Palangka Raya, LiputanSBM – Ketua DPW Tameng Adat Borneo Kalteng, H. Sairulah, angkat bicara terkait aksi mediasi yang dilakukan Aliansi Pemuda Peduli Kalteng di Kantor Cabang Pertamina Kalimantan Tengah hari ini senin (11/05). Dalam pernyataannya, Sairulah menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk menyuarakan penderitaan masyarakat kecil terkait carut-marut distribusi BBM. Selasa, 12/05/2025
Sairulah yang didampingi oleh Ketua DPC Tameng Adat Borneo Palangka Raya Muhammad Maulana menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respon langsung terhadap kondisi di lapangan yang kian memprihatinkan. Menurutnya, antrean BBM di Palangka Raya sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Baca Juga:
"Kegiatan ini merupakan buntut dari antrean panjang BBM di beberapa titik di Kalteng, terutama di Kota Palangka Raya. Kami dari Tameng Adat Borneo bersama rekan-rekan Pemuda Peduli Kalteng dan Pemuda Tani Indonesia menegaskan bahwa rakyat bukan korban kebijakan," ujar Sairulah.
Ia menambahkan bahwa awalnya massa berencana menggelar
demonstrasi besar, namun kemudian memenuhi undangan pihak Pertamina untuk
mencari solusi melalui jalur mediasi.
Dalam pertemuan tersebut, Sairulah memaparkan secara
langsung poin-poin tuntutan yang mereka tujukan kepada manajemen Pertamina:
- "Kami mendesak Pertamina menjamin ketersediaan BBM di wilayah Palangka Raya agar masyarakat tidak lagi kesulitan."
- "Kami minta hentikan segala bentuk pengurangan kuota yang berdampak
pada antrean panjang dan keresahan warga."
- "Pertamina harus terbuka dan transparan. Jelaskan ke mana arah
pemangkasan distribusi BBM yang terjadi di Palangka Raya karena itu tidak
sesuai dengan kuotanya."
- "Perbaiki sistem distribusi supaya tepat sasaran, merata, dan tidak merugikan masyarakat kecil, pelaku usaha, serta pengemudi ojek online (ojol)."
Terkait hasil mediasi, Sairulah mengungkapkan bahwa pihak
Pertamina akhirnya mengakui adanya kekeliruan terkait isu pemangkasan kuota
yang sempat beredar.
"Pihak Pertamina tadi mengakui adanya kesalahan penyampaian informasi dari internal mereka yang menimbulkan persepsi adanya pengurangan. Mereka menjelaskan bahwa angka 205 KL dan 150 KL itu adalah potensi kebutuhan dan realisasi distribusi, bukan pemangkasan resmi," jelas Sairulah mengutip hasil pertemuan.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak Pertamina telah menyampaikan
permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan yang sempat simpang siur di
media massa.
Menutup penjelasannya, Sairulah memberikan peringatan tegas
bahwa aliansi pemuda tidak akan tinggal diam jika kondisi di lapangan tidak
segera berubah.
"Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami bersama aliansi pemuda dan elemen masyarakat lainnya akan melaksanakan aksi lanjutan dengan massa yang jauh lebih besar. Kami akan kawal sampai sistem distribusi ini benar-benar berpihak pada rakyat," pungkasnya.
