Liputan SBM, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita
Crystallin dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara berdialog
mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui IG live berjudul
"Menjaga Pemulihan Ekonomi: Kini dan Nanti" pada Kamis, (18/06) di
Jakarta. Jumat, 19/06/2020.
Latar belakang
pemerintah mendesain program PEN adalah karena dampak Covid-19 yang meluas baik
di bidang kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah ingin mengantisipasi agar
efeknya tidak makin dalam. "Lahirnya program Pemulihan Ekonomi (PEN)
adalah shock absorber di masa pandemi," kata Masyita.
Di awal
pandemi, pemerintah memberikan stimulus pada sektor pariwisata dan manufaktur. "Asal
muasalnya COVID-19, di Tiongkok. Ini mulai serius akhir Januari. Turis Tiongkok
mulai jauh berkurang. Tiongkok akan kena secara signifikan. Februari menyebar
luas. Di Eropa, Italia yang paling parah. Kalau negara lain kena, maka
perdagangan kena. Kalau perdagangan kena, maka sektor manufaktur akan kena.
Maka, stimulus pertama kali diarahkan ke manufaktur," kata Wamenkeu.
Kemudian, di
awal Maret, saat COVID-19 sudah sampai ke Indonesia, sektor kesehatan mulai
diperhatikan dengan menambah anggaran kesehatan. "Awal Maret, interaksi orang harus berhenti,
diturunkan, PSBB akan punya dampak ke ekonomi, maka pendapatan orang akan
turun. Pendekatan (approach) pemerintah nomor satu adalah kesehatan. Kita
menyiapkan seluruh hal yang dibutuhkan teman-teman sektor kesehatan. Kita
upgrade RS, mencari APD, ventilator, test kit. Semua itu kita cari, harus ada
uangnya. Kalau anggaran lama tidak cukup, kita harus tambah anggarannya,"
jelas Wamenk#eu.
Selanjutnya, anggaran untuk
bantuan sosial (bansos) juga ditingkatkan untuk meredam dampak Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakibat menghentikan aktivitas ekonomi
hingga waktu yang belum diketahui kepastiannya.
"Kedua, kalau anggaran
kesehatan sudah naik, tapi kegiatan ekonomi masyarakat turun, pendapatan
masyarakat turun. Berapa lama tidak ada yang tahu, apakah PHK, pengurangan jam
kerja. Maka negara hadir, muncul perlindungan sosial yang memang sudah jalan
selama ini dan yang di-create yang baru. Yang sudah jalan seperti PKH, kartu
sembako. Yang baru, subsidi listrik untuk 450 watt dan 900 watt,"
tuturnya.
Pemerintah juga
memperhatikan dunia usaha agar bertahan di masa pandemi misalnya dengan
mengurangi beban pajak, memberikan insentif pajak, dan juga dukungan terhadap
UMKM melalui kebijakan subsidi bunga dan penjaminan dari pemerintah jika UMKM
membutuhkan tambahan tambahan modal kerja (working capital).
"(Kesehatan dan bansos)
itu kan untuk individu, namun dunia usaha juga kena, income turun karena tidak
bisa bekerja padahal dia punya kredit ke bank, bisa bisa dia tidak bayar
cicilan. Banknya juga bisa kolaps kalau cicilan tidak dibayar. Maka, ketiga,
pemerintah memberikan insentif ke dunia usaha," pungkasnya. (RED) liputansbm
Sumber : Publikasi Kementrian Keuangan Republic Indonesia
