Liputan Sbm

18 September 2021

Cara Membedakan Sertifikat Tanah Asli dan Palsu, Untuk Hindari Penipuan



Jepara - Banyak orang terjebak dan tertipu saat membeli tanah karena tanah yang dibeli tersebut bersertifikat palsu alias invalid. Oleh sebab itu apabila membeli tanah wajib di cek keaslian sertifikatnya, agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sabtu, 18/09/2021


Agar diketahui Para oknum tersebut biasanya akan menawarkan tanah dengan harga yang di bawah pasaran. Dengan begitu, pembeli akan tergiur untuk membeli tanah tersebut.


Supaya tidak tertipu maka hal ini penting untuk dilakukan bagi siapa saja yang berencana membeli tanah untuk mengetahui bagaimana cara membedakan sertifikat tanah asli dan palsu.


Lima cara untuk membedakannya :

  1. Periksa ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tentang keaslian Sertifikat tanah. 


Salah satu tugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN adalah mengatur kebijakan dalam pengadaan dan pengendalian tanah. Untuk itu, BPN akan membantu mengecek keaslian Sertifikat tanah. BPN akan mengecek Sertifikat secara detail, termasuk bentuk fisik dan nomor registrasi. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti kalau ingin mengecek keaslian Sertifikat tanah di BPN.


Datang ke kantor BPN yang ada di wilayah lokasi membeli tanah. Bawa sertifikat tanah, bukti lunas PBB terakhir, KTP, dan surat permohonan. Serahkan dokumen yang telah dibawa. BPN akan meminta biaya sebesar 50 ribu Rupiah.


Pengecekan di kantor BPN biasanya tidak akan lama, umumnya hanya perlu waktu 1 hari. Kalau BPN menyatakan sertifikat asli, BPN akan memberikan cap ke sertifikat tersebut.


Kalau sertifikat tersebut meragukan, BPN akan mengajukan plotting. Plotting adalah pengajuan dari BPN kepada pemohon untuk memastikan kepastian sertifikat tersebut melalui teknologi GPS.


Teknologi GPS (Global Positioning System) dilakukan untuk melihat tanah dalam peta pendaftaran yang sesuai dengan keterangan Sertifikat. Teknologi tersebut akan menentukan apakah Sertifikat yang diperiksa valid atau tidak.



  1. Menggunakan Jasa PPAT


Cara lain yang bisa digunakan adalah menggunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang biasa dikenal sebagai PPAT.  PPAT adalah Pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik menyangkut hak tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Meski begitu, PPAT berbeda dengan Notaris.


Tugas PPAT adalah membuat akta yang menjadi bukti dasar adanya perubahan data dalam mata hukum. Sedangkan, tugas Notaris adalah membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan atau risalah lelang.


PPAT akan membantu untuk mengecek keaslian Sertifikat tanah dengan membawa Sertifikat tersebut ke kantor BPN. Biasanya PPAT akan membantu untuk mengeceknya langsung ke BPN.


Jasa PPAT akan sangat berguna jika tidak memiliki waktu luang untuk datang langsung ke kantor BPN. Namun, perlu mengeluarkan biaya untuk membayar jasa mereka.



  1. Memeriksa Bentuk Fisik Sertifikat


Jika tidak mempunyai waktu untuk datang ke kantor BPN, cobalah untuk memeriksa sendiri keaslian dari Sertifikat tersebut. Caranya mudah, hanya perlu melihat bentuk fisiknya.


Sertifikat tanah asli yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) umumnya memiliki sampul berwarna hijau. Sedangkan, ada beberapa Sertifikat yang memiliki sampul berwarna abu-abu.


Bentuk fisik lain yang harus diperiksa selain sampulnya adalah bentuk cap dan tanda tangan. Tidak ada standar pasti dalam membedakan cap atau tanda tangan antara Sertifikat palsu dan asli keluaran dari BPN.


Sertifikat tanah yang palsu biasanya akan berusaha membuat cap dan tanda tangan semirip mungkin dengan Sertifikat asli.


Namun, masih dapat melihat perbedaan dengan membandingkan cap dan tanda tangan sertifikat asli dan sertifikat yang diduga palsu. Lihat secara teliti dan berulang-ulang perbedaannya.


Meski begitu, cara ini memang tidak seakurat bila datang ke BPN langsung, namun bisa menjadikannya sebagai alternatif.



  1. Gunakan Layanan Online


Aplikasi Badan Pertanahan Nasional Cara lain yang bisa kamu gunakan untuk memeriksa sertifikat tanah sendiri tanpa ragu adalah dengan menggunakan layanan aplikasi. 


Berikut adalah empat situs dan aplikasi yang tersedia untuk memeriksa Sertifikat tanah, yaitu :


  • Situs Resmi BPN


BPN memiliki situs resmi dengan domain bpn.go.id yang dapat diakses untuk mengecek sertifikat tanah asli secara online.


Selain memeriksa keaslian sertifikat tanah, juga dapat melihat beberapa informasi. Melalui situs ini, dapat melihat informasi berkas permohonan yang pernah diajukan.


Juga bisa mendapatkan informasi persyaratan, proses penyelesaian, biaya, serta jangka waktu tentang pertanahan.



  • BPN Go Mobile


BPN Go Mobile adalah sebuah layanan yang disediakan oleh BPN untuk membantu masyarakat dalam mengurus hal yang berkaitan dengan pertanahan.


BPN Go Mobile tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui Android. Aplikasi BPN Go Mobile pertama kali dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya II.


Dengan aplikasi ini, dapat melihat informasi persyaratan dan biaya dari suatu layanan pertanahan. Fitur aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan situs resmi dari BPN.


Namun, dapat melihat jadwal LARASITA atau Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah melalui aplikasi BPN Go Mobile.


Aplikasi ini baru dapat diunduh melalui Play Store saja.



  • KiosK


Layanan lain yang bisa di gunakan adalah sebuah media yang berada di lobi kantor BPN di masing-masing daerah.


Bisa mendapatkan berbagai informasi melalui KiosK tanpa harus bertemu dengan petugas.


Selain itu, juga dapat melihat informasi persyaratan pertanahan, proses penyelesaian, biaya, berkas permohonan, pegawai, PPAT, dan LARASITA.


Semua informasi sudah tersedia lengkap di KiosK.


  • Sentuh Tanahku


Jika BPN Go Mobile hanya tersedia bagi para pengguna Android, maka pengguna iOS dapat mengunduh aplikasi bernama Sentuh Tanahku.


Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh BPN pusat. Informasi yang bisa didapatkan adalah berkas persyaratan, plot bidang tanah, lokasi tanah, dan berbagai informasi layanan yang sama dengan BPN Go Mobile.


Serupa dengan BPN Go Mobile, aplikasi Sentuh Tanahku juga dapat diunduh melalui Play Store. Meski begitu, aplikasi ini memiliki fitur tambahan, yaitu menghitung biaya yang diperlukan berdasarkan layanan yang dipilih. #liputansbm


Penulis : Puji S


Peduli Banjir Kalteng, Keluarga Besar DPD Partai Golkar Kalsel Serahkan Bantuan ke DPD Golkar Kalteng




PALANGKA RAYA - Dalam rangka peduli terhadap para korban banjir yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) maka keluarga besar Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan bantuan sembako ke DPD Golkar Kalteng, Sabtu (18/9/2021) sore.

Kedatangan rombongan keluarga besar Partai Golkar Kalsel ini sendiri disambut baik oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kalteng, H. Abdul Razak beserta Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng, Suhartono Firdaus dan seluruh para kader Golkar Kalteng yang hadir pada saat itu.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan tersebut Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. 

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kalteng, H. Abdul Razak ketika dibincangi oleh sejumlah media diruang kerjannya mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi di Kalteng saat ini menimbulkan keprihatinan bagi semua orang. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kalteng.



“Hari ini kita menerima bantuan dari DPD Golkar Kalimantan Selatan, nantinya kita akan salurkan ke sejumlah wilayah lainnya yang terdampak banjir di Kalteng,” kata H. Abdul Razak.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng tersebut juga berharap dengan adanya bantuan sosial berupa sembako tersebut dapat membantu mengurangi beban masyarakat Kalteng yang terdampak banjir. Menurutnya banjir yang terjadi membuat aktivitas warga menjadi terganggu sehingga, juga berakibat pada perekonomian masyarakat.



Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kalsel, Troy ketika dibincangi oleh media ini mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan sumbangan dari fraksi Golkar 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

"Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, dan juga bisa mengurangi sedikit masalah dari bencana ini," demikian Troy.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM


Peringati HARHUBNAS Tahun 2021, BPTD Wilayah XVI Kalteng Gelar Fun Fishing

 



PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) tahun 2021,  Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Fun Fishing, Sabtu (18/9/2021) pagi.

Kegiatan Fun Fishing ini dilaksanakan di kolam pemancingan Dohong JL. Ir. Soekarno Kota Palangka Raya dan para peserta yang hadir saat itu tetap mematuhi prokes guna mencegah penyebaran covid-19.

Untuk diketahui, tema pada Harhubnas tahun 2021 ini adalah "Bergerak Harmonikan Indonesia". 

Turut hadir dalam kegiatan fun fishing yang digelar oleh BPTD Wilayah XVI Kalteng tersebut Plt Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yulindra Dedy serta Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng, Arton S. Dohong.

Kepala BPTD Wilayah XVI Kalteng, Buang Turasno, ATD kepada Liputan SBM usai kegiatan fun fishing tersebut mengatakan dalam memperingati Harhubnas pihaknya menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti fun fishing, lomba game online, tenis meja, lomba menggambar mural dan lain sebagainya.



"Untuk lomba mancing ini dibatasi hanya 68 lapak, karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan untuk pesertanya selain dari BPTD ada juga yang dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya serta dari Bandara Tjilik Riwut," kata Buang Turasno.

Buang Turasno juga menyampaikan bahwa dalam fun fishing tersebut panitia lomba sudah menyediakan doorprize untuk pemenang yang beruntung dan memenuhi beberapa kategori perlombaan.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM

17 September 2021

Bagaimana Standar Pemasangan Kabel Jaringan Listrik, Ini Kata PT. PLN Palangka Raya?

liputansbm


Palangka Raya - Sudah merupakan Tanggung Jawab PT. PLN menyalurkan listrik kerumah-rumah warga masyarakat, sesuai dengan standarisasi K3 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009, tentang ketenagalistrikan yang di mana pada pasal 29 ayat 1  yaitu Konsumen Berhak mendapat pelayanan yang baik, serta mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.


Di Lapangan ada beberapa pemasangan kabel jaringan listrik seadanya saja dan banyak yang hampir menyentuh tanah, pemasangan jaringan listrik seadanya ini terdapat di jalan Dulin Kandang kota Palangka raya. Selasa, 16/09/2021.


Dari pantauan media Liputan SBM Pemasangan kabel sepanjang kurang lebih 2 kilometer tersebut sangat semrawut kabel-kabel tersebut dipasang seadanya dan banyak cuma dikaitkan di cabang pohon saja ditambah lagi banyak kabel yang tertutup Ilalang karena kendor dan hampir menyentuh tanah.


Saat awak media bertanya kepada salah satu warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, dia mengatakan jaringan kabel ini lumayan lama dipasangnya, dan takut juga kalo saat kita ingin memancing terpegang kabel listrik tersebut', ucapnya.


Kita berharap mudahan PLN kota Palangka Raya bisa membenahi kabel-kabel tersebut sehingga saat kita melakukan aktivitas tidak khawatir tersengat listrik", pungkasnya


Untuk mengetahui tentang boleh tidaknya dilakukan pemasangan kabel jaringan yang tidak menggunakan tiang maka awak media mencoba mengkonfirmasi tentang hal ini.


Aris Aprianto manager PT PLN wilayah Timur saat dibincangi awak media mengatakan, " Secara Prinsip PLN setiap hari operasi kegiatan melakukan pemeliharaan baik itu pemeliharaan jaringan 20 kv, gardu maupun jaringan tegangan rendah" ucapnya.


Lebih lanjut dijelaskannya, " spesifik seperti di dulin kandang seperti yang saat ini ditanyakan awak media pasti akan kami tindak lanjuti akan kami lakukan survei bersama dulu dengan tim teknis kami seperti apa cerita yang bapa bawa kesini akan kami survey dan validasi teknis, ", jelasnya.


"Pada prinsipnya PLN akan menjaga aset  dalam koridor safety, aspek K3 itu akan selalu kita utamakan, supaya jangan sampai jaringan listrik kita menjadi sebuah kecelakaan", tuturnya lagi.


"Cuma memang PLN tidak serta merta berjalan sendirian dalam hal ini, ada peran-peran lain yang kita perlukan sebagai pengawasan, termasuk salah satunya pengawasan dari teman-teman wartawan, pelanggan yang bersangkutan atau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut," pungkasnya aris menutup wawancara dengan Pihak media.


Untuk diketahui dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen disebutkan konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. #liputansbm


Pewarta : Andy Ariyanto


Peringati World Cleanup Day, Pemkot Palangka Raya Laksanakan Kegiatan Ini !






PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperingati World Cleanup Day (WCD) Tahun 2021 tingkat Kota Palangka Raya, pada hari Jum’at Tanggal 17 September 2021 dilaksanakan kegiatan aksi pungut sampah pada 4 (empat) titik lokasi dan aksi pilah sampah dari rumah. Acara di pusatkan di Bundaran Burung Jl. RTA Milono Kota Palangka Raya.

World Cleanup Day adalah aksi bersih-bersih yang dilaksanakan dalam satu hari secara serentak di seluruh dunia dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku, dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah dan meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan sampah, serta memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan Bumi. 

Dikarenakan situasi pandemi COVID-19 di Kota Palangka Raya, aksi cleanup di tahun 2021 dilaksanakan secara terbatas dan didukung dengan gerakan “Aksi pungut sampah dan Pilah Sampah dari Rumah”. Tema WCD Tahun ini adalah Bersatu untuk Indonesia bersih.

Kegiatan aksi pungut sampah melibatkan OPD lingkup pemerintah kota Palangka Raya, Camat, Lurah, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit dan komunitas masyarakat peduli sampah.

Para peserta melakukan penyisiran dan pemungutan sampah sepanjang jalan yang telah ditentukan, hasil pungut sampah dipilahkan kemudian disetorkan ke bank sampah. Pada acara ini masyarakat juga dapat menyetorkan hasil pilah sampah dari rumah ke bank sampah yang telah disediakan. 

Panitia juga telah menggalang sedekah sampah, dengan membagi 50 keranjang sedekah sampah ke beberapa rumah ibadah. Hasil sedekah sampah ini juga dikumpulkan dan disetor ke bank sampah, hasil penjualan nanti diperuntukkan untuk keperluan sosial.

Puncak acara yang dipusatkan di Bundaran Burung adalah penyerahan Barcode Bank Sampah Digital hasil penjualan sampah kepada salah satu bank sampah yang ditunjuk sebagai mitra pengumpul yaitu MCP KAPAKAT ITAH. Bank sampah digitalnya sendiri telah dilaunching beberapa minggu yang lalu.

Turut hadir pada acara WCD ini Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan Drs. Murni.

"Kami berharap acara WCD ini gaungnya bisa dirasakan, sehingga kita semua sebagai masyarakat kota cantik Palangka Raya menyadari arti penting menjaga kebersihan Kota Palangka Raya sebagaimana keinginan dari Walikota Palangka Raya dalam mewujudkan Smart Environment," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Achmad Zaini ketika dibincangi oleh sejumlah media.



Lebih jauh Kadis Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menjelaskan bahwa kegiatan ini rutin setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah Kota palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, dengan tujuan kepedulian terhadap permasalahan sampah di Kota Palangka Raya. 

Melalui kegiatan ini diharapkan sampah tidak dipandang sebagai barang yang tidak berguna, tetapi merupakan sumberdaya yang bernilai ekonomi melalui pengembangan bank sampah digital. 

Untuk diketahui, sebelumnya Walikota Palangka Raya telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Dinas/Badan/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota untuk dapat berpartisipasi mensukseskan kegiatan World Cleanup Day ini.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM



16 September 2021

Mensos RI Kunjungi Masyarakat Terdampak Banjir di Katingan

liputansbm



Kalteng - Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, mendampingi Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat melakukan Kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Kamis, 16/09/2021.


Kuker menteri sosial Tri Rismaharini kali ini untuk untuk meninjau secara langsung lokasi yang terdampak Banjir yaitu di RT. 11 RW. 03, Taman Religi Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.


Selain melakukan kunjungan kerja Mensos juga menyalurkan bantuan untuk penanganan banjir dan pasca banjir kepada masyarakat setempat berupa makanan siap saji 156 paket, makanan anak 102 paket, selimut 100 lembar, Kid ware 50 paket, family kit 50 paket, foodware 50 paket, perlengkapan Dapur 50 paket, matras 100 Lembar, tenda Gulung 50 lembar, paket sembako 100 paket dan sandang 25 paket.


Saat melihat keadaan masyarakat risma mengatakan, "Harus ada strategi bagaimana menyelesaikan akar masalahnya. Karena yang berat, masalah terdampak adalah masyarakat. Begitu kena musibah ini maka semuanya habis. Karena itu akar masalahnya harus diselesaikan”, ucap Risma.


Lebih lanjut Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan harus melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan baik bersama Pemerintah Daerah lainnya dalam hal pengendalian banjir dan bencana alam, utamanya di wilayah Katingan dan sekitarnya.


“Memang mungkin aliran sungai ini bukan hanya di Katingan sehingga harus perlu melakukan sinergi dengan beberapa Daerah lainnya. Bapak Gubernur Kalteng akan memfasilitasi pengkoordiniran sehingga bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Bantuan ini hanya sekedar membantu meringankan. Tapi next akan kita selesaikan akar masalahnya”, pungkas Tri Rismaharini. #liputansbm


Sumber : MNC Kalteng


Cara Daftar Kartu Sembako Agar Dapat Gas Elpiji 3 Kg Tahun Depan




Jepara - Segera persiapkan diri untuk daftar kartu sembako agar dapat membeli Gas Elpiji 3 kg, dikarenakan Pemerintah Republik Indonesia berencana menerapkan aturan baru terkait pembelian Gas Elpiji 3 kg di tahun 2022 nanti dan masyarakat yang bisa membeli gas elpiji 3 kilogram harus memiliki Kartu Sembako. Kamis, 16/9/2021.


Kepemilikan Kartu Sembako sebagai  syarat untuk membeli Gas Elpiji 3 kilogram diberlakukan seiring dengan reformasi subsidi energi dari yang semula berbasis komoditas menjadi berbasis orang.


Sebagai tambahan informasi, Kartu Sembako adalah salah satu program bantuan sosial pangan non-tunai yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga miskin.


Kartu Sembako juga dikenal dengan nama BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin agar bisa mendapat pangan yang layak.


Masyarakat miskin yang tercatat sebagai penerima Kartu Sembako atau BPNT berhak mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 200 ribu tiap bulan.


Kartu Sembako bisa didapatkan oleh warga miskin atau rentan miskin yang bukan penerima Bansos PKH atau pun BST. 


Selain itu warga miskin yang bisa mendapatkan Kartu Sembako atau BPNT harus terlebih dahulu terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).


Cara untuk daftar Kartu Sembako atau BPNT sebagai syarat pembelian Gas Elpiji 3 kilogram. 


Cara Daftar Kartu Sembako atau BPNT antara lain sebagai berikut :

  1. Download aplikasi Cek Bansos

  2. Lakukan registrasi untuk daftar akun memakai Nomor KK, NIK dan KTP

  3. Upload foto KTP dan foto selfie membawa KTP

  4. Isi kode OTP yang dikirimkan via email

  5. Data pendaftaran akun akan diverifikasi dan Anda bisa mengakses seluruh menu di aplikasi Cek Bansos

  6. Untuk daftar Kartu Sembako, Anda bisa cari menu Daftar Usulan. 

  7. Isikan data diri secara lengkap meliputi Nomor KK, NIK, KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, nama ibu kandung serta nomor telepon yang aktif.

  8. Selanjutnya klik Jenis Bansos dan upload foto diri membawa KTP serta foto rumah. #liputansbm


Penulis : Puji S

Sumber : dari berbagai sumber


15 September 2021

BAIS TNI Wilayah Kalteng Turun Beri Bantuan Korban Banjir di Katingan

 



KATINGAN - Satuan Tugas (Satgas) BAIS TNI Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Bansos berupa air mineral kepada korban banjir wilayah Katingan pada hari Rabu tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kelurahan Pendahara Kabupeten Katingan.

Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung kepada Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Petrus Tambunan S.Pd. 

Menurut Petrus Tambunan, air mineral saat ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Katingan.

Untuk diketahui, bantuan tersebut akan didistribusikan ke Posko-posko di tiap Desa. Turut hadir Danramil Pendahara Peltu Mulyadi dalam penyerahan bantuan tersebut.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Satgas BAIS Wilayah Kalteng kepada masyarakat di desa-desa Kecamatan Pendahara yang terdampak banjir dan sangat membutuhkan air bersih saat ini.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM







Mahasiswa KKN-T Reguler UPR 2021 Ambil Bagian Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Jabiren

 



PALANGKA RAYA - Pelaksanaan Kegiatan dan Implementasi Program kerja mahasiswa KKN-T Reguler 2021 Universitas Palangka Raya di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau

Universitas Palangka Raya (UPR) tahun ini kembali melakukan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada, 5 Agustus - 5 September 2021. Pelaksanaan KKN-T Reguler 2021 memang ada sedikit perbedaan dengan pelaksanaan KKN-T sebelumnya yang dilaksanakan secara luring dimana KKN-T Reguler 2021 ini mahasiswa melaksanakannya dengan metode hybrid yaitu secara daring dan luring. Hal ini di disebabkan oleh kondisi penyebaran Covid-19 yang masih tinggi dan penerapan PPKM Level 4 di beberapa kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Pulang Pisau.

Pelaksanaan KKN-T Daring oleh kelompok Desa Jabiren dilakukan dengan berkoordinasi secara daring dengan pihak Desa, menyiapkan program kerja baik dalam bentuk digital (video tutorial) maupun program kerja yang nantinya harus dilaksanakan pada saat kelompok berada di lokasi.

Pelaksanaan KKN-T Reguler 2021 secara luring baru dapat dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 1-5 Semptember 2021 untuk wilayah kabupaten pulang pisau. Kelompok Desa Jabiren melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema “Universitas Palangka Raya Bersinergi dengan Kabupaten Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan”.

Dalam hal ini kelompok Desa Jabiren meluncurkan Empat program kerja yang diantaranya program kerja utama, Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan, Pengembangan UMK, dan satu program kerja unggulan yaitu Pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurut Freshyuriantus yang merupakan mahasiswa Teknik Sipil UPR, "pembuatan hand sanitizer, pembagian tempat cuci tangan dibeberapa titik rawan,  serta memberikan himbauan kepada masyarakat disekitar Desa Jabiren merupakan salah satu cara yang efektif dimasa pandemi ini dengan cara langsung kelapangan merealisasikan cara penanganan pencegahan covid-19 yang sekarang juga tengah dihadapi oleh seluruh pelosok dunia," katanya.

Sementara itu Ketua Kelompok KKN-T Reguler UPR Desa Jabiren, Andri Kristianto mengatakan bahwa Pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan suatu keharusan bagi mahasiswa KKN-T dalam hal menghimbau serta memberikan sosialisasi Tentang protokol kesehatan kepada warga masyarakat terkhususnya Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam kesempatan itu Kepala Desa Jabiren, Asio H. Unil menyambut baik kedatangan mahasiswa KKN-T UPR terutama dengan Empat program kerja yang diimplementasikan di antaranya program kerja unggulan yaitu, “Pencegahan penyebaran Covid-19 ini merupakan suatu terobosan baru dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari mahasiswa KKN-T Reguler universitas Palangka Raya 2021 di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Jabiren, Aprianitha Jaisantri, yang sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan mahasiswa KKN-T Reguler Universitas Palangka Raya dan membantu warga masyarakat selama berada di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Ir. Hj. Revi Sunaryati, MM. dan juga selaku sebagai Dosen di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UPR mengungkapkan bahwa sudah selayaknya desa-desa yang berada di wilayah Kalimantan Tengah khususnya di Desa Jabiren ini diberikan pendampingan secara langsung bagi masyarakat dalam hal Pencegahan penyebaran Covid-19.

"Kami berharap dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-T Reguler 2021 ini dapat memberikan manfaat dan setiap kegiatan tetap menerapkan Protokol kesehatan dengan baik dan benar," pungkasnya (Red).


Pemuda Pancasila dan Indika Fondation Bagikan Paket Sembako Kepada Warga Yang Terdampak Covid-19



Palangka Raya - Pemuda Pancasila bersama Indika Foundation melaksanakan acara Pelepasan gugus tugas cabang Palangka Raya relawan Task Force kemanusian PPKM covid-19, giat acara ini dilaksanakan di rumah Jabatan Walikota Palangka Raya jalan Diponegoro, Selasa, 14/09/2021.

Acara GTC ini dihadiri oleh Walikota Palangka Raya yang diwakili oleh staf Ahli Drs. Murni, dan perwakilan dari Kodim 1016 serta M.Saouqie yang merupakan Plt. Ketua MPW Pemuda Pancasila Kalteng.


Program dari GTC ini dilaksanakan selama 14 hari yakni penyemprotan desinfektan secara Indoor dan Outdoor, serta melakukan sosialisasi percepatan vaksinasi covid-19 dan pembagian sembako sebanyak 500 paket kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di 5 kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.


Penyerahan paket sembako ini dilakukan secara simbolis oleh ketua MPW Kalteng M Saouqie kepada tiga orang masyarakat, yaitu satu orang dari mahasiswa dan dua orang dari masyarakat biasa.


Awak media sempat berbincang dengan salah satu orang yang mendapat bantuan paket sembako dari Organisasi Pemuda Pancasila yakni Akhmad Karim Mahasiswa dari IAIN Palangka Raya, dia mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako ini.


"Alhamdullilah merasa sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari Pemuda Pancasila ini yang di mana memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19", ucapnya.


Akhmad Karim juga berharap ke depannya dengan adanya bantuan ini setidaknya dapat mengurangi beban dari warga-warga yang terkena dampak dari Covid-19, dan berdoa semoga wabah ini dapat cepat hilang dari Kota Palangka Raya.


" Mudah-mudahan wabah covid-19 ini cepat berlalu dari Kota Palangka Raya ini" pungkasnya. #liputansbm


Pewarta : Andy Ariyanto

Peduli Terhadap Sesama, DPD Gerindra Kalsel Salurkan Bantuan Banjir di Kalteng

 



PALANGKA RAYA - Dalam rangka peduli bencana banjir yang menimpa Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan bantuan sembako kepada DPD Gerindra Kalteng, Selasa (14/9/2021).

Penyerahan bantuan sembako ini dilaksanakan di halaman Kantor DPD Gerindra Kalteng JL. Jalan Seth Adji Kota Palangka Raya. 

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPD Gerindra Kalteng, Endang Susilawati didampingi oleh beberapa pengurus partai Gerindra Kalteng lainnya menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari DPD Gerindra Kalsel tersebut.

Bantuan paket sembako ini sendiri langsung disalurkan kepada warga yang terdampak banjir di Kabupaten Katingan.



Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Kalteng, H. Alex Majedi ketika dibincangi oleh awak media ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dan keperdulian rekan-rekan Gerindra dari Provinsi tetangga ini.

"Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak banjir di Kalteng ini," demikian Wakil Ketua DPD Gerindra Kalteng, H. Alex Majedi.

Pewarta : Antonius Sepriyono  | Liputan SBM

14 September 2021

Subsidi Solar Dan LPG 3 Kg Langsung ke Penerima Pada 2022

Gambar Pihak Ketiga


Jepara - Subsidi Energi akan diarahkan lebih tepat sasaran pada 2022. Di mana pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selasa, 14/09/2021.


"Selanjutnya, pemerintah juga mengapresiasi pandangan agar subsidi solar juga diarahkan menjadi subsidi berbasis orang," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dalam video virtual, saat rapat paripurna DPR RI ,Selasa (24/08).


Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.


Sejalan dengan pandangan F-PKB, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi.


Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan.


"Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PPP yang mendukung pelaksanaan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik," tandasnya.


Pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp. 427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah optimis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program maka program perlinsos akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.


"Kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19," pungkasnya. #liputansbm


Pewarta : Puji S


GTC Pemuda Pancasila Siap Perangi Covid-19 Dengan Melaksanakan Program Ini !

 





PALANGKA RAYA  - Pemuda Pancasila (PP) Palangka Raya bekerjasama dengan Indika Foundation melaksanakan kegiatan Pelepasan Gugus Tugas Cabang Palangka Raya Relawan Task Force Kemanusiaan PPKM Covid -19. 

Kegiatan pelepasan Gugus Tugas Cabang(GTC) Palangka Raya tersebut digelar di Aula Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya Jalan Diponegoro kota Palangka Raya, Selasa (14/09/2021) pukul 14.00 WIB.

Pelepasan GTC dihadiri oleh Walikota Palangka Raya yang diwakili oleh staf ahli Drs Murni, Ketua satgas Covid -19 Palangka Raya Emi Abriyani beserta tim BPPD, Ketua PP Provinsi Muhammad M.Syauqie, perwakilan dari Kodim 1016 dan sejumlah anggota dan kader PP Kota Palangka Raya.

Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman yang diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Palangka Raya, Hengky Pratama Putra menyampaikan bahwa "Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah SK yang dikeluarkan dari gugus tugas Nasional yang diberikan kepada  GTC Kota Palangka Raya," tuturnya.

"GTC sendiri rencananya akan bekerja selama 14 hari untuk melaksanakan program khusus yang akan dilaksanakan yaitu penyemprotan Disinfektan outdoor (luar ruangan) dan indoor (dalam ruangan) melakukan sosialisasi percepatan vaksinasi dan juga pembagian bantuan berupa sembako sebanyak 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid -19 di 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, yang dibagikan selama 14 hari tersebut," ungkap Hengky.

Pihaknya juga menyatakan siap untuk bersinergi bersama pihak Satgas untuk bersama-sama bertugas memerangi Covid-19 di kota Palangka Raya sehingga keadaan dapat segera pulih kembali.

Ketua PP Provinsi Kalteng, Muhammad M.Syauqie mengatakan "Kami mengucapkan terima kasih kepada gugus tugas Nasional yang telah memberikan perhatian dan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan tugas ini, harapan kami dengan dilaksanakannya kegiatan GTC diharapkan agar kondisi di Palangka Raya dapat segera normal dan perekonomian dapat kembali pulih dan bangkit, pesan saya untuk seluruh anggota GTC yang menjalankan tugas agar menjaga kesehatan dengan tetap disiplin dan mentaati prokes," demikian Syauqie.

Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM




GERDAYAK, HIPAKAD, APKASIDO, KEMAH PELANGI FOUNDATION dan YRM Laksanakan Baksos Peduli Korban Banjir di Katingan





PALANGKA RAYA - GERDAYAK, HIPAKAD, APKASIDO, KEMAH PELANGI FOUNDATION dan YRM melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Peduli terhadap Korban Banjir di Kabupaten Katingan, Selasa (14/9/2021).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk membatu para korban banjir yang berada di Kabupaten Katingan.

Sebelum menyalurkan bantuan, kelima organisasi ini berkumpul di Posko Bersama Jl. G. Obos no. 33 Kota Palangka Raya (depan kantor MUI Kalteng).

Adapun barang yang didistribusikan teruntuk para korban banjir di Katingan tersebut antara lain berupa : Beras 1 ton, paket obat-obatan, popok bayi, makanan bayi, multi vitamin dan makanan ringan = 500, Air mineral = 100 dus, mie instan = 100 dus, serta Paket mandi (sabun, odol, shampo,) = 200 paket.

Untuk diketahui, dana yang digunakan untuk penyaluran bantuan ini diperoleh dari sumbangan sukarela antar anggota.



Sementara itu, pendistribusian bantuan tersebut menggunakan 2 truk sebanyak 70 orang (1 Truk Batalyon Raider 631 Antang dan 1 Truk APKASINDO) dan sebanyak 12 mobil konvoi anggota Gerdayak dan gabungan.

Bantuan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Katingan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Sekdis Dinsos dan jajarannya.

Bantuan ini telah diserahkan ke

1. Posko Tumbang Liting

2. Tewang Kadamba

3. Luwuk Kiri 

4. Kasongan lama dan di akhiri di desa Baun Bango


 Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM





Mahasiswa UPR melakukan KKN-T periode II di Desa Lungkuh Layang



Palangka Raya - Mahasiswa universitas Palangka Raya (UPR) melaksanakan KKN-T (kuliah kerja nyata tematik) di dalam Kuliah Kerja Nyata Tematik atau KKN-T Periode II merupakan orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota) ataupun desa-desa. KKN Tematik berbasis Problem Solving untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target yang merupakan salah satu pilar Perguruan Tinggi dalam program pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa, untuk menerapkan prinsip kerjasama kelompok dari berbagai bidang keilmuan, sehingga menjadi bersinergis dan menjadi kekuatan besar pada saatnya nanti bagi bangsa Indonesia ini. Palangka Raya, 14/09/2021.

Akibat kondisi Covid-19 sekarang. Maka dari itu, program KKN-T di Universitas Palangka Raya (UPR) mulai tahun 2021 ini diarahkan pada KKN-T secara online dengan membuat suatu Karya Ilmiah dari tema yang sudah ditetapkan oleh pihak Universitas Palangka Raya.


Untuk itulah Ragil Agustha Triadiputra, Ade Damara Gonggoli, Yolanda Elizabeth Natalia, Septiani, Citra Lestari, Bella Citra, Fhatra Adjie Muliami, Nurul Hafifah, Abdul Rasit, Risyanto, Renot Serpanus, Rita, Sri Irmawati, Pitra N Malau, Erikson, Swandani Sibarani membuat sebuah Karya Ilmiah dengan tema UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA LUNGKUH LAYANG KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS.


Metode pelaksanaan dilaksanakan secara daring selama 3 minggu di Kota Palangka Raya dan luring selama 5 hari di Desa Lungkuh Layang. Program kerja yang dilakukan berupa pemasangan spanduk dan poster sebagai bentuk sosialisasi


Baca Juga : Pelaksanaan Kegiatan dan Implementasi Program kerja mahasiswa KKNT Universitas Palangka Raya di Kelurahan Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas


tentang bahaya Covid-19, pembagian masker pada warga, pemasangan tong pencuci tangan, pembagian desinfektan dan hand sanitizer yang dibuat oleh kelompok mahasiswa KKN Tematik Periode II Universitas Palangka Raya juga mengajarkan warga desa cara pembuatan desinfektan dan hand sanitizer yang dibuat dengan bahan sederhana seperti alkohol, bayclin, aloe vera gel, dan air bersih yang mana hal ini disaksikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4.


Adapun pelaksanaan KKN-T periode II ini adalah Menganalisis dan Mengidentifikasi Lingkungan Desa Lungkuh Layang, Perijinan Kegiatan Pada Kepala Desa Lungkuh Layang, Evaluasi Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Program Kerja Dari hasil KKNT ini dapat disimpulkan bahwa Dalam situasi Covid-19 ini diperlukan pengembangan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dimulai dari kelompok masyarakat kecil yaitu desa.


Desa Lungkuh Layang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Kesadaran masyarakat di Desa tersebut dalam mematuhi protokol kesehatan tergolong masih kurang, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah, kurangnya fasilitas tempat mencuci tangan dan kurangnya sosialisasi tentang bahaya Covid-19. Menurut laporan warga ada sebagian warga yang telah meninggal dunia, kurangnya data menyebabkan kami belum mengetahui secara pasti berapa jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 di Desa Lungkuh Layang.


Maka untuk mencegah penyebaran covid-19 di desa ini, mahasiswa KKN-T dari UPR melaksanakan pemasangan poster dan spanduk berisi sosialisasi tentang bahaya covid-19, pemasangan tempat cuci tangan, pembagian masker, dan mengajarkan cara membuat desinfektan dan hand sanitizer.


Mahasiswa KKN-T dari UPR ini berharap semoga hal yang dilakukan ini bermanfaat bagi masyarakat di desa Lungkuh Layang dan menyadarkan warga desa untuk selalu waspada terhadap wabah penyakit covid-19 ini. #liputansbm


Penulis : Andy Ariyanto

Naskah : Naskah Publikasi Desa Lungkuh Layang

Presiden Jokowi Terbitkan PP No : 94/2021 Tentang Disiplin PNS




Jepara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53/2010 yang juga mengatur disiplin PNS di Jakarta (31/8/). Selasa, 14/09/2021


Pada bagian ketiga PP itu memuat jenis pelanggaran dan hukuman terhadap PNS. Di Pasal 11 Ayat (2) PP Nomor 94/2021 tertulis hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja. Salah satu hukuman berupa pemecatan.


"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf c.


Sementara itu, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja juga dapat dijatuhi hukuman berupa pemecatan. Hal itu tertera dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c.


Di dalam PP ini diatur kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS. Berikut kewajiban-kewajiban PNS yang diatur pada pasal 3 PP Nomor 94/2021:

  1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

  3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

  4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

  6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

  7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia


Selain itu ada kewajiban PNS lainnya yang diatur pada pasal 4 PP Nomor 94/2021. Di antaranya :

  1. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

  2. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

  3. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;

  4. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

  5. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  6. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

  7. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

  8. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan

  9. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pada PP tersebut juga diatur beberapa larangan bagi para PNS yakni :

  1. Menyalahgunakan wewenang;

  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

  3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

  4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

  5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

  6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah,

  7. Melakukan pungutan diluar ketentuan;

  8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;

  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

  10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

  11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

  12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

  13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

  14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

    1. Ikut kampanye;

    2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

    3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

    4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

    5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

    6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;

    7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. #liputansbm


Penulis : Puji S


ads LiputanSbm