Palangka Raya, LiputanSBM – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPW APRI) Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai masa bakti kepengurusan baru. Prosesi pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung khidmat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/7/2026).
Usai prosesi pelantikan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APRI langsung mengumpulkan seluruh pengurus wilayah untuk melakukan konsolidasi organisasi guna memantapkan tugas dan tanggung jawab ke depan.
Baca Juga:
Ketua DPW APRI Kalimantan Tengah, Jaya Samaya Monong, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi. Ia menegaskan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk mengemban amanah ini demi kesejahteraan penambang lokal.
"Kami selaku pengurus DPW APRI Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Kami siap melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan Tuhan," ujar Jaya saat diwawancarai usai kegiatan.
Jaya menambahkan, fokus utama DPW APRI Kalteng ke depan adalah mendorong terbentuknya kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru di daerah-daerah yang belum memilikinya. Hal ini dinilai krusial agar para penambang lokal memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya.
Berdasarkan data saat ini, status Surat Keputusan (SK) blok WPR di Kalimantan Tengah baru mencakup lima kabupaten dan satu kota, di antaranya Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, dan Pulang Pisau. Sementara untuk Kota Palangka Raya sendiri saat ini belum memilikinya. DPW APRI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota guna memperluas cakupan wilayah legal tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP APRI, Ir. Gatot Sugiharto, menekankan pentingnya sinergi dan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan organisasi penambang rakyat. Menurutnya, tanpa adanya kemitraan yang kuat, pengembangan tambang rakyat di daerah tidak akan berjalan maksimal.
"Pengalaman kami di seluruh Indonesia, pengembangan tambang rakyat harus ada kemitraan antara pemerintah daerah dengan asosiasi. Kalau berjalan sendiri tentu akan sulit," kata Gatot.
Gatot juga mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Gubernur Kalteng, terhadap upaya pembinaan sektor ini. Dengan dukungan tersebut, DPP APRI siap membantu penuh agar tata kelola tambang rakyat di Kalteng bergeser ke arah yang legal, modern, dan profesional.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, APRI akan fokus membantu percepatan penyelesaian dokumen administratif pada wilayah yang telah memiliki status WPR agar proses perizinan dapat segera rampung sesuai ketentuan.
Selain itu, APRI juga akan melakukan pembinaan intensif kepada kelompok-kelompok penambang di wilayah yang belum memiliki blok WPR.
"Lokasi-lokasi yang belum menjadi blok WPR akan kami dorong dengan membentuk kelompok penambang untuk mengusulkan penetapannya. Tujuannya agar seluruh penambang memiliki wadah resmi dan dapat melakukan kegiatan pertambangan secara legal sesuai aturan yang berlaku," pungkas Gatot.
Pewarta: Rizal
