![]() |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Tantangan pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah ke depan diprediksi semakin berat. Kondisi fiskal yang kian menurun akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu bekerja lebih cermat dan inovatif.
Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 5,60 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, hingga 7,3 persen pada 2029.
Target ini ditetapkan agar Kalteng berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.
“Persoalannya, kapasitas fiskal tiap-tiap daerah dan kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak daerah tidaklah sama,” ujar Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Bapperida, Selasa (14/10/2025).
Meski begitu, Leonard mengajak seluruh pihak untuk bersikap realistis dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki daerah.
“Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Desa serta APBN yang disalurkan melalui instansi vertikal, yang totalnya mencapai 33,9 triliun apabila digabungkan,” tuturnya.
Menurut Leonard, belanja pemerintah (government expenditure) menjadi modal penting yang masih bisa dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Walau jumlahnya terbatas, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal melalui disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi.
Rakor ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyusun langkah konkret berbasis sembilan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sembilan langkah itu meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan investasi (PMA dan PNBP), percepatan proyek infrastruktur daerah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi daerah, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan usaha.
Rakor juga menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, bersama Kepala Bappeda dan Bagian Ekonomi masing-masing daerah.
Pewarta : Antonius Sepriyono