 |
| Gambar: Ilustrasi Menggunakan Ai |
Jakarta, LiputanSBM — Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa melalui megaproyek Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat konektivitas nasional, memangkas biaya logistik yang tinggi, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Senin, 25/05/2026.
Dalam ketengan resminya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
“Kami baru saja menggelar rapat koordinasi lintas kementerian. Pengembangan jaringan kereta api nasional ini adalah pilar utama infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo,” ujar Menko AHY usai memimpin rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menko AHY menjelaskan, arah pengembangan ke depan tidak
hanya fokus pada mobilitas penumpang, melainkan juga dioptimalkan untuk
angkutan barang. Transformasi ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas
ekonomi daerah secara signifikan.
Selain efisiensi ekonomi, sektor perkeretaapian menjadi
kunci penting dalam transisi energi hijau pemerintah.
“Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, jika dibandingkan dengan transportasi darat berbasis jalan yang menyumbang sekitar 89 persen. Jadi, ekspansi jalur kereta ini sejalan dengan target penurunan emisi karbon nasional,” imbuhnya.
Pemerintah mengakui bahwa tantangan terbesar sektor
perkeretaapian saat ini adalah ketimpangan investasi (underinvestment)
jika dibandingkan dengan pembangunan jalan raya. Saat ini, infrastruktur rel
masih sangat didominasi di Pulau Jawa.
“Sumatra sudah memiliki jaringan tetapi belum sepenuhnya terhubung (terintegrasi). Sulawesi jalurnya masih sangat terbatas, sementara Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta sama sekali. Ketimpangan ini yang sedang kita urai,” kata Menko AHY.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah
memproyeksikan kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel kereta api di
Indonesia mencapai sekitar 14.000 kilometer dalam jangka menengah hingga
panjang. Pengerjaannya akan dilakukan bertahap berdasarkan skala prioritas (quick
wins).
Mengingat skala proyek yang masif, Menko AHY menegaskan
pemerintah tidak akan bertumpu pada APBN semata. Pemerintah tengah merumuskan
skema pembiayaan kreatif (creative financing).
“Pendanaan akan mengombinasikan APBN, APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta membuka peluang investasi hijau dari pihak swasta maupun luar negeri,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah tengah mengkaji secara
mendalam pengembangan jalur di Sumatra bagian utara, khususnya ruas Banda
Aceh hingga Besitang.
Guna memastikan proyek ini berjalan terintegrasi dan bebas
dari ego sektoral, pemerintah berencana membentuk komite khusus lintas
kementerian. Komite ini bertugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian
Nasional (RIPN).
Rapat koordinasi strategis ini
dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain: Menteri PPN/Kepala
Bappenas, Rachmat Pambudy, Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil
Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan,
B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, Direktur Utama PT KAI
(Persero), Bobby Rasyidin, serta Turut mendampingi Menko AHY dalam pertemuan
tersebut: Staf Khusus Menteri (Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky
Mahendra Putra, Merry Riana) serta Tenaga Ahli Menteri (Ahmad Khoirul Umam dan
Rio Neswan).
Pewarta: Rizal
