Ketua Umum SPRI Serukan Media Berperan Aktif Redam Potensi Kerusuhan
LIPUTANSBM.COM, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Grontson Mandagie, menyerukan kepada seluruh media di bawah naungan organisasinya untuk mengambil peran aktif dalam meredam potensi kerusuhan sosial. Ia menegaskan, media memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan pemberitaan yang kondusif, menyejukkan, dan tidak provokatif, sekaligus membangun opini publik yang mendukung sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan oknum-oknum yang merugikan negara.
Mandagie menyampaikan, seruan ini muncul di tengah maraknya pemberitaan di media sosial mengenai kasus kelalaian oknum aparat yang menyebabkan seorang pengemudi ojek online meninggal dunia. Menurutnya, isu yang berkembang pesat di jagat maya tersebut berpotensi menimbulkan keresahan warga dan bahkan bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memicu kerusuhan yang merembet ke daerah lain.
“Media harus mampu menciptakan keseimbangan melalui pemberitaan yang masif, sehingga keresahan warga bisa diredam dan potensi konflik dapat dicegah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mandagie mengingatkan adanya sinyalemen gerakan demonstrasi yang berpotensi berujung anarkis. Ia menilai, aksi semacam itu bisa saja menjadi bentuk perlawanan terhadap ketegasan Presiden Prabowo. Jika terjadi, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi, memicu gejolak nilai tukar, dan merusak iklim investasi yang selama ini berjalan baik.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mandagie meminta media menjalankan fungsi sosial kontrol dengan mengedepankan pemberitaan yang sejalan dengan sikap tegas pemerintah. Ia juga mendorong agar media lebih banyak menampilkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang dinilai mampu memberi keteduhan dan meredam potensi konflik.
Menurut Mandagie, publik perlu terus diberi informasi yang menegaskan dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah Presiden Prabowo dalam menindak tegas pihak-pihak yang merugikan negara. Termasuk di antaranya, pihak asing yang menghambat kemajuan Indonesia, pengusaha kebun sawit ilegal dengan jutaan hektare lahan yang kini disita pemerintah, mantan jenderal yang menjadi beking tambang ilegal, serta para pengusaha yang tergolong dalam praktik “Serakahnomics” yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.
“Dengan mengedepankan pemberitaan yang menyejukkan, kita tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga ikut menjaga stabilitas bangsa dan melindungi perekonomian nasional,” tegasnya.
Mandagie, yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia, berharap media lebih proaktif dalam menyajikan berita yang konstruktif, berorientasi pada solusi, serta berperan sebagai agen perdamaian dan persatuan. Ia menekankan bahwa insan pers harus menghindari pemberitaan yang hanya mengeksploitasi sisi dramatis konflik, demi menjaga nilai luhur pers sebagai pilar demokrasi dan stabilitas nasional. (Red)
