 |
| Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon. (ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) kian memprihatinkan. Banyak ruas jalan yang rusak parah, membuat mobilitas masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi tersendat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai permasalahan infrastruktur ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Pasalnya, sebagian besar ruas jalan di Kalteng berstatus jalan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Lohing, keterbatasan anggaran dari pusat menjadi faktor utama lambatnya penanganan jalan rusak di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai tersebut.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya alokasi dana dari pusat untuk penanganan jalan di Kalteng bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun. Namun, dalam dua tahun terakhir, jumlah tersebut menurun drastis hingga tidak mencapai sepertiganya.
“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” bebernya.
Lohing menuturkan, tantangan pembangunan infrastruktur di Kalteng tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kondisi geografis yang berat.
Tanah gambut, curah hujan tinggi, serta akses menuju daerah pedalaman yang sulit membuat biaya pembangunan dan perawatan jalan di provinsi ini jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia.
“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kalteng berencana berkoordinasi dengan Balai PUPR dan pemerintah provinsi guna menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian PUPR, agar alokasi dana infrastruktur untuk Kalteng dapat ditingkatkan kembali.
“Kami akan sampaikan langsung agar ada evaluasi dari pusat. Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak,” tutur Lohing.
Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan masyarakat, terutama di daerah pelosok, dapat menikmati akses jalan yang layak dan aman.
Pewarta : Antonius Sepriyono
