 |
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Kalteng. Capaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026).
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan serta disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai keberhasilan administratif, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan terus mendorong penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, ia berharap capaian yang kembali diraih tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan agar capaian opini WTP tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, setiap rekomendasi yang diberikan BPK perlu dijadikan bahan evaluasi oleh perangkat daerah guna menyempurnakan sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan turut menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah ditetapkan guna semakin memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dinilai perlu terus diperkuat agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, Pemprov Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan daerah.
Pewarta : Antonius Sepriyono
