 |
| Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono. (ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai kebijakan pemerintah pusat yang membuka akses pinjaman bagi pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal di daerah.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut dapat menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas BUMD, terutama dalam mengembangkan sektor hilirisasi yang selama ini dinilai masih lemah.
“BUMD atau usaha milik daerah ini nantinya kita harapkan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau ada bantuan atau pinjaman dari pusat, tentu kita sambut dengan gembira,” ujar Purdiono saat ditemui di Palangka Raya, Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan, BUMD seharusnya berperan aktif sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar lembaga administratif.
Dengan dukungan finansial yang memadai dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, BUMD dinilai mampu berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.
“Selain menambah PAD, juga bisa menyerap sumber daya manusia. Jadi PAD meningkat, roda ekonomi berputar, dan pembangunan berjalan,” tambahnya.
Meski demikian, Purdiono mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia di daerah masih menjadi tantangan utama.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola BUMD agar dana pinjaman yang digelontorkan dapat dimanfaatkan secara produktif.
“Permasalahannya sekarang, apakah sumber daya kita sudah cukup sanggup mengelola itu. Kita ingin PAD menjadi tumpuan agar daerah tidak selalu bergantung pada TKD, DAK, atau DAU,” ujarnya.
Politisi DPRD Kalteng tersebut menutup dengan menekankan perlunya transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal.
Ia berharap kebijakan penguatan BUMD dan diversifikasi pendapatan daerah segera dijalankan, agar pembangunan tidak stagnan ketika terjadi penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Pewarta : Antonius Sepriyono
