 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Dalam upaya mendukung program prioritas nasional ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan yang dimulai dari desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kamis, 22 Mei 2025.
Acara yang dipusatkan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng ini sekaligus menjadi momen peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih.
Simbolisasi penyerahan SK pengesahan pembentukan koperasi pun turut mewarnai jalannya agenda.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengundang seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, lurah, hingga aparat keamanan dan tokoh adat se-Kalteng. Undangan ini disebutnya sebagai bentuk komitmen bersama mendukung agenda besar Presiden.
“Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan berbagai agenda prioritas pembangunan nasional, termasuk program Swasembada Pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat. Kami juga menyambut dengan antusias serta mendukung sepenuhnya pembentukan Koperasi Merah Putih, yang kami yakini akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan,” kata Agustiar.
Ia menjelaskan, hingga 21 Mei 2025, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalteng cukup menjanjikan. Dari 1.432 desa dan 144 kelurahan, sebanyak 659 telah mendapat sosialisasi, 268 menggelar musyawarah khusus, 218 dalam proses notaris, 68 siap didaftarkan melalui sistem administrasi badan hukum, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.
“Kami menyatakan komitmen penuh untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Gubernur juga berharap pemerintah pusat hadir dalam bentuk pembinaan, permodalan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan usaha koperasi yang berkelanjutan.
Tak hanya sebagai alat ekonomi, Koperasi Merah Putih diharapkan berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan adat.
“Pengelolaan kawasan hutan ke depan dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial, dengan tetap berkoordinasi dengan kelembagaan adat Dayak,” tambah Agustiar.
Ia juga mengusulkan tiga proyek strategis nasional untuk mempercepat pembangunan Kalteng: Bendungan Muara Juloi di Murung Raya, revitalisasi Pelabuhan Batanjung di Kapuas, dan pengembangan Kawasan Industri Pantai Lunci di Sukamara.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program prioritas Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan.
“Tahun lalu kita impor beras 3,8 juta ton. Tahun ini stok kita di Bulog dan Bappenas sudah sama, artinya kita tidak perlu impor lagi tahun depan,” katanya optimistis.
Zulkifli juga menekankan pentingnya keberadaan gudang di setiap Koperasi Merah Putih.
“Kalau tidak bisa bangun yang baru, pakai saja bangunan koperasi yang sudah ada. Harus ada sembako dari Bulog, pangkalan gas melon, dan gudang pupuk jadi agen pupuk,” ujarnya.
Dengan dorongan dari pusat dan semangat di daerah, Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi ujung tombak transformasi ekonomi desa menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. (red)
