 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Tengah Tahun 2026.
Penetapan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/477/2025 yang ditandatangani Gubernur Kalteng Agustiar Sabran pada 19 Desember 2025.
Keputusan ini menjadi dasar hukum pemberlakuan upah minimum bagi pekerja dan buruh di seluruh wilayah Kalimantan Tengah mulai 2026, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Dalam SK tersebut, UMP Kalimantan Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka ini naik Rp212.516 dibandingkan UMP 2025 atau meningkat 6,12 persen.
Kenaikan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, laju inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.
Selain UMP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menetapkan UMSP 2026 untuk sektor-sektor tertentu. Pada sektor pertambangan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.714.130 per bulan, atau naik Rp214.130 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, UMSP sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.692.907 per bulan, meningkat Rp212.906 atau 6,12 persen dari UMSP 2025.
Penetapan besaran UMP dan UMSP tersebut didahului oleh Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar pada Kamis (18/12/2025) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng. Sidang ini bertujuan untuk menghitung dan merumuskan usulan upah minimum tahun 2026.
Sidang Dewan Pengupahan dihadiri unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng.
Melalui proses diskusi, koordinasi, dan konsolidasi penghitungan, Dewan Pengupahan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalteng.
Seluruh proses penetapan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kebijakan pengupahan ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat sebagai bagian dari kontribusi daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Pewarta : Antonius Sepriyono
