 |
Uji publik dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan anggaran daerah berjalan transparan, partisipatif, dan tepat sasaran, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan fiskal.
Baca Juga:
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengatakan bahwa proses penyusunan APBD 2027 telah mulai berjalan, dan uji publik menjadi momentum strategis untuk menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai elemen masyarakat.
“Uji publik ini menjadi ruang bersama untuk mendengarkan masukan, baik dari perangkat daerah, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama, sebagai bahan penyempurnaan APBD 2027,” ucapnya saat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026).
Menurut Junaidi, DPRD Kalteng menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan uji publik tersebut karena menjadi landasan awal dalam menyusun anggaran daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran serta adanya penyesuaian kebijakan fiskal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menghambat jalannya pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun berada dalam keterbatasan fiskal, pembangunan daerah harus tetap berjalan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat harus tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
"Melalui uji publik ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi secara optimal, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Masukan yang dihimpun hari ini akan menjadi bahan penting dalam menyusun APBD 2027 agar tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
