 |
Dalam kunjungan itu, Komisi IV DPRD Kalteng secara khusus mempelajari langkah-langkah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Baca Juga:
Lohing Simon mengungkapkan bahwa Sumatera Utara memiliki pendekatan dan strategi tersendiri yang dinilai efektif, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami melihat ada strategi khusus yang diterapkan Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi referensi penting bagi Kalimantan Tengah, terutama dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur meskipun anggaran terbatas,” ujar Lohing.
Ia menyoroti kondisi anggaran infrastruktur di Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan signifikan.
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng yang sebelumnya berada di kisaran Rp2 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp600 miliar. Penurunan tersebut, menurut Lohing, menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Penurunan anggaran ini tentu harus disikapi dengan perencanaan yang matang agar pembangunan infrastruktur tetap merata dan tidak timpang antarwilayah,” tegasnya.
Lohing menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Jalan untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Lebih lanjut, Lohing menuturkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada seluruh daerah, bukan hanya Kalimantan Tengah.
Oleh karena itu, diperlukan inovasi, prioritas program, serta penguatan koordinasi agar pembangunan daerah tidak terhenti.
“Efisiensi ini dirasakan semua daerah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyusun strategi agar program-program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
