LIPUTANSBM.COM, KALTENG – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan tonase kendaraan yang melintasi ruas Jalan Palangka Raya–Gunung Mas. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah ditandatangani pada 20 Mei 2025.
Saat meninjau langsung kondisi jalan bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Jaya menemukan bahwa masih ada PBS yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di terminal W.A. Gara, ditemukan bahwa rata-rata muatan kendaraan mencapai 16 ton, melebihi batas toleransi 10 ton yang telah disepakati sebelumnya.
Menanggapi pelanggaran ini, Gubernur Kalimantan Tengah mengambil tindakan tegas dengan menahan empat unit truk tangki Crude Palm Oil (CPO) yang melebihi batas tonase. Ia juga meminta pihak perusahaan segera memberikan klarifikasi terkait ketidakpatuhan mereka terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Jika tidak ada penyelesaian, kasus ini akan diserahkan kepada Ditlantas Polda Kalteng untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Bupati Jaya menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, berkomitmen penuh dalam menjaga kelayakan infrastruktur jalan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah disepakati.
"Kami akan terus mengawal kebijakan ini bersama-sama dengan Gubernur agar PBS benar-benar mematuhi komitmen yang telah ditandatangani. Penanganan ruas jalan juga akan dipercepat melalui koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi," ujar Jaya.
Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Tengah telah memberikan toleransi sebesar 2 ton kepada para pelaku angkutan PBS, sehingga besaran tonase maksimal menjadi 10 ton.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berharap dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya warga Gunung Mas.
