Kalteng, LiputanSBM – Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) semestinya menjadi refleksi atas kedaulatan ekonomi rakyat. Namun, di tengah gegap gempita seremonial, realitas pahit justru membayangi para petani kelapa sawit mandiri di Bumi Tambun Bungai. Menilai adanya ketimpangan regulasi, Ketua Badan Komando Pertahanan Adat Dayak (Bakormad) Regional Kalteng, Cornelis N. Anton, SE, melayangkan kritik keras dan desakan langsung ke Pemerintah Pusat.
Saat dikonfirmasi terkait momentum historis ini, Cornelis menegaskan bahwa kemajuan sebuah provinsi tidak boleh hanya diukur dari angka di atas kertas, melainkan dari isi dompet dan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Baca Juga:
"Dengan adanya HUT ke-69 Kalteng ini, harapan besar saya adalah semoga masyarakat semakin maju dan sejahtera. Hak-hak ekonomi rakyat harus menjadi panglima di tanah mereka sendiri," tegas Cornelis N. Anton, SE, melalui aplikasi WhatsApp pada Sabtu (23/5/2026).
Sebagai panglima
pertahanan adat yang peka terhadap gejolak sosial di akar rumput, Cornelis
menyoroti ironi besar yang dihadapi Kalteng sebagai salah satu lumbung sawit
nasional. Ia secara lantang meminta Jakarta untuk tidak menutup mata terhadap
dampak destruktif dari regulasi tata cara ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang
berlaku saat ini. Aturan tersebut dinilai merantai daya serap pasar dan memicu
keruntuhan harga di tingkat petani lokal.
"Dalam momen HUT Kalteng ini, saya meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait tata cara ekspor CPO. Tolong lihat ke bawah, karena aturan yang ada sekarang sangat berdampak buruk bagi masyarakat petani sawit di Kalteng," cetus Cornelis dengan nada berapi-api.
Lebih lanjut,
Cornelis membeberkan fakta lapangan di mana para petani kelapa sawit swadaya
kini berada di ambang frustrasi akibat merosotnya harga Tandan Buah Segar (TBS)
secara ekstrem. Kebijakan ekspor yang restriktif dari pusat secara otomatis
menekan harga beli pabrik ke petani, menciptakan ketidakadilan ekonomi yang
sistematis.
"Sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan bagi masyarakat petani sawit di Kalteng. Harga TBS sangat drastis, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," pungkasnya.
Melalui narasi
yang berbobot dan sarat akan keberpihakan ini, Bakormad Kalteng mengirimkan
sinyal kuat ke Jakarta: Kalteng tidak boleh hanya dikuras kekayaan alamnya,
sementara masyarakat adat dan petani lokalnya dibiarkan menjerit akibat
regulasi yang tidak ramah daerah. Momentum HUT ke-69 ini harus menjadi titik
balik perlawanan terhadap kebijakan yang memiskinkan petani sawit daerah.
Pewarta: Margaretha F
