




LIPUTANSBM.COM, KALTENG — Guna mengatasi kemacetan yang terjadi pada jalur menuju dan dari kawasan wisata Nyarumenteng saat musim liburan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan jalur keluar alternatif. Senin, 07/07/2025.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Sining, menyampaikan bahwa lonjakan pengunjung yang terjadi pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2024 lalu menjadi bahan evaluasi serius bagi pihaknya. Kemacetan panjang terjadi tidak hanya saat masuk, tetapi juga ketika pengunjung hendak meninggalkan kawasan wisata.

Sebagai hasil evaluasi tersebut, Dinas Kehutanan merancang pembangunan jalur keluar baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan, khususnya pada jam-jam padat pengunjung. “Kami sudah menyiapkan perencanaan jalur keluar. Aksesnya sudah kita buka, dan untuk peningkatan jalannya, kita akan bekerja sama dengan Dinas PU Provinsi Kalteng,” ujar Agustan saat diwawancarai pada Sabtu, 05/07/2025, di pesemaian Dishut, Jalan Hiu Putih Ujung, Palangka Raya.

Ia menegaskan bahwa pembukaan jalur keluar ini merupakan langkah strategis untuk mendistribusikan arus kendaraan agar tidak menumpuk di satu titik. “Kita tidak ingin kemacetan tahun lalu terulang. Dengan jalur keluar ini, arus kendaraan bisa lebih lancar dan terarah,” imbuhnya.

Menurut Agustan, kawasan wisata berbasis alam seperti Nyaru Menteng harus dikelola tidak hanya dari sisi pelestarian lingkungan, tetapi juga dari aspek kenyamanan pengunjung. Salah satunya melalui penataan sistem lalu lintas yang baik di dalam kawasan.

Dinas Kehutanan juga menyadari pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur penunjang wisata. Oleh karena itu, pihaknya aktif berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk proses peningkatan kualitas jalan keluar yang sudah dirintis.

“Ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek saat liburan, tapi menjadi bagian dari pengembangan jangka panjang kawasan wisata hutan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Selain mengurangi kemacetan, jalur keluar ini diharapkan juga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pengunjung saat meninggalkan area wisata, terutama di waktu-waktu padat seperti sore hari atau akhir pekan.

Agustan juga mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola kawasan Nyaru Menteng secara lebih tertib dan berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan akses ini akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi pengunjung, tetapi juga bagi pelestarian lingkungan.

Dengan komitmen tersebut, Dinas Kehutanan Kalteng terus memperkuat peran strategisnya dalam mengembangkan kawasan wisata alam yang ramah lingkungan, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

05 July 2025

     

Gubernur Apresiasi Polisi di Huma Betang Night, Perayaan Bhayangkara Jadi Lebih Semarak

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Malam di Bundaran Besar, Sabtu (5/7/2025), berubah menjadi panggung meriah kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Huma Betang Night kembali digelar untuk keempat kalinya, namun edisi kali ini terasa lebih istimewa karena turut memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli lalu.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran hadir langsung, didampingi Ketua TP PKK Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Nunu Andriani Edy Pratowo, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, sejumlah pejabat Pemprov, serta jajaran Forkopimda.

Malam itu, Huma Betang Night bukan hanya soal hiburan dan budaya—tapi juga panggung apresiasi untuk aparat kepolisian. Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Agustiar atas ruang yang diberikan untuk turut merayakan HUT Bhayangkara.

“Terima kasih, saya tersanjung sekali. Bapak Gubernur sangat memperhatikan stakeholder atau mitra kerjanya,” ujar Kapolda.

Ia juga berharap dukungan masyarakat agar Polda Kalteng semakin profesional dan sigap menjaga keamanan di Bumi Tambun Bungai.

Dari sisi Pemprov, Plt. Sekda Leonard S. Ampung menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat. Ia menekankan bahwa Huma Betang adalah simbol keberagaman yang harus terus dirawat dan dijaga.

"Malam ini kita buktikan yang lokal juga bisa total, yang budaya juga bisa juara, yang tradisi bisa eksis. Kita bilang dunia bahwa Palangka Raya kreatif, solid, dan kita bangga dengan identitasnya," katanya.

Gubernur Agustiar menyambut baik kolaborasi dalam perayaan kali ini. Ia menyebut Huma Betang Night adalah ruang bersama untuk merayakan jati diri Kalteng: dari budaya, ekonomi, hingga kebersamaan.

“Kita doakan polisi selalu profesional dan selalu mengayomi masyarakat Kalteng,” ucapnya singkat.

Selain menjadi panggung budaya, malam itu juga menjadi ajang penghargaan. Gubernur menyerahkan piala kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng sebagai juara umum pawai 1 Muharram 1447 H, yang diterima langsung oleh Leonard S. Ampung.

Panggung utama Huma Betang Night dimeriahkan penampilan seni bela diri Kungtao, fashion show, tarian daerah, musik lokal, hingga puncaknya band Wali yang menutup malam penuh energi itu.

Dengan konsep yang membaurkan budaya, perayaan, dan apresiasi, Huma Betang Night kembali membuktikan diri sebagai ruang publik yang mempersatukan. Dan malam itu, Palangka Raya bersinar bukan hanya karena lampu panggung tapi karena semangat warga yang bangga akan budayanya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Stop Buang Sampah Sembarangan! Ini Panduan Resmi dari Pemkot Palangka Raya


LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini, secara aktif menggalakkan kampanye "Cara Mudah Mengelola Sampah" sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Sabtu, 05/07/2025.

Melalui poster sosialisasi yang masif disebarkan, pemerintah kota menguraikan langkah-langkah sederhana yang dapat diikuti oleh setiap warga:

  1. Pilah Sampah Mulai dari Rumah: Masyarakat diimbau untuk membiasakan memilah sampah organik dan anorganik. Pemilahan ini juga mencakup sampah yang bernilai ekonomis, dengan penekanan bahwa semakin banyak jenis sampah yang dipilah, semakin baik hasilnya.
  2. Gunakan Bank Sampah di Sekitar Anda: Untuk sampah yang memiliki nilai ekonomis, warga dianjurkan untuk menjualnya ke bank sampah terdekat yang berada di lingkungan mereka. Hal ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat.
  3. Gunakan Jasa Operator Sampah: Residu atau sisa sampah yang tidak dapat dipilah atau dijual ke bank sampah dapat dibuang dengan berlangganan jasa operator pengumpul sampah. Masyarakat diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menggunakan layanan resmi.

Pemerintah Kota Palangka Raya menekankan bahwa "Mengelola Sampah Mudah Bukan!!!" sebagai bagian dari kampanye positif untuk mendorong partisipasi aktif.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan serta Peraturan Wali Kota Palangka Raya No. 43 Tahun 2017 tentang Jam Operasional Pembuangan Sampah di TPS atau Depo Sampah, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan jam pembuangan sampah yang ketat. Sampah hanya boleh dibuang di TPS mulai pukul 16.00 WIB (sore) sampai dengan pukul 07.00 WIB (pagi).

Pemerintah Kota Palangka Raya juga memberlakukan sanksi tegas bagi para pelanggar aturan pembuangan sampah. Bagi yang melanggar akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu kali kunjungan per bulan. Sanksi ini diberlakukan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2017.

Kampanye ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Palangka Raya yang bersih dan nyaman.

     

Plt Kepala DLH Palangka Raya Resmi Diserahterimakan, Berlianto Gantikan Sugiyanto




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya melaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Jumat (4/7/2025). Prosesi berlangsung di Aula DLH dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak.

Jabatan Plt Kepala DLH kini resmi berpindah dari Sugiyanto, S.Pt., M.Si., kepada Berlianto, S.E., M.E. Serah terima ini ditandai dengan penyerahan dokumen tugas dan tanggung jawab oleh pejabat lama kepada pejabat baru.

Dalam sambutannya, pihak DLH menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sugiyanto selama masa tugasnya. Ucapan selamat juga diberikan kepada Berlianto yang dipercaya mengemban amanah sebagai Plt Kepala DLH.

“Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa semangat baru dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas layanan publik di sektor lingkungan hidup Kota Palangka Raya,” kata Arbert Tombak usai acara.

Berlianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis DLH, termasuk penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

     

Karya Warga Binaan Bersinar di Huma Betang Night, Kakanwil Ditjenpas Kalteng Beri Apresiasi

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Stand Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Palangka Raya mencuri perhatian dalam gelaran Huma Betang Night yang digelar Sabtu malam, 5 Juli 2025.

Di tengah gemerlap acara yang mengangkat kebudayaan Dayak dalam bingkai NKRI, karya para warga binaan tampil menonjol bukan hanya sebagai produk, tapi sebagai simbol harapan.

Mulai dari kerajinan getah nyatu, anyaman, tas rotan, hingga camilan hasil olahan dapur warga binaan, semua tertata rapi di atas meja pamer. Kreativitas mereka bukan hanya memikat mata, tapi juga mengundang decak kagum dari para pengunjung.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, hadir langsung meninjau stand tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Rutan dan Lapas Perempuan Palangka Raya dalam acara budaya tahunan ini.

“Saya sangat mengapresiasi langkah kreatif yang dilakukan Rutan Palangka Raya dan Lapas Perempuan Palangka Raya. Pameran ini bukan hanya sekadar ajang promosi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan Warga Binaan agar bisa lebih mandiri dan produktif,” ujar Kakanwil.

Keikutsertaan mereka dalam pameran ini bukan semata demi eksistensi, melainkan bagian dari program pembinaan kemandirian yang terus digiatkan. Produk-produk yang ditampilkan tidak sekadar hasil tangan, tapi juga cerminan proses panjang di balik tembok pemasyarakatan proses belajar, berlatih, dan tumbuh.

Sinergi dua UPT Pemasyarakatan ini pun patut diacungi jempol. Kolaborasi antara Rutan dan Lapas Perempuan tak hanya memperkaya ragam produk, tapi juga mempertegas komitmen bersama dalam menciptakan warga binaan yang siap kembali ke tengah masyarakat dengan bekal keterampilan.

Kakanwil menyebut pameran semacam ini sebagai bentuk pembinaan holistik yang nyata. Lebih dari sekadar memasarkan produk, ini adalah ikhtiar membangun jembatan antara narapidana dengan dunia luar, melalui karya dan kreativitas.

“Semoga ke depan, karya-karya ini bisa semakin dikenal luas, tidak hanya di Kalimantan Tengah tetapi juga di tingkat nasional. Inilah bentuk nyata semangat pembinaan yang humanis dan berdaya guna,” tutupnya.

Partisipasi dalam Huma Betang Night membuktikan bahwa di balik jeruji, asa tetap tumbuh. Dan melalui pameran ini, Rutan serta Lapas Perempuan Palangka Raya menunjukkan bahwa pembinaan bukan sekadar wacana tapi nyata, hidup, dan terus berjalan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Tanam Pohon Endemik di Persemaian Hiu Putih, Kadishut Kalteng Gaet Generasi Muda Nusantara

Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, saat melakukan penanaman pohon dikawasan persemaian modern di Jalan Hiu Putih Ujung, Palangka Raya. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Suasana hijau membalut kawasan persemaian modern milik Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah di Jalan Hiu Putih Ujung, Palangka Raya, Sabtu sore, 5 Juli 2025. 

Di lahan seluas 10 hektare itu, para pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia bergabung menanam pohon-pohon endemik Bumi Tambun Bungai.

Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, menyebut kegiatan ini menjadi momen penting dalam gerakan penanaman 3 juta pohon yang tengah digencarkan pemerintah daerah.

"Jadi kita menyiapkan lahan kita di persemaian ini untuk dilakukan penanaman pohon-pohon yang endemik Kalimantan Tengah," ujar Agustan saat diwawancarai usai kegiatan penanaman.

Pohon seperti pilau, keruing, meranti, dan jenis lainnya ditanam serentak hari itu. Agustan tampak sumringah karena mendapat kunjungan langsung dari pemuda-pemudi se-Nusantara yang turut menanam dan memberi energi baru bagi upaya penghijauan.

"Tadi yang ditanam tanaman pilau, keruing, ada meranti, dan jenis-jenis lainnya. Nah itu dan kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur bahwa kita dikunjungi oleh pemuda-pemudi seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Agustan, penanaman hari itu mencakup sekitar 400 pohon. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai target 3 juta pohon. Sebelumnya, penanaman juga telah dilakukan di tiga kabupaten, masing-masing menanam seribu pohon.

"Hari ini kurang lebih 400 pohon yang ditanam dan akan dilanjutkan sampai 3 juta pohon. Kemudian pada saat kemarin itu di tiga kabupaten sudah ditanam seribu pohon per kabupaten," jelasnya.

Lahan persemaian milik Dishut yang digunakan untuk kegiatan itu disebut memiliki luas sekitar 10 hektare. Di dalamnya, selain area tanam, juga terdapat kolam penampung air yang kini akan difungsikan lebih dari sekadar pengatur tata air.

"Fungsinya sementara ini untuk tata air ini, tapi sesuai dengan arahan Pak Sekda tadi, kita akan menabur ikan juga di sini," ujar Agustan.

Rencana itu, kata dia, sudah dikoordinasikan dengan dinas teknis.

"Dan sudah kami koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan," pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Freddy Ering Nilai 100 Hari Kerja Bupati Kapuas dan Pulang Pisau Positif, Soroti Layanan Dasar dan Sekolah Rakyat

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menilai jalannya pemerintahan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau usai pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 mengarah ke tren yang positif.

Dalam 100 hari pertama, menurutnya, konsolidasi pemerintahan dan komunikasi pembangunan berjalan cukup baik.

"Baik Kapuas maupun Pulang Pisau, dalam 100 hari pertama ini cukup bagus. Komunikasi visi dan misi berjalan, dan konsolidasi pemerintahan juga terarah," ujar legislator dari Dapil V itu pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Freddy mencermati meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar, terutama di wilayah pedesaan yang tengah mengalami transformasi pembangunan.

Jalan, listrik, dan sinyal komunikasi menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa lagi ditunda.

"Pasti ada keluhan-keluhan. Masyarakat yang sebelumnya terisolasi, kini berharap jalan diperbaiki, listrik masuk, sinyal kuat. Ini kebutuhan bertingkat yang mesti dipenuhi secara bertahap," katanya.

Freddy juga menyoroti kebijakan pendidikan yang berpihak pada keluarga miskin. Ia memberi perhatian khusus pada konsep sekolah rakyat yang telah dijalankan di sejumlah daerah, termasuk Kotawaringin Timur.

Menurutnya, pendekatan one stop service di sekolah rakyat sangat membantu pelajar dari kelompok rentan.

"Di sekolah rakyat itu, siswa dari keluarga miskin disiapkan seragam, alat tulis, uang sekolah, semuanya. Tapi untuk sekolah umum tetap mengikuti aturan seperti dana BOS dan dukungan komite sekolah," ucap Freddy.

Ia mendorong agar pemenuhan kebutuhan dasar tetap dijalankan secara terencana dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, katanya, menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemkot Palangka Raya Gelar Turnamen Basketball Wali Kota Cup 2025 untuk Sambut HUT ke-68



LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya resmi membuka Turnamen Basketball Wali Kota Cup 2025 antarinstansi di GOR Thamrin, Jalan M.H. Thamrin, Sabtu (5/7/2025). Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Palangka Raya ke-68 yang jatuh pada 17 Juli mendatang.

Plt Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Albert Tombak, mengatakan turnamen tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota untuk memasyarakatkan olahraga basket serta membina atlet-atlet muda di Bumi Tambun Bungai.

“Turnamen Basketball Wali Kota Cup ini adalah bentuk komitmen pemerintah kota dalam mendukung perkembangan olahraga basket dan mengenalkannya kepada masyarakat, terutama kalangan muda,” ujar Albert kepada awak media usai pembukaan.

Ia berharap melalui turnamen ini olahraga basket di Kota Palangka Raya semakin dikenal dan diminati masyarakat luas. “Harapan saya, olahraga basket dapat lebih berkembang dan pembinaan terhadap atlet-atlet muda juga bisa lebih ditingkatkan,” tambahnya.

Turnamen yang diikuti sejumlah perwakilan instansi ini akan berlangsung 8 hari yakni dari tanggal 5-12 Juli 2025. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi antarinstansi dan menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan peserta.

Pewarta: Andy Ariyanto 

     

Sidak ke Rutan Palangka Raya, Kakanwil I Putu Murdiana Soroti SOP hingga Hak Warga Binaan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya, Jumat, 4 Juli 2025.

Ia tak datang sendiri. Turut mendampingi, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Leonard Silalahi, serta jajaran Rutan setempat.

Sidak itu menyasar langsung jantung operasional rutan. Dari ruang penjagaan utama (P2U), sistem pengawasan melalui CCTV, hingga buku layanan dan catatan keluar-masuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tak luput dari pemeriksaan.

Satu per satu, dokumen, laporan rutin, hingga administrasi tahanan dibedah untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kakanwil yang diterima langsung oleh Kepala Rutan, Wayan Arya Budiarta, juga menyempatkan diri meninjau sarana dan prasarana, termasuk kondisi bangunan dan kebersihan lingkungan. Ia menegaskan, infrastruktur yang belum optimal harus segera dibenahi.

“Warga Binaan memiliki hak yang harus kita penuhi, baik hak atas kesehatan, makanan yang layak, pembinaan, maupun layanan kunjungan keluarga. Hal ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai insan Pemasyarakatan,” ujar I Putu Murdiana dalam arahannya.

Selain memastikan keamanan dan ketertiban, Kakanwil juga memeriksa layanan dasar bagi WBP mulai dari layanan medis, makanan, hingga program pembinaan. Ia tak sekadar datang untuk meninjau, tapi juga memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran petugas Rutan.

Di hadapan para petugas, ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Deteksi dini gangguan keamanan serta peningkatan kualitas layanan disebutnya sebagai pekerjaan yang harus terus diperkuat.

“Saya mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh petugas di Rutan Palangkaraya. Namun, kita tidak boleh lengah. Pelaksanaan tugas harus selalu mengedepankan integritas, profesionalisme, dan disiplin tinggi. Kita harus terus memperkuat deteksi dini serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Warga Binaan,” tegasnya.

Langkah inspeksi mendadak ini menjadi cerminan komitmen Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Pemasyarakatan berjalan sesuai koridor hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pewarta : Antonius Sepriyono

04 July 2025

     

Progres Starlink di Kalteng Dinilai Belum Maksimal

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menyoroti lambannya realisasi pemasangan layanan internet Starlink di wilayah blank spot provinsi tersebut. Dari total 376 unit yang direncanakan, baru sekitar 200 unit yang terealisasi hingga awal Juli 2025.

"Starlink ini solusi konkret untuk daerah yang selama ini tidak bisa dijangkau jaringan seluler. Tapi kami melihat realisasinya belum optimal. Harus ada dorongan kuat agar Agustus atau September nanti semua unit bisa dimanfaatkan sepenuhnya," ujar Sugiyarto dalam rapat kerja bersama dinas terkait, pekan ini.

Starlink layanan internet berbasis satelit milik perusahaan milik Elon Musk, SpaceX diharapkan menjadi jawaban atas kesenjangan digital yang selama ini membelenggu banyak desa di Kalimantan Tengah.

Namun, di tengah ekspektasi besar, angka realisasi pemasangan belum menyentuh separuh dari target.

Pemasangan perdana memang diarahkan ke fasilitas pendidikan, terutama sekolah-sekolah di wilayah pedalaman.

Namun Sugiyarto mengingatkan, akses internet tak seharusnya eksklusif hanya untuk dunia pendidikan.

Ia mendorong agar seluruh perangkat daerah turut berkolaborasi memanfaatkan jaringan ini secara lintas sektor.

"Misalnya Dinas Kesehatan bisa gunakan untuk telekonsultasi atau penyuluhan di daerah terpencil. Dinas lain juga bisa kembangkan konten edukasi atau layanan administrasi berbasis daring," katanya.

Program "Gubernur Menyapa" tahap kedua, yang akan memanfaatkan jaringan ini, dinilai sebagai momentum strategis untuk memperluas pemerataan akses informasi dan komunikasi.

Sugiyarto menekankan agar pelaksanaannya benar-benar menyasar desa-desa dengan kesenjangan paling parah, baik dari sisi pendidikan maupun layanan dasar.

Meski belum merinci tambahan anggaran atau unit baru, DPRD menargetkan seluruh pengadaan Starlink tuntas paling lambat akhir 2025.

“Secara administratif belum rinci, tapi kita ingin ini selesai sebelum tutup tahun. Tidak bisa menunggu terlalu lama, karena dampaknya besar,” tegasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Fairid Naparin: Dewan Kesenian Harus Jadi Jembatan Kreativitas dan Kemajuan Kota



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – WaliKota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pelantikan pengurus Dewan Kesenian Kota Palangka Raya periode 2025–2029 bukan hanya seremoni, tetapi momentum strategis untuk memperkuat seni budaya sebagai identitas dan kekuatan pembangunan daerah. Jumat, 04/07/2025

“Pelantikan ini adalah tonggak penting. Dewan Kesenian harus menjadi motor penggerak kebudayaan agar seni tidak hanya hidup di panggung-panggung, tapi juga membumi di hati masyarakat,” kata Fairid saat memberikan sambutan pada acara pelantikan, Kamis (3/7).

Fairid menilai Dewan Kesenian memiliki peran penting sebagai ruang ekspresi seniman sekaligus jembatan antara kreativitas budaya dan kemajuan kota. Ia mengapresiasi pengurus sebelumnya yang sukses menggelar berbagai festival, membina komunitas, hingga menjaga eksistensi budaya lokal seperti tari Dayak, musik tradisional, sastra lisan, dan seni rupa.

“Capaian ini harus menjadi pondasi untuk melahirkan ruang kreatif baru. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku seni, komunitas, akademisi, hingga generasi muda sangat penting untuk menjaga kesinambungan budaya di tengah arus modernisasi,” ujarnya.

Menurut Fairid, budaya bukan sekadar warisan, tetapi juga sumber inspirasi dan daya saing yang bisa mengangkat citra Palangka Raya sebagai kota kreatif dan berbudaya.

Kepada pengurus baru Dewan Kesenian, Fairid berpesan agar menjalankan amanah dengan integritas serta semangat berkarya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk mendukung program-program kesenian melalui fasilitasi kegiatan, penyediaan ruang publik, hingga kebijakan kebudayaan yang inklusif.

“Kami siap bersinergi untuk memastikan ruang gerak seniman kita tidak sempit, dan karya mereka mendapat tempat yang layak di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mendukung pelestarian budaya lokal sebagai identitas bersama yang memperkuat keberagaman.

“Kebudayaan milik kita bersama. Kalau ingin warisan ini tetap hidup, kita harus rawat dan dukung bersama,” pungkas Fairid.

Pewarta: Andy Ariyanto 

     

Kakanwil Ditjenpas Kalteng Ajak Jajaran Jalan Sehat dan Senam Bersama, Ciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Harmonis

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Udara pagi yang sejuk di Palangka Raya, Jumat (4/7), menjadi saksi semangat pegawai pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Mereka berbondong-bondong mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah.

Dimulai sejak pukul 06.30 WIB, iring-iringan peserta menapaki rute jalan sehat yang telah ditentukan panitia. Di sepanjang rute, wajah-wajah ceria dan tawa lepas para pegawai menandai betapa kegiatan ini bukan sekadar olahraga, melainkan ruang melepas penat dan mempererat rasa kebersamaan.

Usai berjalan santai, tubuh-tubuh yang semula hanya melangkah kini bergerak lebih dinamis. Senam bersama pun dimulai, dipandu instruktur profesional dari Palangka Raya. Musik enerjik menggema, dan tiap gerakan senam diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta, mulai dari pimpinan hingga staf.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana, tampak berbaur bersama jajarannya. Didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudo Adi Yuwono, serta Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Leonard Silalahi, sang Kakanwil terlihat energik mengikuti setiap irama.

Bagi Kakanwil, kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga. Ia memaknainya sebagai upaya membangun kultur kerja yang lebih sehat dan berdaya saing.

“Dengan semangat kebersamaan dan jiwa yang sehat, kita berharap seluruh jajaran dapat terus memberikan pelayanan yang prima dan berintegritas, serta menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” ujarnya.

Tak sekadar berkeringat, kegiatan ini menjadi momentum menyatukan energi positif antarpegawai. Di tengah tuntutan kerja yang tak ringan, semangat kebersamaan seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi isyarat bahwa institusi pemasyarakatan di Kalimantan Tengah tak hanya fokus pada pembinaan narapidana, tetapi juga serius membina internalnya: membentuk SDM yang sehat jasmani dan rohani, serta solid dalam tugas.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Kaburnya Napi dan Citra yang Retak, Ini Desakan Putra Daerah Kalteng

Dr. Ari Yunus Hendrawan, praktisi hukum sekaligus putra daerah Kalimantan Tengah. (ist)

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Kaburnya seorang narapidana kasus asusila dari Lapas Kelas IIA Palangka Raya bukan sekadar celah dalam sistem pengamanan. Lebih dari itu, ini adalah alarm keras bagi wajah lembaga pemasyarakatan yang kian tergerus kepercayaan publik. Peristiwa ini memaksa publik menatap lurus ke arah lembaga yang seharusnya menjadi garda terakhir pembinaan narapidana namun kini justru dinilai lengah, bahkan lalai.

Langkah cepat menonaktifkan Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dinilai sebagai keputusan yang sah, tegas, dan mendesak. Ini bukan soal mencari kambing hitam, tapi soal keteladanan dalam menegakkan tanggung jawab struktural.

"Keputusan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah menonaktifkan Kalapas dan KPLP adalah langkah tepat. Ini bentuk ketegasan, sekaligus menjaga marwah institusi," kata Dr. Ari Yunus Hendrawan, praktisi hukum sekaligus putra daerah Kalimantan Tengah.

Ari menyebut, meski narapidana tersebut telah berhasil ditangkap kembali oleh Polrestabes Banjarmasin, proses pembenahan internal di tubuh Lapas Palangka Raya tidak boleh berhenti di sana. Menurutnya, pejabat yang telah dinonaktifkan perlu dibina dan dievaluasi secara menyeluruh sebelum dipertimbangkan untuk kembali ke jabatan semula.

"Jangan buru-buru dikembalikan ke posisinya. Ada pembinaan, penelitian, dan evaluasi yang harus dilakukan. Ini penting untuk menjaga marwah Lapas Palangka Raya dan kredibilitas sistem pemasyarakatan itu sendiri," ujar Ari, Kamis (3/7/2025).

Ia juga meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi, agar tidak asal tunjuk dalam memilih pengganti Kalapas dan KPLP.

"Pejabat baru harus profesional dan siap melayani sesuai aturan. Jangan lagi ada kompromi dengan mereka yang abai terhadap SOP," tegasnya.

Menurut Ari, pengawasan terhadap narapidana bukan sekadar rutinitas, tetapi mandat negara. Jika mandat ini diabaikan, bahkan dalam hal kecil seperti membiarkan napi keluar buang air tanpa pengawasan, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

"Ini bukan soal satu napi kabur. Ini soal sistem yang gagal menegakkan profesionalitas,” katanya.

Ia mengutip Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dijalankan berdasarkan asas pengayoman, profesionalitas, dan pengamanan. Ketika salah satu dari unsur itu tumbang, negara harus segera bersikap.

"Menonaktifkan pejabat bukan vonis, tapi langkah awal pembersihan. Kita tak bisa membangun kepercayaan publik tanpa mengakui bahwa ada yang bocor dan perlu diperbaiki," ucap Ari.

Sebagai putra daerah, Ari menolak jika Kalimantan Tengah dicap sebagai wilayah yang permisif terhadap pelanggaran. Ia mengingatkan bahwa institusi pemasyarakatan adalah benteng hukum, bukan celah pelarian.

"Lapas bukan sekadar tembok. Ia simbol integritas. Dan jika integritas itu runtuh, maka hukum kehilangan pijakan," kata dia.

Ia juga mendorong penerapan sistem pengawasan digital secara real-time sebagaimana amanat Pasal 82 UU Pemasyarakatan, serta transparansi dalam proses investigasi internal.

Sebagai tokoh muda Dayak dan praktisi hukum, Ari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menyalakan harapan.

"Kita boleh kecewa, tapi jangan sampai kehilangan semangat untuk memperbaiki. Dari rasa kecewa itulah lahir tekad untuk membangun lapas yang dapat dipercaya. Jika kita gagal menjaga yang jatuh, maka kitalah yang ikut tumbang," pungkasnya. (red)

03 July 2025

     

Pemkot Palangka Raya Tertibkan Bangunan di Atas Drainase, Lurah Menteng: Demi Kota Bersih dan Bebas Banjir



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggencarkan penertiban bangunan dan tempat usaha yang berdiri di atas drainase demi menjaga fungsi saluran sebagai pengendali banjir. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, dan aman. 

Lurah Menteng Priyadi melalui Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Menteng, Supianto SH, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, keberadaan bangunan di atas drainase menjadi salah satu faktor penyumbat aliran air yang berpotensi menyebabkan banjir di kawasan perkotaan.

“Kami sangat mendukung program yang saat ini dijalankan Pemkot Palangka Raya, yakni menertibkan bangunan dan tempat berjualan yang berada di atas drainase. Ini akan membuat lingkungan kota lebih bersih, rapi, dan tertib,” ujarnya kepada awak media di Kantor Kelurahan Menteng, Jalan Yos Sudarso III, Kamis (3/7/2025).

Supianto juga mengimbau warga Kelurahan Menteng yang mendirikan usaha di atas drainase untuk segera memundurkan bangunannya demi menjaga estetika dan ketertiban wilayah. “Mari kita sama-sama menjaga keindahan dan kebersihan di wilayah Kelurahan Menteng. Ini demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.

Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota untuk memastikan sistem drainase berfungsi optimal, terutama memasuki puncak musim hujan, guna meminimalisir risiko banjir yang kerap melanda sejumlah titik di Palangka Raya.

Pewarta: Andy Ariyanto

     

Gubernur Agustiar Hadiri Rapimpurnas KNPI 2025, Soroti Pentingnya Karakter Pemuda di Era Disrupsi

Pembukaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025 di Aula Jayang Tingang. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Kalimantan Tengah kembali mencatat sejarah sebagai tuan rumah forum strategis nasional. Kamis, 3 Juli 2025, Aula Jayang Tingang dipadati ratusan peserta dari seluruh penjuru Tanah Air dalam pembukaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran hadir langsung membuka kegiatan yang disebut sebagai ajang konsolidasi akbar pemuda Indonesia.

Momentum ini tak hanya menegaskan posisi strategis Bumi Tambun Bungai dalam percaturan gerakan kepemudaan nasional, tetapi juga memperlihatkan semangat kolaborasi antarwilayah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain, Wakil Menteri BP2MI sekaligus Ketua Panitia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Ketua Umum DPP KNPI Bung Ryano Panjaitan, serta para kepala daerah, termasuk Bupati Lamandau dan Wali Kota Palangka Raya.

Dalam laporannya, Dzulfikar menyebut lebih dari 200 peserta dari seluruh DPD KNPI hadir dalam forum ini. Mengangkat tema “Transformasi Pemuda untuk Indonesia Emas 2045,” Rapimpurnas menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menyatukan visi, menyusun langkah konkret, dan merespons dinamika zaman.

Gubernur Agustiar dalam pidatonya mengingatkan bahwa kecerdasan intelektual saja tak cukup untuk membangun bangsa di tengah arus globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat. Pemuda, katanya, harus memiliki karakter kuat dan pola pikir yang matang.

“Agar mampu membangun kemajuan bangsa, tidak cukup hanya pintar secara intelektual. Pemuda juga harus memiliki attitude yang baik, mindset yang benar, dan karakter yang tangguh,” tegas Gubernur.

Ia menyinggung potensi besar Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Menurutnya, pembangunan daerah harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Huma Betang falsafah hidup masyarakat Dayak yang mengedepankan keadilan, kebersamaan, dan keberagaman.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang adil dan merata, demi menciptakan generasi muda unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Bung Ryano Panjaitan dalam sambutannya menekankan bahwa pemuda Indonesia tengah berada di simpang jalan. 

Mulai dari krisis ekonomi global, disrupsi teknologi, hingga ancaman robotisasi, semua menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan inovasi dan ketangguhan.

“Pemuda hari ini harus dipersiapkan untuk menjadi pelaku perubahan. Mereka harus dibekali dengan hard skill dan soft skill, kemampuan mengambil keputusan, serta semangat kewirausahaan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda yang terintegrasi dengan sektor strategis: UMKM, koperasi, investasi, hingga riset dan teknologi. Bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2030, kata dia, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Sebagai simbol pembukaan, dilakukan penabuhan katambung oleh Ketua Umum KNPI bersama para kepala daerah dan pengurus KNPI pusat. Peluncuran maskot Rapimpurnas dan penganugerahan sejumlah penghargaan turut mewarnai acara.

Salah satu penghargaan penting diberikan kepada Gubernur Agustiar Sabran. Ia dinobatkan sebagai Pemimpin Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah, penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bung Ryano Panjaitan. 

Pengakuan ini dinilai sebagai bentuk apresiasi atas keberpihakan Gubernur dalam meletakkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian dan kesejahteraan daerah.

Tak hanya Gubernur Kalteng, sejumlah kepala daerah lainnya turut menerima penghargaan atas peran aktif mereka dalam membina pemuda, mendorong inovasi, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi di wilayah masing-masing.

Rapimpurnas KNPI 2025 tak sekadar pertemuan rutin organisasi, melainkan penanda bahwa transformasi pemuda telah menjadi agenda strategis menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

TSAK Menteng Gencarkan Patroli, Karhutla di Wilayah Menteng Berkurang



LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Memasuki puncak musim kemarau, Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Menteng terus meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah Kelurahan Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi pada musim kering.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Menteng, Supianto, S.H., mewakili Lurah Menteng Priyadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya titik api di wilayah tersebut. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media di Kantor Kelurahan Menteng, Jalan Yos Sudarso III, Kamis (3/7).

“Syukur alhamdulillah, saat ini belum ada karhutla di wilayah Kelurahan Menteng. Kami bersyukur TSAK Menteng selalu siaga dan rutin melakukan patroli untuk memastikan wilayah tetap aman dari kebakaran,” ujar Supianto.

Ia menambahkan, kegiatan patroli dilakukan bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Menteng untuk memantau area-area yang berpotensi terbakar. Supianto juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berisiko memicu karhutla.

“Kami berharap kondisi ini bisa terus bertahan sepanjang musim kemarau. Kami juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya telah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla. BPBD meminta warga meningkatkan kewaspadaan, khususnya di area dengan vegetasi kering akibat cuaca panas berkepanjangan.

     

91 CPNS Pemasyarakatan Tuntaskan Orientasi, Kakanwil: Siap Jaga Marwah Institusi di Kalteng

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Sebanyak 91 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi menuntaskan masa orientasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah. Mereka kini bersiap menjalankan tugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Penutupan orientasi berlangsung di halaman Kanwil Ditjenpas Kalteng, Kamis, 3 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana.

Sejumlah pejabat lintas instansi hadir dalam acara tersebut mulai dari Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, pejabat Kanwil Ditjen Imigrasi, hingga perwakilan Polda, Korem 102/Panju Panjung, Kejati, Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dan BNNP Kalteng.

Tampak pula seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kalteng serta para stakeholder yang selama masa orientasi ikut ambil bagian dalam menyampaikan materi, pembinaan mental, praktik lapangan, hingga pelatihan kedisiplinan.

Dalam sambutannya, I Putu Murdiana menyampaikan bahwa selesainya masa orientasi bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pengabdian yang menuntut profesionalisme tinggi dari para CPNS.

“Masa orientasi ini adalah pondasi awal. Ke depan, kalian akan menghadapi tantangan nyata di lapangan yang menuntut kesungguhan, loyalitas, serta komitmen tinggi dalam mengemban amanah negara,” tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam menyukseskan proses orientasi. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci terlaksananya kegiatan ini secara tertib dan berkesan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi nyata, sehingga orientasi CPNS ini berjalan dengan lancar, tertib, dan berkesan,” ucapnya.

Penutupan orientasi juga dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada CPNS terbaik, yang dinilai aktif dan menonjol selama proses pelatihan.

Lebih jauh, I Putu menegaskan bahwa keberhasilan orientasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Pemasyarakatan—yang tidak hanya andal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

“Saya berharap, setelah ini, para CPNS mampu menunjukkan kinerja yang optimal, menjadi agen perubahan yang menjaga marwah institusi pemasyarakatan, dan selalu menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama,” katanya.

Dengan berakhirnya masa orientasi, ke-91 CPNS itu akan segera diterjunkan ke satuan kerja masing-masing. Tantangan telah menanti, dan harapan publik pun ikut menyertai: bahwa mereka mampu menjawab amanah sebagai pengayom, pelayan, dan penjaga nilai-nilai keadilan di balik jeruji.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemprov Kalteng Anggarkan Rp49,5 Miliar untuk Seragam Siswa Baru

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Kalteng, Tutang. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelontorkan anggaran jumbo senilai Rp49,5 miliar untuk pengadaan pakaian seragam bagi siswa baru kelas 10 tahun ajaran 2025–2026.

Program ini menyasar seluruh siswa SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Kalteng, Tutang, mengatakan pengadaan ini mencakup berbagai jenis pakaian sekolah.

"Pemerintah provinsi menganggarkan sekitar 49,5 milyar untuk pengadaan pakaian seragam bagi siswa kelas 10 tahun ajaran 2025-2026," katanya kepada wartawan, Kamis, 3 Juli 2025.

Paket seragam yang disiapkan tidak main-main: satu set pakaian abu-abu, dua set Pramuka, tiga set batik, empat set olahraga, serta sepasang sepatu.

Tak ketinggalan, atribut pelengkap seperti dasi, baret, dan ikat pinggang juga akan dibagikan.

Program ini, lanjut Tutang, dirancang untuk menjangkau seluruh peserta didik baru tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

"Program ini ditujukan untuk semua siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta, tanpa memandang kemampuan ekonomi," ungkapnya.

Ia juga meminta para kepala sekolah turut aktif mendata siswa yang memerlukan agar distribusi seragam tepat sasaran.

"Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua siswa kelas 10 mendapatkan seragam yang diperlukan," pungkasnya. (red)

     

Banggar DPRD Kalteng Minta Penyesuaian Anggaran 2025 Dilakukan Hati-Hati

Juru Bicara Badan Anggaran, Sengkon, dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalteng. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Badan Anggaran DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun ulang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dinamika fiskal nasional dinilai telah memengaruhi struktur anggaran yang sebelumnya telah disepakati.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran, Sengkon, dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalteng, Kamis, 3 Juli 2025.

Ia mengatakan bahwa usulan perubahan APBD 2025 mencerminkan respons atas ketidaksesuaian antara asumsi awal dan realisasi anggaran semester pertama.

Dua hal utama yang jadi sorotan adalah alokasi transfer dari pemerintah pusat dan target pendapatan pajak daerah.

"Pengurangan alokasi pusat serta diberlakukannya opsen PKB dan BBNKB oleh kabupaten/kota sejak 5 Januari 2025 membuat target pendapatan kita harus direvisi secara realistis," kata Sengkon di hadapan forum paripurna.

Sejumlah regulasi nasional ikut mendorong perlunya penyesuaian, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ yang menekankan penghematan dan efisiensi fiskal.

Dalam laporan Banggar, total pagu belanja yang diajukan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2025 tercatat sebesar Rp8,78 triliun. Angka itu anjlok dari APBD murni sebelumnya yang mencapai Rp10,22 triliun.

Pemangkasan tersebut berdampak pada struktur anggaran yang mencakup 219 program, 683 kegiatan, dan 2.299 subkegiatan di 47 perangkat daerah.

Meski demikian, Sengkon menggarisbawahi bahwa struktur pendapatan belum bisa disepakati dalam pembahasan awal.

Alasannya, sejumlah asumsi dasar dan sumber proyeksi, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

"Kami mendorong Pemprov segera mengaktifkan Tim Optimalisasi PAD, serta memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sektor strategis seperti PKB, PBB-KB, dan air permukaan," ujarnya.

Ia juga mewanti-wanti agar efisiensi belanja dan akurasi proyeksi pendapatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Struktur fiskal, kata dia, tak boleh terlalu bergantung pada SILPA, apalagi di tengah tekanan kebijakan pusat yang semakin ketat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemprov dan DPRD Kalteng Sepakati KUPA-PPAS Perubahan APBD 2025

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di ruang rapat utama gedung dewan, Kamis, 3 Juli 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong. Dalam pengantarnya, Arton memaparkan bahwa agenda utama paripurna kali ini adalah laporan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.

Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD, serta penyampaian pidato resmi oleh Gubernur Agustiar Sabran.

Ketua DPRD menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan KUPA dan PPAS-P telah ditempuh secara intensif. Dimulai sejak 23 Juni hingga 25 Juni 2025, masing-masing komisi DPRD menggelar rapat kerja dengan mitra perangkat daerah, membahas capaian program, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, hingga menyusun usulan prioritas untuk perubahan anggaran.

Rapat gabungan komisi digelar pada 26 Juni sebagai forum sinkronisasi dan penyatuan persepsi, yang kemudian dilanjutkan dengan finalisasi bersama Banggar dan TAPD pada 2 Juli 2025.

“Seluruh tahapan telah kita laksanakan secara terbuka, dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan DPRD dan mitra pemerintah daerah. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalteng,” ujar Arton.

Dalam pidatonya, Gubernur Agustiar Sabran menjelaskan sejumlah faktor krusial yang menjadi dasar penyusunan dokumen KUPA dan PPAS-P 2025. Ia menyebut perlunya revisi atas asumsi dasar ekonomi makro daerah, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, serta transfer dari pemerintah pusat, ikut menjadi pertimbangan.

Di samping itu, program nasional ASTA CITA dan program prioritas daerah HUMA BETANG juga menjadi fokus dalam penyesuaian belanja, khususnya untuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan penguatan ketahanan pangan.

Agustiar juga menyinggung kondisi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya, yang turut mempengaruhi pembiayaan netto dan kebutuhan mendesak di tengah dinamika sosial serta potensi bencana.

Ia memaparkan bahwa perubahan APBD 2025 didasarkan pada perkembangan indikator ekonomi makro dan kondisi keuangan daerah yang cukup signifikan. Data mencatat, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan I tahun 2025 mencapai 4,04 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi per April 2025 tercatat sebesar 1,21 persen, meningkat dibanding April 2024.

Meski begitu, Pemprov Kalteng dinilai tanggap dalam menekan laju inflasi.

“Pemprov secara responsif telah mengendalikan laju inflasi melalui program pasar murah, serta pemberian subsidi di berbagai sektor strategis guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Agustiar.

Gubernur juga memaparkan data kemiskinan di Kalteng yang kini berada pada angka 5,26 persen. Ia menargetkan penurunan hingga kisaran 4,11 – 4,61 persen pada akhir tahun ini. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Untuk pengangguran terbuka, Kalteng menunjukkan tren positif. Per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,47 persen, turun 0,19 persen atau setara 46 ribu orang dibanding tahun lalu.

Dari sisi fiskal, Gubernur menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada KUPA dan PPAS-P 2025 diproyeksikan mencapai Rp8,512 triliun. Di sisi belanja, anggaran dirancang sebesar Rp8,878 triliun, dengan pembiayaan netto sekitar Rp365,6 miliar.

Dalam penutupan pidatonya, Agustiar menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan DPRD selama proses penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas kerja sama yang konstruktif selama proses pembahasan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2025,” ucapnya.

Ia berharap, dokumen yang telah disepakati ini bisa segera menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan menjawab berbagai isu strategis daerah.

“Kami berharap, dokumen KUPA dan PPAS-P yang telah disepakati bisa segera menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menjamin kelangsungan program dan kegiatan prioritas. Termasuk penanganan isu strategis seperti penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, penanggulangan stunting, penguatan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi pascapandemi,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

ads LiputanSbm