Liputan Sbm

01 December 2020

     

Ngopi Bersama, Monica Putri Rasyid dan Walikota Palangka Raya Ajak Generasi Millenial Untuk Membangun Jiwa Wirausaha


PALANGKA RAYA - Ketua Yayasan Abdul Rasyid AS, Monica Putri Rasyid menggelar Ngobrol Pintar (Ngopi) bersama para Mahasiswa dan sejumlah kaum muda Kota "Cantik" Palangka Raya, Senin (30/11/2020) malam waktu setempat.

Dengan tema "Ngobrol Pintar Menjadi Enterpreneur" kegiatan ini di laksanakan di Kopi Jos Jalan S. Parman Kota Palangka Raya.

Walikota Palangka Raya Fairid Naparin juga turut hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan materi tentang kewirausahaan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Yayasan Abdul Rasyid AS, Monica Putri Rasyid bercerita kisah inspiratif tentang dirinya dan Ia juga mendengarkan segala macam aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa serta kaum muda di Palangka Raya melalui sesi Q & A (sesi tanya jawab).

Usai Ngobrol Pintar (Ngopi) bersama para mahasiswa dan kaum muda kota Palangka Raya Ketua Yayasan Abdul Rasyid AS, Monica Putri Rasyid saat dibincangi oleh Liputan SBM mengatakan, agenda pada malam hari ini ialah kami bertemu dengan kaum muda kota Palangka Raya agar bisa menyemangati mereka di bidang wirausaha untuk memulai menjadi seorang Enterpreneur (Wirausahawan) handal.

"We just want to encourage and guide them so that they can become entrepreneurs in the future (Kita cuma mau menyemangati dan membimbing mereka agar bisa menjadi enterpreneur kedepannya)," kata Monica Putri Rasyid.

Monica Putri Rasyid kembali mengatakan, malam ini juga kita menerima tamu yang spesial, yaitu Walikota Palangka Raya yang bisa datang dan juga turut memberikan dukungannya kepada kaum muda yang hadir pada malam ini.

"Beranilah untuk bermimpi, do your reserch (lakukan penelitianmu) dalam dunia wirausaha business plan (rencana bisnis) itu sangatlah penting, so kajilah business plan dengan baik terlebih dahulu dengan angka-angka kemudian marketing dan branding yang baik," pesan Monica Putri Rasyid teruntuk generasi muda Kota "Cantik".

Sementara itu masih di lokasi yang sama Walikota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, tentu ini merupakan suatu kegiatan yang sangat baik untuk generasi muda yang ada di Palangka Raya, semoga kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan, agar generasi millenial memiliki motivasi dalam menjalankan wirausahannya kedepan.

"Hal semacam ini memang harus kita laksanakan, mengingat generasi muda itu adalah pelanjut estafet, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Monica bahwa generasi muda itu harus berani bermimpi," ungkap Fairid.

Lebih jauh Farid mengatakan, saya juga memiliki motto bahwa cita-cita itu berawal dari mimpi, jadi tidak masalah kita mau bermimpi seperti apa, kemudian mulailah usaha sedini mungkin dan jangan malu untuk berusaha selagi itu hal yang baik dan tentunya memberikan keuntungan dan kebaikan untuk diri sendiri dan masyarakat kota ini.

"Semoga melalui kegiatan ini bisa membantu memberikan motivasi bagi generasi millenial yang ada di Kota Palangka Raya, sehingga terbentuklah generasi millenial yang memiliki jiwa seorang enterpreneur," demikian Walikota Palangka Raya Fairid Naparin.



Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

30 November 2020

     

Pelaku UMKM Diharapakan Bisa Membaca Peluang Ditengah Pandemi Covid-19



KALTENG - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Ati Mulyati, S.E mengharapkan para pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Tengah untuk tetap tangguh dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Karena itulah, berbagai upaya tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan usahanya. 

Semenjak awal, dampak dari COVID-19 telah dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya juga berdampak kepada para penjahit yang berada di Kalimantan Tengah. “Pemerintah provinsi secara sinergis memberdayakan UMKM yang ada dengan beralih ke menjahit masker dan alhamdullilah di kondisi pandemi ada UMKM yang bisa meraup keuntungan.” jelasnya saat menjadi narasumber dalam acara Webinar, bertempat di Gedung Smart Province, Kamis (26/11/2020).

Selain itu sebagian pelaku UMKM tersebut diarahkan untuk membaca peluang dengan memproduksi berbagai macam obat-obat tradisional untuk dikonsumsi masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Usaha tersebut juga nyatanya diminati masyarakat sampai diluar pulau Kalimantan bahkan di kancah luar negeri.

Baca juga : Inovasi Pelaku UMKM Saat Pandemi Covid-19 


Pemprov juga mengarahkan para pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran produk yang awalnya offline menjadi online. Hal tersebut sebagai upaya agar produk-produk UMKM dapat menyentuh wilayah pemasaran yang lebih luas lagi dari yang sebelumnya. Hingga saat ini, para pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Tengah sudah mulai menggunakan berbagai platform online seperti Tokopedia dan Shopee untuk memasarkan produknya. 

Pemprov Kalimantan Tengah telah memperangkati para pelaku UMKM dengan berbagai pendidikan berupa pelatihan serta penyuluhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, Pemprov mengupayakan pengadaan pelatihan dan penyuluhan di setiap daerah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta menjaga jarak selama kegiatan berlangsung. 

Penyuluhan yang telah dilakukan ialah penyuluhan vocational khususnya kepada para pengrajin anyaman rotan yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya diadakan di Desa Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. ”Hampir 40 komunitas pengrajin purun yang semula hanya membuat tikar purun dengan adanya pelatihan bagi mereka sehingga hasil produksi tidak hanya dalam bentuk tikar purun tetapi juga dalam bentuk tas purun yang sudah kita pasarkan secara online dan pemasarannya sudah hingga ke pulau Jawa” tegas Ati.

Ia juga mengatakan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah juga saat ini telah mengupayakan bantuan yang ditujukan untuk pelaku UMKM. Ada beberapa jenis bantuan yang sedang ditujukan kepada pelaku UMKM yaitu bantuan presiden (Banpres) dimana setiap pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan dana sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.400.000,- per perlaku UMKM. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Presiden yang diberikan melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. “Tercatat sebanyak 49.782 pelaku UMKM telah didata dan masuk SK bantuan. Sebagian telah menerima Banpres yang diajukan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga BUMN dan BUMD” ucap Ati. 

Penyaluran bantuan tersebut juga diawasi oleh Pemprov untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai serta dipergunakan sebagaimana yang seharusnya oleh para pelaku UMKM. Untuk itu, pihak Pemprov telah mengadakan survey kepada para pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan. Ati Mulyati selaku Kadis Koperasi dan UMKM mengatakan “Hasil survey Banpres ini sangat luar biasa membantu pelaku UMKM yang ada di Kalteng.

Baca juga : Program Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM di Kalteng 


Ini adalah satu upaya yang sangat mendukung pelaku UMKM. Dengan bantuan sebesar 2,4 juta tersebut mereka bangkit kembali untuk tetap berusaha alhamdullilah dan ini sangat bermanfaat bagi UMKM di Kalimantan Tengah. Harapan kami kedepan semoga Banpres ini dapat tetap berlanjut hingga tahun depan(2021) sehingga pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan juga bisa mendapatkannya.”

”Cukup besar perhatian pemerintah baik pusat, provinsi bahkan kabupaten terhadap pelaku UMKM yang saat ini betul-betul sangat terbatas. ” ucap Ati. Ia menambahkan bahwa selain bantuan tersebut, para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah juga mendapatkan bantuan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Insentif (DID) Provinsi Kalimantan Tengah serta Bantuan dari tiap Kabupaten yang bersumber dari dana APBD. 

Dari banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov, Ati mengharapkan agar  pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi penghalang bagi para pelaku UMKM serta masyarakat untuk menjalankan usaha yang dimilikinya. Pelaku UMKM dapat bertahan dengan meningkatkan hasil produksinya melalui bantuan yang telah diberikan. Ia juga menambahkan bahwa diperlukan kesiapan dari para pelaku UMKM, upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah jangan sampai disia-siakan juga jangan disalahgunakan apalagi di masa seperti ini. Menciptakan peluang serta mencari potensi yang ada sangat berguna di masa seperti ini bagi para pelaku UMKM agar dapat mempertahankan usahanya tetap berjalan. #liputansbm

Artikel&Foto : KPCPEN/diskominfosantikkalteng

29 November 2020

     

Edy Pratowo Mengapresiasi Dukungan Dari KBB Kalteng Terhadap Paslon Nomor Urut 02


PALANGKA RAYA - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. menanggapi niatan baik atas dukungan yang diberikan oleh Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kalteng kepada dirinya dan H. Sugianto Sabran, Sabtu (28/11).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa H. Edy Pratowo berpasangan dengan H. Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalteng dan keduanya sudah siap untuk bertarung pada Pilgub 09 Desember mendatang.

"Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan juga selamat atas pelantikan pengurus PW-KBB Kalteng yang pada hari ini dilaksanakan," katanya.

Baca juga : Pengurus Wilayah KBB Provinsi Kalteng Resmi Dilantik 


"Saya bersama pak H. Sugianto Sabran paslon nomor urut 02 merasa sangat bergembira bahwa KBB ini memberikan dukungan penuh terhadap paslon nomor urut 02," bebernya kepada sejumlah wartawan saat dirinya menghadiri kegiatan pelantikan Pengurus Wilayah KBB Provinsi Kalteng di Aquarius Boutique Hotel Kota "Cantik" Palangka Raya.

Edy Pratowo juga mengatakan bahwa, kemarin melalui relawan Kayuh Baimbainya juga telah memberikan dukungan terhadap paslon nomor urut 02. Sehingga Ia menyakini bahwa hal tersebut bisa menambah semangat mereka untuk memenangkan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalteng tahun 2020.

"Insyaallah, paslon nomor urut 02 ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat dan kami juga akan mengayomi semua kelompok sehingga cita-cita dan harapan kita untuk mewujudkan masyarakat Kalteng semakin berkah dapat terwujud dalam falsafah Huma Betang yang kita laksanakan di Kalteng ini," demikian H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.




Pewarta : Antonius Sepriyono | LiputanSBM.com

28 November 2020

     

Pengurus Wilayah KBB Provinsi Kalteng Resmi Dilantik


PALANGKA RAYA - Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar (PW-KBB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi dilantik, Sabtu (28/11).

Dalam kesempatan tersebut Sekjen KBB Drs. H. Syarifudin secara resmi melantik pengurus wilayah KBB Kalteng.

Dengan mengusung tema "Kayuh Baimbai Wan Rakyat Mufakat Gasan Hidup Nang Bermanfaat Wan Bamartabat" dan sub tema "Dengan Rakyat Mufakat Bersama Falsafah Huma Betang Menuju Hidup Babarakyat di Bumi Tambun Bungai, Bumi Berkah Kalimantan Tengah" kegiatan pelantikan PW-KBB ini di gelar di Aquarius Boutique Hotel Kota "Cantik" Palangka Raya.

Baca juga : Edy Pratowo Mengapresiasi Dukungan Dari KBB Kalteng Terhadap Paslon Nomor Urut 02 


Ketua PW KBB Kalteng Drs. Chairuddin Halim dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengatakan, Kita senantiasa terlebih dahulu memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan pelantikan PW-KBB Kalteng ini.

"Saya selaku ketua PW-KBB Kalteng periode 2020-2025 memohon ridho dan bimbingan Allah SWT untuk selalu memberikan keselamatan kesehatan dan semangat yang tinggi untuk melaksanakan penjabaran garis-garis besar program kerja PW-KBB Kalteng secara terpadu bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi anggota dan masyarakat dengan falsafah Rumah Betang di bumi Tambun Bungai Bumi berkah Kalimantan Tengah ini," katanya.

Lebih jauh Ketua PW-KBB Kalteng mengatakan, kita berharap kepada semua agar bersama kita berperan aktif menjalankan fungsi dan tugas sebagai amanat yang diberikan kepada kita melalui musyawarah wilayah kedua Kerukunan buhan Banjar didalam melaksanakan program kerja PW-KBB Kalteng.

"Laksanakanlah tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan semangat yang tinggi dan penuh tanggung jawab dengan dilandasi falsafah Huma Betang," tutupnya.



Pewarta  : Antonius Sepriyono/Andy Arianto
Foto     : A. Sidik
Editor   : Rizaldi
     

Program Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM di Kalteng


KALTENG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini tengah mengupayakan berbagai program untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 bagi masyarakat. Munculnya COVID-19 di awal tahun 2020 yang lalu telah mengancam berlangsungnya roda perekonomian yang ada di Kalteng. Sejak mulai dibatasinya kegiatan masyarakat, dampak dari pandemi COVID-19 ini pun mulai nampak ditengah masyarakat. Tidak hanya menurunnya tingkat produksi masyarakat, keterbatasan bahan-bahan pokok dasar pun sempat terjadi. Ini karena adanya pembatasan transportasi yang keluar masuk daerah Kalteng sehingga distribusi bahan baku produk dari daerah lain juga terpaksa dihentikan sementara. (28/11/20)

Akibatnya, bahan baku di Kalteng menjadi terbatas dan banyak masyarakat yang terpaksa gulung tikar atau menutup usahanya.

Hal tersebut menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Pemprov Kalteng sekarang ini. Pada saat ini, perekonomian sudah mulai kembali pulih. Pemerintah juga telah melaksanakan berbagai program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini diadakan guna mempersiapkan pemulihan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia yakni melalui UMKM setelah terjadinya penurunan bidang perekonomian yang sangat signifikan dampak dari pandemi COVID-19 beberapa bulan ini. Program PEN sebagai upaya pemerintah menopang UMKM agar dapat tetap bertahan di masa COVID-19 ini.

Baca juga : Inovasi Pelaku UMKM Saat Pandemi Covid-19 


Disampaikan langsung oleh Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Kalteng, Ati Mulyati, S.E bahwa program PEN tersebut sangat bermanfaat bagi UMKM. “Program tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM ditengah kondisi COVID-19, memberikan perlindungan, pertahanan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ditengah pandemi COVID-19 yakni sebagai respon atas penurunan aktivitas pelaku usaha dalam sektor ekonomi yang terdampak COVID-19” jelasnya saat menjadi narasumber dalam acara webinar di Gedung Smart Province, Kamis (26/11/2020).

Hal ini juga berkaitan dengan banyak masyarakat yang menutup usahanya. Para pelaku UMKM adalah masyarakat yang merasakan langsung dampak dari masa pandemi ini. Adanya keterbatasan bahan baku serta terjadinya kenaikan harga yang sangat drastis sungguh-sungguh menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. 

“Program PEN ini membantu pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya ditengah pandemi, membantu pelaku usaha untuk melunasi kewajibannya ke pihak perbankan akibat pandemi COVID-19, menumbuhkan perluasan usaha UMKM secara inovatif dan kreatif dan pelaku usaha diberikan subsidi bunga dengan kriteria tertentu” tambahnya. Pemulihan ekonomi ini tidak hanya ditujukan kepada usaha masyarakat saja tetapi juga kepada para pelaku usaha yang menjalankan UMKM tersebut. Berbagai manfaat ini juga ditujukan langsung kepada para pelaku UMKM. 

Hingga saat ini, sudah banyak program yang telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Tengah dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. Sebagai contoh, setiap pelaku usaha mikro telah mendapat dana bantuan sebanyak 2,4 juta dari program Banpres Produktif UMKM yang ditujukan dari Presiden langsung kepada para pelaku UMKM. Bantuan tersebut bertujuan agar dana tersebut menjadi tambahan modal bagi pelaku usaha mikro agar tetap berjalan. 

Selain itu, Kadis Koperasi dan UMKM ini juga menerangkan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa bantuan sosial. Bantuan Sosial terhadap pelaku UMKM yang usahanya terdampak COVID-19. Pada tahap I, tercatat sebanyak 2.172 pelaku usaha di Kalimantan Tengah telah menerima bantuan tersebut. 

Baca juga : Inovasi Pelaku UMKM Saat Pandemi Covid-19 


Sedangkan, pada tahap ke II sebanyak 494 penerima. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada pelaku usaha mikro. Selanjutnya, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah Kalimantan Tengah juga telah mendapatkan program Bantuan Modal Kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM RI serta program Stimulus Ekonomi Pelaku UMKM dari Dana Insentif Daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara bertahap, yakni tahap I dan II. Pada tahap pertama, disalurkan kepada kurang lebih 350 pelaku usaha dan pada tahap kedua diberikan kepada 3000 pelaku UMKM se-Kalimantan Tengah.

Pemprov Kalimantan Tengah juga mendukung program PEN dengan melakukan pengembangan UMKM naik kelas. Pemprov telah berupaya dengan mengajak masyarakat dan pelaku UMKM agar membentuk koperasi yang berbasis komunitas guna mengembangkan UMKM yang ada di Kalimantan Tengah agar naik kelas. Salah satunya adalah melaksanakan penyuluhan perkoperasian bagi komunitas UMKM produktif di Kelurahahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan. 

Kemudian, Pemprov juga telah membentuk suatu wadah yang dinamakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM untuk memasarkan hasil produk pelaku UMKM serta mendampingi pelaku UMKM untuk mempermudah dalam proses mendapatkan ijin usaha. 

Berbagai upaya tersebut sebagai bentuk dari upaya Pemprov Kalimantan Tengah mendorong peningkatan kemajuan UMKM khususnya yang berada di seluruh daerah Kalimantan Tengah serta turut serta dalam memulihkan perekonomian nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut. #liputansbm

Artikel&Foto: KPCPEN/diskominfosantikkalteng

     

Ini Kata Panglima BATAMAD Usai Kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten

PALANGKA RAYA - Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Panglima Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yuandrias, Dipl., PSC.,MA telah resmi melantik dan mengukuhkan Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas dan Lamandau, pada hari Sabtu (28/11).

Usai kegiatan tersebut Panglima BATAMAD Kalteng Yuandrias, Dipl., PSC.,MA saat dibincangi oleh Liputan SBM mengatakan, pelantikan dan pengukuhan komandan Brigade dan pengurus BATAMAD ini sebagai kelanjutan hasil Rapat Kerja BATAMAD 1 Oktober 2020 dan implementasi dari perda Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang lembaga adat.

Baca juga : Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten Bartim, Gumas, Lamandau Resmi di Lantik dan di Kukuhkan 


"Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat Indonesia tahu bahwa Dayak adalah bagian dari NKRI dan Dayak ada di Kalimantan Tengah juga seluruh Indonesia," ucapnya.

Lebih jauh Ia menyampaikan, Kami ingin Dayak bersatu, dayak dapat mengangkat harkat dan martabatnya dan juga dayak bisa menjadi maju dan menjadi tuan rumah yang baik bagi siapa saja yang tinggal dan hidup di kalimantan Tengah ini, serta tetap memegang falsafah hidup Huma Betang yang sudah ada sejak dahulu.

Dikatakan Yuandrias bahwa anggota BATAMAD yang terdaftar sampai saat ini berjumlah 15.000 anggota, Ia juga mengatakan bahwa BATAMAD  sendiri siap membantu Pemprov Kalteng untuk mengamankan Pilkada agar tetap aman dan damai.

Ia juga berpesan "Dimana Bumi Pipijak Disitu Langit Dijunjung", tujuannya adalah agar masyarakat Dayak selalu memegang teguh falsafah hidup Huma Betang yaitu BELUM (yang dalam Bahasa Dayak berarti HIDUP) Belum Bahadat, Belum penuh keteraturan, Belum penuh realitas dan Belum penuh keramahtamahan.

"Sekali lagi melalui kegiatan ini kita warga Dayak akan menjadi tuan rumah yang baik, penuh keharmonisan dan cinta damai," demikian Panglima BATAMAD Kalteng Yuandrias, Dipl., PSC.,MA.



Pewarta : Andy Arianto

Editor  : Antonius Sepriyono

     

Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten Bartim, Gumas, Lamandau Resmi di Lantik dan di Kukuhkan



PALANGKA RAYA - Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengelar kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dan Kabupaten Lamandau, Sabtu (28/11/2020) pagi.

Kegiatan pelantikan dan pengukuhan Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kab. Bartim, Kab. Gumas dan Kab. Lamandau ini sendiri di gelar di Betang Hapakat Jalan RTA. Milono Kota Cantik Palangka Raya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima Batamad Provinsi Kalimantan Tengah Yuandrias, Dipl., PSC.,MA resmi melantik dan mengukuhkan Hardy Calvijn Agoeh sebagai Komandan Brigade Kabupaten Barito Timur, Inoni, S. Sos,. M.Si sebagai Komandan Brigade Kabupaten Gunung Mas serta Dedi Linardo Amann sebagai Komandan Brigade Kabupaten Lamandau.

Pada kesempatan itu, Panglima Batamad Provinsi Kalimantan Tengah Yuandrias, Dipl., PSC.,MA juga resmi mengukuhkan para pengurus BATAMAD Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lamandau.

Baca juga : Ini Kata Panglima BATAMAD Usai Kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten 


Panglima Batamad Provinsi Kalimantan Tengah Yuandrias, Dipl., PSC.,MA dalam sambutannya pada kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Komandan Brigade dan Pengurus BATAMAD Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas dan Lamandau mengatakan, tugas pokok BATAMAD ada lima yaitu, pertama menjaga harkat dan martabat Utus Dayak, menjaga kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dayak, mengawal semua keputusan damang sesuai dengan koordinasi, ikut serta mengamankan dan menciptakan keamanan untuk masyarakat Dayak Kalteng, dan turut serta mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya pastikan kepada komandan Brigade yang baru saja dilantik dan dikukuhkan untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Dayak, kita juga harus terstruktur dalam menjalankan lembaga ini, tentunya kebersamaan juga harus kita utamakan dalam menjalankan lembaga ini, agar program kerja BATAMAD bisa berjalan dengan baik kedepannya," demikian Panglima Batamad Provinsi Kalimantan Tengah Yuandrias, Dipl., PSC.,MA




Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

27 November 2020

     

Inovasi Pelaku UMKM Saat Pandemi Covid-19



Kalteng - Sebagai dampak dari munculnya pandemi COVID-19 selama berbulan-bulan, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa harus menutup usahanya. Namun, berbeda dengan Ibu Niang, salah satu pengrajin anyaman rotan yang berada di Kalimantan Tengah. Berawal dari keinginan untuk melestarikan kearifan lokal suku Dayak, Ibu Niang membuka galeri Jawet Niang sejak awal tahun 2015 yang lalu. Galeri Jawet Niang tersebut berisikan produk-produk hasil kerajinan anyaman rotan olahannya sendiri.

Diadakannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah membentuk perubahan perilaku di tengah masyarakat. Ibu Niang menuturkan bahwa sejak adanya PSBB tersebut pelanggan yang mengunjungi galerinya mulai berkurang, walaupun masih ada pembeli yang datang berbelanja ke toko namun tidak seramai biasanya.

“Toko kita tetap buka tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menyiapkan tempat cuci tangan” ucapnya, Rabu (25/11/2020). Ia mengutamakan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Baca juga : Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS 


Ibu Niang menyampaikan bahwa pada awal pandemic tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penurunan pada omset penjualan produknya. Masyarakat dituntut untuk beradaptasi serta menciptakan inovasi-inovasi baru agar usahanya dapat bertahan. Oleh karena itulah ibu Niang mulai berupaya untuk mengembangkan ide-ide yang dimilikinya sekreatif mungkin. “Kami membuat masker dari rotan sebagai inovasi di masa pandemi ini” ucapnya.

Keunikan dari masker yang diciptakan dari hasil ide kreatif Ibu Niang tersebut adalah pembuatannya yang menggunakan rotan sebagai bahan utama. Rotan merupakan salah satu produk unggulan yang khas dari provinsi Kalimantan Tengah. Tanaman rotan tersebut hingga saat ini masih dilestarikan serta dibudidayakan di daerah Kalimantan Tengah. Kerajinan tangan yang diolah dari rotan sampai saat ini pun sangat diminati oleh masyarakat daerah maupun nasional.

Masker rotan yang diolah Ibu Niang tersebut menjadi sangat diminati oleh pelanggannya bahkan masyarakat dari berbagai kalangan. Awalnya ia dan karyawannya membuat beberapa desain. Hal ini menarik minat banyak masyarakat bahkan banyak pula yang meminta dibuatkan masker dengan desain sesuai keinginan pelanggan. Selain memiliki manfaat guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, produk masker tersebut juga telah membantu mengangkat ciri khas dari budaya suku Dayak Kalimantan Tengah dengan menggunakan rotan. Jadi secara tidak langsung membantu menjaga kearifan lokal Kalimantan Tengah.

Tidak hanya sampai disitu, larisnya penjualan masker rotan ini juga telah membantu memulihkan perekonomian pengrajin anyaman rotan seperti Ibu Niang. Kerugian yang dialaminya karena pandemi COVID-19 segera tertutupi karena meningkatnya pemesanan masker rotan tersebut. Hingga saat ini, pemesanan pembuatan masker rotan masih ramai diminati oleh pelanggannya. Ibu Niang mengungkapkan bahwa masker rotan telah dipesan oleh pelanggan dari berbagai daerah di luar Kalimantan Tengah, bahkan telah didistribusikan ke hampir seluruh daerah di Indonesia.

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Ibu Niang adalah sebanyak 19 orang. Ia melibatkan masyarakat dari komunitas pengrajin rotan dan sebagian dari tetangga yang ada disekitar rumahnya. Ia bahkan menambah jumlah karyawan penjahit untuk membantunya untuk menjahit dan mengolah masker rotan tersebut. Selama pandemi COVID-19 ia tidak pernah melakukan pengurangan karyawan yang bekerja dengannya. Bahkan apabila nantinya permintaan pelanggan yang semakin meningkat maka akan memungkinkan baginya untuk kembali menambah jumlah karyawan agar pengerjaan produk dapat lebih cepat terselesaikan.

Baca juga : Kominfo Kalteng Gelar Webinar Bertajuk Vaksinasi Aman Masyarakat Sehat Bersama dr. Suyuti Syamsul  


Niat tulus ibu Niang melestarikan budaya lokal suku Dayak dan turut serta mencegah penularan COVID-19 di Kalimantan Tengah melalui pembuatan masker rotan. Hal inilah yang justru menjadikan pandemi COVID-19 ini membawa keberuntungan bagi Ibu Niang. Dan juga karena keinginan dan tekadnya untuk mampu mempertahankan usaha yang dimilikinya ditengah keterbatasan aktivitas masyarakat pada saat ini, Ibu Niang terdorong untuk menjadi kreatif dalam meningkatkan kualitas produk-produk kerajinan tangannya. Harapannya ialah Ibu Niang dan usahanya mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru lainnya serta mampu berkontribusi lebih bagi kemajuan daerah Kalimantan Tengah pada masa pandemi COVID-19 ini. #liputansbm


Artikel&Foto: KPCPEN/diskominfosantikkalteng

26 November 2020

     

Gelar Rakerda, DPW KSBN Kalteng Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya

PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kamis (26/11/2020).

Kegiatan Rakerda KSBN Provinsi Kalteng ini di gelar di meeting room Cristian Center Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya.

Ketua DPW KSBN Kalteng Ir. Ellisae Lambung, MA saat dibincangi oleh Liputan SBM usai kegiatan rakerda tersebut mengatakan, agenda kita pada malam hari ini adalah Rakerda karena tadi pagi kita sudah melaksanakan pelantikan Pengurus Cabang KSBN Tingkat Kabupaten/Kota Masa Bakti 2020-2025.

"Pada rakerda KSBN Kalteng ini, DPW KSBN mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh pengurus KSBN Kabupaten mengenai Seni Budaya, Pariwisata yang akan kita gali lebih dalam melalui Rakerda DPW KSBN pada malam ini," kata Ir. Ellisae Lambung, MA.


Lebih jauh Ir. Ellisae Lambung, MA. mengatakan, melalui Rakerda ini kami juga akan menyampaikan segala aspirasi yang disampaikan oleh pengurus KSBN Kabupaten ke pusat.

"Sehingga segala potensi yang ada di Kalteng ini baik itu Seni maupun Budaya bisa tepat sasaran kedepannya," ungkapnya.

"Kita berharap melalui Rakerda KSBN kali ini ada satu sinergi antara pengurus Kabupaten, Provinsi serta pengurus Pusat sehingga sinergi ini yang kita ciptakan bisa menjadi suatu visi dan misi untuk bersatu di dalam mengembangkan kemajuan kebudayaan di Kalteng," harapnya.

Dikatakan Ellisae Lambung bahwa, di KSBN ini sendiri merupakan tempat berkumpulnya para seniman, diantaranya adalah seniman Patung, seniman Tari, Seniman Pantomim dan lain sebagainya, KSBN sendiri menganggap para seniman tersebut keluarga tanpa memandang suatu perbedaan.

"Kepentingan kita disini adalah demi untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2017, saya sendiri sebagai Ketua Umum DPW KSBN Kalteng selalu berusaha untuk menyamakan visi dan misi tersebut, sehingga seni budaya ini bisa menjadi suatu identitas bangsa, "kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan budaya kita, kalau bukan sekarang kapan lagi," tambanya.

Ketua DPW KSBN Kalteng Ir. Ellisae Lambung, MA  juga menyampaikan bahwa KSBN selalu membina generasi muda di segala bidang kesenian. Salah satunya ialah Karungut.

Sekedar informasi Karungut adalah sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah, Seni ini berupa sastra lisan atau juga bisa disebut pantun yang dilagukan. Karungut merupakan karya yang dijunjung masyarakat Dayak sebagai sastra besar klasik dan merupakan semacam pantun atau gurindam.

Dalam Rakerda tersebut Ketua DPW KSBN Kalteng Ir. Ellisae Lambung, MA juga mengajak generasi muda di Kalteng untuk selalu mencintai dan melestarikan budaya dan kesenian Indonesia khususnya kebudayaan di Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah ini.




Pewarta : Antonius Sepriyono/Andy Arianto

     

GERDAYAK Indonesia Ajak Masyarakat Kalteng Sukseskan Pemilukada 2020


PALANGKA RAYA - Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia baru saja melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang mana kegiatan Rapimda Gerdayak Indonesia ini di gelar di Taman Budaya Kalteng arena pameran Temanggung Tilung Kota Cantik Palangka Raya, Kamis (26/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia Drs. Yansen Aliason Binti, MBA juga mengajak masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Baca juga : GERDAYAK Indonesia Gelar Rapat Pimpinan Daerah 


Tak hanya itu, Ketum Gerdayak juga mengajak seluruh anggota Gerdayak maupun masyarakat Kalteng untuk turut ambil andil dalam Program Nasional Food Estate yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Program jangka panjang itu berupa langkah penyediaan lahan baru, rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan drainase di lahan berawa.

Dalam kesempatan itu Drs. Yansen Aliason Binti, MBA juga mengatakan, menjelang Pilkada kita harus menyatukan sikap kita untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif untuk daerah Kalteng sehingga dalam pelaksanaan pilkada nantinya dapat melaksanakan Pilkada dengan aman, tertib dan damai.

"Tentu saja kita akan mendengarkan dinamika apa saja yang dibawa oleh rekan-rekan di daerah dan hal itu akan kita sikapi bersama," ujarnya.

Baca juga : GERDAYAK KALTENG GELAR TEMU WICARA & SILATURAHMI BERSAMA DEWAN PENDIRI/DEWAN SENIOR, JELANG KONGRES KE 2 


Dikatakan Yansen Alianson Binti, bahwa Gerdayak selama 15 tahun anggotanya sudah mencapai 70.000 anggota. Ia juga berpesan kepada seluruh anggota Gerdayak agar dapat mengamankan pilkada

"Jangan biarkan ada oknum yang mengganggu pilkada, jika ada maka laporkanlah kepada pihak yang berwajib, kami juga berharap semua masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan juga jangan terpecah belah hanya karena berbeda pilihan, karena kita semua bersaudara," tukasnya.




Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

     

GERDAYAK Indonesia Gelar Rapat Pimpinan Daerah

PALANGKA RAYA - Gerakan Pemuda Dayak (GERDAYAK) Indonesia melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), Kamis (26/11/2020) pagi.

Dengan mengusung tema "Mantapkan Persaudaraan Dayak Sebagai Energi Untuk Berperan Serta Dalam Kancah Pembangunan Nasional" kegiatan Rapimda Gerdayak Indonesia ini di gelar di Taman Budaya Kalteng arena pameran Temanggung Tilung Kota Cantik Palangka Raya.

Kegiatan tersebut di buka dengan tari-tarian khas Dayak Kalteng dan pertunjukan Silat. Rapimda ini juga dihadiri para pimpinan Gerdayak dari 14 Kabupaten/Kota beserta seluruh unit kerja yang ada di Gerdayak, diantaranya unit persatuan Silat, unit Pertanian dan lain sebagainya.

Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia Drs. Yansen Aliason Binti, MBA dalam sambutannya pada pembukaan Rapimda tersebut mengatakan, kami atas nama DPP Gerdayak Indonesia Kalteng mengucapkan terimakasih atas kehadiran para pimpinan Gerdayak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Rapimda.

"Kami rasa kehadiran para pimpinan Gerdayak saat ini sungguh memberikan motivasi bagi GERDAYAK untuk terus berkarya berkiprah dan berjuang demi "Mangatang Utus Dayak" berdampingan dengan saudara kita lainnya didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.

Baca juga : GERDAYAK Indonesia Ajak Masyarakat Kalteng Sukseskan Pemilukada 2020 


Lebih jauh Ketum Gerdayak menyampaikan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perubahan demi perubahan akan terjadi di sekitar kita, diantaranya bahwa kita pasti akan kedatangan serbuan masuknya para investor, tenaga kerja di berbagai bidang dari luar daerah, sehingga Rapimda ini diharapkan juga mampu melahirkan pokok-pokok pikiran inspiratif dan memberikan makna yang kuat, agar kita dapat mendorong generasi muda guna mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan masyarakat dari luar.

"Sehingga kami berharap agar Rapimda ini dapat menetapkan berbagai hal-hal strategis untuk menyatukan langkah generasi muda dalam memasuki era kekinian, diantaranya kita harus mempersiapkan diri untuk berperan serta dalam mensukseskan program Nasional Food Estate di Kalteng," demikian Drs. Yansen Alianson Binti, MBA.



Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

     

Webinar KPCPEN dan Diskominfo Kalteng Motivasi Pelaku UMKM dimasa Pandemik Covid-19 Bersama Dinas Koperasi



KALTENG - Pemahaman pentingnya inovasi di tengah pandemik covid-19 bagi pelaku usaha dalam hal ini UMKM di Kalimantan Tengah sangat penting, agar dalam menghadapi situasi tersebut pelaku UMKM bisa menyikapinya dengan benar. Karena tidak dipungkiri dampak pandemi menyebabkan berbagai sektor perekonomian menjadi menurun, sejak awal sampai sekarang pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dalam menanggulangi merosotnya perekonomian masyarakat.


Untuk keadaan ini pemerintah bertindak cepat dengan harapan bisa mengembalikan keadaan tersebut lewat berbagai macam cara serta memotivasi kembali para pelaku UMKM, salah satunya lewat webinar bersama pelaku UMKM dan masyarakat lain. Hal tersebut disampaikan Ati Mulyati SE Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan hal ini bisa menyerap berbagai keluhan dari setiap pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Tengah, didampingi Plt Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Agus Siswadi SPd MPd dengan moderator acara Arbandigana Kepala Seksi Kehumasan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Gedung Smart Province, Kamis (26/11/2020).


Pemprov Kalimantan Tengah telah membekali para pelaku UMKM dengan berbagai pendidikan berupa pelatihan serta penyuluhan, dengan harapan pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 ini bisa tetap survive, kemudian pemprov juga mengupayakan pengadaan pelatihan dan penyuluhan di setiap daerah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta menjaga jarak selama kegiatan berlangsung, agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru lagi di masa pandemi ini.


Penyuluhan yang telah dilakukan ialah penyuluhan vocational khususnya kepada para pengrajin anyaman rotan yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya diadakan di Desa Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. ”Hampir 40 komunitas pengrajin purun yang semula hanya membuat tikar purun dengan adanya pelatihan bagi mereka sehingga hasil produksi tidak hanya dalam bentuk tikar purun tetapi juga dalam bentuk tas purun yang sudah kita pasarkan secara online dan pemasarannya sudah hingga ke pulau Jawa” ucap Ati.


Di Kesempatan tersebut Ati juga mengatakan, bahwa Pemprov Kalimantan Tengah saat ini telah mengupayakan bantuan yang ditujukan untuk pelaku UMKM. Ada beberapa jenis bantuan yang sedang ditujukan kepada pelaku UMKM yaitu bantuan presiden (Banpres) dimana setiap pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan dana sebagai tambahan modal usaha sebesar 2,4 juta per pelaku UMKM. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Presiden yang diberikan melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. “Tercatat sebanyak 49.782 pelaku UMKM telah didata dan masuk SK bantuan. Sebagian telah menerima Banpres yang diajukan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga BUMN dan BUMD” jelasnya lagi.


Semua bantuan yang disiapkan oleh pemprov tersebut diharapkannya bisa dimanfaatkan dengan baik, Penyaluran bantuan tersebut juga diawasi oleh Pemprov untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai serta dipergunakan sebagaimana seharusnya oleh para pelaku UMKM. Untuk itu, pihak Pemprov telah mengadakan survey kepada para pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan. Ati Mulyati selaku Kadis Koperasi dan UMKM mengatakan, Hasil survey Banpres ini sangat luar biasa membantu pelaku UMKM yang ada di Kalteng.


“Terlepas dari itu semua, Ini adalah satu upaya yang sangat mendukung pelaku UMKM, dengan bantuan sebesar 2,4 juta tersebut mereka bangkit kembali untuk tetap berusaha Alhamdulillah, dan ini sangat bermanfaat bagi UMKM di Kalimantan Tengah. Harapan kami kedepan semoga Banpres ini dapat tetap berlanjut hingga tahun depan(2021) sehingga pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan juga bisa mendapatkannya” imbuhnya. 


Dari banyaknya bantuan pemprov itu Ati mengharapkan, agar  pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi penghalang bagi para pelaku UMKM serta masyarakat untuk menjalankan usaha yang dimilikinya. Pelaku UMKM dapat bertahan dengan meningkatkan hasil produksinya melalui bantuan yang telah diberikan. Ia juga menambahkan bahwa diperlukan kesiapan dari para pelaku UMKM, upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah jangan sampai disia-siakan juga jangan disalahgunakan apalagi di masa seperti ini. Menciptakan peluang serta mencari potensi yang ada sangat berguna di masa seperti ini bagi para pelaku UMKM agar dapat mempertahankan usahanya tetap berjalan.


Ditempat yang sama Agus Siswadi SPd MPd menambahkan, dalam kesempatan ini kami Diskominfo juga menjaring dan menampung kritik saran agar semua bantuan yang disalurkan ke depan akan lebih mengena, diharapkan bantuan tersebut dapat berguna untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah. (dae) #Liputansbm


25 November 2020

     

Oknum Pengawas : Mangambil Visual Harus Izin Resmi Dari Dinas PUPR Kota Palangka Raya

Palangka Raya - Oknum pengawas proyek menghalang-halangi berberapa oknum wartawan untuk mengambil  gambar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak kontraktor sebagai pemenang lelang, apa alasannya ini yang masih tanda tanya, ada apa sebenarnya di balik pekerjaan proyek tersebut.

adapun lokasi proyek kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Ruangan Kantor TA. 2020 dengan Pagu Rp. 631.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. JO, Pusat Palangka Raya, Milik dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya.


saatTim wartawan media jurnal88.co.id hendak memasuki ruangan yang di rehabilitasi oleh kontraktor, dan langsung bertemu dengan Oknum Pengawas, dan Tim wartawan terlebih dahulu meminta izin untuk mengambil visual Photo sebagai bahan pemberitaan, akan tetapi oknum pengawas dari kontraktor tersebut melarang mengambil Visual, dengan alasan harus ada ijin resmi dari Dinas PUPR Kota Palangka Raya.


Dan hal ini jelas sudah melanggar Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab VII Ketentuan Pidana Secara Hukum, setiap yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat/menghalangi pelaksanaan tugas Pers ketentuan pasal 4 ayat (1,2,3 dan 4) Pidana penjara dia (2) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.


Hal semacam ini di nilai tidak pantas menjadi contoh, dimana letak media sebagai kontrol sosial, tugas media atau wartawan adalah untuk melihat sejauh mana Program Pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan uang rakyat tersebut, jika hal ini selalu tertutup dengan beberapa oknum wartawan maupun Lsm, maka patut diduga syarat dengan KKN, hal seperti ini bagaimana Publik tau tentang keberhasilan pemerintah terkait dengan program yang sudah direncanakan tersebut. Jika selalu tertutup dengan Publik. (Tim/red)


Berita asli tayang di jurnal88.co.id dengan link : https://jurnal88.co.id/oknum-pengawas-proyek-dinas-pupr-kota-palangka-raya-larang-wartawan-ambil-viksual-foto-ada-apa-dibalik-proyek/

24 November 2020

     

AHY Kunjungi Kalteng, Ujang Iskandar : Kami Siap Menangkan Pilkada Kalteng


PALANGKA RAYA - Kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kali ini dalam rangka menyapa masyarakat Kalteng, melaksanakan Konsolidasi sekaligus melaksanakan media Gathering, Selasa (24/11/2020).

Kegiatan tersebut di gelar di M. Bahalap Hotel Kota Cantik Palangka Raya dan dihadiri oleh puluhan kader Partai Demokrat se-Kalteng.

Ujang Iskandar saat dibincangi oleh Liputan SBM usai kegiatan tersebut mengatakan, kedatangan AHY ke Kalteng kali ini adalah dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus melaksanakan media Gathering.

"Pak AHY juga menginstruksikan kepada internal Partai Demokrat se-Kalteng agar memberikan dukungan sepenuhnya terhadap paslon nomor urut 01 (Ben-Ujang)," ujar Ujang Iskandar.

Ujang Iskandar juga mengatakan bahwa, peluang Ben-Ujang itu cukup besar untuk menang di Pilkada Kalteng nanti.

"Pak AHY sendiri mengharapkan paslon Ben-Ujang ini bisa menang di Pilkada nanti, kemudian setelah menang paslon ini diharapkan bisa melayani seluruh masyarakat Kalteng agar lebih maju dan sejahtera," bebernya.

Kemudian saat awak media ini bertanya tentang kesiapan paslon Ben-Ujang untuk melaksanakan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap III, yang rencananya akan disiarkan secara live/tunda melalui Channel LPP TVRI Kalimantan Tengah, pada tanggal 28 November 2020 nanti, Ujang Iskandar menyatakan kesiapan dirinya bersama Ben Brahim untuk menghadapi debat Pilgub Kalteng.

"Saya dan Pak Ben tidak punya kesiapan khusus, namum untuk soal pemerintahan dan hukum saya kira kami sudah menguasai hal tersebut, dan kami sudah sangat siap untuk melaksanakan debat," demikian Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. 


Pewarta : Antonius Sepriyono - Liputan SBM

     

Dosen Hukum UNISKA Tegaskan, Politik Uang Berdampak 6 Tahun Penjara dan Denda 1 Milyar Rupiah

Dosen Hukum UNISKA Tegaskan, Politik Uang Berdampak 6 Tahun Penjara dan Denda 1 Milyar Rupiah

Oleh : Aspihani Ideris



KALSEL - Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang berikutnya, pada 9 Desember 2020 memberikan ketegasan bagi yang bermain politik uang dengan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.


Pengertian politik uang dirumuskan dalam UU No. 10 Tahun 2016, ini adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Selain itu juga sanksinya berupa administrasi sebuah sanksi pembatalan pasangan calon bagi yang terbukti melakukan praktik politik uang tersebut.


“Dan perlu di ingat !!!, sanksi administrasi ini tidak menggugurkan sanksi pidana penjara bagi mereka yang melakukan transaksi politik uang. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang terlibat dalam politik uang seperti tim kampanye, tim sukses, anggota partai politik, relawan, pemilih sendiri atau pihak lainnya dikenakan sanksi pidana berupa 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah”. kata Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini.


Selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang, dikenakan sanksi pidana dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi, jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum.


Aspihani menjelaskan, larangan politik uang atau money politik ini diatur pada Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 yaitu terdapat pada beberapa ayat, yaitu :


(1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”;


(2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota“;


(3) “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“;


(4) “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;


(5) “Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. Dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.


Pemberian uang atau materi pada penjelasan pasal 73 ayat (1) ini mungkin bagian dari modal atau cost politik yang dikeluarkan pada waktu kampanye. Cost politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye. Cost politik ini tentunya berbeda dengan politik uang, di mana politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara.


Pengaturan yang terdapat pada Pasal 73 ayat (2) secara jelas telah mengatur sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi.


Pengaturannya dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar".


Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang atau sejenisnya, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Aspihani kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘Uang Politik‘ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.


“Kami menghimbau kepada masyarakat, bagi yang menemukan adanya perbuatan curang dan politik uang segera laporkan ke Bawaslu dan atau bisa ketempat kami dengan menghubungi di nomor 0811506881, kami siap membantu melanjutkan laporan anda tersebut ke Bawaslu Provinsi,” kata Aspihani.


Menurut Aspihani, perbuatan curang itu rentan terjadi di H-1, yakni pada malam hari menjelang pencoblosan dan juga sesudah pencoblosan disaat waktu istirahat panitia pelaksana pencoblosan. 


"Disaat menjelang pencoblosan itu biasanya tim pasangan calon membagikan uang dan bingkisan dengan harapan dalam menentukan pilihan, sedangkan di waktu istirahat selesai pencoblosan itu rentan sekali adanya permainan antar tim pasangan calon dengan panitia penyelenggara pilkada tersebut. Kan masih banyak kertas surat suara yang tersisa, di sanalah waktu yang tepat mereka bermain curang dengan memanfaatkan kelengahan para pemantau dan saksi,” tukasnya. 

 

Untuk itu, menurut Aspihani di dua waktu tersebut diatas, kita harus tingkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi terjadinya sebuah kecurangan dalam berpolitik. Karena untuk mencapai kursi yang diinginkan, kebanyakan kontestan bisa saja menghalalkan segala caranya. #liputansbm 



Penulis adalah Ketua Umum Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK)

23 November 2020

     

Kominfo Kalteng Gelar Webinar Bertajuk Vaksinasi Aman Masyarakat Sehat Bersama dr. Suyuti Syamsul


Palangka Raya - Imunisasi merupakan salah satu upaya tindakan medis yang paling efektif dan efisien mencegah penyakit. Imunisasi wajib yang selama ini dikenal di kalangan masyarakat yaitu BCG, Hepatitis B, DPT, Polio, dan Campak. Sedangkan imunisasi dilakukan melalui vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin yang mengandung bakteri, racun, atau virus yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Vaksin merangsang sistem tubuh untuk memproduksi antibodi dan mengandung agen yang infeksi mikroorganisme penyebab penyakit.

“Vaksin terbuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati, toksin atau dari protein permukaan. Agen dalam vaksin tersebut merangsang sistem imunisasi dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen, ”ucap dr. Suyuti Syamsul, MPPM saat menyampaikan paparnya dalam acara Webinar KPCPEN yang dilaksanakan di Gedung Smart Province (GSP) DiskominfoSantik Prov. Kalteng, Senin (23/11/2020).

Vaksin terdiri dari beberapa jenis yaitu vaksin mati, vaksin hidup, vaksin toksoid, dan vaksin biosintetik. Vaksin-vaksin tersebut memiliki kandungan yang berbeda-beda dan digunakan dengan tujuan yang berbeda pula.

Terkait perkembangan vaksin Sinovac, dr. Suyuti menjelaskan bahwa uji klinis tersebut sudah memasuki tahap ketiga. Proses pembuatan dan penelitian vaksin tersebut diawasi oleh BPOM untuk memastikan keamanan dan kemanjurannya sebelum digunakan untuk masyarakat.

“Hasil uji klinis dinyatakan aman dan tidak ditemukan reaksi berlebihan,” ucap dr. Suyuti.
Sebelumnya, ada beberapa kandidat vaksin yang akan digunakan untuk vaksin covid-19 selain Sinovac, yaitu Sinopharm, Kansino, Astrazeneca dan Genexine. Semua vaksin-vaksin tersebut harus lulus beberapa tahapan klinis agar dapat memastikan keamanan dan takaran dosis yang aman. Sebab, keamanan vaksin bagi masyarakat menjadi prioritas dan tugas utama pemerintah.

Baca juga : Rencana Distribusi Vaksin COVID-19 di Kalimantan Tengah 


Manfaat pemberian imunisasi vaksin covid-19 ke banyak orang akan membuat imunitas populasi ( Herd Immunity ). Selain itu, dapat melindungi orang lain yang belum atau tidak bisa diberi vaksin seperti bayi atau orang dengan penyakit gangguan imun. Akan tetapi, keberatan yang luas akan menghambat terciptanya kekebalan imunitas. Ditargetkan pemberian vaksin covid-19 ini cakupan minimal 70% dari jumlah populasi.

Pada kesempatan itu, dr. Suyuti juga mengingatkan agar berhati-hati dalam menerima informasi, sebab berita Hoax seputar vaksin covid-19 sudah terkenal di kalangan masyarakat. “Masyarakat harus pandai memastikan informasi yang benar. Tinggalkan hal-hal yang tidak masuk akal, hati-hati untuk memberikan informasi tentang vaksin, ”pesannya. #liputansbm

Editor : Rizaldi
Sumber : MMC Kalteng
     

Permudah Mobilitas Warga, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Gantung Mekar Baru di Kabupaten Serang, Banten


Banten - Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur skala masif seperti jalan tol dan bendungan di Provinsi Banten, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga membangun infrastruktur kerakyatan, salah satunya adalah Jembatan Gantung Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Jembatan tersebut dibangun menggunakan anggaran Tahun 2020 bertujuan untuk memperlancar mobilitas dan memangkas waktu tempuh antar desa yang sebelumnya harus memutar jauh akibat dipisahkan oleh kondisi geografis, seperti jurang, ataupun sungai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka. Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.

“Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten, Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida mengatakan Jembatan Gantung Mekar Baru dibangun sejak tanggal kontrak 11 September dengan masa pelaksanaan 112 hari kalender.

"Saat ini progres konstruksi sudah mencapai 72%, sesuai kontrak selesai 30 Desember 2020 tetapi kami targetkan selesai lebih cepat pada 21 Desember 2020 agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat," ujar Wida Nurfaida.

Jembatan Gantung Mekar Baru dibangun sepanjang 42 meter dengan lebar 1,5 meter untuk menghubungkan Desa Mekar Baru dan Desa Cikokok, Kecamatan Petir. Anggaran pembangunannya sebesar Rp 2,6 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Rizky Cipta Guna Perkasa dengan melibatkan pekerja lokal dari sejumlah kampung diantaranya warga Kampung Cidokok, RT 06 RW 02.

"Selain jembatan kami juga akan membantu perbaikan jalan akses dan drainase menuju jembatan masing-masing sepanjang 300 meter. Kami berharap dengan selesainya jembatan nanti dapat dirawat dan dianfaatkan sebaik-baiknya," tuturnya.

Kepala Desa Mekar Baru Mudzakir merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas dibangunnya jembatan tersebut. Menurut Mudzakir, kondisi jembatan sebelumnya sangat memprihatinkan karena hanya berupa cor tanpa besi pengamanan.

"Setiap hujan pasti jembatan sebelumnya tergenang air, karena berada di bawah jurang. Sudah banyak masyarakat yang nekat melintas jatuh, makanya kami sangat bersyukur akhirnya jembatan baru yang selama ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat dibangun Kementerian PUPR untuk mempermudah mobilitas warga," kata Mudzakir.

Di Provinsi Banten sekitar 30 jembatan gantung telah dibangun Kementerian PUPR. Pembangunan jembatan gantung merupakan usulan dari Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, dan DPRD yang diajukan kepada Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan kesesuaian lokasi, manfaat, dan urgensi pembangunan jembatan.

Pada 2015-2019, Kementerian PUPR telah membangun 300 jembatan gantung di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 1,4 triliun. Pada tahun 2015 dibangun 10 jembatan, pada tahun 2016 dibangun 7 jembatan, pada tahun 2017 dibangun 13 jembatan, dan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing dibangun 130 jembatan dan 140 jembatan.

Pembangunan jembatan gantung kembali dilanjutkan pada 2020. Hingga saat ini sudah ada 44 lokasi jembatan gantung yang sudah mendapat persetujuan untuk dibangun oleh Menteri PUPR. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya direncanakan dibangun di pulau Papua. Secara umum jembatan gantung yang dibangun tersebut memiliki bentang antara 30 meter hingga 120 meter. (Red Liputan SBM)



Sumber : Humas Kementrian PUPR

20 November 2020

     

Pilkada Jujur dan Adil Bakal Ciptakan Kedamaian

Keterangan foto saat usai pelaksanaan Pelantikan Advokat P3HI angkatan VI di Cafe Banjarmasin, Kalimantan Selatan




KALTENG. SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Wijiono, S.H., mengharapkan dalam penyelenggaraan Pilkada, Rabu, 9 Desember 2020 mendatang ini benar-benar berjalan jujur dan adil sehingga terciptanya rasa kedamaian.


“Agar Pemilu berjalan dengan damai dan elegan, para penyelenggara, peserta kontestan pesta demokrasi itu pun harus benar-benar bisa menjalankan amanahnya dengan benar,” tegas Wijiono, Jum’at, (20/11/2020) saat di minta tanggapannya oleh awak media ini via call Whatsapp di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.


Wijiono meminta, KPU sebagai penyelenggara Pemilukada jangan sampai memanipulasi data, Peserta Pilkada pun jangan sampai money politik, dan Bawaslu benar-benar melaksanakan tugasnya.


“Ingat…!!! Anda digaji dengan uang negara. Jika ingin berkah, KPU wajib bekerja dengan jujur, dan Bawaslu lakukanlah kerja anda dengan benar, buka mata dan telinga, jangan sampai ada permainan dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di awal bulan Desember mendatang ini,” tutur Wijiono.


Menurut Advokat/Pengacara Wijiono, S.H. ini, kejujuran tersebut merupakan sebuah pola yang sangat penting dalam pemilukada. Jujur dan adil itu menjadi pangkal dalam konteks komunikasi politik terjadinya pemilu yang harmonis, damai, aman dan sejuk.


“Semuanya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 termaktub dalam Pasal 2 bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ucap Wijiono.

 

Wijiono menegaskan, pelaku tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


“Peserta yang terbukti secara sah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif akan didiskualifikasi. Aturan diskualifikasi ini termaktub pada Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujar Wijiono.


Penegasan pidana money politik, tukas Wijiono, semua itu di atur dalam Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017. “Pelaku money politik diancam hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 36 juta,” tukas Wijiono.


Selain itu juga, pasangan calon pada Pilkada Serentak Rabu, 9 Desember 2020 ini bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang.


“Sanksi administrasi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ini adalah Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah,” papar Wijiono.


Sanksi penjaranya pun dipertegas, kata Wijiono pada pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk menentukan pilihannya, maka di pidana 6 tahun penjara dan denda satu milyar rupiah.

 

Awak media ini mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Umum P3HI, H. Aspihani Ideris, S.A.P., S.H., M.H., via phone 08125116884 berkaitan kader, anggota dan advokat P3HI mendukung serta mencalonkan sebagai calon Bupati Banjar, dengan tegas ia menjawab, itu semua adalah hak individu masing-masing sebagai warga negara dan umat beragama yang baik.


“Jika ingin mendapatkan ridha, pilihlah pemimpin itu karena Allah, dan jika ingin mendapatkan laknat dari Allah, pilihlah pemimpinmu karena duit,” tegas Aspihani kepada awak media ini, Jum’at (20/11/2020)


Keseriusan dalam memilih pemimpin, ujar Aspihani merupakan bentuk kewajiban sebagai hamba yang beragama, bahkan tidak tegak urusan agama dan dunia kecuali dengan adanya pemimpin.


Maka menurut Ketua Umum Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK), Aspihani Ideris ini dalam memilih pemimpin yang benar itu menjadi kewajipan umat beragama dalam konteks ibadah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.


“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tegas, jujur, amanah dan cerdas melaksanakan tugas yang dipimpinnya. Dari itu pilihlah pemimpin yang benar-benar baik dari yang terbaik menurut hati nurani anda,” kata Aspihani seraya mengakhiri pembicaraannya. #liputansbm


Penulis: Kontributor Kalsel | Liputansbm.com

ads LiputanSbm