 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Pembahasan tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan prioritas.
“Pembahasan difokuskan pada arah kebijakan fiskal daerah serta efektivitas belanja publik untuk tahun mendatang,” kata Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin (13/10/2025).
Arton menilai, pembahasan RAPBD 2026 menjadi momentum penting untuk menilai arah pembangunan provinsi secara lebih realistis.
Karena itu, DPRD berkomitmen mengawal penyusunan anggaran agar tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga tepat sasaran.
Menurutnya, DPRD akan mencermati setiap alokasi belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pengawasan yang ketat dinilai penting agar anggaran tidak terfokus pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam pidato pengantar Nota Keuangan menyampaikan, penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut, kata Edy, penting agar perencanaan belanja lebih terukur dan tidak menimbulkan defisit.
Pemerintah provinsi juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, dengan memastikan setiap program berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak prioritas akan dilakukan secara selektif,” jelasnya.
Edy menambahkan, pengelolaan anggaran harus mampu menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
“Selain efisiensi, belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian utama dalam rancangan APBD 2026. Pemerintah daerah juga berupaya menyesuaikan program prioritas dengan kebijakan pembangunan nasional,” kata Edy.
Pewarta : Antonius Sepriyono
