 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran. (ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menyuarakan dukungan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digagas Gubernur H. Agustiar Sabran.
Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman fiskal tak bisa diabaikan dalam proses perencanaan tersebut.
“RPJMD ini sesuai dengan visi-misinya Pak Gubernur, kita sangat mendukung. Tapi saya tadi sampaikan, jangan abaikan tantangan anggaran. Ada proyeksi penurunan di 2026–2027, terutama karena menurunnya transfer pusat dan melemahnya PAD,” kata Tomy dalam rapat pembahasan RPJMD di DPRD Kalteng, Jumat, 18 Juli 2025.
Tomy menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pusat. Padahal, menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar yang belum digarap maksimal untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD itu harus ditekan untuk terus naik. Kita punya peluang dari BUMD, pajak daerah, pengelolaan aset, dan sektor-sektor yang belum maksimal digarap,” ujarnya.
Ia menyesalkan adanya indikasi penurunan PAD dalam draf RPJMD, yang justru bertolak belakang dengan tren peningkatan pada periode sebelumnya.
Hal ini, kata dia, mengindikasikan kurang optimalnya sinergi antara perencanaan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
“BUMD kita sudah dimodali oleh pemerintah. Harusnya ada feedback yang kuat untuk PAD. Sekarang ada kontribusi, tapi belum maksimal. Ini yang harus ditekan, dimaksimalkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Tomy juga menyinggung aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang bisa dikembangkan secara profesional untuk menambah pemasukan.
Salah satunya, kata dia, adalah sektor olahraga dan pariwisata, termasuk kawasan Tanjung Puting hingga pengelolaan gedung-gedung milik pemda.
“Pariwisata itu menjanjikan. Kita punya sumber daya alam luar biasa. Kalau digarap serius, kontribusinya terhadap PAD bisa sangat signifikan. Tapi semua itu masih dalam tahap penggodokan,” katanya.
Tomy menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya menjadikan RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan normatif, melainkan pijakan strategis yang realistis dan mampu menjawab tantangan fiskal daerah.
Pewarta : Antonius Sepriyono
