Puruk Cahu - Kondisi Pasar Pelita Hilir yang dibangun dengan Anggaran 14 Milyar pada tahun 2012 dengan Dua Lantai di Kota Puruk cahu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah terkesan mubazir. (23/1/18)
Pasar yang terkesan mubazir tersebut juga pernah di tempati hanya sementara, akan tetapi Pedagang tradisional sekarang sudah tidak berjualan lagi, terlihat dilantai Dua pun kosong, alasan dari pedagang tersebut bahwa mereka dilarang oleh Oknum pedagang lain.
"dulu pernah kami tempatkan sebentar, karena banjir, kami pun pindah kedepan, kami mau kembali lagi ke tempat jualan, kami malah di larang oleh salah satu pedagang lain, padahal tempatnya sangat layak di gunakan," ucap Anton salah satu pedagang di pasar tersebut.
Dia juga menambahkan alasan oknum pedagang yang isu nya selaku ketua pasar, dan juga pedangan Sapi tersebut, bahwa pasar pelita tidak layak ditempati karena ada kondisi bangunan dengan keadaan kontruksi miring.
"Alasan nya bahwa bangunan yang ada itu sudah terlihat miring, dan juga apabila ada sesuatu dia tidak bertanggung jawab, mengingat kondisi pasar seperti itu. Alasan nya sangat tidak masuk akal sekali, menurut saya, dia hanya menakuti pedagang lain saja,"tambahnya.
Dia juga berharap kepada pihak Dinas terkait untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan agar mereka bisa kembali berjualan di tempat yang layak.
"Harapan saya sih secepatnya lah pihak Dinas Pasar menyelesaikan permasalahan tersebut, kasian kami jualan diluar, padahal kan kalau dilihat kondisi bangunan nya masih layak di gunakan, dan apabila ada masalah di kontruksi nya, saya juga pihak Dinas Pekerjaan Umum memperbaiki, bukan di biarkan,"pintanya.
Hasil pantauan di lapangan, bahwa kondisi pasar tersebut sangat layak di tempati, akan tetapi dari pihak terkait selalu melakukan pengawasan setiap saat untuk memastikan keadaan kondisi pasar tradisional menjadi aman.
Selama ini juga pantauan dilapangan bahwa diduga oknum pedagang tersebut hanya menakuti pedagang lain, demi mendapat keuntungan untuk kepentingan pribadi, dan tidak disetorkan kepada pemerintah daerah. (tim)
