 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Ratusan masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai organisasi adat dan kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) menggelar aksi damai menolak program transmigrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin pagi, 4 Agustus 2025.
Di bawah terik matahari, massa dengan penuh khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih.
Sebuah isyarat bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan ekspresi kecintaan mereka kepada tanah air yang mereka yakini belum sepenuhnya adil terhadap masyarakat adat.
Aksi ini disebut sebagai hasil keputusan rapat gabungan dari berbagai elemen perwakilan masyarakat lokal Kalteng, yang memutuskan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan transmigrasi dari luar Pulau Kalimantan ke wilayah mereka.
Sebab, menurut mereka, program tersebut selama ini tidak berpihak pada masyarakat lokal, khususnya suku Dayak, yang justru sering kali tersisih dari tanahnya sendiri.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di tengah aksi, Ketua Umum ADB Kalteng, Megawati, bersama Sekretaris Jenderal H. Siyin D. Rangka menegaskan bahwa gerakan ini murni aksi damai.
"Harapannya adalah agar pemerintah benar-benar mendengar aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya warga Dayak, yang selama ini terdampak dari kebijakan transmigrasi," ujar keduanya.
Sejumlah orator silih berganti naik ke mimbar orasi, menyuarakan keresahan yang sudah lama mengendap di dada masyarakat Dayak.
Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan sejenak program transmigrasi dan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat lokal mulai dari kepemilikan lahan, akses tempat tinggal, hingga kebutuhan untuk menunjang kehidupan yang layak.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak, harus menjadi prioritas utama. Kami butuh lahan, surat tanah, dan rumah agar bisa berkebun dan mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan,” ujar salah satu orator dengan suara lantang.
Massa aksi sempat menunggu kehadiran Gubernur Kalteng, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Namun, ketiganya tak tampak menemui peserta aksi. Pemerintah Provinsi Kalteng hanya diwakili oleh Herson B. Aden, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, yang hadir memantau jalannya demonstrasi.
Meski demikian, aksi berlangsung tertib dan damai, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian serta Satpol PP. Suasana tetap kondusif hingga akhir kegiatan, namun pesan tegas terus digaungkan: masyarakat adat Dayak menuntut agar pemerintah daerah bersikap lebih lantang dalam menyuarakan keresahan warganya kepada pemerintah pusat.
Mereka ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi bukan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat asli.
"Kami mendesak agar pemerintah mendengar dan bertindak tegas untuk keadilan dan keberlanjutan pembangunan di Bumi Tambun Bungai," demikian salah satu tuntutan yang mereka bawa hingga aksi berakhir.
Pewarta : Antonius Sepriyono
