Liputan Sbm

23 January 2022

     

Omicron Sudah Masuk Ke Jateng, 9 Orang Dinyatakan Positif



Jateng - Virus COVID-19 varian Omicron sudah masuk ke Jawa Tengah, perihal itu diketahui pasca keluarnya hasil whole genome sequencing (WGS) di berbagai daerah di Jateng, yang dimana 9 orang Positif terpapar Omicron. Dari data yang diperoleh, data sampel yang positif Omicron berasal dari Semarang 6 orang, Solo 1 orang, Cilacap 1 orang, dan Kota Pekalongan 1 Orang. Minggu, 23/01/2022


Kepolisian Daerah Jawa Tengah membenarkan hal itu. "Dari hasil uji whole genome sequencing (WGS), ditemukan sembilan orang tersebut positif Omicron," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy lewat pesan singkat, Jumat, 21/1/2022.


Oleh sebab itu kepolisian dan pihak terkait mempersiapkan langkah kontinjensi. Iqbal juga mengimbau masyarakat untuk lebih taat protokol kesehatan.


"Kesadaran masyarakat untuk taat prokes adalah yang utama. Tetap gunakan masker, membatasi mobilitasnya dan selalu cuci tangan," ujarnya.


Sementara itu Wali Kota Pekalongan Achmad Alf Arslan Djunaid (Aap) saat ditanya soal salah satu warganya terpapar Omicron, ia membenarkan. Namun ia menegaskan pasien tersebut sudah sembuh.


"Iya, satu warga. Tapi sudah sembuh," kata Aap, Jumat (21/01).


Ditempat berbeda Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam membenarkan informasi tersebut. Ada 4 orang warga Semarang yang merupakan satu keluarga terpapar Omicron dan kini semua sudah sembuh.


Kasus itu berawal dari salah satu anggota keluarga itu pulang dari luar negeri dan menjalani karantina di Wisma Atlet. Hasil PCR negatif, namun saat pulang ke semarang dia kurang enak badan dan ternyata positif COVID-19, keluarganya juga terpapar. Setelah dilakukan tes WGS, 4 orang terkonfirmasi Omicron.


"Tanggal 13 Januari dua orang sudah negatif, sisanya dua, tanggal 18 kemarin sudah negatif semuanya sudah sembuh empat-empatnya," ujar Hakam.


Kemudian ada 2 warga luar kota yang kini masih dirawat di rumah sakit di Kota Semarang. Ia menjelaskan kondisi keduanya baik.


"Kalau yang RS Elisabeth dan Bhayangkara KTP luar kota. Yang di Bhayangkara dia sengaja berobat ke Kota Semarang, Omicron. (Pasien di) Elisabeth juga KTP luar kota, tapi domisilinya di Kota Semarang, dia adalah salah satu pekerja di sebuah BUMN," terang Hakam.


"Tapi semuanya yang Omicron ini kita lihat baik. Kalau dari penelusuran, dia flu tidak sembuh-sembuh. Yang di Bhayangkara sekitar tanggal 9-an kemudian dia swab tanggal 11, positif. Tanggal 11 diminta PCR baru dirawat di RS Bhayangkara," imbuhnya.


Kabupaten Cilacap, diketahui satu orang terkonfirmasi positif Omicron merupakan warga Pematang Siantar yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pertamina Cilacap.


"Iya bukan (dirawat) di Rumah Sakit Pertamina. Jadi itu periksa saja di RS Pertamina dan sudah tanggal 5 Januari waktu itu dan hasil whole genome sequencing (WGS) baru tadi malam keluar, ternyata positif Omicron," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi, Jumat (21/01).


Dia mengatakan saat itu orang tersebut langsung dibawa keluarganya ke Jogja untuk melakukan isolasi mandiri (isoman), sehingga posisinya saat ini sudah tidak berada di Cilacap.


"Tapi orangnya sudah tidak ada di Cilacap, tanggal 5 itu setelah diperiksa di Pertamina, kemudian dibawa keluarganya ke Jogja, sehingga isoman di Jogja," ujarnya.


Sedangkan di Sukoharjo, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 varian Omicron sudah sembuh. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Sukoharjo Yunia Wahdiyati. Menurutnya, kasus Omicron itu diketahui setelah hasil WGS keluar.


"Tetapi izin kami sampaikan, bahwa ini kasus lampau (Desember) yang hasil WGS-nya baru jadi hari ini. Artinya pasien itu sekarang sudah sembuh," ujarnya saat dihubungi awak media, Jumat (21/1/2022).


Ganjar sudah prediksi Terkait masuknya COVID-19 di Jateng sebenarnya sudah diprediksi Gubernur Jateng beberapa waktu lalu. Sebelum hasil tes WGS keluar, ia menyebut sebenarnya varian tersebut sudah ada namun belum ketahuan.


"Saya kira iya (Omicron sudah ada di Jateng). Keyakinan saya sih kayaknya sudah masuk, tapi belum ketahuan, biar masyarakat itu hati-hati. Jangan bilang nggak ada dulu karena ini kan pergerakan cepat sekali, tingkat penularan juga cepat," kata Ganjar Pranowo, Senin (10/1/2022).


Terkait masuknya varian Omicron di Jateng, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau agar masyarakat tidak meremehkan meski keparahannya lebih rendah dari varian Delta. Meski demikian diimbau juga agar tidak terlalu berlebihan menanggapi.


Ketua IDI Jateng, dr Joko Handoyo mengatakan jika dibanding dengan varian Delta, varian Omicron tidak lebih parah. Namun kemampuan menularnya lebih cepat.


"Kalau dibandingkan sama Delta ya tingkat keparahan virus Omicron ini lebih rendah. Tapi kita minta masyarakat tetap waspada. Jadi jangan memandang remeh dengan penularan varian Omicron, tapi jangan juga disikapi dengan berlebihan," kata Joko saat dihubungi awak media, Jumat (21/1/2022).


Ia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak bulan Desember 2021 lalu ketika Omicron sudah dikabarkan masuk Indonesia.


"Tentunya sebagaimana yang lain juga akan tetap waspada dan sebetulnya sudah kami persiapkan sejak awal bulan Desember tahun lalu karena berita ini sudah masuk bahwa ada varian baru. Bahkan kalau kita pikir sekarang ini ada varian lebih baru lagi," jelasnya.


"Harapan kita moga-moga tidak ada lonjakan dari varian Omicron yang sebarannya lebih cepat. Maka kita minta semua warga patuhi prokes dan tetap lakukan vaksinasi untuk antisipasi penularan." imbuhnya. #liputansbm


Pewarta : Puji S

21 January 2022

     

Gus Haiz, Manfaatkan Reses Untuk Perencanaan Pembangunan Skala Prioritas




Jepara - Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, SH lakukan Reses di Dapilnya pada Jum'at, 14/1/2022 hingga Minggu 16/1/2022 silam. Agenda dari Reses tersebut sebagai salah satu upaya wakil rakyat dalam mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya yakni Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari dan Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Jum'at ,21/01/2022.


Saat Reses terlihat masyarakat konstituennya tampak antusias dalam menyampaikan keinginannya untuk kemajuan desanya. Ketua DPRD Kabupaten Jepara ini pun menyambut baik,dan ia akan berupaya yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat.


“Kita akan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, lewat reses inilah aspirasi masyarakat kita tampung dan segera mungkin dilaksanakan,” kata Haizul Ma’arif, SH.


Mengawali resesnya, Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini bercengkrama dengan masyarakat di Desa Jebol Kecamatan Mayong. Dalam kesempatan itu, masyarakat dominan mengusulkan tentang pembangunan infrastruktur. Masyarakat setempat meminta dibangunkan jalan poros desa yang menghubungkan Desa Jebol tembus ke Desa Pendosawalan.


“Insyaallah untuk beberapa bulan kedepan, kita akan bangun atau cor jalan menuju kesana (red: Desa Pendosawalan). Karena kondisinya memang parah seperti kali,” ungkap Gus Haiz sapaan akrabnya.


Dalam kegiatan reses kali ini, ternyata memang didapati beberapa titik ruas jalan desa yang masih belum dilakukan perbaikan. Salah satunya jalan desa poros Jebol sampai Pendosawalan dan jalan desa poros Jebol sampai Sengon Bugel.


“Semua akan kami fasilitasi secepatnya, agar roda ekonomi antar desa bisa berjalan lancar dan masyarakat luas bisa merasakan manfaatnya.” pungkas Gus Haiz.


Selain itu juga, persoalan pendidikan, kesehatan hingga kemiskinan masih menjadi kendala. Namun demikian, hal ini juga menjadi program prioritasnya. Ketua DPRD Kabupaten Jepara ini akan mengupayakan aspirasi masyarakat tersebut terealisasi demi kesejahteraan masyarakat. #liputansbm


Pewarta : Puji S
     

Sekdes dan Kadus Diduga Selingkuh, Warga Geruduk Balai Desa




Kebumen - Ratusan warga Desa Joho, Kecamatan Adimulyo mendatangi balai desa setempat, Kamis 20/01/2022. Kedatangan ratusan warga itu menuntut untuk segera mundur dari jabatannya karena dugaan perselingkuhan  Kades dan Kadus Desa Joho Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Jum'at (21/01/2022).


Aksi ratusan warga dikawal ketat oleh jajaran Polri dan TNI. Selain mengepung balai desa, warga yang menggelar aksi itu juga memasang spanduk bernada kecaman dan protes di sekeliling balai desa. 


"Diantaranya Tanda Adanya Kamu Pertahankan dengan Dalih Proses, Warga Beraksi Karena Kamu Sudah Tidak Layak, 90 Persen Warga Menolak".


Informasi yang dapat dihimpun, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua aparatur desa, yakni Sekdes berinisial M dan Kadus berinisial ID itu mulai diresahkan warga setempat sejak bulan November 2021 lalu. Keresahan warga ditandai dengan aksi ratusan warga mendatangi balai desa pada hari ini.


Camat Adimulyo Budiono mengatakan, "masyarakat desa mengharuskan kedua perangkat yang terlibat dalam perselingkuhan tersebut untuk mundur dari jabatannya.Sementara pihak Inspektorat Kebumen telah melakukan pemeriksaan khusus dan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, namun keresahan di masyarakat belum juga reda sehingga Kepala Desa Joho mengeluarkan SP 2 agar warga bisa normal kembali kehidupanya dan dapat tentram lagi". ujar Budiono.


Sementara itu, Kepala Desa Joho Subandi menyampaikan, "jika dengan dikeluarkannya SP 2 tersebut keresahan masyarakat tidak kunjung mereda maka akan dikeluarkan SP 3. Pasalnya hinggi kini 90 persen warganya tidak mau menerima kedua perangkat tersebut menjabat sebagai Sekdes maupun Kadus. Menurutnya langkah SP 3 itu tidak akan diambil sebagai bentuk menjaga harkat dan martabat desanya". kata Subandi. 


Kalau ini memang barang tidak bagus dan salah dan meresahkan masyarakat maka ini adalah satu bukti untuk mengembalikan harkat dan martabat Desa Joho. masyarakat tidak menerima karena seolah-olah harkat dan martabat Desa Joho sudah diinjak-injak, katanya.


Salah satu warga Parmudi menegaskan, "masyarakat tetap akan menuntut Sekdes dan Kadusnya untuk mundur dari jabatannya. Ia menceritakan aksi masa ini merupakan yang kelima kalinya". tegas Parmudi. 


Masyarakat akan menggelar aksi yang lebih besar untuk mendukung turunnya SP 3. Masyarakat akan terus menggelar aksi hingga kedua perangkat tersebut mundur dari jabatannya. Itu harga mati dari warga Joho, tandasnya. #liputansbm


Pewarta : Puji S

20 January 2022

     

Berakhir Damai, Kasus Kades Jepara Aniaya Pemuda dengan Setrum




Jepara - Berakhir damai kasus penganiayaan terhadap pemuda berinisial AT (25) dengan disetrum,  yang dicurigai sebagai selingkuhan istri Kades pada 4 Agustus 2021. Kasus penganiayaan tersebut diduga dilakukan oleh seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara  Jawa Tengah. Kamis (20/01/2022).


"Kami menerima laporan damai pada Sabtu (15/1/2022). Dari pihak pelapor mencabut laporan, namanya restorative justice, mengembalikan kondisikan semula," ungkap AKP M Fachrur Rozi Kasat Reskrim Polres Jepara Jawa Tengah, Rabu (19/01).


Ia menjelaskan, kedua pihak yaitu pelapor dan terlapor telah melakukan mediasi dan bersepakat damai. Kedua pihak juga telah dimintai klarifikasi terkait perdamaian itu di Mapolres Jepara.


"Kemarin dari kedua pihak melakukan mediasi dan melakukan perdamaian. Habis itu kita sudah periksa ulang lagi dan mencabut keterangan supaya alat buktinya ini nol," jelasnya.


Sebelumnya, dalam kasus ini, AT dituduh berselingkuh dengan istri Kades. Awalnya, AT diminta oleh istri Kades  yang berinisial N untuk datang ke sebuah hotel di  Jepara pada Rabu (4/8/2021). Mereka sempat mengobrol di dalam kamar.


"Lalu tidak selang lama N keluar kamar dan tiba-tiba datang S seorang  Kades, menghampiri dan langsung menyetrum tubuh korban," kata Rozi kepada wartawan melalui keterangan tertulis pada 2 November 2021. 


AT kemudian dibawa keluar hotel dan diturunkan di Terminal kudus.


Kades berinisial S atau B itu sudah pernah diperiksa polisi pada 17 Desember 2021. "Pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, terlepas yang bersangkutan dilaporkan sebagai terlapor," kata Rozi, Jumat silam. (17/12/2021). #liputansbm


Pewarta : Puji S
     

Jajaran Pengurus DPD Gerindra Kalteng Kunjungi Korem 102 Panju Panjung






PALANGKA RAYA - Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengunjungi Komando Resor Militer (Korem) 102/Panju Panjung.

Untuk diketahui, kunjungan dan silaturahmi jajaran pengurus DPD Gerindra Kalteng ke Korem 102/Panju Panjung kali ini adalah dalam rangka memperkenalkan pengurus DPD Gerindra Kalteng yang baru.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Korem (Danrem) 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah, Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, S.E., M.M beserta pejabat utama Korem 102 Panju Panjung lainnya menyambut baik kedatangan pengurus DPD Gerindra Kalteng ini.



"Kunjungan pengurus DPD Gerinda Kalteng yang baru ke Korem 102 Panju Panjung kali ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi untuk mempererat sinergitas antara Parpol, Polri maupun TNI agar tercipta kamtibmas yang ideal di Kalteng," ucap Ketua DPD Gerindra Kalteng, H. Iwan Kurniawan kepada awak media ini didampingi oleh Sekretaris DPD Gerindra Kalteng Agus Pramono serta jajaran pengurus lainnya pada Kamis 20 Januari 2022.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

     

Taj Yasin Tepati Janji, Datang Lagi ke Papua Berikan Bantuan Untuk Masjid Raya



Jayapura - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, datang lagi ke Papua untuk kedua kalinya. Kali ini, kedatangan orang nomor dua di Jateng itu untuk menyerahkan bantuan ke Masjid Raya Baiturrahim Papua. Kamis, 20/01/2022 


Bantuan diterima secara langsung oleh Ketua Umum Masjid Raya Baiturrahim, H. Abd Kahar Yelipele didampingi Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukum.


Taj Yasin mengatakan dirinya sangat senang bisa kembali bersilaturahmi ke Papua. Apalagi, lanjutnya, silaturahmi kali ini dibalut dengan kerjasama antara kedua belah pihak. Menurut dia, hal ini merupakan semangat yang mengedepankan persaudaraan dan keutuhan NKRI.


"Masjid Raya Baiturrahim Jayapura dibangun selama 15 tahun, belum selesai. Maka saya harap (pembangunan) ini segera selesai. Kita bareng-bareng bangun, supaya dapat kemakmuran di masyarakat kita juga bangunan masjid ini segera tercipta,” kata Taj Yasin usai penyerahan bantuan didampingi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, KH. Ahmad Daorji, Rabu (19/01/2022).


Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukum, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas bantuan yang diserahkan. Kata dia, renovasi Masjid Raya Baiturrahim Jayapura dilakukan lantaran sudah tidak muat menampung seluruh jamaah di Papua.


“Ini sangat berarti bagi kami untuk mengembangkan masjid. Semoga Allah SWT menerimanya sebagai amal jariyah dan memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia akhirat,” ujar Sekda Papua.


Diinformasikan, Taj Yasin pertama kali mengunjungi Masjid Raya Baiturrahim di sela agenda menyaksikan PON XX Papua. Kepada pengurus masjid, dia menyampaikan niatnya untuk memberikan bantuan melalui dana yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah. #liputansbm


Pewarta : Puji S
     

Warung Bakso Di Magelang Dipasang Banner Peringatan, Dianggap Tidak Taat Bayar Pajak

 

Magelang - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bersama Tim Gabungan Kabupaten Magelang pada Rabu 19/1/2022, memasang tanda peringatan berupa banner di sebuah  warung bakso di Jalan Magelang-Yogyakarta, kawasan Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Kamis (20/1/2022).


Banner tersebut bertuliskan "Wajib Pajak Restoran Tidak Membayar Pajak Sesuai Ketentuan".


Dalam keterangan pers, Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh menjelaskan, warung bakso tersebut merupakan salah satu wajib pajak yang dikenakan pajak 10 persen dari omset.


Pihaknya mengaku sudah melakukan pendekatan kepada pengelola warung, bahkan sudah dipasang alat perekam data transaksi (tapping box). Namun demikian, dalam perjalanannya, pengelola tidak menggunakan alat tersebut dan sempat dilepas.


Dikatakan, sesuai Perbup Nomor 44 Tahun 2021, BPPKAD juga sudah memberikan peringatan kepada pengelola. 


"Kita sudah memberikan teguran 1 selama 7 hari, teguran 2 tiga hari, dan teguran 3 tiga hari. Ini sudah sesuai ketentuan, ternyata tidak ada perkembangan dan tindak lanjut dari pemilik usaha," kata Siti.


"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena yang bersangkutan belum memasang alat perekam data transaksi maka saat ini kita akan melakukan peringatan dalam bentuk pemasangan banner di sana," imbuh Siti.


Siti Zumaroh menerangkan, pajak tersebut tidak lain akan digunakan untuk membangun Kabupaten Magelang. Wajib pajak yang disiplin ikut berperan dalam pembangunan daerah.


Apalagi pada saat situasi pandemi Covid-19, pajak dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 dan kebutuhan pembangunan lainnya.


Siti menyebut, yang membayar pajak 10 persen sebetulnya dibebankan pada konsumen bukan pelaku usaha. 


"Jadi tidak akan mengambil dari keuntungannya pemilik usahanya, dan program ini juga sangat didukung oleh KPK," tandas Siti. 


Pihaknya mengimbau para pengelola warung bakso tersebut segera menindaklanjuti peringatan tersebut untuk menghindari sanksi yang lebih tinggi.


"Kalau sekarang mungkin baru dipasang banner peringatan, nanti akan bisa sampai pada penutupan sementara dan penutupan permanen kalau hal ini tidak diindahkan," pungkas Siti. #lipuansbm


Sumber : Prokompim Kabupaten Magelang

Pewarta : Puji S
     

Polres Jepara Musnahkan 156 Knalpot Brong Hasil Razia



Jepara - Polres Jepara Polda Jateng memusnahkan 156 knalpot brong hasil sitaan selama sembilan hari terakhir. Knalpot yang tidak standar ini dimusnahkan dengan cara dipotong agar tidak dipasang kembali. Rabu (19/1/2022). 


Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH., SIK., MH mengatakan, knalpot tidak sesuai standar disita dari penindakan. Sasaran operasi adalah kegiatan balap liar dan penindakan hunting sistem pelanggaran yang dilihat langsung oleh petugas. 


Mereka yang terjaring diberikan surat tilang dan penyitaan knalpot agar tidak dipasang lagi. "Knalpot brong ini identik dengan suara bising yang mengganggu lingkungan maupun pengguna jalan lainnya. Pelaku pelanggaran ditilang dan diminta memasang knalpot standar saat dilakukan penindakan,” kata Kapolres seusai melakukan pemusnahan di halaman Mapolres Jepara Jawa Tengah. Rabu (19/01). 


Menurut Kapolres, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar pabrik melanggar Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 (1). Dimana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3). 


Dengan demikian, dasar penindakan jelas dan tegas kepada setiap pelaku pelanggaran. 

Kegiatan penindakan dilakukan langsung oleh Kasat Lantas Jepara bersama anggotanya dibantu personil Polsek Jajaran Polres Jepara. 


Kapolres juga menghimbau agar masyarakat utamanya para pemuda tidak lagi menggunakan knalpot brong karena mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Selain itu, Polres Jepara juga akan terus melakukan razia knalpot brong dengan intensif di jalanan guna membangun peradaban pengendara saat berlalu lintas di jalan raya untuk meminimalisir adanya gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Jepara. #liputansbm


Sumber : Polres Jepara.

Pewarta : Puji S
     

Aktivitas Warga Mulai Normal, Banjir di Donorojo Jepara Sudah Surut


Jepara - Banjir yang melanda dua desa, sudah mulai surut. Aktivitas warga di sana perlahan kembali pulih di Desa Clering dan Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Rabu (19/1/2022). 


Diberitakan sebelumnya, banjir tersebut diakibatkan hujan lebat yang berlangsung berhari-hari di wilayah Jepara. Debit air sungai menjadi besar. Akibatnya tanggul besar di tiga titik yang berada di Desa Clering jebol. 


Sebanyak 460 KK 1300 jiwa terdampak akibat banjir di wilayah tersebut. 


Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH., SIK., MH, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa warga perlu mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem dan dampak dari intensitas hujan yang tinggi. 


Warga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang kadang-kadang disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Jepara. 


Diharapkan para warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan yang tempat tinggalnya rawan banjir atau yang selalu digenangi air karena dataran rendah, agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir, tambahnya. #liputansbm


Pewarta : Puji S

19 January 2022

     

Pemkab Jepara Kemana, Properti Apartemen Di Karimunjawa Belum Berizin, Dijual WNA



Jepara - Proyek ‘Startup Island Karimunjawa’ dari PT. Levels Hotel Indonesia yang diduga melanggar ketentuan dan tahapan proses perizinan. Lokasi proyek di dukuh Telaga Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Rabu (19/1/2022)


UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai pengganti atas UU Nomor 27 Tahun 2007. UU inilah yang mengatur tentang Garis Sempadan Pantai (GSP).


Pengertian GSP menurut UU ini adalah “daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.


Garis batas ini adalah bagian dari usaha pengamanan pantai yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya gelombang pasang tinggi (rob), abrasi, menjamin adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar pantai, menjaga pantai dari pencemaran, serta pendangkalan muara sungai. 


Garis Sempadan Pantai (GSP) juga berfungsi sebagai : pengatur iklim, sumber plasma nutfah, dan benteng wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut.


Sementara dari sisi legalitas urgensi sempadan pantai sudah tersedia dalam berbagai perangkat peraturan, yaitu : 


  1. UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang;

  2. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia;

  3. UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

  4. UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air;

  5. UU No.16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;

  6. UU No.28/2004 tentang Bangunan Gedung;

  7. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

  8. UU No.38/2004 tentang Jalan;

  9. PP No.51/2016 Tentang Batas Sempadan Pantai;

  10. PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

  11. Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan berbagai  Keputusan Menteri Sektoral/Teknis lainnya.;

  12. Perda Jepara No.2/2011 Tentang RT.RW Kab. Jepara Tahun 2011-2031.


Salah satu contoh kasus persoalan pembangunan Startup Island Karimunjawa yang saat ini viral di medsos, perihal bangunan yang ada diduga mengabaikan PP No.51/2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.


Dimana dengan melihat bangunan pondasi yang sudah dibangun di kawasan itu sejatinya tidak dapat didirikan bangunan hotel yang permanen, karena kawasan itu berada dalam area sempadan pantai. Pondasi bangunan yang rencananya untuk bangun Hotel bintang 5, dalam kenyataannya hanya berjarak di bawah 100 meter dari pasang tertinggi. Dan itu berarti, masih termasuk di dalam area sempadan pantai.


Sementara menurut ketentuan surat keterangan tata ruang harusnya “Tidak menutup akses masyarakat menuju dan dari pantai”, namun kenyataan realita dari bangunan pondasi ada kemungkinan akses publik ke pantai akan tertutup dan ada indikasi pagar bangunan yang saat ini sudah berdiri dibangun melebihi batas wilayah lahan milik PT. Hotel Levels Indonesia.


Dari uraian di atas, dan dikaitkan dengan masalah yang terjadi di wilayah pantai Karimunjawa, terdapat banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama, UU No. 1/2014 Pasal 17 disebutkan bahwa “Izin Lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian Izin Lokasi wajib pertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta kepentingan masyarakat, nelayan tradisional. Izin Lokasi diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. "Selain itu, dalam Pasal 26A disebutkan antara lain “Izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 


  1. Menjamin akses public, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal;

  2. Memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan”


Pada pasal 26A juga disebutkan “Yang dimaksud dengan “akses publik” adalah jalan masuk yang berupa kemudahan, antara lain : 


  1. Akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai

  2. Akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam dan akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai”.


Dalam UU ini juga disebutkan secara jelas bahwa aspek ekologi adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem.


Sedangkan aspek sosial adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) dari masyarakat lokal.


Perlu dipertanyakan Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Jepara dalam mengeluarkan izin lokasi, izin lingkungan, telah mempertimbangkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan diatas. 


Pemkab Jepara hingga saat ini belum pernah membuat peraturan khusus yang lebih operasional (Perda/Perbub) tentang garis sempadan pantai, sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU tentang sempadan pantai yang sudah ada. 


Sebab UU memberi ruang kewenangan untuk itu. Kalaupun Pemkab Jepara belum membuat peraturan organik-operasional tentang garis sempadan pantai, maka yang harus menjadi rujukan utama oleh semua pihak, terutama oleh Pemerintah Daerah adalah aturan tentang batas garis sempadan pantai yang telah tercantum dalam UU yang sudah ada. 


Batasan sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, haruslah menjadi rujukan pokok dalam menyikapi kasus pembangunan-pembangunan hotel di wilayah tepi pantai Jepara dan Karimunjawa pada khususnya.


Dilihat dari keadaan atau kondisi riil kawasan pantai di wilayah Karimunjawa, jelaslah bahwa kawasan itu sesungguhnya berada dalam area sempadan pantai. Jika bangunan permanen berada dalam area sempadan pantai, maka otomatis kawasan itu tidak dapat (tidak boleh) diizinkan bagi siapapun untuk mendirikan bangunan permanen di atasnya. 


Pemberian izin oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Jepara kepada pihak investor, dengan demikian sebuah kesalahan atau pelanggaran serius terhadap amanat ketentuan UU Nomor 1/2014.


Memang dapat dimengerti ketika Pemkab Jepara harus membuat garis sempadan pantai sesuai ketentuan UU, yang tentu saja akan cenderung mengalami kendala teknis. Kendala itu misalnya dalam hal ; bagaimana mungkin Pemkab Jepara menggeser bangunan beton bertingkat yang telah ada sebelumnya, seperti hotel-hotel yang sudah dibangun di sepanjang pantai di wilayah Kab. Jepara, termasuk rumah-rumah penduduk warga lokal. 


Sebab jika konsisten dengan batasan garis sempadan pantai, maka konsekuensinya adalah sebagian perkampungan serta semua bangunan hotel-hotel yang berada di dalam area sempadan pantai, terpaksa harus dibongkar. Kemungkinan, inilah salah satu alasan mengapa Pemkab Jepara tidak berani membuat aturan pelaksana tentang batas garis sempadan pantai. Termasuk tidak berani menerapkan perintah UU tentang sempadan pantai.


Namun demikian, Pemkab Jepara juga tidak boleh membiarkan atau selalu bersikap permisif bagi investor yang hendak membangun hotel atau gedung-gedung berbeton baik di kawasan pantai di wilayah Kab. Jepara dan Karimunjawa, yang jelas-jelas masuk dalam area sempadan pantai.


Artinya, penerapan aturan sempadan pantai harus diberlakukan secara ketat bagi kawasan atau area yang belum terbangun, dan atau kawasan yang akan direncanakan akan dibangun. Itu pula berarti, bahwa Pemkab Jepara selayaknya tidak boleh memberikan Izin Lokasi atau IMB kepada pihak investor terutama di kedua kawasan itu.

Dengan perkataan lain, kalau Pemkab Jepara sulit membongkar bangunan yang sudah (terlanjur) ada, maka untuk Izin Lokasi dan IMB baru yang diajukan oleh pihak manapun, harus ditolak.


Apapun rumus yang akan digunakan untuk menentukan batas sempadan pantai, seyogyanya dipertimbangakan ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah sempadan pantai. Wilayah sempadan pantai harus diarahkan menjadi ruang publik yang dapat diakses dan dinikmati oleh publik. 


Selain itu, pemanfaatan ruang wilayah pantai diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai dengan tetap berprinsip terhadap fungsi kelestarian alam.


Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Jepara dalam kasus pemberian Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan di lokasi sempadan pantai kepada investor, merupakan bentuk pengabaian atau pembangkangan terhadap amanat UU. 


Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Jepara mungkin juga termasuk kita semua telah dengan sengaja 'mengencingi’ UU Nomor 1/2014. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Jepara dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan pantai di wilayah Karimun Jawa pada khususnya oleh pihak swasta adalah bagaimana mengutamakan kebutuhan dari para pemangku kepentingan utama. 


Pemangku kepentingan utama,  tak lain adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung dengan pantai itu. 


Pengertian masyarakat menurut UU meliputi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang selama ini telah menjadikan pantai sebagai tempat rekreasi umum.


Karena itu kebijakan ini perlu sedari awal dikoreksi secara bersama-sama oleh semua pihak, baik jajaran Pemkab maupun kita sebagai masyarakat Jepara. Sebab jika kita diam dan enggan mengoreksinya di awal, maka kita sesungguhnya tengah memberi beban kepada generasi yang hadir kemudian. Atau, kecuali jika kita sama-sama sepakat untuk langgar UU Nomor 1/2014. #liputansbm


Sumber : dari berbagai sumber

Pewarta : Puji S
     

Bupati Jepara Empati Serahkan Bantuan Logistik Dan Kursi Roda




Jepara - Bupati Jepara Dian Kristiandi menyerahkan ratusan bantuan logistik dan kursi roda kepada warga Dukuh Tukaksoro Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Rabu (19/1/2022)


Total bantuan yang dibawa oleh orang nomor satu di kota ukir itu yakni 186 bantuan logistik pangan, 6 buah kursi roda kepada warga yang mengalami kesulitan berjalan, 2 buah laptop dan printer serta bantuan paket penunjang protokol kesehatan.


Bupati Dian Kristiandi menyempatkan berdialog dengan warga di dukuh ini. Berbagai keluhan dan permohonan bantuan disampaikan oleh warga setempat. Mulai dari bantuan untuk pembangunan TPQ, perbaikan jalan hingga perbaikan masjid.


“Di wilayah kami ada sekitar 600 meter jalan Kabupaten yang menghubungkan langsung dengan Kudus. Saat ini kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Untuk itu, kami mohon Pak Bupati agar bisa memperbaikinya karena itu merupakan etalase atau wajah Jepara yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain,” kata Petinggi Bategede Bambang Eko Susilo.


Menanggapi keluhan tersebut, Bupati mengungkapkan jika dinas teknis akan segera menindaklanjutinya. Selain itu, Andi juga meminta kepada desa untuk segera mengajukan permohonan bantuan pembangunan TPQ dan Jalan Usaha Tani (JUT) yang menghubungkan wilayah Mayong.


“Segera ajukan, mudah-mudahan bisa terealisasi di APBD Perubahan tahun ini,” kata Bupati Andi.


Terhadap bantuan yang sudah diserahkan ini, politisi PDI Perjuangan itu meminta agar dimanfaatkan dengan baik. Bantuan laptop yang diberikan kepada dua lembaga pendidikan harsu dimanfaatkan untuk kemajuan lembaga.


“Begitu juga kursi roda, semoga bisa membantu warga kita untuk bisa beraktifitas kembali,” imbuh Andi.


Dalam kesempatan itu, Bupati Andi juga mengingatkan warga untuk menjaga kelestarian alam termasuk kebersihan lingkungannya. Hal itu harus dilakukan agar potensi bencana bisa diminimalkan.


“Musim penghujan seperti ini biasanya banyak disertai bencana alam. Saya mendoakan agar semua warga disini tetap sehat dan aman dari semua bencana. Salah satu upayanya menjaga kelestarian alam dan menjaga kebersihannya,” tandas Andi. #liputansbm


Pewarta : Puji S
     

Mayat Tanpa Busana Ditemukan Di Kamar Hotel Mahkota Kudus




Kudus - Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditemukan di kamar hotel nomor 235 Hotel Mahkota  Kudus Jalan Sentot Prawiro Dirjo Getas Pejaten Kecamatan Jati, Kudus Jawa Tengah. Rabu (19/1/2022).


Kali pertama jenazah ditemukan oleh petugas jaga hotel bernama Sugeng pada Selasa (18/1/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Belum diketahui identitas jenazah dan penyebabnya.


Saat itu Sugeng sengaja membuka kamar 235 karena jam sewanya sudah habis. Setelah dibuka, ternyata terdapat jenazah pria tergeletak tanpa mengenakan busana.


"Saya buka kamar karena jamnya sudah habis. Mau mengingatkan," kata Sugeng.


Mendapati temuan tersebut , Sugeng pun langsung melaporkannya ke Polsek Jati.


Menurut pengakuan Sugeng, pria yang ditemukan tak bernyawa itu sebelumnya masuk hotel sehari yang lalu sekitar pukul 10.00 WIB.


Saat menginap, pria tersebut ditemani oleh seorang perempuan.


"Perempuan tersebut keluar saat siang hari. Katanya mau cari makan tapi tidak balik lagi," tandas Sugeng


Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jenazah berinisial R merupakan warga Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota Kudus.


Kapolsek Jati, AKP Deni Dwi Noviandi, mengatakan, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di jasad jenazah.


Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis berikut tim dokter.


Kemudian, kata dia, kali pertama ditemukan jenazah dalam keadaan telanjang dan kaku.


Diperkirakan sudah sejak kemarin kakek tersebut meregang nyawa. 


"Posisi korban miring. Mulut keluar darah sama telinga. Ini disimpulkan dokter dan Inafis Polres tidak ada penganiayaan," tandas dia.


Di sekitar jenazah, kata Deni, tidak ada temuan mencurigakan. Ada beberapa pakaian yang diduga dikenakan sebelumnya dan puntung rokok.


"Jenazah tidak mengenakan pakaian sama sekali. Jadi posisi masih telanjang. Baju, kaus, celana, maupun celana dalam terlepas semua," kata dia.


Dari informasi yang dihimpun, kakek 68 tahun itu menginap di hotel sejak sehari yang lalu bersama seorang perempuan. Mereka masuk sekitar pukul 10.00 WIB.


Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, sang perempuan keluar untuk mencari makan, tapi ternyata tidak kembali.


"Untuk sementara dari pihak Tim Reskrim Polsek Jati berusaha mencari perempuan yang bersama korban," tandas dia.


Kepala Puskesmas Ngembal Kulon, dr Kamal Ahmad Efendi, yang turut serta melakukan pemeriksaan mengatakan, saat ditemukan jenazah diperkirakan sudah meninggal lebih dari 20 jam.


"Keluar cairan darah dari rongga mulut. Kematian yang bersangkutan lebih dari 20 jam. Antara 20 sampai 24 jam," kata dia


Kamal melanjutkan, dalam pemeriksaan tidak ditemukan sisa obat kuat ataupun bungkusnya di sekitar lokasi.


Kalaupun kakek tersebut mengonsumsi obat kuat, berarti dikonsumsi sejak sebelum masuk hotel.


Kemungkinan iya (mengonsumsi obat kuat) tapi itu tidak dikonsumsi di dalam hotel.


"Mungkin sebelum masuk. Tidak ada kami temukan baik bungkus maupun wujud obat di dalam kamar," katanya.


Kamal melanjutkan, di sekitar jenazah berada juga ditemukan bungkus kondom. 


"Kalau kita lihat identitasnya 68 tahun kemungkinan yang bersangkutan mengalami serangan jantung," kata dia.


Kini jenazah telah dievakuasi menggunakan ambulans milik BPBD Kudus. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka. #liputansbm


Pewarta : Puji S

ads LiputanSbm