 |
| Anggota DPRD Kalteng Sudarsono. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah akibat belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan.
“Semua jenis transfer pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun bagi hasil, mengalami penurunan. Sementara daerah harus menanggung kebutuhan belanja pegawai yang terus bertambah,” ujar Anggota DPRD Kalteng Sudarsono, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, dalam situasi keuangan yang menantang seperti sekarang, pemerintah provinsi perlu lebih fokus dalam menyusun anggaran yang benar-benar berbasis prioritas.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menajamkan program. Hal-hal yang benar-benar mendesak diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang urgent perlu dikurangi,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang bisa dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan badan pendapatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya sinkronisasi data dan penelusuran potensi pendapatan daerah harus terus ditingkatkan.
“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data yang berhubungan dengan potensi pendapatan, seperti perusahaan pengguna air permukaan,” lanjut Sudarsono.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan hingga pajak alat berat.
“Data menunjukkan jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit, terutama untuk mendukung proyek strategis nasional. Ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan jika ada sinergi yang jelas antar instansi,” ungkapnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, DPRD berharap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digali lebih maksimal untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Pewarta : Antonius Sepriyono
