Palangka Raya, LiputanSBM — Menilai perjalanan pemerintahan sebuah kota tidak selalu harus menunggu akhir periode kepemimpinan. Dalam konteks Kota Palangka Raya, dinamika pemerintahan di bawah kepemimpinan Fairid Naparin - Wakil Walikota Achmad Zaini justru memperlihatkan bagaimana pembangunan dibangun melalui kombinasi antara percepatan program, konsolidasi birokrasi, dan penguatan arah kebijakan jangka panjang. Rabu, 17/06/2026.
Meski periode kepemimpinan terbaru bersama wakil wali kota baru efektif dimulai setelah pelantikan Februari 2025, sehingga belum genap memasuki satu tahun pemerintahan, sejumlah indikator awal telah mulai membentuk gambaran mengenai prioritas pembangunan kota. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah realisasi sembilan program prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan—sebuah langkah yang diposisikan sebagai upaya mempercepat implementasi janji politik ke dalam program nyata.
Baca Juga:
Di sektor infrastruktur, pemerintah kota menempatkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan sebagai salah satu fokus awal. Pemeliharaan jalan lingkungan, normalisasi drainase pada kawasan rawan genangan, hingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar menjadi agenda yang relatif cepat terlihat oleh masyarakat.
Pada saat yang sama, aspek perlindungan sosial tetap menjadi ruang yang dipertahankan. Program jaminan kesehatan masyarakat, operasi pasar murah, bantuan sosial, hingga berbagai skema subsidi untuk kelompok rentan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga mempertahankan dimensi kesejahteraan.
Sektor ekonomi juga memperoleh perhatian melalui dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Bantuan produktif, pelatihan, hingga penguatan ekonomi kreatif menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi lokal agar tetap bergerak di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah.
Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia ikut menjadi bagian dari agenda tersebut. Peningkatan dukungan beasiswa dan program peningkatan kapasitas masyarakat memperlihatkan bahwa pembangunan kota dipandang tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga investasi terhadap kualitas manusia.
Namun, jika melihat lebih jauh perjalanan pemerintahan selama beberapa tahun terakhir, capaian yang paling menonjol justru banyak muncul pada aspek tata kelola pemerintahan.
Periode 2020–2024 dapat disebut sebagai fase konsolidasi institusional. Pada masa ini, pemerintah kota memperlihatkan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan program penurunan stunting, hingga konsistensi menjaga kualitas pengelolaan pemerintahan. Sebagian besar capaian pada fase ini bukan berupa satu penghargaan tunggal, melainkan akumulasi kinerja birokrasi yang dibangun secara bertahap.
Momentum penting kemudian muncul pada 2025 ketika Pemerintah Kota memperoleh predikat BB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Predikat tersebut menjadi indikator bahwa kualitas akuntabilitas birokrasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada periode yang sama, perangkat daerah tertentu juga memperoleh pengakuan melalui penghargaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi.
Masih pada tahun yang sama, Palangka Raya kembali mendapat perhatian melalui capaian pembangunan berkelanjutan. Masuknya kota ini ke dalam 10 besar nasional penghargaan SDGs kategori The Encourager memperlihatkan bahwa pembangunan daerah mulai dinilai tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keseimbangan sosial, lingkungan, dan tata kelola.
Meski demikian, capaian yang paling besar secara institusional tampaknya muncul pada 2026.
Pada tahun tersebut, Pemerintah Kota berhasil meraih tiga penghargaan regional dari kementerian terkait, yakni penghargaan untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penurunan tingkat pengangguran, serta creative financing. Tiga penghargaan tersebut bukan hanya simbol pengakuan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan kota Palangka Raya.
Capaian tersebut kemudian diperkuat dengan predikat juara umum pemerintah daerah berprestasi tingkat regional Kalimantan, sebuah pengakuan yang menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu daerah dengan performa pemerintahan yang cukup menonjol di kawasan regional.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan memang tidak dapat disederhanakan hanya melalui jumlah penghargaan. Namun jika ditarik pada indikator yang paling strategis, maka kombinasi antara penghargaan regional 2026, penguatan akuntabilitas birokrasi melalui predikat SAKIP BB, serta pengakuan nasional di bidang pembangunan berkelanjutan menjadi tiga penanda yang paling merepresentasikan arah pembangunan Kota Palangka Raya selama era kepemimpinan saat ini.
Karena pada akhirnya, pembangunan kota tidak hanya diukur dari apa yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana tata kelola, pelayanan, dan kualitas kehidupan masyarakat berkembang dari waktu ke waktu.
Pewarta: Andy Ariyanto
