 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah resmi mengesahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
Pengesahan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II dan Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di gedung DPRD Kalteng, Senin, 5 Mei 2025.
Seluruh fraksi pendukung menyatakan setuju, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, hingga PAN.
Namun, kesepakatan itu tak datang tanpa catatan. Sejumlah fraksi menyisipkan kritik dan masukan tajam terhadap kinerja pemerintah provinsi sepanjang 2024.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Rahardian Fani, menyoroti kualitas penyusunan LKPJ yang dinilai belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
“Laporan seharusnya mencerminkan capaian kinerja secara konkret, bukan sekadar data administratif,” kata Fani.
Golkar juga mengingatkan soal ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer seperti tambang dan perkebunan. Fani menyebut struktur ekonomi Kalteng masih rapuh, mudah terombang-ambing fluktuasi pasar global.
“Kita butuh dorongan nyata pada hilirisasi industri berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Masalah sosial juga mencuat. Golkar mencatat peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Meski Kalteng tergolong provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah keenam secara nasional, Fani menilai kesenjangan pendapatan masih menjadi persoalan serius.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Asdy Narang memilih memberi apresiasi atas capaian Pemprov.
“Kami berterima kasih kepada Saudara Gubernur dan seluruh jajaran atas kerja keras sepanjang 2024,” katanya.
Nada berbeda disuarakan PKB. Lewat juru bicara Habib Abdul Rasyid, PKB meminta agar struktur LKPJ dibuat lebih rinci dan menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung program prioritas, termasuk pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Jangan biarkan ada wilayah tertinggal karena keterbatasan anggaran,” ujar Habib.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi ruang evaluasi bersama atas jalannya roda pemerintahan di 2024.
Dari forum ini pula arah pembangunan Kalteng ditentukan, agar lebih merata, berkeadilan, dan tak lagi terjebak pada pola lama. (red)
