Tamiang Layang - Sosialisasi dan rapat teknis Barito Timur Implementa Universal Health Coverage ( UHC ) Program JKN - KIS di ruang rapat pemerintah daerah kabupaten Barito Timur. Yang di hadiri oleh Bupati Barito Timur, kepala cabang BPJS, Kepala Dinas kesehatan, Kepala Dinas sosial, kepala Dinas Dukcapil, kepala Rumah sakit, kedokteran dan seluruh camat Barito Timur. Bupati Barito Timur Ampera A Y Mebas. S.E MM, menyampaikan dalam program BPJS Kesehatan, perlu kita ketahui, program ini harus dilakukan secepatnya, paling lambat 1 januari 2019, sesuai undang -undang no 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, undang -undang no 24 tahun 2011 dan lain -lain, karena program ini adalah program nasional "ucapnya. (29/1/ 2018) pukul 10.00 WIB
Dari berbagai dinas terkait seperti : Dinas kesehatan, Dinas sosial, Dukcapil dan Rumah sakit maupun puskesmas, harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu, atau lansia begitu juga camat yang berperan penting sebagai leading sektor, perlu mengetahui dan bersosialisasi kepada masyarakat, "puskesmas harus berfungsi seperti puskesling atau jamversal, banyak sebagian warga yang tidak mengetahui, jadi perlu ada tindakan Dinas kesehatan untuk bersosialisasi terhadap masyarakat" katanya.
Ampera A Y Mebas menambahkan, puskesmas bukan hanya tempat berobat,,!! tapi bisa juga untuk penyuluhan dan sebagainya, kita harus lebih mengedepankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih cepat setahun sebelumnya, mendata masyarakat keseluruhan dari yang miskin, lanjut usia, pensiunan, anak baru lahir pun perlu di data lebih cepat dan di tanggung pemerintah termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan data, begitu juga pekerja perusahaan yang biayanya dari pihak perusahaan atau mandiri , "ucapnya.
Ada beberapa pertanyaan yang di ucapkan Ampera A Y Mebas kepada, Dewi kurnia wijayati S. E, MM, MPH, AAAK. selaku kepala cabang BPJS, "kita mau sinkronkan, ada beberapa dari kedokteran, puskesmas dan sebagainya, bagaimana lingkup atau pencangkupan nya apa. ? Karena banyak masyarakat kita yang belum paham tentang hal ini, apakah baru buat bisa langsung untuk di pergunakan kartu BPJS, dan keluhan mereka dalam berobat, apakah saat rujukan beserta ambulans di bayar BPJS ? tambahnya.
Dari penyampaian Bupati Barito Timur Ampera A Y Mebas. S.E. MM atas rapat tersebut dan banyak hal yang di jelaskan dari penuturan tentang teknis atau pun kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat,rapat di buka dan di lanjutkan dengan sekmen penyampaian atau teknis fungsi dari BPJS Kesehatan. Dewi kurnia wijayati menaggapi pertanyaan yang di paparkan, dengan membuka diagram tentang teknis manfaat dari BPJS, di mulai dari wilayah administrasi kabupaten Barito Timur yang terdiri dari luas wilayah 3.834 km, 109,620 jiwa, 10 kecamatan, 103 desa atau kelurahan,1 Rumah sakit 11 puskesmas, 3 klinik Praya dan 2 dokter keluarga "tuturnya. Dari konsep UHC = 100 %penduduk terdaftar program JKN, terdiri dari jumlah penduduk yang terdaftar program 78.945 jiwa (72,01%)dan yang tidak terdaftar 30, 675 jiwa (27,99 %) terhitung sejak tanggal 19 januari 2018, dan pemerintah daerah telah menandatangani Komitmen UHC pada tanggal 17 januari 2018, ada pun cakupan peserta dan potensi peserta yang terdata tahun 2018 peserta EKSISTING 78.945 jiwa tambahan PBI APBD 26.000 jiwa, total cakupan TMT 1 februari 2018 = 104, 945 jiwa (95,73).
Adapun BENEFIT UHC : Registrasi, azas portabilitas, manfaat pelayanan kesehatan tambahan, promotif dan preventif. "penjelasannya, Pada Registrasi kesetaraan yang baru terdaftar JKN, akan langsung terdaftar menjadi peserta JKN, dan yang tak terdaftar akan di daftarkan kedalam master file dan langsung aktif pada hari yang sama, begitu juga tahapan kesetaraan, dari JAMKESDA, PPNPN, APDS, PPU BU, PBPU KOLEKTIF dan PERORANGAN, "ucapnya. Dan pengalihan aparat desa menjadi PPU -PPNPN juga ketentuan pendaftaran aparat desa, serta perbedaan kartu Indonesia sehat yang meluas atau pun khusus daerah, hanya di beri sedikit tanda kabupaten yang terletak pada bagian tengah kartu tersebut, PIC BPJS Kesehatan dapat melalui Jumiati dan Nurul , selaku badan pengurus BPJS, "tambahnya. Dengan segala penyampaian dan penjelasan dari rapat sosialisasi, dan dengan harapan mendapatkan hasil yang baik agar dapat di laksanakan program JKN khususnya Barito Timur dapat menjadikan bangsa sehat. (red)
Dari berbagai dinas terkait seperti : Dinas kesehatan, Dinas sosial, Dukcapil dan Rumah sakit maupun puskesmas, harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu, atau lansia begitu juga camat yang berperan penting sebagai leading sektor, perlu mengetahui dan bersosialisasi kepada masyarakat, "puskesmas harus berfungsi seperti puskesling atau jamversal, banyak sebagian warga yang tidak mengetahui, jadi perlu ada tindakan Dinas kesehatan untuk bersosialisasi terhadap masyarakat" katanya.
Ampera A Y Mebas menambahkan, puskesmas bukan hanya tempat berobat,,!! tapi bisa juga untuk penyuluhan dan sebagainya, kita harus lebih mengedepankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih cepat setahun sebelumnya, mendata masyarakat keseluruhan dari yang miskin, lanjut usia, pensiunan, anak baru lahir pun perlu di data lebih cepat dan di tanggung pemerintah termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan data, begitu juga pekerja perusahaan yang biayanya dari pihak perusahaan atau mandiri , "ucapnya.
Ada beberapa pertanyaan yang di ucapkan Ampera A Y Mebas kepada, Dewi kurnia wijayati S. E, MM, MPH, AAAK. selaku kepala cabang BPJS, "kita mau sinkronkan, ada beberapa dari kedokteran, puskesmas dan sebagainya, bagaimana lingkup atau pencangkupan nya apa. ? Karena banyak masyarakat kita yang belum paham tentang hal ini, apakah baru buat bisa langsung untuk di pergunakan kartu BPJS, dan keluhan mereka dalam berobat, apakah saat rujukan beserta ambulans di bayar BPJS ? tambahnya.
Dari penyampaian Bupati Barito Timur Ampera A Y Mebas. S.E. MM atas rapat tersebut dan banyak hal yang di jelaskan dari penuturan tentang teknis atau pun kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat,rapat di buka dan di lanjutkan dengan sekmen penyampaian atau teknis fungsi dari BPJS Kesehatan. Dewi kurnia wijayati menaggapi pertanyaan yang di paparkan, dengan membuka diagram tentang teknis manfaat dari BPJS, di mulai dari wilayah administrasi kabupaten Barito Timur yang terdiri dari luas wilayah 3.834 km, 109,620 jiwa, 10 kecamatan, 103 desa atau kelurahan,1 Rumah sakit 11 puskesmas, 3 klinik Praya dan 2 dokter keluarga "tuturnya. Dari konsep UHC = 100 %penduduk terdaftar program JKN, terdiri dari jumlah penduduk yang terdaftar program 78.945 jiwa (72,01%)dan yang tidak terdaftar 30, 675 jiwa (27,99 %) terhitung sejak tanggal 19 januari 2018, dan pemerintah daerah telah menandatangani Komitmen UHC pada tanggal 17 januari 2018, ada pun cakupan peserta dan potensi peserta yang terdata tahun 2018 peserta EKSISTING 78.945 jiwa tambahan PBI APBD 26.000 jiwa, total cakupan TMT 1 februari 2018 = 104, 945 jiwa (95,73).
Adapun BENEFIT UHC : Registrasi, azas portabilitas, manfaat pelayanan kesehatan tambahan, promotif dan preventif. "penjelasannya, Pada Registrasi kesetaraan yang baru terdaftar JKN, akan langsung terdaftar menjadi peserta JKN, dan yang tak terdaftar akan di daftarkan kedalam master file dan langsung aktif pada hari yang sama, begitu juga tahapan kesetaraan, dari JAMKESDA, PPNPN, APDS, PPU BU, PBPU KOLEKTIF dan PERORANGAN, "ucapnya. Dan pengalihan aparat desa menjadi PPU -PPNPN juga ketentuan pendaftaran aparat desa, serta perbedaan kartu Indonesia sehat yang meluas atau pun khusus daerah, hanya di beri sedikit tanda kabupaten yang terletak pada bagian tengah kartu tersebut, PIC BPJS Kesehatan dapat melalui Jumiati dan Nurul , selaku badan pengurus BPJS, "tambahnya. Dengan segala penyampaian dan penjelasan dari rapat sosialisasi, dan dengan harapan mendapatkan hasil yang baik agar dapat di laksanakan program JKN khususnya Barito Timur dapat menjadikan bangsa sehat. (red)
