 |
| Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat menyampaikan sambutan pada rapat evaluasi pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai mengambil langkah konkret dalam menangkal premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta menghambat laju investasi.
Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya rapat evaluasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Jumat, 13 Juni 2025, di sebuah hotel di Palangka Raya. Rapat ini digelar melalui koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan urgensi pembentukan Satgas sebagai bagian dari strategi pengamanan dan pembangunan daerah.
"Selaku Gubernur Kalimantan Tengah, saya menyambut baik diselenggarakannya Rapat Evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah pada hari ini," ujar Agustiar.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan premanisme dan ormas bermasalah yang mengancam rasa aman masyarakat.
"Keberadaan premanisme dan aktivitas ormas yang bermasalah akan menjadi penghambat serius terhadap laju pembangunan, iklim investasi, dunia usaha, serta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat," tegasnya.
Agustiar menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan ormas bukan tanggung jawab tunggal satu institusi, melainkan memerlukan kerja kolektif lintas sektor melalui Satgas Terpadu yang sinergis dan saling mendukung.
Ia pun mengaitkan semangat penanganan tersebut dengan nilai-nilai lokal masyarakat Kalimantan Tengah.
"Hal ini sejalan dengan Falsafah Huma Betang, di mana masyarakat hidup rukun, berdampingan satu sama lain, toleran, bahu membahu membangun Kalimantan Tengah," katanya.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.
Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi kelangsungan pembangunan di segala sektor.
"Rapat ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah, dalam merumuskan Program, Kebijakan maupun pelaksanaan Kebijakan Kota/Kabupaten, terkait Pembinaan dan Pengawasan Ormas, dengan strategi yang lebih tajam dan terukur," jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup. Edukasi dan pembinaan harus dikedepankan untuk menyentuh akar persoalan yang kerap berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan rendahnya pemahaman hukum.
"Dalam kesempatan baik ini, mari kita perkuat komitmen dan sinergi kita, untuk bersama-sama menunjukkan bahwa negara hadir, dan tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang mengganggu ketenteraman. Dalam rangka membangun Kalimantan Tengah yang lebih berkah, maju, dan sejahtera, untuk Indonesia Emas. Kalimantan Tengah Masa Depan Indonesia," pungkasnya. (red)
