RSUD Doris Sylvanus “Sakit”: Manajemen Berjuang Lunasi Utang Warisan - Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

02 June 2025

RSUD Doris Sylvanus “Sakit”: Manajemen Berjuang Lunasi Utang Warisan




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya diduga tengah menghadapi krisis internal serius yang berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) dan kualitas pelayanan kepada pasien. Dugaan ini mencuat dalam unggahan akun Instagram Kaltengpedia, yang menyebutkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap keberlangsungan layanan rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Tengah tersebut.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa situasi ini memunculkan pertanyaan tajam terhadap kinerja manajemen rumah sakit, termasuk efektivitas pengawasan internal serta peran Dewan Pengawas BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Sejumlah pihak menilai pengawasan tidak berjalan maksimal di tengah kondisi keuangan yang kritis, sehingga berpotensi mengancam hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.

Menanggapi informasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Doris Sylvanus, dr. Suyuti Syamsul, memberikan klarifikasi langsung melalui akun Instagram pribadinya, @suyuti_syamsul. Ia membenarkan bahwa saat ini RSUD Doris sedang menghadapi tekanan likuiditas yang sangat berat.

"Saat ini memang RSUD Doris sedang menghadapi tekanan likuiditas yang sangat berat akibat peninggalan utang manajemen lama yang jumlahnya sangat banyak," jelas Suyuti. (2/5/2025)

Ia mengungkapkan bahwa manajemen baru tengah bekerja keras menyelesaikan utang sekaligus menyehatkan keuangan rumah sakit. Sejauh ini, sebagian utang sudah berhasil diselesaikan, termasuk utang kepada penyedia obat dan kepada pegawai.

"Sebagian pending obat dari penyedia sudah bisa dibuka sehingga obat yang tersedia bertambah. Utang kepegawaian juga sudah teratasi sebagian," tambahnya.

Suyuti menjelaskan bahwa untuk memulihkan kondisi keuangan RSUD Doris sepenuhnya dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menurutnya, tidak dapat memberikan bantuan dana segar karena sesuai regulasi, defisit akibat salah kelola tidak menjadi tanggung jawab APBD.

Sebagai upaya efisiensi, manajemen saat ini telah melakukan pemotongan tunjangan para pengelola rumah sakit untuk membayar utang. Ia memperkirakan stabilitas keuangan rumah sakit baru dapat tercapai pada akhir tahun depan.

"Perkiraan kami persoalan keuangan RS Doris baru bisa stabil kembali akhir tahun depan dan kembali bisa surplus," tutupnya.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat Kalimantan Tengah yang menggantungkan pelayanan kesehatan pada RSUD Doris. Sejumlah kalangan mendesak adanya transparansi dan perbaikan tata kelola agar krisis yang terjadi tidak berlarut-larut dan berdampak lebih luas.

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda