 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan, terutama dalam menggali, mengoptimalkan, dan mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor perkebunan dan kehutanan.
Upaya ini menjadi langkah strategis di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Kondisi tersebut menuntut langkah nyata dan berkelanjutan agar daerah tidak bergantung pada dana pusat semata.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Rakor ini dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, serta para direktur perusahaan perkebunan dan kehutanan. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menekan kebocoran penerimaan, menurunkan tunggakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak—mulai dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar minyak (BBM), alat berat, air permukaan, hingga objek pajak lainnya.
"Pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator, pengawas, dan motor penggerak yang memastikan penerimaan daerah meningkat tajam, terukur, dan berkelanjutan," kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan ruang bagi para kepala daerah untuk memaparkan kondisi aktual di wilayah masing-masing, khususnya persoalan penerimaan daerah yang terkait dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Para bupati dan wali kota menyampaikan harapan agar forum ini dapat menghasilkan feedback dari para investor, sekaligus komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan daerah.
Mereka menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menunaikan kewajiban kepada daerah, karena investasi yang sehat harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Agustiar Sabran pun menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah daerah dalam menegakkan aturan terkait PAD.
“Saya selaku Gubernur siap berada di garda terdepan,” ujarnya tegas.
Usai sesi paparan, Gubernur berdialog langsung dengan para direktur perusahaan yang hadir. Dalam dialog itu, ia menekankan sejumlah kewajiban perusahaan, antara lain penggunaan plat kendaraan KH untuk seluruh armada operasional, pembelian BBM lokal di Kalimantan Tengah, prioritas tenaga kerja lokal, pemenuhan plasma 20 persen, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), penggunaan galian C berizin, serta kewajiban membuka rekening di Bank Kalteng untuk seluruh transaksi keuangan.
Seluruh komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani bersama oleh Gubernur, para bupati/wali kota, serta para direktur perusahaan di akhir kegiatan.
"Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun Kalteng," pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
