 |
| Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10).
Ia menekankan bahwa dua sektor utama yang harus tetap menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan, disusul dengan upaya memperkuat sektor-sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Nanti hal-hal seperti ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD,” katanya.
Ansyari mengingatkan, berkurangnya TKD akan berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Kalau anggaran berkurang, otomatis pembangunan juga banyak yang harus dikurangi. Tapi nanti kita akan bahas bersama pemerintah daerah agar prioritasnya tetap terjaga,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pos anggaran seperti belanja perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial dapat menjadi ruang untuk efisiensi.
“Prinsipnya, kita tetap menyesuaikan kondisi fiskal, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Penurunan APBD dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun disebut berdampak signifikan terhadap berbagai proyek pembangunan.
Namun, DPRD masih menunggu hasil pembahasan lanjutan atas nota keuangan RAPBD 2026 yang telah disampaikan pemerintah provinsi.
“Sekarang ini baru tahap pandangan umum fraksi. Setelah itu baru masuk ke tahap pembahasan rencana dan penganggaran,” ujar Ansyari.
Ia menambahkan, proses pembahasan RAPBD 2026 akan berlangsung hingga akhir November 2025, dengan fokus pada pendalaman substansi serta ketepatan arah kebijakan daerah.
“Kadang proses cepat belum tentu hasilnya baik. Yang penting substansinya matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menutup keterangannya, Ansyari menegaskan bahwa setiap pengurangan anggaran memiliki konsekuensi logis terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
