 |
| Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi. |
Hal itu mengemuka dalam aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Kalteng Peduli Demokrasi di halaman Gedung DPRD Kalteng. Massa aksi secara tegas menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk sentralisasi kekuasaan yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat, Rabu (14/1/2026).
Koordinator lapangan aksi, Aris, menegaskan bahwa gerakan tersebut murni lahir dari kegelisahan publik dan tidak ditunggangi kepentingan politik mana pun.
“Kami membawa isu ini bukan atas dorongan partai politik. Ini murni aspirasi masyarakat. Kami menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Aris.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyatakan sikap pribadinya yang sejalan dengan aspirasi mahasiswa. Ia bahkan menarik benang merah antara perjuangan mahasiswa hari ini dengan gerakan Reformasi 1998 yang pernah ia ikuti.
“Kalau kita kilas balik ke 98 apa yang diperjuangkan waktu itu? Kita ingin mengubah sistem dari sentralisasi ke desentralisasi. Itu mencakup politik, ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dan itu berhasil,” ujar Junaidi.
Menurutnya, semangat desentralisasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar tersebut patut dijaga, bukan justru ditarik kembali ke arah sentralisasi.
“Secara pribadi, roh 98 itu tetap saya pegang. Desentralisasi harus ada di semua lini ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” katanya.
Meski demikian, Junaidi juga meminta mahasiswa memahami posisinya sebagai kader partai politik. Ia mengakui, terdapat batasan struktural yang harus ia patuhi. Namun demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya sepakat aspirasi ini disampaikan ke pusat. Namun mohon dimaklumi jika nanti partai saya mengambil keputusan lain. Sebagai pengurus partai, saya harus patuh. Tetapi aspirasi hari ini akan tetap kami tampung dan perjuangkan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kalteng bahkan membuka opsi untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat di Jakarta.
“Kalau perlu, kita berangkat bersama. Sampaikan orasi, sampaikan aspirasi langsung ke Jakarta. DPRD siap memfasilitasi,” kata Junaidi.
Aksi tersebut menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai penjaga demokrasi sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat Reformasi masih hidup di tengah masyarakat, terutama ketika prinsip kedaulatan rakyat dinilai berada di persimpangan jalan.
Pewarta : Antonius Sepriyono
