 |
Di hadapan para kepala daerah se-Kalimantan Tengah, Gubernur menekankan bahwa program KHBS merupakan tonggak penting satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Baca Juga:
Tepat pada 20 Februari 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi melaunching program tersebut sebagai wujud komitmen menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“KHBS adalah bentuk komitmen kami yang tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, meskipun saat ini kita menghadapi efisiensi anggaran, di mana APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun,” tegasnya.
Di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah, Pemprov Kalteng justru memilih memastikan perlindungan sosial tetap berjalan.
Melalui KHBS, pemerintah ingin memastikan masyarakat kurang mampu terutama yang berada di wilayah pedalaman tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar.
“Kami tidak ingin melihat ada masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat ketika sakit, tidak bisa makan, dan tidak bisa berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
KHBS dirancang sebagai sistem bantuan sosial terintegrasi yang mencakup dukungan pangan, bantuan tunai, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Seluruh proses dilakukan secara digital dan tercatat untuk menjamin transparansi serta mencegah penerima ganda, dengan prinsip satu keluarga satu kartu.
Meski demikian, Gubernur mengakui pelaksanaan program sebesar ini tidak bisa langsung berjalan sempurna. Pemerintah pun membuka kanal pengaduan serta berkomitmen melakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
“Namun agar KHBS berjalan baik, kunci utamanya adalah sinergi dan kolaborasi kita bersama. Tanpa dukungan seluruh elemen di Kalimantan Tengah, program ini tidak akan berhasil optimal,” imbuhnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Gubernur mengundang seluruh Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa se-Kalimantan Tengah dalam rapat sosialisasi tersebut.
Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi mengenai konsep KHBS, kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi, hingga tata cara penggunaan kartu.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta aktif mendukung mitra dan relawan Huma Betang dalam proses verifikasi serta validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan harus mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan melalui kanal pengaduan daring di laman Humabetang.id. Gubernur menegaskan, dalam pelaksanaan dan penyaluran KHBS tidak dipungut biaya apa pun kepada keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, Plt Sekda Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa rapat sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pemerintah daerah memiliki pemahaman teknis yang sama terkait pelaksanaan KHBS.
Ia menegaskan, penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi menjadi kunci agar program berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta benar-benar tepat sasaran di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Pewarta : Antonius Sepriyono
