 |
| Anggota DPRD Kalteng, Nyelong Simon. (ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyelong Simon, mengkritik keras minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat Dayak, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari ladang dan tambang emas tradisional.
Menurut Nyelong, alih-alih dilindungi, masyarakat lokal justru kerap terjepit oleh regulasi yang tidak berpihak. Ia menyoroti sejumlah undang-undang yang menurutnya malah menyudutkan warga adat.
“Ironis sekarang, seperti undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang Minerba, terkait dengan kita dikatakan mencuri emas dan menjadi penyebab kebakaran lahan, hingga diprotes negara tetangga, semua itu saya katakan tidak benar,” ujarnya, baru-baru ini.
Nyelong mengingatkan bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah semestinya tak lepas dari akar budaya masyarakat Dayak.
Ia menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan telah mendorong agar kesejahteraan warga lokal menjadi prioritas dalam program pembangunan lima tahun ke depan.
“Kesejahteraan itu dapat dilakukan Pemprov Kalteng dengan memperhatikan aspek kearifan lokal,” kata dia.
Ia menilai, filosofi Huma Betang yang menjadi fondasi hidup masyarakat Dayak harus tetap dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan. Bagi Nyelong, nilai-nilai ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
“Visi misi Bapak Gubernur, Agustiar Sabran yang tertuang dalam 170 Indikator Kinerja Utama (IKU) harus menonjolkan tentang kearifan lokal,” ujarnya lagi.
Tak hanya soal regulasi, Nyelong juga menyoroti perlunya pengembangan hilirisasi dan intervensi teknologi yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal. Ia menekankan bahwa praktik ladang berpindah masyarakat Dayak selama ini kerap disalahpahami.
“Kearifan lokal ini masih kuat. Contohnya seperti ladang berpindah yang sebenarnya bagi orang Dayak bukan membakar begitu saja, tetapi tetap bertanggung jawab,” pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
