 |
| Anggota DPRD Kalteng, Bambang Irawan. |
Sikap tersebut disampaikannya secara terbuka saat dimintai tanggapan mengenai isu Pilkada yang belakangan kembali ramai diperbincangkan di ruang publik.
"Kalau saya melihat, PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh legislatif," ujarnya, Senin (19/1/2026).
Bambang menegaskan, penolakan tersebut didasari oleh prinsip fundamental demokrasi, yakni kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan.
"Penolakan itu menurut saya sangat masuk akal, karena pada dasarnya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya," katanya.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan demokrasi, termasuk Pilkada langsung, masih memiliki berbagai kekurangan dan membutuhkan evaluasi. Namun, menurutnya, solusi atas persoalan tersebut bukan dengan menghapus hak politik masyarakat.
"Memang dalam praktik demokrasi saat ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Namun yang harus dilakukan bukan mematikan demokrasi rakyat, melainkan memperbaiki pelaksanaannya," terangnya.
Lebih lanjut, Bambang menilai bahwa wacana Pilkada melalui DPRD justru berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin dan wakil rakyat dalam menjalankan sistem demokrasi yang sehat.
"Kita tidak hanya mengajarkan rakyat tentang demokrasi, tetapi para politisi juga harus memberi contoh bagaimana berdemokrasi yang benar," pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
