 |
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jembatan dan box culvert yang berada di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan.
Baca Juga:
Menurutnya, insiden yang sempat memutus total arus lalu lintas tersebut tidak boleh dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri.
"Ini merupakan jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi sekaligus inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang berpotensi mengalami kerusakan agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Hafid, Senin (6/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang memuat usia, kondisi, hingga tingkat kelayakan setiap jembatan dan box culvert di ruas jalan nasional. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas pemeliharaan maupun rehabilitasi infrastruktur.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, membutuhkan perhatian lebih karena memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi.
Hafid juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang menurutnya belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Ia menilai masih ditemukan jembatan yang sebenarnya masih layak digunakan, tetapi justru masuk dalam program renovasi atau pembongkaran.
"Seharusnya ada data kualitas infrastruktur yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran," katanya.
Selain itu, Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur tersebut meminta pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, baik pada pembangunan baru maupun perbaikan box culvert, dilakukan secara berkala. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai standar dan mampu bertahan hingga umur rencana.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Hafid menilai kendaraan ODOL menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
"Penindakan terhadap kendaraan ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur," tegasnya.
Ia menambahkan, kapasitas jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah saat ini dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama meningkatnya distribusi hasil sumber daya alam yang memanfaatkan jalur Trans Kalimantan.
Karena itu, pemerintah didorong mulai merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif. Menurutnya, keberadaan jalur cadangan sangat penting agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan apabila terjadi kerusakan pada salah satu titik ruas jalan.
"Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap dapat berlangsung," ujarnya.
Hafid juga mengingatkan bahwa banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan volume lalu lintas dan beban kendaraan saat ini. Ia berharap pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan perbaikan yang bersifat sementara.
"Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini merupakan akses utama bagi masyarakat sekaligus jalur distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah," katanya.
Sebelumnya, box culvert di KM 11 ruas Kasongan–Kereng Pangi ambruk pada Minggu pagi sehingga sempat memutus total arus kendaraan di jalur Trans Kalimantan.
Perbaikan darurat menggunakan alat berat berhasil diselesaikan sekitar pukul 18.35 WIB. Hingga kini, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka-tutup dengan satu jalur secara bergantian.
Pewarta : Antonius Sepriyono
