 |
| Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerataan pembangunan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Komisi I DPRD Kalteng menyoroti pentingnya mengentaskan desa-desa yang masih tertinggal, terutama dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan daerah tak boleh lagi berpusat di kawasan perkotaan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Pemerataan ke desa-desa sangat penting karena di sanalah masyarakat kita yang paling membutuhkan sentuhan program pembangunan,” ujar Purdiono di Palangka Raya, kemarin.
Ia mengungkapkan, program pembangunan strategis yang digagas Gubernur Kalteng direncanakan mulai berjalan pada 2026.
DPRD Kalteng telah memberikan lampu hijau terhadap arah kebijakan tersebut, dengan satu catatan: pelaksanaannya harus benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
“Proyeksi yang kita tetapkan saat ini adalah target, dan bisa saja berubah ke depannya,” tambahnya.
Soal anggaran, DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi kunci. Strateginya: mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada sekaligus membuka sumber-sumber baru.
“Kita harus kreatif membuka sumber baru. Kami yakin Kalteng bisa lebih maju jika PAD-nya meningkat signifikan,” katanya.
Tak hanya itu, Purdiono menegaskan bahwa DPRD akan mengawal ketat jalannya program pembangunan ini. Fungsi pengawasan akan diaktifkan sepenuhnya demi memastikan program yang dijalankan tak hanya berhenti di atas kertas.
Pewarta : Antonius Sepriyono
