Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

16/1224

16/1224

20 January 2025

     

Palangka Raya Gelar GEMAPATAS dan Serahkan Sertifikat Tanah Redistribusi

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Kantor ATR/BPN Kota Palangka Raya menggelar Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sekaligus menyerahkan sertifikat redistribusi tanah tahun 2024.

Acara yang bertempat di Jalan D.A Tawa, Kelurahan Bukit Tunggal, Palangka Raya, pada Senin (20/1/2025), berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, hadir langsung dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemasangan tanda batas sebagai langkah awal untuk mencegah sengketa lahan.

“Langkah ini penting agar ke depan tidak ada lagi konflik agraria akibat ketidakjelasan batas tanah. Dengan pemasangan tanda batas, proses pengukuran tanah juga akan lebih mudah dan akurat,” ujar Husain.

Senada dengan itu, Kepala Kantor BPN Palangka Raya, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa GEMAPATAS digagas untuk mengatasi persoalan ketidakpedulian masyarakat terhadap batas tanah mereka.

Menurutnya, banyak sengketa tanah terjadi akibat ketidakjelasan batas wilayah.

“Program ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan aktif menjaga tanda batas tanah mereka, demi mencegah masalah yang berpotensi terjadi di masa mendatang,” kata Indra.

Selain kampanye GEMAPATAS, acara ini juga diisi dengan penyerahan sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat setempat.

Sertifikat tersebut merupakan bagian dari program reforma agraria yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, khususnya bagi warga yang telah lama menempati lahan.

Selain itu, Siti Aminah yang merupakan salah satu penerima sertifikat, juga mengungkapkan rasa syukurnya.

“Dengan sertifikat ini, kami merasa lebih tenang. Terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu kami mendapatkan hak atas tanah ini,” tuturnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi terkait. Para peserta diajak memahami pentingnya menjaga legalitas tanah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

Melalui GEMAPATAS dan sertifikasi redistribusi tanah, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi konflik agraria, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Freddy Ering dan Nyelong Inga Simon Dilantik sebagai Anggota DPRD Kalteng, Gantikan Wiyanto dan Muhammad Alfian

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Paripurna untuk Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) dan Peresmian Anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, Senin (20/1/2025).

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Arton S Dohong.

Dalam sambutannya, Arton menyampaikan apresiasi atas terlaksananya prosesi pelantikan dengan lancar dan khidmat.

"Hari ini kita telah menyaksikan pengucapan sumpah/janji dan peresmian anggota DPRD Kalimantan Tengah masa jabatan 2024-2029. Saya berharap para anggota baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah," ujar Arton.

Freddy Ering dan Nyelong Inga Simon dilantik untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Wiyanto dan Muhammad Alfian Mawardi, yang sebelumnya mengundurkan diri.

Pelantikan ini resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4-24 Tahun 2025, tertanggal 8 Januari 2025.

Sekretaris DPRD Kalteng, Pajarudinnor, membacakan surat keputusan tersebut sebelum pengucapan sumpah/janji berlangsung.

Keputusan itu sekaligus mengubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.3417 Tahun 2024 terkait pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2024-2029.

Dalam sambutannya, Arton juga menekankan pentingnya sinergi antaranggota DPRD untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

“Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Freddy Ering dan Nyelong Inga Simon. Kolaborasi dan sinergi antaranggota DPRD sangat penting dalam mewujudkan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Pelantikan ini menandai dimulainya tugas kedua anggota baru tersebut hingga akhir masa jabatan pada tahun 2029.

Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat serta tamu undangan di lingkungan DPRD Kalteng. (red)

     

Dishut Kalteng Gelar Upacara HUT ke-58 Polhut, Wakil Gubernur Tegaskan Pentingnya Sinergi

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Polisi Kehutanan (Polhut) di halaman kantor Dishut, Senin (20/1/2025). 

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, bertindak sebagai inspektur upacara, sekaligus menyampaikan pesan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya peran Polhut sebagai penjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perjalanan 58 tahun Polhut yang kini menjadi salah satu kesatuan polisi khusus tertua di Indonesia.

“Polisi Kehutanan memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan hutan. Melalui tema Bhakti Wirawana-Wana Wibawa, Polhut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga wibawa hutan Indonesia,” ujar Edy.

Ancaman Kejahatan Kehutanan

Dalam upacara itu, Edy juga menggarisbawahi berbagai ancaman yang mengintai kelestarian hutan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin (PETI), perambahan, hingga perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi.

“Keberanian dan ketangguhan Polhut sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan besar ini. Kejahatan kehutanan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak serius pada sosial, budaya, dan ekonomi negara,” katanya.

Sejak 2015 hingga 2024, Polhut bersama mitra telah melakukan 2.171 operasi pengamanan kehutanan. Sebanyak 1.462 kasus berhasil dilimpahkan hingga tahap penuntutan (P-21). 

Namun, angka-angka ini menjadi pengingat bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi kawasan hutan secara efektif.

Upaya Sinergi dan Kolaborasi

Upacara ini juga menjadi momen refleksi bagi Polhut untuk terus meningkatkan strategi pengamanan hutan. Edy menegaskan, perlindungan kawasan hutan tidak hanya melalui pengawasan fisik, tetapi juga dengan strategi preemtif, preventif, dan represif yang terintegrasi.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk terus berkolaborasi menjaga kelestarian hutan. Ini adalah tanggung jawab bersama demi keberlanjutan kehidupan,” tutupnya.

Upacara HUT ke-58 Polhut ini turut dihadiri pejabat daerah, mitra instansi terkait, hingga perwakilan dari Kementerian Kehutanan, sebagai wujud sinergi yang kuat untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. (red)

19 January 2025

     

Anggota DPRD Palangka Raya Dukung Program Makan Gratis untuk Tingkatkan Gizi Anak

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu. (Ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menyampaikan harapannya agar program makan gratis yang diluncurkan pemerintah dapat membawa manfaat nyata, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus. 

Ia menekankan pentingnya program ini dalam mendukung peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

“Program ini adalah langkah strategis di tengah upaya pemerintah mengatasi permasalahan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Kota Palangka Raya,” ujarnya, Minggu (19/1/2025).

Hap menilai penyediaan makanan gratis bagi peserta didik yang membutuhkan tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

"Kita berharap program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, terutama anak-anak. Selain itu, menu yang disediakan harus mengandung gizi seimbang untuk mendukung kesehatan mereka," tambahnya.

Lebih lanjut, Hap menekankan pentingnya pengawasan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan. 

Ia juga mendorong pelibatan masyarakat, baik melalui partisipasi aktif maupun edukasi tentang pentingnya asupan gizi.

“Program seperti ini bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa membangun masyarakat Palangka Raya yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya. (red) 

18 January 2025

     

Ombudsman RI: Seleksi CASN 2024 Perlu Evaluasi Komprehensif untuk Hindari Maladministrasi



LIPUTANSBM.COM, JAKARTA – Memasuki tahap akhir seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, Ombudsman Republik Indonesia mencatat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan panitia seleksi nasional (Panselnas). Dalam keterangannya, Ombudsman RI menyoroti dugaan maladministrasi yang kerap terjadi sepanjang proses rekrutmen. Kamis (16/1/2024) 


Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengungkapkan bahwa pemerintah terlihat kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah berulang di tahapan seleksi, khususnya pada proses administrasi. “Tahap seleksi administrasi merupakan pintu awal yang krusial bagi peserta.


Namun, banyak masalah timbul akibat proses verifikasi dan validasi yang tidak memadai oleh panitia seleksi, bukan hanya karena kesalahan peserta,” ujar Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/1).


Robert menjelaskan beberapa catatan kritis yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Pertama, masalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi yang tersedia seringkali menjadi kendala utama.


Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh minimnya kejelasan informasi terkait kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. “Pemerintah perlu memastikan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan disampaikan secara rinci dan spesifik, termasuk mencantumkan kode program studi sesuai Kepdirjen Dikti Nomor 163/E/KPT/2022,” jelasnya.


Kedua, Ombudsman menyoroti pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dianggap kurang transparan, terutama untuk metode seleksi non-CAT seperti wawancara, psikotes, dan tes kesehatan. “Tahapan ini harus dilakukan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Saat ini, pemerintah cenderung mengabaikan prinsip-prinsip tersebut,” tambahnya.


Ketiga, indikasi intervensi pihak luar dalam proses seleksi juga menjadi perhatian. Ombudsman menemukan adanya potensi campur tangan yang dapat mencederai keadilan serta merugikan peserta baik secara material maupun nonmaterial. “Kami mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan guna memastikan seleksi CASN bebas dari intervensi pihak tertentu,” tegas Robert.


Ombudsman RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Robert meminta pemerintah dan panitia seleksi untuk memperbaiki sistem rekrutmen agar lebih akuntabel, sekaligus menegakkan hukum dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.


Tak hanya itu, Ombudsman juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan tindakan maladministrasi yang mereka alami atau saksikan selama proses seleksi CASN 2024. “Laporan dapat disampaikan melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di tingkat pusat maupun kantor perwakilan di 34 provinsi,” imbuhnya.


Pada akhirnya, Ombudsman RI menegaskan bahwa keberhasilan seleksi CASN tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang lolos, tetapi juga dari integritas dan transparansi proses rekrutmen yang dilakukan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola seleksi yang adil dan bebas dari maladministrasi.


Laporan ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sistem demi memastikan kualitas dan keadilan dalam proses rekrutmen calon abdi negara.


Sumber: Rilis dari Robert Na Endi Jaweng
     

Pj Wali Kota Palangka Raya Sambut Peneliti Kalimantan Lestari, Bahas Pemantauan Kualitas Udara

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Ahmad Husain, didampingi oleh Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, menerima kunjungan tim peneliti Kalimantan Lestari di aula kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (17/1/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan alat PurpleAir PM2.5, sebuah perangkat canggih yang mampu mengukur indeks kualitas udara secara real-time. 

Alat ini telah dipasang di beberapa titik strategis di Kota Palangka Raya, termasuk di kantor BPBD.

Ahmad Husain menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan menilai keberadaan alat tersebut sangat penting bagi upaya pengambilan kebijakan berbasis data. 

"Kami berharap hasil pemantauan kualitas udara dari alat ini dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah, terutama untuk melindungi lingkungan sekolah dan anak-anak dari dampak buruk polusi udara," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa data dari PurpleAir PM2.5 juga dapat menjadi acuan bagi Pemko Palangka Raya dalam menetapkan status kebencanaan, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah ini.

Sementara itu, salah satu peneliti Kalimantan Lestari, Hanun Nurrahmawati, menjelaskan bahwa penelitian mereka bertujuan mendukung pembuat kebijakan di Kalimantan Tengah. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu menciptakan model pembangunan berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

"Harapannya, dengan adanya alat PurpleAir PM2.5, Pemko Palangka Raya dapat memantau kualitas udara secara efektif dan menjadikannya acuan dalam pengambilan kebijakan, termasuk penetapan status udara di wilayah ini," kata Hanun.

Langkah ini dinilai penting dalam menjawab tantangan kualitas udara, terutama di tengah ancaman karhutla yang menjadi perhatian utama di Kalimantan Tengah. 

Pewarta : Antonius Sepriyono

16 January 2025

     

Penataan Baliho dan Reklame, Wujud Komitmen Palangka Raya Menuju Kota Estetis dan Tertib

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA –Pemerintah Kota Palangka Raya terus mengintensifkan upaya penataan tata kota guna menciptakan lingkungan yang lebih estetis dan tertata. 

Salah satu langkah nyata dilakukan melalui penertiban baliho dan reklame di kawasan strategis kota. Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, memimpin langsung kegiatan penataan ini bersama jajaran lintas instansi di sepanjang jalur Bundaran Kecil hingga Bundaran Burung. Kamis (16/1/2025) 

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi dan Kota, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palangka Raya.

Akhmad Husain menyampaikan apresiasi atas sinergi semua pihak yang berperan aktif dalam upaya tersebut. Menurutnya, penataan baliho dan reklame tidak hanya memperbaiki estetika kota tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap ketertiban umum.

“Saya berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya ini agar Kota Palangka Raya semakin dikenal sebagai kota yang bersih dan tertata,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Akhmad Husain menegaskan bahwa setiap reklame yang terpasang wajib memiliki izin resmi. Pihaknya juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha atau individu yang memasang reklame tanpa izin untuk segera melengkapi persyaratan administrasi.

“Pemerintah tidak akan segan untuk menindak tegas reklame yang melanggar aturan. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penegakan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menunjukkan komitmen dalam menjaga kerapian kota sekaligus menertibkan potensi pelanggaran.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap reklame memberikan kontribusi positif, baik dari sisi estetika maupun pendapatan daerah.

Penataan yang dilakukan di kawasan strategis ini melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Camat, Lurah, dan sejumlah pejabat teknis lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pembangunan kota.

Penertiban baliho dan reklame ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju tata kota yang lebih terstruktur dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Dengan dukungan semua pihak, Kota Palangka Raya optimistis dapat memperkuat citra sebagai kota yang ramah, tertib, dan berwawasan lingkungan.

Sebagai upaya lanjutan, pemerintah juga berencana memperketat pengawasan terhadap pemasangan reklame di wilayah lain untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Pewarta : Andy Ariyanto

     

Edy Pratowo Buka Suara Soal Peluang Pimpin Golkar Kalteng

H. Edy Pratowo saat diwawacara usai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur setempat, mengenai informasi masuknya sebagai kandidat calon Ketua Golkar Kalteng. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Nama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, mulai mencuat sebagai salah satu kandidat potensial dalam bursa pemimpin Partai Golkar Kalteng.

Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kalteng dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Menanggapi kabar tersebut, Edy mengaku terbuka dan menghormati proses yang berjalan di internal partai.

“Ya, bagus saja. Semua punya ruang. Silakan saja. Kalau bagi saya, tidak masalah,” kata Edy usai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (16/1/2025).

Meski demikian, mantan Bupati Pulang Pisau dua periode ini menegaskan akan tetap mengikuti mekanisme partai.

“Nanti kita lihat arahan dan petunjuk partai. Itu yang akan jadi dasar,” ujarnya.

Edy juga mengungkapkan bahwa statusnya di Partai Golkar saat ini masih sebagai anggota. Namun, ia telah nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pulang Pisau.

“Saya masih anggota Golkar, hanya nonaktif sebagai Ketua Golkar Pulang Pisau,” jelasnya.

Ketika ditanya soal kesiapannya memimpin Golkar Kalteng, Edy menyatakan komitmennya untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang diemban.

“Apapun yang terbaik, kita selalu siap. Sama seperti saat menjadi wakil gubernur, yang terbaik adalah menjalankan amanah sebaik mungkin,” pungkasnya. (red)

     

Ilham Nurhidayat Resmi Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalteng

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA  – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pengukuhan Kepala Perwakilan tahun 2025 pada Kamis pagi (16/1/2025). 

Acara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Dalam momen tersebut, Ilham Nurhidayat resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang hadir mewakili Gubernur Kalteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah melalui Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menyampaikan harapan besar kepada Ilham Nurhidayat untuk membawa lembaga tersebut semakin maju. 

"Selamat atas pelantikan Bapak Ilham Nurhidayat. Kami yakin, dengan pengalaman yang dimiliki, Bapak akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik," ujar Edy. 

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara BPKP dan pemerintah daerah. 

"Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin selama ini terus diperkuat, terutama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," lanjutnya.

Fokus pada Tata Kelola dan Program Strategis

Sebagai lembaga pengawas keuangan negara, BPKP memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam sambutannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran BPKP dalam berbagai program strategis pembangunan.

"Kami menaruh harapan besar agar BPKP terus mendukung program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, hingga penurunan stunting. Semua ini menjadi elemen penting dalam pembangunan Kalimantan Tengah yang berkelanjutan," katanya. 

Tak hanya itu, BPKP juga diharapkan aktif mendukung program unggulan pemerintah seperti Food Estate, pencetakan sawah, Shrimp Estate, dan inisiatif lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan Baru dengan Kepemimpinan Baru

Pengukuhan ini menjadi tonggak baru bagi BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. 

Di bawah kepemimpinan Ilham Nurhidayat, lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan, pengendalian internal, serta manajemen risiko pemerintah daerah.

Acara berlangsung dengan khidmat, diakhiri doa bersama sebagai simbol harapan agar tugas baru yang diemban berjalan lancar dan penuh keberkahan. (red)

15 January 2025

     

Cegah Penularan HIV/AIDS, DPRD Palangka Raya Dorong Edukasi Berkelanjutan untuk Remaja

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Debora Holdae Veronika Lesa. (Ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Debora Holdae Veronika Lesa, menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan mengenai HIV/AIDS bagi kalangan remaja.

Ia menegaskan, pemahaman dini tentang cara penularan dan bahaya penyakit ini dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah perilaku berisiko di kalangan generasi muda.

“Jika pengetahuan ini ditanamkan sejak dini, para remaja akan lebih memahami risiko dari tindakan tertentu yang dapat menyebabkan infeksi HIV/AIDS. Pemahaman ini akan membantu membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan mereka,” ujar Debora, Rabu (15/1/2025).

Debora menjelaskan, remaja merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS.

Minimnya pemahaman sering kali menjadi alasan utama mereka terjerumus ke dalam perilaku berisiko, seperti pergaulan bebas atau penggunaan narkoba suntik.

Menurutnya, edukasi harus dimulai dari lingkungan sekolah dengan pendekatan yang lebih interaktif dan relevan.

“Jangan hanya ceramah. Gunakan media kreatif seperti film, diskusi kelompok, atau simulasi agar materi mudah diterima dan dipahami oleh remaja,” sarannya.

Tak hanya itu, Debora juga menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam memberikan informasi kepada anak-anak mereka.

Ia meyakini, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan bahaya HIV/AIDS.

“Melalui edukasi yang konsisten dan komprehensif, kami berharap remaja di Palangka Raya memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga mampu menjaga diri dan lingkungannya dari penyebaran HIV/AIDS,” jelas Debora.

Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di kalangan generasi muda melalui program-program edukasi yang berkesinambungan. (red)

     

Fraksi Gerindra Usulkan SMK di Desa Penyang untuk Dukung Pendidikan Kejuruan

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda. (Ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memiliki potensi besar untuk pengembangan pendidikan, terutama di bidang kejuruan. Namun, akses terhadap fasilitas pendidikan di wilayah ini masih sangat terbatas.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda, mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di desa tersebut.

Menurutnya, keberadaan SMK dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal di sektor-sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit dan pertanian.

“Desa Penyang memiliki potensi besar untuk pendidikan kejuruan, terutama karena dekat dengan berbagai sektor industri. Lokasi untuk pembangunan SMK sudah tersedia dan siap dimanfaatkan. Kami hanya perlu dukungan pemerintah provinsi untuk merealisasikan ini,” kata Wengga, Rabu (15/1).

Mendukung Generasi Muda Lokal

Wengga menjelaskan, keberadaan SMK di Desa Penyang tidak hanya mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak muda setempat, tetapi juga mencetak lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Hal ini diyakini dapat menekan angka pengangguran di wilayah pedesaan.

“Dengan adanya SMK, anak muda di sini tidak perlu pergi jauh untuk menempuh pendidikan. Mereka dapat belajar keahlian yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pertanian, perkebunan, hingga teknik mesin,” tambahnya.

Selain itu, ia menilai SMK dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui kolaborasi dengan industri lokal.

“Perusahaan-perusahaan di sekitar desa bisa mendukung melalui program magang atau pelatihan kerja. Dengan begitu, lulusan SMK tidak hanya terampil, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan industri,” jelas Wengga.

Dorongan Digitalisasi Pendidikan

Wengga juga menyarankan pengembangan platform PENA Berkah, sistem pengelolaan pendidikan di Kalteng, agar dilengkapi dengan fitur pengajuan pembangunan sekolah baru. Menurutnya, fitur ini dapat mempercepat proses penyampaian aspirasi masyarakat dan pemerataan pendidikan.

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa langsung mengajukan kebutuhan infrastruktur pendidikan secara digital. Hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil,” paparnya.

Mendukung Pemerataan Pendidikan

Wengga menegaskan pentingnya pembangunan SMK di Desa Penyang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalteng. Ia berharap usulan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.

“Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan SMK di Desa Penyang, saya yakin generasi muda di sini bisa memiliki masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.

Rencana ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Desa Penyang, yang berharap SMK dapat segera dibangun untuk menjawab kebutuhan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut. (red)

     

Kalteng Optimistis Tekan Angka Kemiskinan Lewat Program Lumbung Pangan Nasional

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah utama yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan adalah realisasi Program Lumbung Pangan Nasional dan Swasembada Pangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng Sri Widanarni menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung program tersebut. 

"Kalimantan Tengah akan menjadi Lumbung Pangan Nasional. Dengan ini, lapangan kerja terutama di sektor pertanian akan terbuka luas. Ini menjadi salah satu upaya konkret untuk mengurangi angka kemiskinan," ungkapnya, Rabu (15/1/2025). 

Ia mendorong masyarakat desa agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga proaktif memanfaatkan peluang yang ada. 

"Lahan di Kalteng sangat luas. Jangan hanya menunggu bantuan, tetapi manfaatkan lahan yang ada. Kalau masyarakat siap dan mendukung, hasilnya akan terasa langsung," ujarnya.

Menurut Sri, keterlibatan masyarakat dalam program ini berpotensi besar mengatasi masalah pengangguran, baik terbuka maupun terselubung. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, ia optimistis program ini bisa berjalan sukses.

"Dukungan pemerintah sudah sangat besar. Tinggal bagaimana masyarakat menangkap peluang ini dan bergerak bersama untuk menciptakan perubahan nyata," tutupnya.

Program Lumbung Pangan Nasional diharapkan tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah sekaligus memperkuat perekonomian daerah. (red) 

     

Pimpin Rapat TKKSD, Pj Sekda Palangka Raya Tekankan Pentingnya SOP Efektif

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, memimpin rapat pembahasan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di Ruang Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (15/1/2025). Ia hadir mewakili Penjabat Wali Kota Palangka Raya.

Rapat ini berfokus pada penyusunan rencana kerja TKKSD serta pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama daerah.

Dalam arahannya, Arbert Tombak menegaskan pentingnya SOP yang seragam sebagai pedoman utama agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan lancar dan terarah.

“Kita ingin menyusun SOP yang lebih baik sehingga pelaksanaan kerja sama menjadi lebih efektif. Dengan SOP yang jelas, setiap pihak dapat menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Arbert.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi dalam setiap langkah kerja sama. Menurutnya, kerja sama yang terencana dan berbasis evaluasi akan menciptakan sinergi lebih baik antara perangkat daerah dan mitra kerja sama lainnya.

“Harapan kita, semua pihak yang terlibat dalam TKKSD ini aktif mendukung realisasi program kerja sama yang sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. SOP yang baik akan menjadi panduan utama dalam melaksanakan tugas tersebut,” ujarnya.

Rapat turut dihadiri oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen meningkatkan kualitas kerja sama daerah demi mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berdampak luas bagi masyarakat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Angka Kemiskinan di Kalteng Meningkat, BPS: Naik 0,09 Persen pada September 2024

Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni saat menyampaikan Berita Resmi Statistik.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 5,26 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dibandingkan Maret 2024.

Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, mengungkapkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 149,24 ribu orang, meningkat 3,61 ribu orang dari Maret 2024.

“Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 mencapai 5,22 persen, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,89 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan di perdesaan justru turun dari 5,38 persen pada Maret 2024 menjadi 5,29 persen pada September 2024,” jelas Agnes dalam rilis resmi BPS di Palangka Raya, Rabu (15/1/2025).

Dari sisi jumlah, penduduk miskin perkotaan meningkat signifikan, yaitu sebanyak 5,17 ribu orang, dari 60,17 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 65,34 ribu orang pada September 2024.

Di sisi lain, penduduk miskin di perdesaan menurun sebanyak 1,56 ribu orang, dari 85,46 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 83,90 ribu orang pada September 2024.

Faktor Garis Kemiskinan

Agnes juga menyebutkan bahwa garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp641.524 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, komposisi garis kemiskinan makanan mencapai Rp495.595 (77,25 persen), sementara garis kemiskinan nonmakanan sebesar Rp145.929 (22,75 persen).

“Rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah memiliki 4,68 anggota. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga rata-rata mencapai Rp3.002.332 per bulan,” ungkapnya.

Menurut Agnes, data ini diharapkan menjadi perhatian berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan di provinsi ini. (red)

     

Pemkab Kotim Siapkan 23.217 Hektare Lahan untuk Program Jagung Nasional

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) tengah memacu langkah untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyiapkan lahan seluas 23.217 hektare untuk penanaman jagung secara serentak. 

Langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait upaya penguatan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Ruang Rapat Anggrek Tewu, Rabu (15/1/2025). Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, mulai dari Kapolres, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Kepala Bulog, hingga perwakilan Kepala BPS, Camat, dan Kepala Desa se-Kotim.

“Kami menargetkan setiap desa menyiapkan 50 hingga 100 hektare lahan untuk penanaman jagung. Nantinya, seluruh hasil panen petani akan diserap pemerintah melalui Bulog dengan harga yang kompetitif. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir akan kerugian,” kata Halikinnor.

Ia menegaskan, program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional tetapi juga membantu pemerintah dalam penyediaan bahan pokok untuk program makanan bergizi gratis yang saat ini digalakkan.

Dukungan Infrastruktur dan Larangan Pembakaran Lahan

Dalam upaya membuka lahan, Pemkab Kotim memastikan semua proses dilakukan tanpa pembakaran. Setiap kecamatan telah dilengkapi alat berat berupa ekskavator untuk mendukung pembukaan lahan secara aman dan ramah lingkungan.

“Kami sudah fasilitasi alat berat di kecamatan untuk membuka lahan tanpa harus membakar. Ini komitmen kami dalam menjaga lingkungan,” jelas Halikinnor.

Bupati juga meminta seluruh kepala desa aktif mensosialisasikan program ini kepada masyarakat dan memastikan partisipasi warga.

Harga Jagung Dijamin Menguntungkan

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan strategis berupa penyerapan hasil panen oleh pemerintah dengan harga beli yang terjamin. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung pun dinaikkan menjadi Rp 5.500 per kilogram guna mendorong semangat petani.

“Ini peluang besar bagi masyarakat Kotim untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah dan pasar yang jelas, saya yakin pertanian jagung di daerah ini akan berkembang pesat,” ujar Halikinnor.

Program ini diharapkan tidak hanya mendongkrak produksi pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani di Kotim. (red) 

     

Disbun Kalteng Bahas Pengembangan Kakao Bersama DPRD Barito Utara

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Barito Utara, Rabu (15/1/2025).

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan pengembangan potensi kakao di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara dan disambut Kepala Disbun Kalteng, H. Rizky Badjuri, bersama Kabid Budidaya, Jayan Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, kedua pihak berdiskusi terkait langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas kakao yang dianggap memiliki prospek cerah di Barito Utara.

“Wilayah DAS Barito memiliki potensi besar untuk pengembangan kakao. Dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung, kami optimistis komoditas ini bisa menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Rizky.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mendorong sektor perkebunan, khususnya kakao. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani lokal.

Beberapa strategi yang dibahas meliputi penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis bagi petani, hingga penguatan akses pasar.

Disbun Kalteng dan DPRD Barito Utara sepakat bahwa dukungan terhadap petani menjadi prioritas utama untuk mendorong pengembangan sektor kakao di wilayah tersebut.

“Kami ingin memastikan petani memiliki akses ke bibit unggul dan pelatihan teknis. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan kualitas produksi dan daya saing kakao di pasar,” tambah Rizky.

Ketua DPRD Barito Utara juga menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Disbun Kalteng untuk membuka ruang diskusi ini.

Menurutnya, pengembangan kakao dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat sektor perkebunan sebagai pilar utama ekonomi daerah.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan para petani untuk membangun masa depan kakao di Barito Utara. (red)

     

PUPR Palangka Raya Siap Tanggulangi Jalan Rusak Mendesak dengan Cepat

Foto: Plt. Kadis PUPR Kota Palangka Raya Saat Wawancara di Radio Republik Indonesia



LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk menangani pemeliharaan jalan yang bersifat mendesak. Langkah cepat ini menjadi prioritas guna memastikan kelancaran akses masyarakat.


Plt Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Fahrial Anchar, mengungkapkan, pemeliharaan jalan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. “Pemeliharaan berkala difokuskan pada jalan yang kondisinya menurun signifikan, termasuk overlay atau tambal sulam. Sementara itu, pemeliharaan rutin dilakukan secara periodik untuk menjaga kualitas jalan,” ujarnya dalam wawancara bersama RRI, Kamis (9/1/2024).


Menurut Fahrial, seluruh proses pemeliharaan dilakukan secara swakelola agar respons terhadap kerusakan jalan yang mendesak dapat ditangani dengan cepat. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran kerap menjadi kendala utama dalam upaya perbaikan jalan, terutama untuk ruas yang sudah usang dan membutuhkan perhatian lebih besar.


Meski demikian, Dinas PUPR terus berupaya menjaring aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan. Keluhan tersebut diakomodasi melalui beberapa jalur, termasuk pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Renstra) kota.


“Kami juga secara aktif memantau langsung kondisi jalan, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Jika ditemukan kerusakan, penanganan segera diantisipasi,” tambahnya, Sabtu (11/1/2025).


Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas PUPR Kota Palangka Raya optimistis dapat menjaga konektivitas wilayah dan kenyamanan pengguna jalan, meskipun masih harus menghadapi tantangan anggaran.

14 January 2025

     

DPRD Kalteng Perkuat Dukungan Pencegahan Narkoba Demi Lindungi Generasi Muda

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, H. Sugiyarto. (Ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugiyarto, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung langkah pencegahan dan penindakan peredaran narkoba di provinsi tersebut.

DPRD Kalteng menilai ancaman narkoba sebagai masalah serius yang harus segera ditangani demi masa depan generasi muda.

“Kami di DPRD Kalteng sepakat untuk mendukung penuh upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba. Langkah ini penting untuk melindungi anak-anak bangsa, khususnya di Kalimantan Tengah, agar tidak menjadi korban dari ancaman narkoba yang semakin meluas,” kata Sugiyarto, Selasa (14/1/2025).

Sugiyarto menyampaikan, peran kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran narkoba.

DPRD Kalteng, lanjutnya, juga berkomitmen mendukung program-program yang mengedepankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Ia menambahkan bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba adalah tanggung jawab bersama.

Untuk itu, sinergi semua pihak diperlukan guna melindungi masa depan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. Kita semua, termasuk masyarakat, harus bergandengan tangan memastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba,” tegas legislator dari Partai Gerindra ini.

Dukungan DPRD Kalteng ini diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk memberantas narkoba di Kalimantan Tengah. (red)

     

Hasan Dorong Pemko Perkuat Pengawasan untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyari. (Ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyari, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) melalui dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan di sektor pendidikan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin ke sekolah-sekolah.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan para pendidik menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan pendidikan di kota tersebut.

“Keberhasilan pendidikan siswa sangat bergantung pada kehadiran guru dan kepala sekolah. Pemko harus memastikan semua pihak di sektor pendidikan menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Hasan, Selasa (14/1/2025).

Ia menegaskan, pengawasan rutin dan intensif sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Sidak berkala juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, termasuk meninjau langsung proses belajar mengajar.

“Ini bukan sekadar memantau kehadiran guru, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan standar kualitas pendidikan tetap terjaga,” tambah Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mendorong Pemko untuk mengevaluasi kinerja para pendidik dan kepala sekolah secara berkala. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.

“Sinergi ini harus diperkuat. Pemerintah juga perlu mendengarkan masukan dari masyarakat agar solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Hasan berharap perhatian penuh pemerintah terhadap guru dan siswa dapat menjadi langkah nyata untuk mendukung pendidikan di Palangka Raya. Menurutnya, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi para siswa.

“Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, saya optimistis mutu pendidikan di Palangka Raya akan terus meningkat,” tutupnya. (red)

     

Lewu Sabaru Ditargetkan Jadi Destinasi Wisata Nasional

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan Lewu Sabaru menjadi destinasi wisata unggulan. Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, meninjau kawasan tersebut pada Selasa (14/1/2025) sebagai langkah awal pengembangan.

Wagub Edy Pratowo menilai kawasan ini memiliki potensi besar, terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan Taman Nasional Sebangau.

Kawasan itu dikenal dengan kekayaan alamnya, seperti air hitam, tanaman endemik, dan habitat ikan rawa, termasuk Toman, Gabus, Papuyu, dan Kapar.

“Potensi alam di sini sangat luar biasa. Selain cocok untuk pengembangan wisata, kawasan ini juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan air tawar,” ujar Edy.

Ia menambahkan, pengembangan Lewu Sabaru diharapkan tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Lewu Sabaru memiliki potensi menjadi daya tarik wisata nasional. Jika dikembangkan secara serius, kita optimis kawasan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” kata Edy.

Dalam beberapa tahun ke depan, Pemprov Kalteng berencana menjadikan Lewu Sabaru sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Langkah ini dinilai strategis untuk mempromosikan Kalteng sebagai tujuan wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami berharap, pengembangan ini tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Dengan potensi yang dimiliki, Lewu Sabaru diyakini akan menjadi aset penting bagi pembangunan sektor pariwisata di Kalimantan Tengah. (red)

13 January 2025

     

Komisi III DPRD Kalteng Dorong Sekolah Unggulan di Lamandau untuk Tekan Urbanisasi Pendidikan

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto. (Ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menyoroti aspirasi dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Lamandau, Sukamara, dan Kotawaringin Barat. 

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah kebutuhan sekolah unggulan di Kabupaten Lamandau.

Menurut Sugiyarto, keberadaan sekolah berkualitas di wilayah tersebut sangat penting untuk mencegah masyarakat mengirim anak-anak mereka ke luar daerah, bahkan hingga Pulau Jawa.

“Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga mampu memiliki pilihan sekolah berkualitas di daerahnya sendiri tanpa perlu meninggalkan kampung halaman,” ujar Sugiyarto, Senin (13/1).

Ia menambahkan, sekolah unggulan di Lamandau dapat menjadi solusi untuk mengurangi urbanisasi pendidikan yang kerap membuat anak-anak terpaksa jauh dari keluarga demi mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, Sugiyarto juga mengangkat aspirasi terkait usulan penempatan pengawas sekolah di setiap kabupaten. 

Ia menilai keberadaan pengawas lokal dapat meningkatkan efektivitas pemantauan mutu pendidikan, ketimbang pengawas yang datang dari provinsi.

“Dinas pendidikan kabupaten sudah menyatakan kesediaan untuk menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruangan atau kantor bagi pengawas sekolah lokal,” jelas legislator Fraksi Gerindra ini.

Sebagai mantan Wakil Bupati Lamandau, Sugiyarto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Lamandau.

“Kami berupaya agar semua anak di Kalimantan Tengah memiliki akses pendidikan terbaik tanpa perlu meninggalkan daerahnya,” tutup Sugiyarto. (red)

     

Sinergi dan Kolaborasi, Pj. Wali Kota Palangka Raya Sambut PWRI Kabupaten Tanah Laut




LIMPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Penjabat (Pj.) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, menghadiri acara ramah tamah Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (11/1/2025). Kegiatan tersebut berlangsung hangat di Aula Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya.


Dalam sambutannya, Akhmad Husain menyampaikan apresiasi atas kunjungan PWRI Kabupaten Tanah Laut. Ia berharap pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PWRI di kedua wilayah.


“Kami sangat menyambut baik kehadiran rekan-rekan PWRI Kabupaten Tanah Laut di Kota Palangka Raya. Semoga momen ini dapat mempererat hubungan dan membuka peluang kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam pengabdian para purnakarya,” ujar Akhmad Husain.


Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya, Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palangka Raya, Ketua PWRI Kota Palangka Raya, serta jajaran pengurus dari kedua organisasi.


Kegiatan ramah tamah ini ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama, menciptakan suasana keakraban di antara para peserta. PWRI, sebagai organisasi yang mewadahi para purnakarya, diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.


Dengan terjalinnya komunikasi dan kerja sama ini, baik Pemerintah Kota Palangka Raya maupun PWRI Kabupaten Tanah Laut optimis mampu menciptakan sinergi positif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah.


Pewarta: Andy Ariyanto
     

Pj. Wali Kota Palangka Raya Resmikan Program Bedah Rumah Layak Huni, Bukti Sinergi Pemerintah dan Masyarakat




LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, Penjabat (Pj.) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, secara resmi meresmikan program bedah rumah layak huni yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya. Program ini menjadi bukti nyata sinergi antara Pemerintah Kota, lembaga filantropi, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hunian yang lebih manusiawi dan layak.


Dalam sambutannya, Akhmad Husain menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik berupa pembangunan rumah yang layak, tetapi juga bertujuan memberikan harapan dan semangat baru bagi masyarakat penerima manfaat. "Program rumah layak huni ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Kami berharap ini menjadi langkah awal untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik," ujar Husain. jum'at (10/11/2025)


Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada BAZNAS Kota Palangka Raya, atas inisiatif dan kerja sama yang telah terjalin. "Sinergi seperti ini sangat penting. Kami harap program serupa dapat terus berlanjut dan semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya," tambahnya.


Acara peresmian yang berlangsung di Jalan Hiu Putih ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palangka Raya, serta jajaran pejabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk optimalisasi pengelolaan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.


"Setiap rupiah yang dikelola BAZNAS bertujuan memberikan manfaat nyata. Program bedah rumah ini adalah salah satu cara kami menunjukkan akuntabilitas dan komitmen dalam membantu warga Kota Palangka Raya," jelas Ketua BAZNAS.


Salah satu penerima manfaat, Siti Maryam (45), menyampaikan rasa syukur dan harunya atas bantuan yang diterimanya. "Alhamdulillah, rumah kami sekarang lebih layak untuk ditinggali. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," katanya dengan mata berkaca-kaca.


Program bedah rumah ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi masalah hunian masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus berkolaborasi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program serupa di masa mendatang.


Pewarta: Andy Ariyanto
     

Pj. Wali Kota Palangka Raya Dorong Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025



LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya — Pj. Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, secara resmi membuka kegiatan Pendampingan Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Jumat (10/1/2025). Acara yang digelar di Ballroom Luwansa Hotel ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.


Dalam sambutannya, Akhmad Husain menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya aparatur pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, setiap aparatur perlu memiliki peran dan kontribusi yang terukur sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diemban.


“Memanfaatkan sumber daya aparatur secara efektif artinya memastikan bahwa setiap individu dalam pemerintahan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur. Kontribusi ini harus sejalan dengan tingkat tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan,” ujar Akhmad.


Ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta, khususnya Kepala OPD, Camat, dan jajaran Pemerintah Kota, untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius. “Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang ini sangat prinsipil. Setiap individu harus memahami dengan jelas kinerja masing-masing demi keberhasilan penyusunan penjenjangan kinerja perangkat daerah,” tegasnya.


Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman aparatur terkait penjenjangan kinerja, sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di tahun 2025.


Dengan kehadiran para pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

ads LiputanSbm