 |
Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Buruh Kalteng, Adhie, menegaskan bahwa peringatan May Day tidak harus selalu identik dengan demonstrasi. Menurutnya, perubahan arah perjuangan ini didasari oleh sikap terbuka yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca Juga:
"May Day itu tidak harus identik dengan unjuk rasa atau demo. Kami melihat ada perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik setelah beberapa kali melakukan audiensi dengan Pak Gubernur. Beliau sangat terbuka terhadap kritik mengenai kinerja pemerintah maupun pengusaha," ujar Adhie saat ditemui di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan bahwa jalur diplomasi saat ini dinilai lebih efektif. Pihaknya dijadwalkan akan melakukan dialog langsung dengan Gubernur untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
Adhie memaknai May Day layaknya hari kemerdekaan yang patut dirayakan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, Forum Silaturahmi Serikat Pekerja mengisi hari tersebut dengan berbagai kegiatan positif, seperti senam pagi bersama, donor darah, hingga pengobatan gratis bagi masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula pembagian bingkisan May Day yang menyasar kelompok-kelompok pekerja rentan dan membutuhkan, di antaranya:
Kaum Disabilitas: Pemberian bantuan secara personal untuk menghindari eksploitasi.
Petugas Kebersihan/Penyapu Jalan: Sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang bekerja secara mandiri tanpa majikan tetap.
Para Buruh: Anggota serikat yang membutuhkan dukungan.
"Barang-barang ini merupakan bantuan dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan Pak Gubernur yang kami distribusikan kembali. Semangat kami adalah menjaga Kalimantan Tengah tetap tertib, damai, dan aman," imbuh Adhie.
Terkait isu krusial seperti pengupahan, Adhie mengakui bahwa di tengah krisis global dan situasi perang dunia, kondisi ekonomi memang memberikan tekanan besar. Meski saat ini Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng berada di kisaran Rp3,6 juta, ia melihat adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh.
"Meskipun belum bisa dikatakan sepenuhnya sejahtera, setidaknya ada progres. Dalam sambutannya, Gubernur menargetkan kedepannya UMP bisa mencapai minimal Rp4 juta. Ini tentu menjadi angin segar bagi kami," ungkapnya.
Di sisi lain, Adhie juga menitipkan pesan kepada pemerintah agar kenaikan upah yang tidak seberapa tidak langsung tergerus oleh kenaikan biaya lainnya, seperti iuran BPJS.
Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan solusi melalui Dewan Pengupahan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup para pekerja di Kalimantan Tengah.
Pewarta : Antonius Sepriyono
