 |
| Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering. |
Kebijakan yang mengharuskan potongan gaji atau upah bagi peserta Tapera ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menyampaikan bahwa mayoritas ASN menolak kebijakan ini.
"Kalangan ASN kebanyakan menolak," ungkap Freddy kepada wartawan di Palangka Raya, Senin (10/6/2024).
Penolakan terhadap Tapera tidak hanya datang dari ASN. Menurut Freddy, anggota DPR RI dan berbagai komponen masyarakat lainnya juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
"Dari kalangan DPR RI juga menyuarakan penolakan, begitu juga dengan komponen-komponen masyarakat," tambahnya.
Meski demikian, Freddy menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Kita di daerah masih menunggu, tapi juga kita mendukung apapun itu keputusan dari pemerintah, diharapkan itu yang terbaik," jelasnya.
Freddy berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan Tapera ini untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan pekerja.
"Kita mengharapkan agar pemerintah bisa mengkaji ulang soal Tapera ini," pungkasnya. (red)
