 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Jawaban disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 10 Juni 2025.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengawali pidatonya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan.
Edy menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil diraih Pemprov selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Namun begitu, ia mengakui masih ada catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.
"Sebanyak 22,40 persen rekomendasi BPK masih dalam proses penyelesaian, dan 2,30 persen belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu hasil verifikasi lanjutan," kata Edy.
Ia memastikan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah akan diperkuat demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp378 miliar, Edy menjelaskan bahwa sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang penggunaannya diatur langsung oleh pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan OPD berjalan sesuai rencana kerja, meskipun realisasi anggaran belum maksimal akibat kendala teknis dan prosedural.
Salah satu sorotan tajam datang dari lonjakan belanja bantuan sosial yang naik hingga tujuh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Edy menyebut peningkatan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Program ini dirancang langsung menyasar warga miskin dan rentan melalui skema seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Langsung Tunai DBH-DR,” ujarnya.
Isu lain yang turut dijawab Pemprov antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya angka pengangguran lulusan SMK, pengelolaan BUMD, efektivitas belanja barang dan jasa, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Di akhir pidatonya, Edy menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pedalaman.
“Kita ingin pembangunan tak hanya berkutat di pusat kota, tapi menjangkau sampai ke tepian provinsi ini,” ucapnya. (red)
