LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota dalam memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah terpencil. Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (24/7/2025).
Dalam pidatonya, Fairid menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menghadirkan pelayanan kesehatan yang setara baik di pusat kota maupun di pelosok.
“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil pun mendapatkan pelayanan yang sama baiknya seperti yang dirasakan masyarakat di pusat kota,” tegas Fairid.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemko Palangka Raya secara bertahap memperkuat ketersediaan tenaga medis yang tersebar merata, serta melengkapi sarana dan prasarana layanan kesehatan di berbagai jenjang, mulai dari Puskesmas, Posyandu, hingga Puskesmas Pembantu (Pustu) di kawasan terpencil.
Menurut Fairid, pemerataan layanan ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem kesehatan daerah yang tangguh, responsif, dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan geografis yang kerap menjadi penghambat akses layanan bagi masyarakat di pinggiran.
“Tantangan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Inilah mengapa pemerataan pelayanan menjadi prioritas dalam strategi pembangunan sektor kesehatan kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fairid menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memperkuat sistem layanan kesehatan. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan—mulai dari keterlibatan kader kesehatan, aparatur kelurahan, hingga kesadaran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.
“Kolaborasi dalam layanan kesehatan menjadi strategi utama untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok,” tutup Fairid.
Komitmen ini sekaligus menunjukkan arah pembangunan Kota Palangka Raya yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya melalui pelayanan dasar yang inklusif.
