Gubernur Sidak ke SMAN 3 Palangka Raya: Tidak Boleh Ada Sekolah Tahan Ijazah! - Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

10 June 2025

Gubernur Sidak ke SMAN 3 Palangka Raya: Tidak Boleh Ada Sekolah Tahan Ijazah!

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 3 Palangka Raya, Selasa, 10 Juni 2025.

Sidak ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam membenahi sektor pendidikan, dari kualitas layanan hingga keadilan bagi peserta didik.

Di hadapan guru dan jajaran sekolah, Agustiar melontarkan peringatan keras: tidak boleh ada sekolah yang menahan ijazah siswa hanya karena belum mampu membayar kewajiban.

Ia menegaskan akan mencopot kepala sekolah yang melanggar aturan tersebut.

“Kalau sampai ada sekolah yang menahan ijazah karena alasan tak mampu bayar, kepala sekolahnya akan kami pindah. Dari kepala sekolah jadi staf biasa,” kata Gubernur.

Sidak dilakukan seusai Gubernur melakukan kunjungan kerja di wilayah barat Kalimantan Tengah. Ia ingin melihat langsung kondisi sekolah dan mengecek implementasi digitalisasi pembelajaran.

Kehadirannya disambut antusias para siswa. Dalam sesi interaktif di kelas, Agustiar melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. Mereka yang bisa menjawab, langsung diganjar uang pembinaan.

"Ini generasi penerus bangsa. Mereka harus diberi motivasi, bukan dibebani," ujarnya.

Tak hanya menyapa siswa, Gubernur juga meninjau fasilitas sekolah. Ia menyoroti soal pengecatan gedung, kebersihan lingkungan, hingga keamanan pagar sekolah.

“Bangunannya boleh bagus, tapi kalau catnya pudar dan kumuh, itu bikin semangat belajar turun. Sekolah-sekolah harus ajukan perbaikan,” ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Reza Prabowo, yang mendampingi dalam sidak, menyebut bahwa hanya lima dari 34 ruang kelas di SMAN 3 Palangka Raya yang sudah dilengkapi papan tulis digital.

Sisanya masih menunggu pengadaan perangkat yang sedang dalam proses distribusi.

Ia menambahkan, seluruh SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan provinsi telah diminta mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana melalui proposal resmi.

“Kita minta sekolah menyusun daftar kebutuhan mereka. Nanti kami susun skala prioritas mulai dari toilet, pagar, sampai ruang kelas,” kata Reza.

Sidak ini menjadi bukti bahwa reformasi pendidikan di Kalteng tak hanya berkutat di tataran kurikulum, tetapi menyentuh aspek etika pelayanan dan kenyamanan belajar-mengajar.

Dengan pendekatan langsung ke lapangan, Gubernur berharap setiap satuan pendidikan di Kalteng bisa menjadi ruang belajar yang adil, berkualitas, dan manusiawi. (red)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda