 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu, 18 Juni 2025. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Arton S Dohong, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, hadir mewakili Pemerintah Provinsi dalam rapat yang membahas dua agenda penting: penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029.
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan apresiasi atas disetujuinya Raperda RPJMD oleh DPRD. Ia menilai hal ini sebagai bukti komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.
“Seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi dari DPRD akan menjadi acuan bagi kami dalam meningkatkan pelaksanaan APBD ke depan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Edy.
Lebih lanjut, Edy menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menegakkan peraturan daerah yang mengatur pembatasan pembakaran hutan dan lahan.
Ia menyebut aturan tersebut selaras dengan misi kelima pemerintah provinsi, meski tetap mempertimbangkan aspek kearifan lokal.
“Hal ini sejalan dengan Misi ke-5 Pemerintah Provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya, kami juga akan mempertimbangkan kearifan lokal,” ujarnya.
Tak hanya soal lingkungan, Edy juga memaparkan langkah-langkah reformasi fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah terus melakukan berbagai inovasi untuk menggali potensi pendapatan di luar sektor pajak dan retribusi.
“Kami terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah di luar sektor pajak dan retribusi,” ucapnya.
Pembangunan yang merata antarwilayah juga menjadi sorotan. Edy mengatakan bahwa dalam RPJMD terbaru, Zona Timur akan menjadi fokus utama pembangunan, melampaui perhatian terhadap Zona Tengah maupun Zona Barat.
“Jika ditinjau lebih dalam, sektor-sektor potensial di Zona Timur sangat sejalan dengan agenda pembangunan sektor pengolahan, transportasi pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran,” jelasnya.
Salah satu proyek strategis yang turut dibahas adalah pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya. Menurut Edy, pembangunan fisik sudah dimulai pada 2024, dan anggaran untuk kelanjutan proyek ini telah dialokasikan dalam APBD 2025.
Menutup sambutannya, Edy mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat sinergi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemprov demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.
Pewarta : Antonius Sepriyono
