 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti kondisi infrastruktur yang masih jauh dari memadai di wilayah Hulu Kapuas, khususnya Kecamatan Mandau Talawang dan Kapuas Hulu.
Temuan tersebut ia sampaikan usai melakukan reses di delapan titik dalam kawasan tersebut.
Bambang menyebut, masyarakat pedalaman hingga kini masih dibayangi tiga persoalan mendasar: akses jalan yang rusak parah, ketersediaan listrik yang belum merata, serta jaringan komunikasi yang sangat terbatas.
"Tiga persoalan mendasar ini belum juga terselesaikan. Ketertinggalan di daerah pedalaman masih jauh dari kata teratasi," ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Menurut Bambang, kondisi infrastruktur jalan menjadi aduan paling serius yang disampaikan warga. Ruas antar desa hingga jalan penghubung kecamatan banyak yang rusak berat, sulit dilalui, bahkan tidak dapat diakses melalui jalur darat.
Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai yang biayanya jauh lebih mahal. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan masyarakat.
"Kondisi ini membuat roda perekonomian lokal tidak bergerak. Distribusi barang pokok dan hasil pertanian sangat terhambat," ungkapnya.
Masalah berikutnya adalah minimnya pasokan listrik. Bambang mencontohkan, ibu kota Kecamatan Mandau Talawang, Desa Sei Sepinang, baru akan menikmati listrik PLN dalam waktu dekat. Sementara itu, sekitar sembilan hingga sepuluh desa lainnya belum tersentuh aliran listrik.
Upaya pemanfaatan PLTS atau TCU dari APDAL dinilai belum berjalan optimal karena hanya melayani sebagian kecil rumah warga dan tidak beroperasi secara berkelanjutan.
Keterbatasan jaringan komunikasi juga masih menjadi persoalan. Meski teknologi seperti Starlink sudah tersedia, warga belum dapat memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan listrik, fasilitas pendukung, dan literasi digital.
Akibatnya, masyarakat pedalaman masih menghadapi kesenjangan informasi yang besar.
Bambang menegaskan, ketertinggalan infrastruktur membuat berbagai program pemerintah pusat tidak dapat diterapkan di wilayah tersebut.
"Program ketahanan pangan seperti cetak sawah dan brigade pangan tidak bisa dijalankan karena akses menuju lokasi pertanian tidak memungkinkan," katanya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis ekstrem di Hulu Kapuas. Saat musim hujan, banjir merendam banyak desa dan melumpuhkan transportasi.
Namun memasuki musim kemarau, sungai-sungai surut sehingga jalur air tidak bisa dilintasi. Kondisi ini kerap memutus distribusi bahan pokok.
Beberapa desa, seperti Sei Hanyo, bahkan pernah mengalami banjir besar yang membuat mobilitas warga terhenti total.
Minimnya infrastruktur juga berdampak pada stagnasi ekonomi dan pengembangan UMKM. Warga yang memiliki usaha seperti menjahit, membuat kue, atau kerajinan tangan hanya dapat memasarkan produk di sekitar desa.
"Padahal, peluang ekonomi bisa berkembang jauh lebih besar jika akses jalan dan listrik tersedia dengan layak," tegas Bambang.
Bambang berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten segera menyusun strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antarwilayah.
Ia menilai, masyarakat di pedalaman Hulu Kapuas tidak boleh terus tertinggal dalam arus percepatan pembangunan.
Pewarta : Antonius Sepriyono
