 |
| Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari. |
Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Baca Juga:
“Walaupun kita memperoleh opini WTP, tetap ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD sebagai lembaga pengawas berkewajiban melakukan koreksi, pengawasan, dan mendorong perbaikan ke depan,” kata Ansyari saat diwawancarai terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, LKPJ merupakan instrumen evaluasi yang penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih ada, sekaligus merumuskan langkah perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.
Ansyari berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perhubungan masih memerlukan perhatian serius. Kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas utama yang dipenuhi,” ujarnya.
Ia menilai persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang rusak di sejumlah wilayah, masih menjadi keluhan masyarakat yang harus segera mendapat penanganan. Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan yang dinilai saling berkaitan.
“Ketika angka pengangguran meningkat dan peluang kerja berkurang, maka potensi meningkatnya angka kemiskinan juga harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Di sisi lain, Ansyari turut menyoroti capaian pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru terealisasi sekitar 32 persen. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD bersama perangkat daerah terkait.
Menurutnya, realisasi pendapatan daerah perlu terus didorong agar dapat mencapai target maksimal hingga akhir tahun anggaran. Sebab, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan.
“Harapan kita pada November nanti realisasi pendapatan bisa mencapai 100 persen. Jika target pendapatan tidak tercapai, maka pelaksanaan program pembangunan juga akan terdampak,” jelasnya.
Untuk mendalami penyebab rendahnya realisasi pendapatan, DPRD berencana kembali memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Ansyari mengatakan DPRD ingin memastikan terdapat langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
“Kalau memang ada kendala, maka harus dicari solusi bersama. Karena apabila realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar 80 persen, maka pelaksanaan pembangunan juga berpotensi tidak berjalan secara maksimal,” pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
