 |
Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Leonard menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2027 disusun berdasarkan tema pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Tema tersebut, menurutnya, masih bersifat dinamis dan dapat disepakati kembali paling lambat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), selama tetap sejalan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan.
Prioritas itu mencakup pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya guna meneguhkan Kalimantan Tengah yang Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, pemerintah daerah juga memfokuskan upaya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Di sektor sosial, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pendidik, peningkatan layanan kesehatan agar akses semakin merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Melalui konsultasi publik ini, Leonard berharap terbangun dinamika diskusi yang konstruktif serta masukan substantif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Partisipasi aktif seluruh pihak dinilai krusial agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat sinergi sasaran pembangunan serta menyesuaikan jadwal dan tahapan perencanaan di daerah masing-masing, sehingga proses perencanaan dapat berjalan selaras dan terintegrasi.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran pejabat Bapperida Kalteng, para Kepala Bappedalitbang kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, serta perwakilan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pewarta : Antonius Sepriyono
