GMKI Tegaskan Supremasi Sipil Jadi Kunci Penguatan Demokrasi Indonesia

Admin 2    Tuesday, November 11, 2025   

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Selasa (11/11/2025). 

Hal ini mengemuka dalam kegiatan Diskusi Refleksi Kebangsaan yang digelar untuk menegaskan kembali posisi masyarakat sipil sebagai penopang utama demokrasi di Indonesia.

Menurut GMKI, supremasi sipil mencerminkan kedaulatan rakyat dalam mengarahkan kebijakan negara agar tidak dikuasai oleh kepentingan kekuasaan maupun militeristik.

Dalam sistem demokrasi, prinsip ini menjadi ruh yang menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kesejahteraan sosial.

Ketua Korwil VI GMKI Kalimantan Tengah, Julio, menyampaikan bahwa isu supremasi sipil perlu terus digaungkan di tengah perubahan politik nasional dan dinamika sosial masyarakat.

“Supremasi sipil adalah roh dari negara demokratis. Artinya, rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan negara. Pemerintahan yang kuat bukanlah yang menekan suara rakyat, melainkan yang mampu mendengar dan melayani mereka,” ujar Julio.

Julio menjelaskan, pengangkatan tema tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap melemahnya kontrol publik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Ia menilai, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena prinsip supremasi sipil belum berjalan sepenuhnya efektif.

“Kita masih melihat adanya kecenderungan politik yang elitis, sehingga ruang partisipasi rakyat sering kali tersisih. Karena itu, peran mahasiswa dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengembalikan arah demokrasi ke jalur yang benar,” tambahnya.

Dalam pandangan GMKI, masyarakat sipil termasuk mahasiswa memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui gerakan moral dan advokasi sosial, GMKI berkomitmen menjaga agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Menarik ke konteks Kalimantan Tengah, GMKI menilai supremasi sipil memiliki relevansi kuat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Tantangan utama di daerah, menurut Julio, adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses pembangunan.

“Di Kalimantan Tengah, kita ingin melihat demokrasi yang lebih substantif, di mana masyarakat bisa terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus media sosial, GMKI juga mengingatkan pentingnya literasi politik di kalangan mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi.

Julio menekankan perlunya kesadaran kritis, keberanian moral, dan idealisme generasi muda untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.

Sebagai rekomendasi, GMKI mendorong pemerintah daerah untuk memperluas ruang partisipasi publik, memperkuat transparansi anggaran, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Menutup refleksi kebangsaan tersebut, Julio menyampaikan pandangan optimistis terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

“Selama masyarakat sipil dan generasi muda tetap kritis, berintegritas, dan berani bersuara untuk kebenaran, saya yakin demokrasi Indonesia akan tetap hidup dan berkembang menuju arah yang lebih berkeadilan,” tutupnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono