 |
| Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Kalimantan Tengah kembali gigit jari. Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang diterima provinsi ini terus merosot, meski kontribusinya terhadap perekonomian nasional tetap besar.
Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri, menyebut penurunan ini sebagai ironi. Tahun ini, DBH sawit yang diterima hanya Rp20 miliar merosot tajam dari Rp60 miliar dua tahun lalu.
"DBH Sawit kita kembali turun, dari sebelumnya sekitar Rp60 miliar, menjadi Rp40 miliar, dan kini hanya Rp20 miliar. Ini sangat kita sayangkan, mengingat pendapatan dari sektor sawit di Kalimantan Tengah mencapai triliunan rupiah secara keseluruhan," kata Rizky di Palangka Raya, Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Rizky, penurunan itu datang justru di saat tekanan sosial dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas industri sawit semakin besar. Beban yang ditanggung daerah tak sebanding dengan dana yang diterima.
"Kalau semakin turun, sementara gesekan sosial di lapangan tinggi dan pemprov yang harus menyelesaikan, harusnya ada tolak ukur pembagian DBH yang lebih objektif. Ini penting agar DBH bisa masuk sesuai dengan logika pembangunan di daerah," ujarnya.
Ia menyebut, seharusnya pemerintah pusat mulai melihat kebutuhan daerah secara nyata. Bukan semata dari angka makro nasional, tapi dari efek domino yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.
Sebagai langkah konkret, Kalimantan Tengah bersama sembilan provinsi penghasil sumber daya alam lainnya telah membentuk asosiasi gubernur. Tujuannya mendorong reformulasi skema pembagian DBH agar lebih adil dan rasional.
Tak hanya soal anggaran, Rizky juga menyoroti dampak eksternal dari investasi sawit. Mulai dari jalan yang rusak akibat lalu lintas angkutan berat, kendaraan pelat KH yang dikuasai swasta, hingga penggunaan air permukaan secara masif oleh perusahaan.
"Dampak negatifnya jelas ada. Jalan rusak, tetapi yang membackup tetap pemerintah. Padahal skema idealnya, 80 persen DBH ini mestinya diprioritaskan untuk mendukung infrastruktur," tegas Rizky.
Ia menambahkan, DBH seharusnya diarahkan pada program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan jalan, pendataan kebun rakyat, hingga layanan kesehatan seperti BPJS.
"Kita mendorong agar pembagian DBH ini disesuaikan dengan realita di daerah. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung," pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
