 |
| Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong. |
Program ini digadang-gadang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah terpencil dan pelosok.
Baca Juga:
Menurut Arton, Kartu Huma Betang bukan sekadar program bantuan sosial biasa. Ia dirancang sebagai kebijakan terpadu yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari subsidi bahan pokok, bantuan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan permodalan bagi pelaku UMKM dari keluarga kurang mampu.
“Program ini memiliki potensi besar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, asalkan dijalankan secara tepat, akuntabel, dan transparan,” ujar Arton, Rabu (25/2/2026).
Ia menekankan, keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari akurasi data dan ketepatan dalam menentukan penerima manfaat. Kesalahan pendataan, menurutnya, bisa berdampak serius pada efektivitas program dan kepercayaan publik.
Karena itu, Arton meminta agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa dan kelurahan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang berada di garis kemiskinan.
“Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak justru terlewat, atau sebaliknya yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi di setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari pendataan, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan.
Transparansi, kata Arton, bukan hanya untuk meminimalkan potensi kesalahan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kalteng akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan distribusi bantuan di lapangan serta evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Program Kartu Huma Betang.
Arton juga mendorong agar dilakukan evaluasi berkala guna mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Pemprov Kalteng dapat melakukan penyempurnaan kebijakan sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten/kota, lembaga masyarakat, hingga unsur pengawas internal untuk bersinergi menjaga keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.
Jika dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan konsisten, Kartu Huma Betang diyakini mampu menjadi salah satu instrumen strategis dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus mempersempit kesenjangan sosial di Kalimantan Tengah. #Liputansbm
Pewarta : Antonius Sepriyono
