Dalam kurun waktu sekitar 48 jam, setelah melakukan rapat koordinasi bersama pihak terkait pada jumat malam 8 Mei 2026, pemerintah Kota Palangka Raya bergerak cepat melakukan langkah koordinatif bersama berbagai pihak, mulai dari pengelola SPBU, aparat pengamanan, hingga pihak distribusi BBM. Upaya itu dinilai menjadi titik penting dalam meredam kepanikan masyarakat sekaligus memulihkan aktivitas warga yang sempat terganggu akibat kelangkaan dan antrean panjang Pertalite maupun Solar.
Baca Juga:
Wali Kota Fairid Naparin menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam situasi yang menyangkut kebutuhan dasar warga. Menurutnya, penanganan cepat dilakukan agar kondisi di lapangan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Di tengah membaiknya situasi distribusi BBM, Fairid juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kegaduhan yang muncul setelah beredarnya surat edaran yang sempat menjadi polemik di tengah publik. Ia mengakui terdapat miskomunikasi dan kesalahan teknis di internal pemerintah mengenai penerbitan surat tersebut.
Namun, di hadapan masyarakat, Fairid memilih mengambil tanggung jawab penuh sebagai kepala daerah dibanding mencari pihak yang harus disalahkan.
“Memang benar surat itu ada dan ditandatangani. Ada miskomunikasi dan itu diakui oleh kami. Tapi saya tidak menyalahkan siapa pun karena itu tanggung jawab saya sebagai pucuk pimpinan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari media online lokal.
Sikap tersebut dinilai mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan tanggung jawab institusional di tengah tekanan publik. Alih-alih memperpanjang polemik internal, Pemerintah Kota memilih fokus pada langkah penyelesaian di lapangan agar distribusi BBM kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Beberapa hari sebelumnya, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya. Kondisi itu tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM subsidi.
Situasi tersebut kemudian menjadi perhatian serius pemerintah kota. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan pasokan kembali stabil sekaligus mengurai kepadatan antrean di titik-titik SPBU yang menjadi pusat penumpukan kendaraan.
Keberhasilan mengendalikan situasi dalam waktu singkat menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Meski persoalan distribusi BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat bersama lembaga terkait, respons cepat pemerintah daerah dinilai mampu menjaga stabilitas sosial dan menenangkan masyarakat di tengah situasi yang sempat memanas.
Kini, kondisi di sebagian besar SPBU mulai berangsur normal. Aktivitas warga kembali berjalan lebih lancar, sementara pemerintah kota memastikan pemantauan distribusi BBM tetap dilakukan agar antrean panjang tidak kembali terulang dalam waktu dekat.
Pewarta: Andy Ariyanto
